batampos – Wacana penundaan Pemilu 2024 belakangan menjadi perbincangan publik setelah sejumlah elite politik menggaungkan pernyataan ke publik. Lain hal dengan para pendukung Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) yang menginginkan, Jokowi menjabat tiga periode tetapi melalui jalur Pemilu.

Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menyampaikan akan menghadap ke MPR dengan membawa suara rakyat, agar amandemen konstitusi UUD RI 1945 mengenai periodisasi jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Dia menyebut, terdapat suara masyarakat dari 34 provinsi yang menginginkan Jokowi bisa kembali mengikuti Pemilu 2024.

“Kami siap menggaungkan gagasan Jokpro 2024 di seluruh pelosok negeri. Kemudian kami akan menghadap MPR untuk memIMNTA amandemen konstitusi UUD RI 1945 mengenai periodisasi jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode terwujud,” kata Timothy dalam keterangannya, Selasa (22/3).

Timothy beralasan, amandemen itu bertujuan untuk menghindari laten polariasi ekstrem seperti yang terjadi pada Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019.

“Jokpro 2024 itu hadir sebagai solusi untuk menghindari polariasi ekstrem seperti Pilpres bahkan Pilkada DKI 2017 lalu. Kita ini mencegah suatu istilah politik from voting to violence, tidak ada, tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu jika Jokowi-Prabowo 2024 terealisasi,” ungkap Timothy.

Ia juga menuturkan, setelah deklarasi nasional, Jokpro 2024 dari seluruh perwakilan 34 Provinsi akan menghadap MPR guna menyampaikan aspirasi agar Jokowi kembali memimpin di periode ke-3.

“Kita akan persiapkan semaksimal mungkin, kita kumpulkan semua aspirasi masyarakat yang memiliki visi sama dengan Jokpro,” tegasnya.

Terlebih sebelumnya disebut telah melakukan deklarasi regional di Bali dan Gorontalo. Ketua Jokpro 2024 Regional Gorontalo Alwi Satingi menyebut, menjadi provinsi yang ke-34 dalam melakukan deklarasi.

“Memang kami menjadi Regional terakhir yang melaksanakan deklarasi tapi saya yakin suara perjuangan kami akan sampai kepada Pimpinan MPR,” ucap Alwi.

“Sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ucap Basarah kepada wartawan, Jumat (18/3) lalu.

Menurut Basarah, dinamika politik saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahun politik untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 dan berkembangnya wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penyelenggara negara lainnya.

“Segenap partai politik sudah mulai sibuk menyiapkan diri menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga kurang ideal jika energi bangsa untuk fokus pada amandemen UUD, harus terpecah konsentrasinya untuk melaksanakan pemilu. Hal itu akan lebih sulit lagi jika dalam proses dan hasil pemilu ternyata menimbulkan gesekan politik di antara sesama komponen bangsa,” papar Basarah menandaskan.

Berdasarkan dinamika politik belakangan ini, PPP dan Nasdem juga sepakat untuk menunda amandemen UUD 1945 terbatas dalam rangka menghadirkan PPHN pada periode MPR 2019-2024. Hal ini menambah jumlah fraksi yang menolak amandemen UUD 1945 terbatas pada periode ini di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem dan PPP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 1 Maret 2022.

”PMK telah diundangkan pada 2 Maret 2022 dan diharapkan dapat mengakomodasi jenis PNBP baru berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan DMO batu bara, sehingga pemungutan atas jenis PNBP dimaksud memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Sri baru-baru ini.

Penetapan PMK ini telah selaras dengan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PMK juga selaras dengan Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, dalam Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba, lebih lanjut telah ditetapkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri komoditas batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO).

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan agar pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri harus dipenuhi khususnya untuk kepentingan umum,” ujar Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam keterangan resmi, Senin (21/3).

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pasokan minerba (khususnya batu bara) dapat tercukupi untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLN, industri semen, dan industri lain) sebelum diekspor ke luar negeri. Namun demikian, masih terdapat perusahaan pemegang IUP atau IUPK yang belum patuh melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Hal ini menyebabkan batu bara tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri, sehingga industri di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku untuk operasionalnya. Pada gilirannya mengakibatkan suplai produk industri untuk kepentingan umum terganggu.

“Adanya PMK ini dapat mengatur pengenaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tidak memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri berupa pengenaan denda atau dana kompensasi,” ujar Isa Rachmatarwata.

BACA JUGA: Simbara Memperkuat Pengawasan Batu Bara & Perdagangan Ilegal

Pemegang IUP atau IUPK yang tidak melaksanakan pemenuhan DMO sesuai kontrak akan dikenai denda. Sementara itu, pemegang IUP atau IUPK yang punya kewajiban DMO, namun tidak mengikat kontrak dengan industri dalam negeri dan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri akan dikenakan kompensasi.

Isa menyampaikan, pokok-pokok substansi PMK ini terdiri atas lima pasal meliputi jenis PNBP, tarifnya, tata cara pengenaan denda, serta setoran PNBP ke kas negara dan kapan PMK mulai berlaku. “Penerbitan PMK ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri,” pungkas Isa. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah membongkar investasi bodong bermodus robot trading bernama Fahrenheit.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menjelaskan, robot trading tersebut adalah sebuah program fiktif yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar saham.

“Fiktif, jadi sebenarnya di robot trading itu ada perusahaan-perusahaan mana yang kita mau ikut, tapi ini mereka bikin sendiri jadi naik-turunnya= itu semuanya fiktif. Mereka yang bikin, bukan permainan dengan saham,” kata Auliansyah di Jakarta, Selasa (22/3).

Dalam pengungkapan tersebut Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang berinisial D, IL, DB dan MR. Peran mereka antara lain mengajak orang untuk menanamkan modal, admin dan pengelola situs web. Para tersangka tersebut ditangkap di dua tempat berbeda di Taman Anggrek, Jakarta Barat, dan Alam Sutra, Tangerang, Provinsi Banten.

Para tersangka tersebut menggaet investornya melalui media sosial dengan iming-iming program robot trading antirugi. “Mereka menyampaikan dengan robot tersebut maka masyarakat akan terhindar dari kerugian atau hilangnya uang yang mereka letakkan atau mereka taruh atau mereka ikut sertakan di Fahrenheit ini,” ujarnya.

Atas perbuatannya, keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan:

1. Pasal 28 Ayat 1 dan atau Pasal 45 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 105 dan 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
4. Pasal 55 dan 56 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Saat ini, bumi tengah menghadapi tantangan lingkungan global yang mengkhawatirkan. Sumber daya energi yang menipis, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, hingga polusi plastik menjadi isu bersama, yang membutuhkan aksi penanggulangan nyata dari berbagai pihak.

Di peringatan Hari Hutan Sedunia yang menjadi salah satu momen untuk kembali meningkatkan kepedulian pada lingkungan, Frisian Flag Indonesia (FFI) mempertegas komitmennya untuk terus menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk bumi yang lebih selaras. Tak bergerak sendiri, FFI juga mengajak keterlibatan masyarakat untuk #MelajuKuatBersama, untuk mem­bangun masa depan yang lebih baik.

Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro, menyampaikan, “Frisian Flag Indonesia memiliki misi untuk bukan hanya mendampingi keluarga Indonesia untuk dapat hidup lebih Sehat dan Sejahtera, tapi juga menciptakan lingkungan yang Selaras. Komitmen ini terefleksikan dalam berbagai inisiatif yang kami hadirkan, serta bagaimana cara kami menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di momen Hari Hutan Sedunia ini, Frisian Flag mengukuhkan komitmennya untuk melakukan berbagai langkah hijau dalam rantai produksi termasuk mendukung penurunan Index Emisi Gas Rumah Kaca dan hingga 2021 lalu, FFI telah berhasil menurunkan Index Emisi Gas Rumah Kaca hingga 38%. Melalui upaya penghematan dan terobosan di beberapa bidang, Frisian Flag berharap dapat berkontribusi pada keselarasan lingkungan, menjaga keberlangsungan energi dan pelestarian bumi di masa depan.”

Komitmen berkelanjutan yang dijalankan FFI di Indonesia, selaras dengan apa yang dilakukan oleh korporasi global, FrieslandCampina. Di sisi hulu, terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, FrieslandCampina berkomitmen untuk mengurangi sepertiga emisi karbon yang dihasilkan pada 2030 mendatang (dibanding 2015).

Sementara di sisi hilir terkait manajemen limbah, 95% pabrik FrieslandCampina di seluruh dunia, termasuk FFI, dinilai telah mengelola limbah dengan baik. Di awal 2022 ini, FFI juga memulai program Zero Landfill untuk mengurangi pembuangan limbah ke TPA. Program yang dilakukan berupa kerjasama pengolahan residu limbah padat dengan mitra untuk dimanfaatkan kembali misalnya sebagai bahan bangunan, program ini berhasil menurunkan pembuangan limbah ke TPA, dari 64% di 2021 ke 13% pada 2022.

Keseriusan FFI dalam menjaga kelestarian lingkungan juga diwujudkan melalui program efisiensi energi dan air, serta membuktikan komitmen dalam memenuhi 100% comply terhadap regulasi lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Dampaknya, setiap tahun, FFI berhasil menghemat pemakaian listrik hingga 1,5 juta Kwh (2017-2021), atau setara dengan pemenuhan kebutuhan energi 1.370 orang setiap harinya dan untuk air, sebanyak 42.778m³ air (2017-2021) telah berhasil dihemat.

Pada ujung rantai produksi, Frisian Flag Indonesia juga mulai melakukan beberapa perubahan pada kemasan produk-produknya. Pada 2021, 84% dari semua kemasan produk Frisian Flag Indonesia, bisa didaur ulang. Ditargetkan, pada 2025, nilai tersebut bisa mencapai 100% salah satunya juga melalui pengurangan limbah plastik, FFI telah mulai menerapkan penggunaan sedotan kertas pada produk susu cair siap minum UHT rendah lemak andalannya sejak 2021. FFI mengajak generasi muda untuk bersama-sama memulai perubahan kecil, untuk memberikan dampak besar bagi lingkungan, dimulai dari penggunaan sedotan kertas melalui inisiatif #JagaGiziJagaBumi. Melalui inisiatif ini, Frisian Flag bersama konsumen turut berkontribusi untuk menyelamatkan lebih dari 10 ton limbah plastik.

BACA JUGA: Kemenaker Sayangkan K3 Masih Minim Diterapkan di Lingkungan Kerja

Ajakan kepada masyarakat untuk memulai perubahan kecil untuk dampak besar pada kelestarian bumi di masa datang juga diwujudkan FFI melalui kerjasama dengan mitra retailnya, Farmers Market dan Lion Super Indo. Menggandeng SIG Combibloc dan Armada Kemasan, FFI menyelenggarakan program pengumpulan kemasan bekas pakai untuk kemudian dimanfaatkan kembali, sebagai bahan dasar produk yang bermanfaat.

“Untuk memberi dampak yang lebih luas, FFI juga ingin menyebarluaskan semangat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, dan mengajak setiap dari kita untuk menjadi pahlawan di bidang lingkungan melalui cara yang mudah. Sebagai bagian dari kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia, kami juga mengajak masyarakat untuk dapat menominasikan diri atau sosok pahlawan kemajuan keluarga di sekitar mereka, yang dengan caranya mampu memberikan kemajuan di bidang Sehat, Sejahtera, atau Selaras melalui https://www.frisianflag.com/100tahun. Mari kita terus jaga gizi dan jaga bumi, untuk Indonesia yang lebih selaras,” tutup Andrew F Saputro, Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia. (*)

Reporter: JP Group