batampos – Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin ramai menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menolak keras usul perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun diminta mengambil sikap untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menuturkan, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspons secara tegas oleh Jokowi. Dengan begitu, rakyat tidak dibingungkan dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi tersebut.

Wacana itu, kata Sultan, berpotensi mengakibatkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan konflik horizontal. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Karena itu, lanjutnya, presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik tersebut. ”Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana menggelikan ini,” tutur senator asal Bengkulu itu.

Sementara itu, penolakan terhadap usul penundaan Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah seorang tokoh yang menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menyatakan, Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, partainya menolak pemilu diundur. Paloh menuturkan, jika ingin menempatkan kepentingan bangsa, harus taat pada konstitusi.

”Kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, Red), Nasdem akan berada paling depan,” tegasnya dalam keterangan resminya kemarin (1/3).

Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk mendorong pemilu tidak ditunda.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga buka suara. Melalui juru bicara pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin sore, Prabowo mengisyaratkan penolakan. Dia menegaskan akan menghormati konstitusi. ”Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita,” kata dia.

Bukan hanya itu, Dahnil menyatakan bahwa Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk terus merawat demokrasi di Indonesia. ”Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya,” ungkap Dahnil. Baik tokoh partai politik maupun nonpartai politik.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, usul penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar didasarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya, pemilu dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ternyata, kata dia, usulan Muhaimin itu didukung beberapa ketua umum partai lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ”Bahkan, ketua umum PBNU mengatakan usul penundaan pemilu itu masuk akal,” kata dia.

Namun, lanjut dia, usul penundaan pemilu memang tidak mudah direalisasikan. Menurut dia, penundaan pemilu bisa dilakukan jika dasar hukumnya jelas, disetujui Presiden Jokowi, dan didukung mayoritas rakyat.

Pada bagian lain, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak menyurutkan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu itu terus melanjutkan persiapan guna menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, hingga kemarin tidak ada pembicaraan soal rencana mengubah jadwal pemilu. Karena itu, keputusan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang disepakati diadakan pada 14 Februari 2024 tetap dijalankan. ”Sejauh ini KPU tidak pernah diajak bicara-bicara, baik oleh sebagian partai maupun pemerintah, untuk merevisi keputusan bersama tersebut,” ujarnya kemarin.

Selama belum ada keputusan baru, lanjut dia, pihaknya memandang isu penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Terkait dengan persiapan, Pram menyampaikan bahwa pihaknya tengah mematangkan regulasi.

Berdasar rapat pimpinan (rapim) di Surabaya pekan lalu, total ada delapan draf peraturan KPU (PKPU) yang dibahas. Di antaranya, PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil, serta PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kemudian, PKPU Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu, serta PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih.

Di antara delapan draf tersebut, ada dua yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Yakni, PKPU Tahapan dan PKPU Pendaftaran Partai. ”KPU akan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah dan DPR,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pandemi Covid-19 membuat sejumlah sektor mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan, ada juga segelintir usaha yang gulung tikar akibat diterpa kondisi yang tidak pasti ini.

Menghindari hal tersebut, Amin Muhaemin, 43, pria asal Indramayu, Jawa Barat yang tergabung dalam Koperasi Garam Inti Rakyat mengalihkan lahannya untuk menggarap komoditas lain, yakni budidaya ikan dan udang.

Untuk diketahui, dirinya telah melaksanakan usaha garam sejak 2009 silam dengan luas lahan 23 hektare. Adapun, total lahan yang dikelola Koperasi Garam Inti Rakyat sebesar 400 hektar, terdiri di 4 desa dalam 1 kecamatan, yaitu Krangkeng, Luwung Gesik, Kalianyar, Tanjakan.

“Setelah musim kemarau yang dibarengi dengan musim garam, kemudian disusul musim hujan yang dimanfaatkan untuk budidaya udang dan ikan,” ungkap dia dikutip, Jumat (25/2).

Untuk menggarap usaha garam, koperasi mendapatkan pinjaman melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menjelaskan bahwa dana dari LPMUKP ini dipakai petani untuk modal pembuatan garam, misalnya membeli Geomembrane atau material berupa lembaran dari bahan sejenis plastik. Pembagian waktunya, Mei pengeringan, Juni persiapan dan Agustus panen.
Koperasi ini memiliki 7 mitra yang disebut eksekutor. Masing-masing eksekutor memiliki petani, ada yang 70, 50, 100.

“Aliran pemberian pinjaman uang atau barang diberikan dari LPMUKP kepada Koperasi. Dari koperasi baru diturunkan ke mitra atau eksekutor. Dari eksekutor dibagikan ke petani,” ucap Ketua Koperasi Garam Inti Rakyat ini.

Artinya, koperasi memberikan pinjaman kepada eksekutor. Baru kemudian uang di tangan eksekutor tersebut diberikan ke petani dengan masing-masing petani meminjam uang Rp 5 juta dan akan dibayar ke eksekutor ketika panen.

“Baru kemudian eksekutor bayar ke koperasi. Hasil panen petani garam yang dibayarkan kepada eksekutor, akan dikurangi utang masing-masing petani,” terang dia.

Namun, terkadang ada saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan budidaya udang dan ikan ini, yakni cuaca yang tidak pasti.

BACA JUGA: LPMUKP Membuka Peluang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Berkembang

“Membuat produksi tidak maksimal sehingga petani tidak bisa membayar utangnya sehingga uang mandeg di petani. Kalau produksi melimpah, disimpan di gudang,” kata Amin.

Jumlah garam yang dihasilkan koperasi untuk dijual dalam jumlah besar, sekitar 500-700 ton garam perhari didapatkan koperasi dari para eksekutor. Koperasi sendiri menjual garam ke perusahaan mitra di berbagai penjuru Indonesia.

“Keuntungan koperasi dari penjualan garam yang dipinjamkan kepada petani ini juga tidak mengambil untung atau utang tidak berbunga dari mere-ka,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group 

batampos –  Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegur personel TNI-Polri dan juga keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.

“Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (2/3).

“Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.

“Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah,” tegas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, TNI-Polri sebagai alat negara harus patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Termasuk soal perpindahan ibu kota negara (IKN).

“Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi,” ujar Hasanuddin.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

“Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung pelaksanaan MotoGP 2022 Mandalika telah mengintegrasikan moda transportasi untuk memudahkan para penonton menuju lokasi. Mulai dari transportasi darat, udara hingga laut.

“Kami juga melakukan integrasi antarmoda,” terang Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Budi Setiyadi dalam dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Selasa (1/3).

Pihaknya telah menyediakan angkutan bus sebanyak 288 unit dengan 6 rute menuju Sirkuit Mandalika. Antara lain dari Pelabuhan Bangsal, Pusat Kota Mataram, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) dan Pelabuhan Kayangan.

Sesampainya di kawasan Sirkuit Mandalika, terdapat 188 bus dengan 7 koridor yang akan mengantar penonton menuju gerbang terdekat ke kursi penonton. Antara lain dari Parkir Barat dan Parkir Timur menuju Gate 1, 2, 3 serta Gate 3 menuju Gate 2.

Selain itu, Kemenhub juga menyediakan kapal feri dan kapal cepat bagi penonton yang berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumbawa. Rutenya adalah Pelabuhan Padangbai-Lembar, Pelabuhan Potano-Kayangan dan Pelabuhan Tanjung Benoa-Kuta Mandalika.

BACA JUGA: Mobilitas di Sirkuit Mandalika Butuh Kelincahan

“Dari luar kota mataram atau dari beberapa pulau, dari kami sudah menyiapkan,” jelas Budi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan Mandalika guna menghindari kemacetan di lokasi. Pihaknya pun telah menyedi-akan area parkir khusus penonton.

“Itu ada lahan parkir, bergeraknya menggunakan feeder (menuju gerbang masuk sirkuit),” tegas Budi. (*)

Repoter: JP Group

batampos – Banjir yang melanda Kota Serang, Banten, menyebabkan korban jiwa. Hak itu diketahui berdasarkan kaji cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang sampai dengan Rabu (2/3) pukul 01.45 WIB.

“Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan hilang pada kejadian banjir di Kota Serang,” kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Rabu (2/3).

Di samping itu, sebanyak 2.413 KK yang tinggal di 2.413 rumah masih terdampak banjir dengan tinggi muka air (TMA) antara 50-200 sentimeter. BPBD Kota Serang mencatat, wilayah yang sampai saat ini masih terendam banjir meliputi Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Serang, Kelurahan Kagungan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Serang.

Berikutnya adalah Kelurahan Cipocok Jaya, Kelurahan Banjar Agung, Kelurahan Panancangan, Kelurahan Banjar Sari dan Kelurahan Tembong di Kecamatan Cipocok Jaya.

“Berdasarkan pantauan tim BPBD Kota Serang, kondisi banjir saat ini masih bertahan, namun TMA di Kelurahan Lontar Baru dan Kelurahan Serang sudah mulai surut,” imbuh Abdul.

Sebagai upaya percepatan penanganan bencana banjir tersebut, tim BPBD Kota Serang bersama lintas instansi terkait dan relawan terus melakukan langkah-langkah yang berorientasi pada penyelamatan, evakuasi warga dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara itu, kebutuhan dasar yang mendesak antara lain makanan siap saji, pakaian dewasa dan anak-anak yang masih layak pakai, selimut, obat-obatan/P3K, perlengkapan mandi, popok bayi dan pembalut wanita. (*)

Reporter: JP Group