Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8097

Perusahaan Batu Bara Tak Penuhi DMO Dikenakan Denda

0
Menkeu Seri Mulyani.

batampos – Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 1 Maret 2022.

”PMK telah diundangkan pada 2 Maret 2022 dan diharapkan dapat mengakomodasi jenis PNBP baru berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan DMO batu bara, sehingga pemungutan atas jenis PNBP dimaksud memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Sri baru-baru ini.

Penetapan PMK ini telah selaras dengan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PMK juga selaras dengan Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, dalam Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba, lebih lanjut telah ditetapkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri komoditas batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO).

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan agar pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri harus dipenuhi khususnya untuk kepentingan umum,” ujar Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam keterangan resmi, Senin (21/3).

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pasokan minerba (khususnya batu bara) dapat tercukupi untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLN, industri semen, dan industri lain) sebelum diekspor ke luar negeri. Namun demikian, masih terdapat perusahaan pemegang IUP atau IUPK yang belum patuh melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Hal ini menyebabkan batu bara tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri, sehingga industri di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku untuk operasionalnya. Pada gilirannya mengakibatkan suplai produk industri untuk kepentingan umum terganggu.

“Adanya PMK ini dapat mengatur pengenaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tidak memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri berupa pengenaan denda atau dana kompensasi,” ujar Isa Rachmatarwata.

BACA JUGA: Simbara Memperkuat Pengawasan Batu Bara & Perdagangan Ilegal

Pemegang IUP atau IUPK yang tidak melaksanakan pemenuhan DMO sesuai kontrak akan dikenai denda. Sementara itu, pemegang IUP atau IUPK yang punya kewajiban DMO, namun tidak mengikat kontrak dengan industri dalam negeri dan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri akan dikenakan kompensasi.

Isa menyampaikan, pokok-pokok substansi PMK ini terdiri atas lima pasal meliputi jenis PNBP, tarifnya, tata cara pengenaan denda, serta setoran PNBP ke kas negara dan kapan PMK mulai berlaku. “Penerbitan PMK ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri,” pungkas Isa. (*)

Reporter: JP Group

Hadiri HUT ke 20 BNN, Gubkepri Ajak Berkolaborasi Berantas Narkoba 

0

batampos- Gubkepri Ansar Ahmad menekankan kolaborasi yang lebih kuat bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu keharusan agar pintu masuk tertutup rapat bagi setiap bentuk kejahatan narkoba di wilayah Provinsi Kepri.

Gubkepri Ansar Ahmad saat menghadiri syukuran ke 20 BNN

“Salah satu persoalan di Kepri ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah pintu masuk bagi kejahatan narkoba. Itu yang harus kita antisipasi” kata Gubernur Ansar pada Acara Syukuran HUT Ke-20 BNN RI di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Selasa (22/3).

BACA JUGA:Polisi Tangkap Pemakai Sekaligus Pengedar Narkoba Jenis Sabu-sabu

Acara yang diselenggarakan oleh BNN RI Provinsi Kepri ini mengambil tema “20 Tahun Mengabdi Menuju Indonesia Bersinar”. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar mengapresiasi kinerja BNN Provinsi Kepri dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

“Persoalan kejahatan narkoba yang extraordinary yang ditangani oleh BNN Kepri baik melakukan penangkapan atau masuknya narkoba yang tidak sedikit mesti kita apresiasi, dan kita dukung dengan kolaborasi yang lebih kuat” tambah Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar mengajak untuk menjadikan HUT BNN ini sebagai momentum untuk membangun semangat mengeleminasi atau menghilangkan peredaran narkoba di Kepri dan di Indonesia.

“Kalau semua elemen kita sinergikan dengan baik insya Allah narkoba di Kepri bisa kita tumpas dengan aman. Ini adalah tugas yang mulia, kita yakin ke depan Indonesia akan bebas dari narkoba” ujarnya.

Gubernur Ansar juga mengatakan bahwa MoU antara BNN RI dan TP PKK Pusat yang diteken pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke 50 yang lalu sebagai bentuk kolaborasi yang sangat tepat.

“Keduanya adalah organisasi besar, bahkan TP-PKK memiliki jaringan yang sangat kuat bahkan hingga tingkat dasawisma” ungkap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar lalu memaparkan kondisi indikator-indikator makro, baik ekonomi maupun sosial di Kepri yang tahun lalu telah dirilis BPS dimana indeks pembangunan manusia di Kepri relatif sangat baik di angka 75,79 dimana Kepri menempati urutan pertama se-Sumatera dan urutan ke 4 se indonesia dari 34 provinsi.

“Kemudian indeks pendidikan di Kepri berada di angka 89,9 persen. kita di urutan ke 4 setelah Bali, Yoygakarta dan DKI Jakarta. Lalu indeks ketahan keluarga kita di angka 75,18 persen. Angka ini relatif tinggi daripada rata-rata nasional” papar Gubernur Ansar.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BNN Kepri Henry P. Simanjuntak, Wakapolda Kepri Rudi Pranoto, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Komandan Korem 033/WP Jimmy Ramos Manalu, Kepala Zona Maritim Barat Hadi Pranoto, Kabinda Kepri Riza Celvian Gumay, para pimpinan OPD Kepri, dan Staf Khusus Gubernur.  (*)

 

Polda Metro Jaya Bongkar Investasi Bodong Robot Trading Fahrenheit

0
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis (kedua kanan) berikan keterangan terkait pengungkapan investasi bodong robot trading Fahrenheit di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/3/2022). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah membongkar investasi bodong bermodus robot trading bernama Fahrenheit.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menjelaskan, robot trading tersebut adalah sebuah program fiktif yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar saham.

“Fiktif, jadi sebenarnya di robot trading itu ada perusahaan-perusahaan mana yang kita mau ikut, tapi ini mereka bikin sendiri jadi naik-turunnya= itu semuanya fiktif. Mereka yang bikin, bukan permainan dengan saham,” kata Auliansyah di Jakarta, Selasa (22/3).

Dalam pengungkapan tersebut Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang berinisial D, IL, DB dan MR. Peran mereka antara lain mengajak orang untuk menanamkan modal, admin dan pengelola situs web. Para tersangka tersebut ditangkap di dua tempat berbeda di Taman Anggrek, Jakarta Barat, dan Alam Sutra, Tangerang, Provinsi Banten.

Para tersangka tersebut menggaet investornya melalui media sosial dengan iming-iming program robot trading antirugi. “Mereka menyampaikan dengan robot tersebut maka masyarakat akan terhindar dari kerugian atau hilangnya uang yang mereka letakkan atau mereka taruh atau mereka ikut sertakan di Fahrenheit ini,” ujarnya.

Atas perbuatannya, keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan:

  1. Pasal 28 Ayat 1 dan atau Pasal 45 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Pasal 105 dan 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  3. Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
  4. Pasal 55 dan 56 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)

Reporter: JP Group

Pada Hari Hutan Sedunia Tingkatkan Kepedulian pada Lingkungan

0
FFI berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui program efisiensi energi dan air, salah satunya melalui fasilitas WWTP. f. Frisian Flag Indonesia

batampos – Saat ini, bumi tengah menghadapi tantangan lingkungan global yang mengkhawatirkan. Sumber daya energi yang menipis, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, hingga polusi plastik menjadi isu bersama, yang membutuhkan aksi penanggulangan nyata dari berbagai pihak.

Di peringatan Hari Hutan Sedunia yang menjadi salah satu momen untuk kembali meningkatkan kepedulian pada lingkungan, Frisian Flag Indonesia (FFI) mempertegas komitmennya untuk terus menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk bumi yang lebih selaras. Tak bergerak sendiri, FFI juga mengajak keterlibatan masyarakat untuk #MelajuKuatBersama, untuk mem­bangun masa depan yang lebih baik.

Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro, menyampaikan, “Frisian Flag Indonesia memiliki misi untuk bukan hanya mendampingi keluarga Indonesia untuk dapat hidup lebih Sehat dan Sejahtera, tapi juga menciptakan lingkungan yang Selaras. Komitmen ini terefleksikan dalam berbagai inisiatif yang kami hadirkan, serta bagaimana cara kami menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di momen Hari Hutan Sedunia ini, Frisian Flag mengukuhkan komitmennya untuk melakukan berbagai langkah hijau dalam rantai produksi termasuk mendukung penurunan Index Emisi Gas Rumah Kaca dan hingga 2021 lalu, FFI telah berhasil menurunkan Index Emisi Gas Rumah Kaca hingga 38%. Melalui upaya penghematan dan terobosan di beberapa bidang, Frisian Flag berharap dapat berkontribusi pada keselarasan lingkungan, menjaga keberlangsungan energi dan pelestarian bumi di masa depan.”

Komitmen berkelanjutan yang dijalankan FFI di Indonesia, selaras dengan apa yang dilakukan oleh korporasi global, FrieslandCampina. Di sisi hulu, terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, FrieslandCampina berkomitmen untuk mengurangi sepertiga emisi karbon yang dihasilkan pada 2030 mendatang (dibanding 2015).

Sementara di sisi hilir terkait manajemen limbah, 95% pabrik FrieslandCampina di seluruh dunia, termasuk FFI, dinilai telah mengelola limbah dengan baik. Di awal 2022 ini, FFI juga memulai program Zero Landfill untuk mengurangi pembuangan limbah ke TPA. Program yang dilakukan berupa kerjasama pengolahan residu limbah padat dengan mitra untuk dimanfaatkan kembali misalnya sebagai bahan bangunan, program ini berhasil menurunkan pembuangan limbah ke TPA, dari 64% di 2021 ke 13% pada 2022.

Keseriusan FFI dalam menjaga kelestarian lingkungan juga diwujudkan melalui program efisiensi energi dan air, serta membuktikan komitmen dalam memenuhi 100% comply terhadap regulasi lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Dampaknya, setiap tahun, FFI berhasil menghemat pemakaian listrik hingga 1,5 juta Kwh (2017-2021), atau setara dengan pemenuhan kebutuhan energi 1.370 orang setiap harinya dan untuk air, sebanyak 42.778m³ air (2017-2021) telah berhasil dihemat.

Pada ujung rantai produksi, Frisian Flag Indonesia juga mulai melakukan beberapa perubahan pada kemasan produk-produknya. Pada 2021, 84% dari semua kemasan produk Frisian Flag Indonesia, bisa didaur ulang. Ditargetkan, pada 2025, nilai tersebut bisa mencapai 100% salah satunya juga melalui pengurangan limbah plastik, FFI telah mulai menerapkan penggunaan sedotan kertas pada produk susu cair siap minum UHT rendah lemak andalannya sejak 2021. FFI mengajak generasi muda untuk bersama-sama memulai perubahan kecil, untuk memberikan dampak besar bagi lingkungan, dimulai dari penggunaan sedotan kertas melalui inisiatif #JagaGiziJagaBumi. Melalui inisiatif ini, Frisian Flag bersama konsumen turut berkontribusi untuk menyelamatkan lebih dari 10 ton limbah plastik.

BACA JUGA: Kemenaker Sayangkan K3 Masih Minim Diterapkan di Lingkungan Kerja

Ajakan kepada masyarakat untuk memulai perubahan kecil untuk dampak besar pada kelestarian bumi di masa datang juga diwujudkan FFI melalui kerjasama dengan mitra retailnya, Farmers Market dan Lion Super Indo. Menggandeng SIG Combibloc dan Armada Kemasan, FFI menyelenggarakan program pengumpulan kemasan bekas pakai untuk kemudian dimanfaatkan kembali, sebagai bahan dasar produk yang bermanfaat.

“Untuk memberi dampak yang lebih luas, FFI juga ingin menyebarluaskan semangat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, dan mengajak setiap dari kita untuk menjadi pahlawan di bidang lingkungan melalui cara yang mudah. Sebagai bagian dari kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia, kami juga mengajak masyarakat untuk dapat menominasikan diri atau sosok pahlawan kemajuan keluarga di sekitar mereka, yang dengan caranya mampu memberikan kemajuan di bidang Sehat, Sejahtera, atau Selaras melalui https://www.frisianflag.com/100tahun. Mari kita terus jaga gizi dan jaga bumi, untuk Indonesia yang lebih selaras,” tutup Andrew F Saputro, Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

Pelayaran Internasional dari Pelabuhan Internasional SBP Dibuka Awal April

0

batampos- Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang untuk rute perjalanan Johor Bahru, Malaysia dan sebaliknya akan buka pada awal April 2022 mendatang.

Kepala KKP Kelas II Tanjungpinang, Agus Jamaludin, f. Peri Irawan

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, Agus Jamaludin mengatakan pihaknya mendapat tembusan surat yang berisikan bahwa pada 1 April 2022 besok Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) akan dibuka untuk pelayaran dari Johor Bahru, Malaysia.

“Untuk itu kita akan mengadopsi Surat Edaran (SE) nomor 12 tahun 2022 Satgas Nasional untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri,” kata Agus di Kantornya, Selasa (22/3).

Dijelaskan Agus, untuk persyaratannya sesuai edaran PPLN harus membawa surat negatif hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR), sudah divaksin minimal 2 kali serta mengisi aplikasi E-HAC di aplikasi peduli lindungi.

“Sampai di Pelabuhan SBP kita lakukan screening, pengukuran suhu dan tes PCR debgan masa tunggu 1 kali 24 jam,” terangnya.

Namun demikian, Agus menyebutkan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti petugas swab yang berasal dari pihak ketiga, sebab yang datang adalah turis yang jelas tidak ditanggung dari pemerintah. “Mereka pelaku perjalanan internasional, harus biaya mandiri,”ucap Agus.

Hal lain yang juga sangat penting dipersiapkan adalah tempat karantina mandiri, sebab kata Agus tidak ada yang bisa mengetahui jika ada wisman yang datang itu tiba-tiba terpapar covid-19.

“Ini yang harus dibahas bersama terlebih dahulu antara stakeholder di pelabuhan dengan satgas di Tanjungpinang,” sebutnya. (*)

 

Reporter : Peri Irawan

 

Chaidir, Terdakwa Korupsi Dana BOS SMA 1 Batam Dituntut 1 Tahun Penjara

0

batampos – Terdakwa korupsi pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite SMA Negeri 1 Batam M. Chaidir dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (22/3).

IMG 20220125 162944 scaled e1647962383647
Sidang dakwaan terdakwa M Chaidir di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (25/1) lalu. f. Yusnadi Nazar

JPU Dedi Simatupang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 830 juta.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan,” kata JPU.

BACA JUGA: Akhirnya Chaidir Kembalikan Kerugiaan Negara Rp 700 Juta Lebih

Barang bukti uang Rp 830 juta, lanjut JPU, telah disetorkan dan dikembalikan ke negara oleh terdakwa melalui kejaksaan sebagai Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui Penasihat Hukum Jefri Idham, menyatakan tidak setuju dan mengajukan pembelaan secara lisan. “Saya mewakili terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-seringannya dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya. Terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian negara,” kata Jefri.

Sebelumnya diketahui, terdakwa didakwa telah melakukan pemalsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana BOS SMA Negeri 1 Batam. Melakukan mark up penggunaan biaya pembelian keperluan sekolah dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga merugikan negara sebesar Rp 830 juta.

LPj hanya ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara komite sekolah tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah. Terdakwa memalsukan tanda tangan Ketua Komite Sekolah untuk setiap laporan anggaran dana BOS. Selain itu, terdakwa juga diketahui menggunakan anggaran Dana BOS untuk keperluan jalan-jalan (berlibur) ke Malaysia bersama keluarga dan sejumlah guru- guru SMA Negeri 1 Batam. (*)

Reporter : YUSNADI NAZAR

PGN Bangun Jaringan Gas 240 Ribu di Jabodetabek, Karawang, Cilegon dan Cirebon

0
ILUSTRASI: Jaringan gas untuk rumah tangga. F Jawa Pos

batampos – Direktur Sales dan Operasi PGN, Faris Aziz menyebutkan, Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk menargetkan membangun jaringan gas sebanyak 240 ribu di wilayah Jabodetabek, Karawang, Cilegon, dan Cirebon. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, PGN merencanakan akan membangun kurang lebih 92 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) Melalui skema investasi internal pada tahun ini.

PGN merencanakan membangun 62 ribu SR melalui skema kerja sama dengan mitra. Sehingga total jargas yang terbangun di DKI pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 154 ribu SR.

Dalam 5 tahun ke depan, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang akan menjadi target utama pengembangan jargas rumah tangga. Pelanggan eksisting di DKI Jakarta sebanyak 30.491 SR. Penambahan jumlah jargas rumah tangga di DKI Jakarta pun dilakukan semakin masif tiap tahunnya.

“Tahun 2021 dilakukan penambahan sampai dengan 100 persen dan selanjutnya akan dilakukan rencana penambahan dengan jumlah yang lebih besar pada periode 2022,” ujar Faris Aziz dalam keterangan dikutip Minggu (20/3).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Achmad Muchtasyar menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan jargas rumah tangga di DKI Jakarta, PGN menggunakan tiga strategi. Pertama adalah penetrasi, dimana akan menambah pelanggan baru di sekitar infrastruktur eksisting.

Kedua, pengembangan dengan menambah pelanggan baru melalui penambahan pipa induk dari infrastruktur eksisting. Ketiga, beyond pipeline, yakni menambah pelanggan baru yang berada cukup jauh dari infrastruktur eksisting dengan menggunakan CNG/ LNG.

“Kami perlu bersinergi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan pembangunan jargas,” katanya.

General Manager Sales Operation Region (SOR) 2 wilayah Jawa Bagian Barat PGN, Sonny Rahmawan Abdi memaparkan, sinergi tersebut meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada. Sinergi lain berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Sampai dengan 2024, PGN akan membangun infrastruktur jargas untuk 4 juta SR. Dengan basis 1 juta SR per tahun, dapat memberikan benefit bagi DKI Jakarta.

BACA JUGA: Andry: Masyarakat Setuju dengan Instalasi Gas Kota

Salah satunya, penghematan belanja energi rumah tangga masyarakat DKI Jakarta sampai dengan 20 persen serta menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja di bidang keproyekan maupun operasional. Kemudian, optimalisasi kerja sama PGN dan Jakpro, mengurangi polusi, dan mendukung program Langit Biru Jakarta.

Saat ini PGN aktif melaksanakan audiensi dengan beberapa Kepala Daerah Tk II di Jabodetabek, Cilegon, Cirebon dan Karawang. Dengan target pembangunan jargas 1 juta SR per tahun, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah setempat untuk mengakselerasi pembangunan jargas di wilayah tersebut.

PGN mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah berupa perizinan maupun kemudahan akses dalam melakukan pengembangan infrastruktur gas bumi. Termasuk dalam rangka sosialisasi pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat. (*)

Reporter: JP Group

Menag Ikuti Manasik Haji Berbasis Metaverse, Bakal Diadaptasi di RI

0
Menag Yaqut Cholil Qoumas mencoba layanan manasik haji berbasis metaverse di Jeddah. (Humas Kemenag RI)

batampos – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berkesempatan mengunjungi pameran Haji dan Umrah yang digelar pemerintah Arab Saudi di Jeddah. Dalam kesempatan itu Yaqut mencoba mengikuti manasik haji secara digital berbasis metaverse. Dia akan mengadopsi layanan ini untuk calon jamaah di tanah air.

Yaqut mencoba layanan manasik digital itu didampingi Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz. Fasilitas manasik haji berbasis metaverse itu menggunakan kacamata VR. “Stan pameran (manasik berbasis metaverse, Red) ini sangat luar biasa,” kata Yaqut dalam keterangannya Selasa (22/3). Menurut dia, pemerintah Saudi sudah sangat serius dalam terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji.

Termasuk pemanfaatan teknologi metaverse untuk manasik haji, merupakan langkah yang positif. Penerapannya sangat bagus dan bisa menghadirian pengalaman baru dalam kegiatan manasik haji. “Kami akan mencoba melakukan adaptasi dalam proses transformasi digital layanan haji. Terima kasih Pemerintah Saudi yang telah menginspirasi,” tuturnya.

Yaqut menegaskan, segala inovasi dalam pelayanan haji maupun umrah, dilakukan demi jamaah haji. Dia menjelaskan Kemenag juga menghadirian sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan haji. Seperti mulai dibukanya pendaftaran haji secara online melalui aplikasi HajiPintar milik Kemenag.

Pameran haji dan umrah bertajuk Umrah atau Conference and Exhibition for Hajj and Umrah Services  itu juga menarii sejumlah asosiasi travel haji khusus dan umrah dari Indonesia. Salah satunya adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur mengatakan pameran haji dan umrah itu merupakan wujud dari komitmen peningkatan layanan haji dan umrah oleh Saudi. Sebagai asosiasi travel haji khusus dan umrah, Firman mengatakan mereka juga akan terus meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah.

Dalam kesempatan itu Firman menyambut baik keputusan pemerintah Saudi membuka kembali kedatangan jamaah haji dari luar negaranya. “Termasuk nanti juga untuk jamaah haji dari Indonesia,” katanya. Firman optimistis jamaah haji reguler maupun khusus dari Indonesia bisa kembali berangkat tahun ini.

Untuk mempersiapkan pengiriman jamaah hani khusus, Firman mengatakan sudah menjalin pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Selain itu mereka juga akan bertemu dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Firman berharap penyelenggaraan haji reguler maupun haji khusus tahun ini berjalan lancar. Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia maupun Arab Saudi belum benar-benar hilang. (*)

Reporter: JP Group

Tarif Internet di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain

0
ILUSTRASI: Kantor Telkomsel di Batam Centre, Batam, Selasa 11 Juni 2013. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – Kemenkominfo mengklaim tarif internet di RI sudah murah dibanding negara lain. Indonesia berada di peringkat ke-12 termurah dari 230 negara.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Ismail, mengatakan, saat ini tarif internet di Indonesia relatif murah dibandingkan negara lain. Bahkan tarif mobile internet Indonesia berada di peringkat ke-12 termurah dari 230 negara.

Harga mobile broadband lebih murah karena banyak operator berkompetisi di kota-kota besar. Alternatif pilihan masyarakat untuk memilih operator selular juga banyak dengan berbagai gimik yang diberikan.

“Tarif rata-rata Rp 6.000 per gigabyte. Memang sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan tarif dan mengutamakan kualitas internet yang baik. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih sensitif terhadap harga layanan internet,” ujar Ismail dalam keterangannya, Jumat (18/3).

Pernyataan itu juga dikemukakan Ismail di sela-sela webinar, Kamis (17/3). Webinar itu bertajuk “Apakah Tarif Internet Menjadi Hambatan Utama Terwujudnya Indonesia Terkoneksi”.

Ismail yang juga dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo itu menyebut tarif layanan fixed broadband di Indonesia masih terkesan premium dengan harga Rp 280 ribu per bulan. Tarif itu tergantung kecepatan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Padahal, penggunaan internet itu untuk satu keluarga.

Untuk itu, agar layanan internet di Indonesia semakin terjangkau demi mendukung program transformasi digital nasional, Ismail berharap beban biaya operator telekomunikasi dapat dikurangi. Sebab, saat ini beban biaya yang ditangggung operator telekomunikasi sangat besar. Contohnya ketika operator menggelar infrastruktur berupa penggelaran kabel serat optik, perizinan, dan tarif retribusi atau sewa.

Di sisi lain, Ismail menyadari bahwa setiap daerah memiliki target pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, dia berharap pemerintah daerah (pemda) tidak mencari peningkatan PAD dari sektor pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

BACA JUGA: Kebutuhan Masyarakat Tinggi, Ketua DPD RI Minta Kualitas Koneksi Internet Ditingkatkan

Pasalnya, infrastruktur telekomunikasi merupakan modal utama pemda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Makin baik infrastruktur telekomunikasi di satu daerah, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kemenkominfo menginginkan kabel optik yang digelar di daerah dapat tertata dengan baik dan tidak semrawut. Dia menyakini kehadiran infrastruktur telekomunikasi berdampak baik pada maka industri. Seperti, pariwisata, transportasi, pendidikan, manufaktur akan tercipta.

“Dari sektor itu pemda bisa mendapatkan dari pajak,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group

Smoot Motor, SWAP Energi, Grab, dan PLN Dukung Ekosistem Motor Listrik

0
Smoot, SWAP, Grab, dan PLN tandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia. f. Smoot Motor

batampos – Smoot Motor, SWAP Energi, Grab, dan PLN bersinergi untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, keempat perusahaan menyatukan peran strategis dalam melakukan langkah nyata menciptakan kendaraan ramah lingkungan yang terjangkau bagi semua kalangan.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI yang diwakilkan oleh Ir Danto Restiawan MT, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dalam acara bertajuk “Ride to The Future”. Melalui upaya ini Smoot, SWAP, Grab dan PLN ingin mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon hingga 41% pada 2030, hal tersebut selaras dengan #LangkahHijau Grab dalam pelestarian lingkungan.

Smoot Motor Indonesia yakin bahwa sinergi dengan PLN dan Grab dapat berhasil dengan dukungan dari semua pihak untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi aktivitas pengendara motor listrik di Indonesia. Dimana kendaraan yang bebas emisi, cepat, aman, dan nyaman merupakan keunggulan Smoot Motor Listrik. PLN juga sependapat bahwa kolaborasi dengan Smoot, SWAP dan Grab merupakan bagian dari rencana Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Nasional Dua Roda dalam rangka percepatan adopsi kendaraan listrik melalui konversi Energi Berbasis Import BBM ke Motor Listrik.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN yang diwakilkan oleh Hikmat Drajat selaku EVP Pemasaran dan Pengembangan Produk PT PLN (Persero) melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat mengakselerasi pengunaan kendaraan bermotor listrik sehingga dapat memperkuat ketahanan energi di Indonesia.

”Kerja sama ini merupakan langkah awal dari inovasi yang dapat diperluas dan dikembangkan guna saling memperkuat value dan manfaat bagi penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Upaya ini untuk mengalihkan energi berbasis impor ke energi domestik, dari energi fosil ke energi terbarukan,” tutur Hikmat.

Sementara itu, Grab sebagai operator kendaraan listrik berbasis ride-hailing terbesar di Indonesia terus berupaya mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. Sejak diluncurkan pada 2019, sudah ada 8.500 kendaraan listrik dengan dominasi pada kendaraan roda dua yang mengaspal di Indonesia, dengan jumlah tersebut kita sudah membantu mengurangi emisi CO2 hingga 4.600 kg, setara dengan menanam 260.000 pohon.

Tak hanya berdampak positif pada lingkungan, kehadiran armada listrik juga membuka peluang baru bagi mitra pengemudi. Grab mengoperasikan armada kendaraan listrik dengan skema rental, dimana Grab membeli motor listrik dari produsen, kemudian menyewakannya per hari, dengan demikian mitra pengemudi dapat berhemat karena pemeliharaan motor ditanggung Grab.

Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia menambahkan, “Sinergi antara pelaku bisnis yang hadir pada kesempatan hari ini merupakan langkah strategis karena masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyediaan armada dan infrastruktur, hingga pengoperasian. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fokus Pemerintah pada perhelatan G20 Presidensi Indonesia, yaitu transisi energi. Kami menargetkan menghadirkan total 14.000 armada kendaraan listrik pada akhir tahun ini sebagai upaya mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik Tanah Air.”

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Smoot berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan motor listrik untuk armada Grab secara maksimal melalui varian Tempur. Varian ini merupakan kendaraan listrik roda dua yang sudah dilengkapi sistem tukar baterai dari SWAP. Driver Grab kini tidak perlu lagi melakukan proses cas baterai berjam-jam atau takut kehabisan baterai di jalan. Cukup tukar baterai 9 detik di titik penukaran (SWAP Poin) terdekat untuk melanjutkan perjalanan.

SWAP juga telah menyediakan lebih dari 400 titik SWAP Poin yang telah tersebar melalui jaringan Alfamidi, Alfamart, dan Shell untuk area Jabodetabek. Dan di Bali, puluhan SWAP Poin telah tersebar di berbagai titik strategis hasil kerjasama dengan Circle-K. SWAP Poin dapat dengan mudah ditemukan melalui Aplikasi SWAP Energi.

BACA JUGA: PLN Dorong Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Selain untuk menemukan SWAP Poin terdekat, Aplikasi SWAP Energi yang terhubung ke Smoot Motor Listrik juga memiliki berbagai fitur seperti cek kondisi motor, booking baterai, hingga dapat mematikan motor dari jarak jauh sebagai salah satu sistem keamanan. Bekerja sama dengan PLN, SWAP Energi juga akan memperluas jaringan SWAP Poin dengan menambahkan semakin banyak lagi titik strategis untuk pemilik motor listrik Smoot dan kedepannya untuk merek motor listrik lainnya.

“Smoot dan SWAP menyambut baik kolaborasi nyata dengan Grab dan PLN. Saya berharap ekosistem dari SWAP Energy dan Smoot dapat berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara di Indonesia. Dengan beralih ke ekosistem SWAP yang ramah lingkungan serta terintegrasi dengan aplikasi pintar, driver Grab dapat mencari SWAP Poin terdekat, sehingga dapat melakukan pengiriman lebih jauh tanpa perlu khawatir kehabisan baterai serta dapat menghemat biaya transportasi sehari-hari”. Tukas Founder dan CEO PT Smoot Motor Indonesia dan SWAP Energi Indonesia, Irwan Tjahaja.

“Penting bagi kita untuk memulai langkah kecil dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan sehat. Bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi kendaraan listrik dan mewujudkan sistem kendaraan listrik yang lebih terintegrasi di Indonesia pada tahun 2030” tutup Irwan. (*)

Reporter: JP Group

Play sound