batampos – Massa buruh di Kota Batam menggelar unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, Nagoya, Jumat (18/2/2022).

Buruh menuntut pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam aturan baru tersebut, manfaat JHT hanya dapat dicairkan apabila usia peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 56 tahun.

Panglima Garda Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto, menilai, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu merupakan aturan yang menyengsarakan buruh.

Karena pencairan baru bisa dilakukan pada saat usia 56 tahun.

”Harusnya yang demo di Kemenaker itu bukan kita, tetapi orang BPJS karena BPJS Ketenakerjaan itukan tenaga kerja kita. Uang kita, mereka menjalankan,” ujar Suprapto.

Ia menjelaskan, masa kerja buruh di suatu perusahaan hanya berkisar selama 20 tahun. Artinya, ketika buruh mulai bekerja di usia 20 tahun, maka dia berhenti kerja di usia 40 tahun.

Sehingga, buruh tersebut harus menunggu selama 16 tahun lagi untuk mencairkan JHT. Sementara, buruh yang mencairkan JHT setelah habis kontrak dari perusahaan, akan memanfaatkan dana tersebut untuk dijadikan modal usaha.

”Uang itu kelangsungan hidup,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), menurutnya program itu hanya berlaku untuk pekerja yang terkena PHK.

Sementara untuk pekerja yang habis kontrak, sudah tentu tidak bisa merasakan manfaatnya.

”Begitu juga kalau karyawan yang resign atau perusahaannya tutup. Itu bagaimana?” tegasnya.

Ia menambahkan, buruh akan kembali melakukan unjuk rasa ini hingga Selasa (22/2/2022) mendatang. Hal ini dilakukan agar pemerintah segera mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini.

Tidak hanya itu, buruh juga melakukan penandatanganan petisi untuk menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

”Sebelum umur 56 tahun hanya sebagian. Itupun hanya untuk rumah dan harus sudah 10 tahun jadi peserta. Jadi aturan itu menurut kita sudah tak masuk logika,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Sonny Suharsono, akan menindaklanjuti petisi buruh yang menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu.

Petisi yang telah ditandatangani oleh buruh itu akan segera dilanjutkan ke Kanwil.

”BPJS Ketenagakerjaan ini hanya sebagai operator dalam amanah penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan petisi tersebut akan disampaikan secara berjenjang,” katanya.

Reporter: Eggi Idriansyah

batampos – Direktorat Pengamanan Aset (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berhasil mengamankan obat bius total (anestesi umum) berjenis KTM-100 Ketamine HCL Injeksi sebanyak 60 botol. Obat keras ini diamankan di Pelabuhan Sekupang pada pekan lalu.

Kepala Seksi Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Undani mengatakan pihaknya menerima pelimpahan barang tangkapan tersebut dari Ditpam BP Batam pada Rabu (16/2/2022). Diduga, obat tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah.

“Sesuai surat dari Direktur Pengamanan Aseet Kasubdit Pengamanan, kita telah terima penyerahan hasil injeksi (KTM 100),” ujar Undani.

Undani menjelaskan saat ini tim penyidik BC Batam tengah melakukan penelitian terhadap pengiriman dan barang tersebut. “Sedang dilakukan penelitian mendalam,” katanya.

Seperti diketahui barang yang diamankan berupa Ketamine merupakan salah satu jenis obat bius total yang diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien sebelum melakukan prosedur medis, khususnya operasi atau pembedahan.

Obat ini hanya boleh digunakan di rumah sakit dan penggunaannya diawasi secara penuh oleh dokter yang bersangkutan.

Hal ini dilakukan karena penggunaan ketamin berisiko menimbulkan efek samping berbahaya, seperti tekanan darah meningkat, gangguan pernapasan dan gangguan penglihatan.

“Nanti disampaikan informaasinya setelah penyidik menylesaikan penelitian,” kata Undani.

Informasi yang didapatkan, obat bius yang dikemas di dalam kardus tersebut awalnya dibawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Majestic berinisial AD.

Rencananya, AD akan menyerahkan ke ABK Dumai Express 12 atas nama AZ alias DB untuk dibawa ke Pelabuhan Tanjung Buton, Siak, Riau.

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Sukses dalam penjualan apartemen The Monde City pada 2021, PT Puri Global Sukses (PGS) melalui anak perusahaanya PT Puri Karya Bersama kembali mengumumkan kesuksesan produk terbarunya Monde Raffle Residence dengan capaian 90 persen soldout for prelaunch.

Kesuksesan mendorong PGS secara resmi membuka fase berikutnya untuk dapat dipasarkan oleh tim sales internal dan eksternal secara masif dan eksplosif.

Monde Raffle Residence merupakan hunian prestisius yang dibangun di atas lahan 10 hektare, berlokasi di kawasan Bengkong Laut, Batam.

Hunian ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti Indoor Gym, Boulevard Garden, Commercial Park, outdoor facilities (Multipurpose Court, Jogging Track, Kids Playground, BBQ Pit, dan lain-lain).

“Sejak awal peluncuran produk ini (Januari 2022) telah mendapat sambutan baik dari target market yang telah dibidik oleh puri group dari pelbagai segmen usia dan kebutuhan. Terutama end user dan investor properti dari kalangan milenial, pasangan keluarga baru, pekerja profesional, pengusaha, dan lain-lain,” kata GM Sales & Marketing PGS Edi, Jumat (17/2/2022).

Monde Raffle Residence dibangun mulai dari tipe 45 hingga 78 plus dimulai dari harga Rp 400 juta hingga Rp 800 juta.

“Menariknya lagi, PURI memberikan promo spesial kepada pembeli-pembeli tahap perdana berupa free carport canopy, free smart lock, free smart IR Controller, free doorbell with cctv, free biaya peralihan hak 1x,” ujar Edi.

Keunggulan lain dari Monde Raffle adalah cluster system (satu akses), 24 hours security system, underground utilities system (selokan tertutup dan kabel listrik tertanam dibawah tanah), design lay-out / unit plan yang cermat melalui pendekatan Feng-Shui, ROW jalan yang lebar (8 -15 meter), high quality development (dinding full bata merah, pondasi tiang pancang, dan elevasi tanah yang lebih tinggi ± 1 meter dari sekitarnya).

“Selain lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau, PURI selalu hadirkan proyek-proyek yang mempunyai konsep ataupun design berbeda dengan developer di sekitar area tersebut, tujuannya untuk menciptakan competitive advantage atau nilai saing yang kuat, sehingga dapat diserap baik oleh pasar Batam khususnya dan luar Batam pada umumnya,” kata Edi.

Reporter: Iman Wachyudi

batampos – Kebijakan Vaccinated Travel Lane (VTL) Pemerintah Singapura tidak hanya dapat digunakan warga Kepri, tapi juga bisa untuk masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, jika ingin menikmati fasilitas VTL khusus Kepri ini, harus melalui Pelabuhan Nongsapura, Batam, atau melalui Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Lagoi, Bintan.

”Masyarakat harus ingat, VTL ini diberikan kuota oleh Pemerintah Singapura. Di Pelabuhan Nongsapura hanya bisa mengangkut 50 orang seharinya dan 50 orang juga di Pelabuhan Bandar Bentar Telani,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas VTL.

Sebelumnya, masyarakat terlebih hulu mengajukan permohonan Vaccinated Travel Pass (VTP) yang bisa diakses di https://safetravel.ica.gov.sg mulai 22 Februari 2022.

Selain itu juga wajib membeli Premi Asuransi yang meng-cover SGD 30.000 dengan harga premi sekitar SGD 15-20.

Lalu, calon penumpang melalui jalur VTL juga harus melampirkan hasil tes PCR atau antigen dua hari sebelum keberangkatan.

Sesampai di Singapura, juga akan menjalani tes antigen. Selama menunggu hasil tes, harus melakukan karantina mandiri sementara.

”Vaksin lengkap itu wajib,” ujar Buralimar.

Skema VTL ke Singapura dan travel bubble ke Nongsa dan Lagoi, diharapkan dapat menjadi kunci untuk membangkitkan kembali pariwisata Kepri.

Buralimar mengatakan, banyak yang berharap setelah skema ini berjalan, pariwisata Kepri yang telah terpuruk selama dua tahun ini bisa kembali pulih.

Mulai dari agen travel, pemilik resort, pengelola kawasan wisata dan pemerintah, terus berupaya memastikan skema ini berjalan baik.

Buralimar juga mengatakan, skema ini menjadi ajang pembuktian bahwa pelaksaan protokol kesehatan di Kepri, berjalan dengan baik dan ketat.

”Pemerintah Singapura pasti akan melakukan evaluasi. Bukan tidak mungkin, kuota VTL ini bisa bertambah. Harapan kami jangan ada positif selama berlibur di Nongsa atau Lagoi. Pengelola resort harus benar-benar memastikan penerapan protokol kesehatannya,” katanya.

Antusiasme pelaku pariwisata, kata Buralimar, sudah mulai tumbuh kembali. Para agen travel kembali bergerak, mencoba menawarkan beberapa paket perjalanan. Begitu juga dengan pengelola hotel atau golf.

Reporter: Fiska Juanda

batampos – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kepri, M Bisri, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi peningkatan kasus Covid-19. Paling penting adalah masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga, penularan Covid-19dapat dihambat. Hingga saat itu, kasus aktif Covid-19 di Kepri telah menembus seribu orang lebih, tercatat positif rate 3,57 persen.

Kasus kematian juga terus bertambah setiap harinya, per 18 Februari Satgas Covid-19 Batam mengkonfirmasi ada dua warganya positif Covid-19 yang meninggal dunia.

Menyikapi hal ini, Bisri mengatakan, bahwa peningkatan kasus ini tidak perlu dicemaskan.

”Angka positif memang naik, nasional juga begitu,” kata Bisri.

Ia mengatakan bahwa peningkatan kasus positif ini dibarengi dengan tracing yang masif. Bisri mengatakan setiap ada temuan kasus baru, tracing dilakukan lebih dari 20 orang. Hal ini sesuai anjuran Kemenkes.

”Bahkan tracing bisa seratus orang, tergantung pasien positif ini kontak dengan siapa. Kami dorong tracing, agar penularan menjadi minim,” ujarnya.

Bisri mengatakan, peningkatan kasus tidak dibarengi dengan banyaknya orang menyambangi Unit Gawat Darurat (UGD) atau menghuni ruang perawatan rumah sakit daerah atau swasta di Batam.

”Saya akui kasus meningkat, namun mereka tidak mengalami gejala berat atau sedang. Mayoritas tanpa gejala dan gejala ringan, sehingga mereka ditempatkan di lokasi-lokasi isolasi terpadu,” ucapnya.

Kapasitas ruang perawatan di Kepri sebanyak 2.200 tempat tidur. Namun, yang baru terisi kurang dari 10 persen. Dari data ini, Bisri mengatakan kapasitas perawatan masih memadai.

”Jauh dari kata full. Kami masih bisa mengatasi ini,” ujarnya.

Reporter: Fiska Juanda