batampos – Bank Indonesia menyampaikan, aset kripto yang berkembang sangat pesat menjadi perhatian seluruh dunia. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut Presidensi G20 menyepakati perlunya kerangka peraturan dan pengawasan terhadap aset kripto.
Perry menjelaskan, peraturan dan pengawasan terhadap aset Kripto harus dilakukan karena dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya gejolak di pasar keuangan global dan perekonomian dunia.
“Jika tidak dipantau dengan baik, dikhawatirkan menimbulkan instabilitas terhadap pasar keuangan global dan perekonomian,” kata Perry dalam konferensi pers secara virtual Jumat malam (18/2).
Sehingga, negara anggota G20 mulai berpandangan pada pentingnya mengenai implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional.
Menurutnya, perkembangan aset kripto sudah semakin besar seiring dengan tumbuhnya sektor keuangan global, di mana bukan hanya ada perbankan lagi tetapi ada non perbankan. Sehingga, dalam diskusi tersebut juga dibahas terkait steategi memperkuat sektor keuangan global dengan pemanfaatan teknologi.
“Memang perlu perhatian negara negara G20 adalah pengelolaan risiko dan mengoptimalkan manfaat dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan,” pungkasnya. (*)
batampos – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurut Mulyanto, Presiden Jokowi jangan membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. ’’Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Presiden perlu menentukan sikap. Jangan sampai masalah penambangan batuan andesit di Wadas ini merembet pada pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN),” ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (19/2).
Mulyanto menilai tambang Wadas dan pembangunan Bendungan Bener adalah dua proyek berbeda. Lokasi kedua proyek itu terpisah sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut kegiatan penambangan andesit di Desa Wadas merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.
Karena itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah harus bijak menyikapi penolakan penambangan andesit oleh warga Wadas. Pemerintah jangan memaksakan kehendak sehingga terjadi bentrokan massa yang fatal.
’’Mulanya pemerintah hanya ingin membangun Bendungan Bener sebagai PSN. Namun kebetulan di Desa Wadas, yang jaraknya hanya 10–11 km dari lokasi PSN Bendungan Bener, ditemukan tampungan batu andesit dengan jumlah cukup besar yaitu sekitar 40 juta meter kubik. Padahal kebutuhan untuk Bendungan Bener hanya 8,5 juta meter kubik,” ungakpnya. “Melihat kondisi ini maka pemerintah serta-merta memasukan penambangan andesit di Wadas sebagai PSN,” tambahnya.
Mulyanto mendapatkan informasi, awalnya tambang batuan untuk Bendungan Bener ini akan diambil dari desa lain. Selisih jarak sekitar 5 km bila dibandingkan dengan jarak lokasi Desa Wadas. Bahkan sudah ada lima penambang yang memiliki izin usaha penambangan di kecamatan tersebut. Namun karena di Wadas terdapat kandungan andesit yang besar dan jaraknya lebih dekat, maka pemerintah langsung mengubah lokasi penyedia batuan andesit itu.
’’Dengan pertimbangan efisensi-ekonomis maka diputuskan untuk mengambil batuan andesit dari Desa Wadas dengan cara menetapkan IPL (izin penetapan lokasi) Desa Wadas menjadi satu-kesatuan dengan PSN Bendungan Bener dan berbagai langkah administratif lainnya,” tuturnya. Sayangnya proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga memunculkan penolakan masyarakat.
Karena itu, Mulyanto meminta pemerintah jangan sekedar memikirkan aspek efisiensi ekonomis untuk mendapatkan batuan andesit murah. Namun perlu juga mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakat dan lingkungannya.
Mulyanto mengutip Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3). Yang dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Ayat 4).
’’Konstitusi kita sama sekali tidak mengamanatkan pembangunan yang sekedar mengejar kemajuan fisik dengan prinsip efisien ekonomis, apalagi dengan represi dan intimidasi kepada rakyat. Yang ada adalah prinsip efisiensi berkeadilan, bahkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkapnya. (*)
batampos – Seorang pria mengenakan helm berjalan menuju pos Satpam. Ia menghunus sebilah golok. Di Pos Satpam itu ada dua petugas. Mendekat ke Pos pria berhelm itu segera menyabitkan goloknya. Seorang Satpam menyadari lalu mengindar. Seorang lagi tak mengetahui datangnya pria berhelm itu.
Tangkapan Layar CCTV, pria berhelm itu lari setelah menyabetkan golok kepada Satpam.
Sambitan membabibuta mengenai tubuhnya.
Peristiwa nahas ini terjadi di PT Sumber Marine, Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam.
Aksi pembacokan itu terjadi pada Sabtu (19/02/2022) sekitar pukul 11.57 WIB. Korban diketahui bernama Sandro tengah bertugas menjaga pintu masuk utama perusahan galangan kapal bersama satu orang rekannya.
Sandro pun terluka di bagian jari dan tangan kanan.
Puas melakukan aksinya, pria berhelm itu berlari menuju motor yang ia parkir di depan gerbang perusahaan.
“Kejadiannya tadi siang. Korban pak Sandro,” kata Satpam lain. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas lantaran kejadian terjadi pada shift pagi.
Sandro segera dilarikan ke Rumah Sakit terdekat.
Kapolsek Batuaji, Kompol Ganjar Kristanto membenarkan pristiwa tersebut. Anggota Reskrim sudah turun mengecek lokasi kejadian. Saat ini pelaku masih dilakukan pengejaran.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay (Antara)
batampos – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Beleid terbaru mengatur pencarian JHT 100 persen hanya bisa dilakukan pada usia pensiun 56 tahun. Pencarian JHT sebelum usia 56 bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan dan kondisi.
Menurut Saleh, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah tidak pernah melakukan konsultasi dan memberitahukan DPR akan mengeluarkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022. “Ketika ini dilahirkan memang kita tidak dikonsultasikan dulu, minimal diberitahu dulu ini akan ada Permenaker, belum ada,” ujar Saleh dalam diskusi daring, Sabtu (19/2).
Saleh menuturkan, bila rencana mengeluarkan Permenaker sudah pernah disampaikan ke anggota dewan. Maka dipastikan akan ramai sebelum aturan ditandatangani. “Karena kalau itu ada, pasti sudah ramai dulu bahasa saya begitu. Karena kita rapat-rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja kan terbuka karena itu pasti akan didengar di publik. Kan belum ada waktu itu,” katanya. “Ini munculnya ketegangan dalam tanda petik setelah Permenaker ditandatangani. Barulah berarti hampir semua kita yang mendengarnya setelah ditandatangani Permenaker ini,” tambahnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendapat informasi bahwa serikat pekerja atau buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan ini. Padahal seharusnya yang menyangkut pengupahan buruh juga perlu didengar.
“Tapi saya dengar, menurut pengakuan mereka (pekerja, Red) belum dilibatkan. Jangankan DPR para pekerja yang memang harus masuk dalam tripartit menurut pengakuan mereka itu belum masuk di dalam pembicaraan,” ungkapnya.
Menaker Ida Fauziyah tengah menjadi sorotan publik karena mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Aturan baru itu menuai kontroversi karena banyak pekerja dan buruh yang merasa dirugikan karena mereka tak bisa mencairkan saldo sebelum memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun. Menurut Ida, Permenaker 2/2002 ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua atau pensiun. (*)
Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA. (MPR RI for JawaPos.com)
batampos – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga ingin adanya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan hukum Islam di Indonesia menerapkan Mazhab Syafi’i yang membolehkan wanita yang hamil di luar nikah bisa untuk dikawinkan.
“Dan itu yang menjadi rujukan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diberlakukan oleh Kementerian Agama,” ujar pria yang akrab disapa HNW kepada JawaPos.com (grup Batam Pos), Sabtu (19/2).
Karena itu, HNW menilai Menteri PPPA Bintang Puspayoga sangat tidak tepat mendorong adanya fatwa larangan wanita yang hamil di luar perkawinan untuk bisa dinikahkan.
legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika Menteri PPPA melarang adanya pernikahan tersebut, maka sama saja pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. “Karena dengan anak yang lahir tanpa adanya status pernikahan akan membuat masalah baru,” kata Hidayat kepada JawaPos.com, Sabtu (19/2).
Menurut Hidayat, seharusnya yang menjadi prioritas bagi Menteri PPPA adalah melakukan sosialiasasi untuk penguatan peran keluarga agar bisa mencegah seks bebas. “Semestinya beliau memberikan peran secara preventif agar anak-anak dan keluarga tidak terjerumus kehidupan sex bebas, sex di luar nikah,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan keprihatinannya terkait jumlah pelajar hamil di luar nikah yang angkanya bahkan ada yang mencapai ribuan. Hal ini terjadi lantaran faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.
Diketahui, terdapat tiga kota dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah tertinggi adalah Tangerang Selatan, Yogyakarta dan Madiun.
Karena itu, Bintang mengaku pihaknya mendorong agar bisa diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang hamil yang tidak diinginkan atau hamil di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.
Menurut Bintang, hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta merta anak yang hamil akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPPA juga telah diberikan amanat untuk menjalankan 5 arahan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mencegah perkawinan anak dan itu dijalankan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (*)
Kepala BNPT Boy Rafli Amar melakukan silaturahmi kebangsaan di Pesantren Sidogiri Pasuruan pimpinan KH. Ahmad Fuad Noerhasan dan di Pesantren Ngalah Purwosari, pimpinan KH. Sholeh Bahruddin, di Kabupaten Pasuruan. (Istimewa)
batampos – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan konsep Pentahelix yaitu kerja sama dan kolaborasi multipihak.
Salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dilakukan melalui silaturahmi kebangsaan di Pesantren Sidogiri Pasuruan pimpinan KH. Ahmad Fuad Noerhasan dan di Pesantren Ngalah Purwosari, pimpinan KH. Sholeh Bahruddin, di Kabupaten Pasuruan.
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, melihat peran strategis para pemuka agama khususnya di Lembaga Pendidikan Keagamaan untuk dapat bersama-sama BNPT dalam memberikan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada para santri.
“Pesantren membangun semangat cinta tanah air, Hubbul Wathan Minal Iman,” ujar Boy dalam keterangannya, Sabtu (19/2).
Lebih lanjut Boy Rafli menyampaikan bahwa sejumlah kiai dan ulama telah membantu menggelorakan semangat cinta tanah air dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu, bagaimana menjaga bangsa ini dengan membangun semangat kebangsaan.
“Seperti yang dicontohkan oleh para kiai dan ulama salah satunya KH. Muhammad Hasyim Asy’ari,” jelasnya.
Kepala BNPT kembali menekankan bahwa selama ini jaringan radikal dan terorisme telah menyalahgunakan narasi-narasi agama agar banyak orang yang bersimpati dan terjerumus.
“Kita paham mengenai narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan radikal terorisme. Salah satunya mengangkat narasi yang berkaitan dengan agama,” katanya.
BNPT akan mengajak banyak pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan konsep multi pihak termasuk lembaga pendidikan baik formal maupun non formal serta para pemuka agama dan pesantren. Konsep kerja sama dengan berbagai pihak ini dikenal dengan sebutan konsep pentahelix penanggulangan terorisme. (*)
Penyerahan bibit pohon oleh Kepala Cabang FIFGROUP Batam Ali Imran Siagian. Foto: dokumen FIFGROUP Batam
batampos – PT Federal International Finance (FIFGROUP) salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk yang juga bagian dari Astra Financial kembali mengadakan kegiatan
penanaman pohon.
Sebanyak 3.300 bibit pohon ditanam di sejumlah titik di Indonesia pada hari ini, Sabtu (19/2). Acara bertajuk FIFGROUP Hijaukan Bumi ini masih bagian dari rangkaian peringatan Kemilau Hari Ulang Tahun FIFGROUP ke-33 tahun.
Chief Executive Officer (CEO) FIFGROUP, Margono Tanuwijaya mengatakan kegiatan tanam pohon ini dilakukan sebagai upaya FIFGROUP dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 13 tentang climate action (penanganan perubahan cuaca)
dan nomor 15 tentang life on land (menjaga ekosistem darat). “Serta mendukung Environmental, Social & Governance (ESG) nomor 5 yaitu biodiversity,” terangnya.
Senada dengan Margono, Human Capital (HC), General Support (GS), & Corporate Communication Director FIFGROUP Esther Sri Harjati menerangkan bahwa sebelumnya, di tahap 1, telah dilakukan penanaman 3.300 pohon atau 10% dari rencana program
yang berjumlah 33.000. “Tanggal 21 Januari 2022 dimulai penanaman di 10 titik wilayah Indonesia. Tanam pohon kali ini merupakan tahap ke-2 dari total 10 tahap yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022,” ujar Esther.
Acara yang dilaksanakan secara serentak di 7 titik antara lain Batam, Pekanbaru, Sanggau, Pasuruan (2 titik), Lombok Barat, dan menyusul pada 25 Februari 2022 di Yogyakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian,
Dinas kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Sektor (Polsek), Batalyon dan pemerintah daerah di masing-masing titik lokasi.
Penyerahan bibit pohon oleh Kepala Cabang FIFGROUP Batam Ali Imran Siagian. Foto: dokumen FIFGROUP Batam
Untuk FIFGROUP Cabang Batam kegiatan tanam pohon dilaksanakan dengan dihadiri oleh Kepala Cabang FIFGROUP Batam Ali Imran Siagian, Kepala KPHL unit II Batam Lamhot Sinaga, Kasi Ditpam Duriangkang Pius Sega, Asisten Manager Spam Hulu BP Batam
Mayrobi Firnanda, Kabid Ditpam Kurniawan, Ketua Mapala Poltek Negeri Batam Laila Ritonga, Lanud Hang Nadim Agus, Kasi P2H KPHL Kesuma Wijaya.
Total bibit pohon yang ditanam FIFGROUP Cabang Batam sebanyak 300 bibit yang terdiri dari Meranti, Balau, Matakucing, Durian, Bintangur dan Gaharu.
“Kegiatan ini merupakan kepedulian kita terhadap bumi dimana kita hidup dan semoga kegiatan ini memberikan pemahaman kita terhadap kelestarian hutan dan lingkungannya,” ujar Kepala Cabang FIFGROUP Ali Imran Siagian.
Untuk setiap tahap selanjutnya, FIFGROUP berkolaborasi dengan seluruh titik yang berada pada jangkauan network perusahaan di 235 cabang seluruh Indonesia untuk melaksanakan penanaman pohon.
Sebanyak 33.000 bibit pohon secara bertahap akan ditanam di sepanjang tahun 2022 dengan masing-masing 10 titik. Dengan rincian tahap 3 di bulan Maret sebanyak 3.400 pohon, tahap 4 di bulan April sebanyak 3.300 pohon, tahap 5 di bulan Juni sebanyak 3.300 pohon.
Menyusul tahap 6 di bulan Juli 3.300 pohon, tahap 7 di bulan Agustus sebanyak 3.300 pohon, tahap 8 di bulan September sebanyak 3.300 pohon, tahap 9 di bulan Oktober sebanyak 3.300 pohon, dan tahap 10 di bulan November sebanyak 3.300 pohon. Lokasi penanaman dilakukan di daerah-daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Melihat kondisi penyebaran covid-19 yang semakin tinggi, acara ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah daerah dan pusat serta mengikuti anjuran prosedur yang ditentukan.
Panitia FIFGROUP Batam dalam acara penanaman pohon Sabtu 19 Februari 2022. Foto: dokumen FIFGROUP Batam
Lebih dari 113.000 pohon sampai akhir tahun 2022
Kegiatan penanaman pohon tahap 1 sampai tahap 10 ini bertajuk “FIFGROUP Hijaukan Bumi”. Pada tahap 2 ini masing-masing titik lokasi menanam berbagai macam pohon diantaranya Batam sebanyak 300 bibit yang terdiri dari asam jawa, pulai, mahoni, medang dan durian.
Di Pekanbaru sebanyak 250 bibit yang seluruhnya adalah durian, Sanggau sebanyak 500 bibit pohon yang terdiri dari belian, durian, pete dan jengkol, kemudian Pasuruan yang dilaksanakan di 2 titik dengan total 1.000 bibit pohon trembesi dan tabebuya. Sedangkan di Lombok Barat sebanyak 1.000 bibit ketapang kencana, tabebuya, pucuk merah dan mahoni, dan terakhir di Yogyakarta sebanyak 200 pohon langka.
Pada tahun 2021, FIFGROUP telah menanam 8.498 pohon di 62 titik, di mana 4.500 diantaranya adalah pohon endemik yang dilakukan serentak di 55 titik se-Indonesia dan mendapatkan penghargaan Museum MURI sebagai “Penanaman Pohon Sejenis Serentak di Lokasi Terbanyak (Pohon Ketapang)”. Sedangkan 3.998 lainnya adalah pohon langka.
Dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011 – Mei 2021, FIFGROUP sudah melakukan tanam pohon sebanyak 80.564 pohon dan akan mencapai lebih dari 113.000 pohon di akhir tahun 2022. FIFGROUP berupaya untuk dapat terus berkontribusi secara berkesinambungan dalam menjaga dan memelihara alam serta lingkungan.
Tentang PT Federal International Finance
PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan PT Astra International yang bergerak di bidang usaha pembiayaan ritel khusus sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Tbk., anak perusahaan PT Astra International Tbk.
Tepat 1 Mei 2013 Perseroan melakukan proses rebranding dengan meluncurkan new identity berupa logo baru berbentuk sidik jari dan penyebutan nama perseroan menjadi FIFGROUP yang merupakan grup manajemen dari FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga, DANASTRA melayani pembiayaan multiguna dan AMITRA yang melayani pembiayaan syariah.
FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 235 kantor cabang, 385 Point of Service (POS), dan lebih dari 1.000 kios. Untuk info lebih banyak FIFGROUP menyediakan media sosial diantaranya Facebook: FIFCLUB, Instagram: FIFCLUB, Twitter: @fifclub, Youtube: FIFCLUB, dan Website: www.fifgroup.co.id. (*/advetorial)
batampos – 9 rumah di Perumahan Ocean Park Marina City Sekupang hangus terbakar dilahap si jago merah, Sabtu (19/2). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun begitu, api membesar dan menyambar dengan cepat ke bangunan sekitar.
foto: rengga / batam pos
Di lokaso petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan melakukan pemadaman. Pasalnya api sudah terlanjur menjalar ke sejumlah bangunan ketika petugas mendatangi lokasi.
“Sekitar sembilan rumah lah pak,” ujar Dewi, salah satu warga sekitar, Sabtu (19/2).
Ia mengaku, api diketahui muncul pertama kali dari rumah kosong yang berada di ujung gang. Kuatnya angin membuat api cepat membesar dan menyambar rumah lain yang berada disekitarnya.
“Rumah kosong, tapi disebelahnya berpenghuni semua,” tambahnya.
Cepatnya api membesar membuat para penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Api dapat baru dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi padat penduduk tersebut. (*)
batampos – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta semua pihak meningkatan kewaspadaan sejalan dengan cuaca ekstrem yang intensitasnya terus meningkat beberapa hari ini. Edukasi yang baik dalam mengantisipasi bencana, bisa meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meminimalisasi resiko bencana.
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mensos juga menekankan pentingnya para pemangku kepentingan memastikan keselamatan kelompok rentan dalam penanganan bencana. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan tanda di setiap rumah kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, atau balita/ibu hamil).
“Di setiap rumah kelompok rentan ini bisa diberikan tanda. Nanti bila bencana datang, Tagana dan instansi penanganan bencana lainnya bisa memberikan prioritas penanganan terhadap mereka,” kata Mensos dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi (18/02).
Mensos dan rombongan bergerak ke Sukabumi, setelah sebelumnya mengecek lokasi bencana di kawasan Vila Nusa Indah di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tiba di lokasi banjir dan longsor di Kelurahan Jayaraksa malam hari, Mensos dengan didampingi Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kapolresta dan Dandim Kota Sukabumi langsung menyusuri gang sempit dan mengecek saluran air yang jebol karena luapan air.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mengecek kondisi Posko Kesehatan dan operasional dapur umum yang didirikan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Mensos menyapa dan berbincang dengan personel Tagana. “Terus semangat ya,” kata Mensos.
Di hadapan Wali Kota dan jajaran, Mensos menekankan pentingnya kesiagaan dan koordinasi yang baik dari unsur penanganan bencana di daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengenali karakter wilayah masing-masing daerah.
Misalnya di daerah dengan tingkat kemiringan tertentu, akan meningkatkan resiko bencana terutama pada saat musim hujan seperti sekarang.
“Kondisi di sini hampir sama dengan di Vila Nusa Indah. Daerahnya terletak di kemiringan. Kondisi seperti ini memerlukan langkah antipasi karena potensi bencana lebih besar,” katanya.
Mensos meminta warga yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti di perbukitan, lereng tebing, dan kawasan dengan kemiringan tertentu, bisa meningkatkan kewaspadaan di saat intensitas hujan meningkat. Misalnya dengan menyiapkan shelter sementara.
“Saya minta ada edukasi terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana. Kalau intensitas hujan meningkat seperti saat ini, mereka bisa menempati tenda atau shelter sementara yang memang sudah disiapkan. Nanti kalau bisa dipastikan ancaman bencana sudah menurun, bisa kembali ke rumah,” kata Mensos.
Selama warga menempati tenda atau shelter sementara, tentu saja diberikan dukungan berupa bantuan logistik dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan cara seperti ini, diharapkan bisa mengurangi kerugian akibat materi, terutama korban jiwa.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyerahkan secara simbolik bantuan untuk korban banjir Kota Sukabumi sebesar Rp460.666.600. Jenis bantuan berupa bantuan logistik dan santunan ahli waris seorang korban meninggal dunia.
Dalam bencana banjir dan longsor di Kelurahan Jayaraksa pada Kamis (17/02) mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Cisuda meluap dan menerjang sejumlah kawasan sekitarnya.
Bantuan logistik berupa makanan siap saji 900 paket, makanan anak 420 paket, lauk pauk siap saji 1.000 paket, kids ware 200 paket, pakaian dewasa 200 paket, dan tenda gulung 100 lembar. Bantuan lainnya adalah selimut 200 lembar, kasur 100 unit, velbed 10 unit, matras 100 paket, air minum kemasan 30 dus dan popok bayi 100 paket. (*)
batampos-Lewat kegiatan strategis tahun 2022, Pemprov Kepri menyasar pembenahan pemukiman suku laut di Kabupaten Lingga. Rencana pembangunan tersebut sudah terbuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Pemprov Kepri.
Misbardi
“Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai leading sector di bidang pemukiman sudah mengenteri rencana kerja 2022 ke dalam Sirup. Salah satu kegiatannya adalah penataan rumah khusus Suku Laut di Kabupaten Lingga,” ujar Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Misbardi, Jumat (18/2).
Mantan Kepala Biro Umum Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, Pagu Anggaran (PA) yang diplot oleh Dinas Perkim adalah sebesar Rp3,5 miliar. Adapun jumlah rumah warga suku laut yang disasar untuk ditata pada tahun ini sebanyak 100 unit.
“Jenis kegiatannya masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi. Untuk kegiatan ini, proses lelangnya ditargetkan pada Triwulan II tahun 2022,” jelas Misbardi.
Misbardi berharap, Dinas Perkim sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab pada kegiatan ini untuk menyiapkan administrasi secara lengkap. Karena proses lelang akan berjalan sesuai target, apabila didukung dengan kelengkapan administrasi.
“Karena apabila lelangnya sampai diulang, maka akan menyita waktu. Tentu ini bisa berdampak pada kualitas pekerjaan, apabila pelaksaannya mepet mendekati akhir tahun,” tutup Misbardi
Belum lama ini, Legislator DPRD Kepri dapil Bintan-Lingga, Dewi Kumalasari mengatakan, Orang Laut adalah salah satu aset berharga Provinsi Kepri yang harus dirawat dan jaga keberadaanya. Menurutnya, dulunya Orang Laut di Kepri masuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT).
“Hal terpenting kita jaga kearifan lokal Orang Laut. Membangun dengan memperhatikan kebutuhan mereka,” ujar Dewi Ansar belum lama ini.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri tersebut menilai, pemberdayaan Orang Laut harus memanusiakan mereka. Semua program tujuannya untuk mensejahterakan mereka. Ditegaskannya, apabila ingin memindahkan mereka ke darat. Kehidupan di darat harus lebih baik kondisi sebelumnya.
“Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas untuk mereka. Perumahan sampai perekonomian mereka. Alat tangkap dan sebagainya,” jelasnya. (*)
