batampos – Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menyampaikan, Indico, anak perusahaan Telkomsel akan mengakselerasi terbukanya lebih banyak peluang serta kemudahan inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital terkini, yang akan memperkuat ekosistem dan industri digital Indonesia.

“Pengenalan Indico merupakan bagian dari semangat PT Telkomsel Ekosistem Digital untuk memperkuat identitas perusahaan sebagai penggerak perubahan yang akan mendorong hadirnya lebih banyak layanan digital yang inovatif,” ujarnya melalui jumpa pers daring pada Kamis (10/3).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dengan diluncurkannya usaha baru ini, dirinya berharap, Indico dapat menjadikan Indonesia sebagai menjadi jembatan solusi digital Indonesia dan juga sampai ke skala global, di Asia Tenggara.

“Kami berharap, Indico mampu menghadirkan solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat pemberdayaan talenta lokal untuk berkontribusi secara positif di pasar regional hingga global,” ungkap Erick.

Dia juga menjelaskan, pemilihan Indico sebagai nama komersial dilatarbelakangi ambisi perusahaan untuk menciptakan ekosistem digital dengan mengedepankan semangat kolaborasi yang memberdayakan siapa saja. Pemberdayaan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang untuk mempercepat kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

Dalam menjalankan operasional bisnis, Erick menjelaskan bahwa Indico akan berfokus pada pengembangan solusi dan layanan lintas sektor yang berorientasi pada pelanggan melalui inovasi teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakselerasi gaya hidup digitalnya.

Pada tahap pengembangan gelombang pertama, Indico disebut akan fokus dalam mengembangkan tiga sektor industri digital prioritas, yakni kesehatan (health-tech), pendidikan (edu-tech), dan gaming yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian digital nasional.

BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan 5G Experience Center

Selain ketiga sektor tersebut, Indico juga membuka kesempatan untuk memperluas portofolio bisnis vertikal ke lebih banyak sektor industri lainnya seiring perkembangan pasar dan membuka peluang kolaborasi dalam upaya mengembangkan perekonomian digital nasional.

Sektor health-tech dan edu-tech menjadi dua sektor utama yang dikatakan telah dikembangkan oleh Indico, seiring dengan bergabungnya pengelolaan bisnis aplikasi Kuncie dan Fita. Indico juga baru saja melakukan pengembangan di sektor gaming melalui pendirian Majamojo, sebuah perusahaan joint venture (JV) bersama PT Aplikasi Multimedia Anak Bangsa milik GoTo Group, dengan fokus bisnis sebagai game publisher. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang beberapa waktu lalu diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, telah kehilangan pamor.

“Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total. Salah satu cara itu adalah mengamandemen konstitusi,” kata Arya dalam diskusi “Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024” di Jakarta Barat, Minggu, (13/3).

Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang enggak setuju,” tambahnya.

Arya juga menambahkan, situasi perpolitikan antarpartai menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024,” tukasnya.

Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Di tingkat internasional, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.

“Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. (pelaksana tugasnya). Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong isu penundaan Pemilu,” katanya.

Karena itu, dengan kondisi urgensi tersebut, Arya menyarankan pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi publik dan politik. Enggak ada alasan moral untuk mendorong penundaan Pemilu,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kusersyansyah menjelaskan, fintech lending menghadapi tantangan yang luar biasa dalam dua tahun terakhir ini. Meski diterpa pandemi, fintech lending tetap melanjutkan pertumbuhan yang positif pada 2021 lalu.

Perkembangan industri financial technology (fintech) peer to peer (p2p) lending atau pinjaman daring (online) tetap bertumbuh dengan capaian kenaikan sebesar 89,77 persen pada 2021 di tengah gelombang pandemi. AFPI menyebutkan ada tiga faktor utama yang berperan dalam meningkatkan kinerja fintech lending pada tahun lalu.

“Kinerja dari fintech di 2021, ini tahun kedua pandemi, menunjukkan catatan yang sangat baik,” kata dia, saat dihubungi pada Kamis (10/3).

Menurut Kusersyanyah, tiga faktor utama yang mendorong kinerja industri fintech lending tetap apik. Pertama, fintech lending masuk ke dalam sektor yang penilaian kreditnya (credit scoring) cepat berubah dan terdeteksi dari waktu ke waktu. Kedua, pandemi telah mengubah perilaku masyarakat karena harus menjaga jarak satu sama lain (social distancing). “Jadinya, pinjaman online ini menjadi alternatif yang semakin banyak digunakan,” ungkapnya.

Faktor terakhir adalah gap kredit di Indonesia yang masih tinggi. Mengacu data Bank Dunia, Kus menjelaskan, Indonesia memiliki gap kredit sebesar Rp1.500 triliun per tahun.

“Gap kredit ini bisa dikatakan sebagai segmen yang unbankable dan mengatasi gap kredit itu merupakan visi-misinya fintech lending,” ungkapnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech lending telah menyalurkan penyaluran kredit sebesar Rp 295,85 triliun hingga akhir 2021. Jumlah tersebut meningkat 89,77 persen secara year on year (yoy) dibandingkan penyaluran pada 2020 lalu yang sebesar Rp 155,9 triliun. Dari sisi pengguna, OJK mencatat total peminjam sampai dengan akhir tahun lalu telah mencapai 73,2 juta entitas, sedangkan total pemberi pinjaman mencapai 809.494 entitas.

BACA JUGA: Misbakhun Minta OJK Buka Data Konglomerasi Fintech

Salah satu penyelenggara fintech lending dan telah memperoleh izin OJK adalah PT Fintek Digital Indonesia (Kredito). Kusersyanyah menjelaskan, sebagian besar fintech lending pada tahun lalu memperoleh izin dari OJK. Status izin tersebut memberikan nilai tambah bagi penyelenggara fintech lending untuk melakukan ekspansi bisnis.

Direktur Kredito, Daniel Soelistyo menjelaskan, sepanjang tahun 2021 perusahaan berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,46 triliun, atau meningkat 677 persen atau hampir 8 kali lipat dibandingkan dengan penyaluran 2020 yang masih Rp188 miliar dengan (TKB90) terjaga di level 96 persen.

“Kredito telah menunjukkan kinerja yang luar biasa di sepanjang tahun 2021 dalam memberikan kemudahaan pembiayaan dan pelayanan kepada para pengguna setia serta masyarakat. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Kredito di tengah perekonomian nasional yang belum pulih dari pandemi,” kata Daniel. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, label Halal Indonesia wajib dicantumkan di kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu di produk. Pasalnya, label Halal Indonesia berlaku secara nasional.

Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim mengatakan, label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Sehingga masyarakat lebih mudah membedakan produk halal dan tidak.

“Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk,” kata Arfi kepada wartawan, Minggu (13/3).

Sebagai penanda kehalalan suatu produk, maka pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

“Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal,” jelasnya.

Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

“Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Minyak goreng seakan-akan langka dan akibatnya harganya pun melonjak. Dicurigai, salah satu penyebabnya adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat justru malah terserap oleh pelaku industri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Ia mengatakan bahwa ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan domestic market obligation (DMO) sudah cukup besar. Seharusnya hal ini dapat membuat minyak goreng di pasaran melimpah.

Di lapangan, Kemendag menemukan temuan baru bahwa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran ini terjadi karena pasokan untuk rakyat justru terserap oleh pihak yang tidak berhak mendapatkannya. “Kalau kita lihat masih terjadi kekeringan di sana-sini kerena ini ada gangguan jaringan distribusi. Kami melihat ini adalah rembes kepada industri yang mereka tidak berhak mendapatkan minyak untuk masyarakat,” tuturnya dalam telekonferensi pers, Kamis (10/3).

Selain itu, ada juga sebagian dari produsen minyak goreng yang justru melakukan ekspor tanpa izin yang tentu melanggar hukum. Sebab, cara-cara yang digunakan oleh pelaku industri tersebut salah.

“Atau yang kedua tindakan melawan hukum mengekspor daripada minyak ini tanpa izin dan berlawanan dengan hukum. Terutama daripada aturan DMO tetapi ini adalah semua bagian daripada yang mesti kita selidiki,” terang dia.

BACA JUGA: Jangan Sampai Masuk Ramadan Persoalan Minyak Goreng Belum Juga Selesai

Ditegaskan olehnya, pemerintah memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan terutama oleh industri menengah dan industri besar.

“Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah minyak pemerintah, program pemerintah dan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah diperuntukkan kepada masyarakat yang memang menjadi objek daripada peraturan tersebut,” tandas Lutfi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Nilai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Reformasi kebijakan mencakup nilai satuan biaya BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang bervariasi sesuai karakteristik daerah, penyaluran langsung dana dari kas negara ke rekening satuan pendidikan, dan penggunaan dana yang fleksibel.

Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Seditjen PAUD Dikdasmen), Nandana Aditya Bahswara mengatakan, kebijakan ini dibuat berkaca dari perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Satuan biaya yang majemuk di BOS, kita berlakukan juga di BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, supaya nilai pendanaan ini bisa lebih bermanfaat,” ucap Nandana kepada wartawan, Minggu (13/3).

Nandana menjelaskan, kondisi wilayah-wilayah di Indonesia sangat beragam, dan membuat indeks harga di tiap wilayah berbeda-beda. Sehingga BOP juga turut disesuaikan.

Kini, melalui Merdeka Belajar Episode Keenambelas, Kebijakan BOP 2022 membedakan satuan biaya antardaerah. Adapun perhitungan yang berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap kabupaten atau kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun berkisar dari Rp 600 ribu hingga Rp 1,2 juta. Kini, terdapat rata-rata kenaikan 9,5 persen bagi 270 kabupaten atau kota.

Sementara itu, terkait kebijakan kecepatan penyaluran langsung, maka satuan-satuan pendidikan bisa menerima dana tepat waktu. Sehingga dana dapat cepat digunakan untuk membantu proses pembelajaran.

Penyaluran langsung juga memangkas panjangnya birokrasi sehingga uang lebih cepat diterima satuan pendidikan. “Kemendikbudristek ingin terus mendorong kemudahan proses administrasi. Dalam proses bisnis terdahulu, dinas menerima anggaran, kemudian harus membuat Surat Keputusan (SK), harus mengecek rekeningnya, harus menyalurkan, harus mengecek returnya, dan lain-lain,” kata Nandana.

Nandana berharap, beban administratif dinas pendidikan dan sekolah dapat berkurang. Dengan begitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih fokus mendampingi sekolah dan mengurus hal-hal yang lebih bersifat substansi.

“Harapannya, sekolah dan dinas pendidikan terbantu oleh sistem yang kita buat, sehingga dana lebih mudah dan cepat diterima sekolah,” ucapnya.

Kemudian terkait fleksibilitas. Terobosan kali ini dibuat untuk menghargai keberagaman. Satuan pendidikan bisa menggunakan anggaran sesuai prioritas kebutuhan.

“Contohnya, bisa jadi satuan pendidikan A memutuskan menggunakan 30 persen anggarannya untuk beli buku karena dia sangat membutuhkan buku. Lalu, bisa jadi satuan pendidikan B bukunya sudah cukup dan dia justru lebih banyak menganggarkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) berencana melakukan diversifikasi usaha dengan membuka pasar baru sebagai pendukung industri energi terbarukan.

”Di antaranya pasar penyedia energi melalui produksi baterai untuk keperluan data center perusahaan telekomunikasi serta pengembangan SPKLU,” ujar Dirut PT Semacom Integrated Tbk, Rudi Hartono Intan dalam keterangannya, Kamis (10/3).

Menurutnya, dengan mengestimasikan biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4.300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, terdapat potensi proyek minimum sebesar USD 203 juta untuk perusahaan swasta. Rudi berharap SEMA dapat memperoleh kontrak kerja sama dengan PLN dan siap membangun SPKLU di beberapa tempat strategis.

“Untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri panel listrik, baterai dan energi terbarukan, kami akan selalu melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan kualitas produk dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survey pasar,” sambung Rudi.

Dia mengungkapkan bahwa untuk pembangunan SPKLU rencananya akan dimulai awal tahun depan. Saat ini, katanya, perseroan masih fokus pada mengembangkan produk dengan pembangunan solar panel.

Dalam pengembangan solar panel ini, SEMA akan berpartner dengan perusahaan asal China, Golden Concord Holdings Limited (GCL-Poly). Untuk proyek solar panel yang akan mulai dibangun tahun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan hingga Rp 20 miliar.

BACA JUGA: Pasar Saham Tunggu Hasil Pertemuan The Fed

“Tahun ini kita masih mengandalkan panel dan baterai, untuk panel box kita produksi sendiri,” imbuh Rudi.

Sepanjang 2021, SEMA mencatatkan kinerja positif di tengah tantangan pandemi Covid-19 dengan mencatatkan penjualan secara konsolidasi Rp 180 miliar, naik 117,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat Rp 82,89 miliar.

Kenaikan pendapatan salah satunya dikontribusikan oleh kontrak kerja sama dengan FiberHome produsen baterai listrik yang turut mendukung perkembangan industri energi terbarukan di Indonesia. Kontrak kerja sama dengan Fiberhome telah dilakukan 19 April 2021 dan akan berlangsung hingga 19 April 2024. Kedua perusahaan menjalin kerja sama dalam pembuatan baterai lithium. (*)

Reporter: JP Group