batampos – Batam semakin dikenal sebagai destinasi wisata kuliner, termasuk bagi wisatawan mancanegara yang mencari sajian non halal. Perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, Singapura, dan Malaysia membuat ragam kuliner di kota ini kaya rasa dan autentik.

Lokasi Batam yang strategis dan dekat dengan Singapura serta Malaysia turut menjadikan kota ini persinggahan favorit turis yang ingin berburu makanan khas non halal.

Berikut lima rekomendasi kuliner non halal yang banyak dicari wisatawan di Batam:

1. Mie Pangsit Eka

Mie pangsit gaya klasik dengan tekstur mie tipis dan rasa manis-gurih. Porsi topping daging babinya terkenal melimpah. Lokasinya berada di seberang Hotel Penuin, Batu Selicin, Lubuk Baja.

2. Jinseki Corp

Pecinta ramen dan nasi kari ala Jepang dapat mencoba Jinseki Corp. Menu daging babi panggang menjadi favorit wisatawan. Berada di Ruko Greenland Blok K No. 5, Teluk Tering, Batam Kota.

3. Ai Love Shaokao

Tempat ini menawarkan konsep all you can eat daging babi, hot pot, dan grill. Cocok untuk keluarga dan rombongan. Lokasinya di Jalan Mitra Raya 2 No.17 Blok A16-B16, Teluk Tering.

4. FuYuan Mala Xiang Guo & Shao Kao

Penggemar mala bisa memilih aneka daging dan sayuran untuk dimasak dengan saus mala khas. Lokasi restoran ini berada di Mahkota Raya Blok G No.10, Batam Centre.

5. Nasi Kari Regency

Hidangan nasi kari khas Tanjung Balai Karimun dengan isian lengkap: daging babi, udang, dan sayur. Satu porsinya dikenal sangat penuh dan mengenyangkan. Terletak di Ruko Permata Regency Blok GG, Baloi Indah, Lubuk Baja.

Ragam kuliner non halal di Batam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan internasional, terutama karena cita rasa khas hasil percampuran budaya yang hidup di kota ini.

Wisatawan disarankan memeriksa lokasi dan jam operasional sebelum berkunjung. (*)

Reporter: Juliana Belence

Catatan redaksi:

Artikel ini membahas kuliner non halal yang mengandung bahan dasar daging babi. Konten ini ditujukan khusus untuk pembaca yang tidak memiliki larangan agama atau keyakinan dalam mengonsumsi makanan non halal.

Artikel Rekomendasi Kuliner Non Halal Terfavorit di Batam, Ini 5 Pilihan untuk Wisatawan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Air tidak mengalir selama lebih dari satu tahun membuat warga Tanjung Uma, Kampung Agas, Kecamatan Lubuk Baja, geram. Pada Senin (23/11) pagi, sekitar 20 warga dari RT 01, RT 02, dan RT 03 RW 04 mendatangi kantor Air Batam Hilir (ABH) di Batam Center.

Salah satu warga membawa peralatan mandi seperti sikat gigi, sabun, hingga handuk, sebagai bentuk protes simbolis karena selama ini mereka bahkan kesulitan untuk sekadar mandi.

Warga mengaku sudah mengalami krisis air sejak PT ATB berhenti beroperasi dan pengelolaan air diambil alih oleh ABH. Kondisinya semakin memburuk dalam setahun terakhir, mulai dari air yang hanya menetes kecil hingga mati total.

BACA JUGA: Waduk Duriangkang Kembali Dibersihkan, BP Batam Fokus Pulihkan Kualitas Air Baku

Taharudin, salah satu warga, mengatakan suplai air di kampungnya sudah bermasalah sejak satu setengah tahun terakhir. “Kadang keluar, kadang tidak sama sekali. Satu kampung ini enam RT susah semua. Air bersih sulit, air mandi saja susah,” ujarnya.

Ketua RT 01, Priyono, menambahkan bahwa warga hanya bisa menikmati air sekitar satu hingga dua jam saja setiap hari. “Hidup jam 3, mati jam 5. Setelah itu ya sudah, mati lagi,” katanya.

Karena kondisi yang tak kunjung membaik, sebagian warga terpaksa membeli air drum dari penjual keliling seharga Rp15 ribu per drum. “Bukan hanya volumenya kecil, tapi ada juga sebagain yang mati total,” tegas Priyono.

Ia sendiri mengaku sudah dua hari tidak mandi. “Saya bawa odol, sikat gigi, sabun, handuk. Kalau disuruh mandi, saya mandi di sini,” ujarnya sambil menunjukkan perlengkapan mandinya di depan kantor ABH.

Dalam konsolidasi di kantor ABH, warga menuntut agar suplai air segera normal kembali. Mereka meminta BU BP Batam, BU SPAM, dan PT ABH turun langsung meninjau kondisi jaringan perpipaan yang dianggap tidak mampu lagi menyuplai air ke rumah warga.

Humas ABH, Ginda Alamsyah, mengakui masalah suplai air di Tanjung Uma terjadi karena kapasitas jaringan perpipaan sudah tidak memadai. Pipa utama yang mengalirkan air ke wilayah itu sudah berusia lama dan tidak lagi mampu menampung pertumbuhan pelanggan yang terus meningkat.

“Pipa di sana memang sudah cukup lama sehingga alirannya terganggu. Menurut warga, harus ada perbesaran pipa. Karena pelanggan semakin bertambah,” jelas Ginda.

Ginda mengatakan pihaknya telah dua kali menerima keluhan serupa. Pada Februari lalu, ABH sudah melakukan perbaikan, namun hasilnya belum signifikan sehingga warga kembali datang membawa tuntutan.

Menanggapi tuntutan warga, ABH berjanji akan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat bersama SPAM. “Mereka mendesak agar suplai air segera diatasi. Minggu ini kami akan turun ke lokasi bersama SPAM,” kata Ginda.

Ia memastikan ABH akan memaksimalkan perbaikan jaringan dan mencari solusi agar warga Tanjung Uma tidak lagi mengandalkan air drum untuk kebutuhan sehari-hari. (*)

Reporter: Syaban

Artikel Warga Tanjunguma Datangi Kantor ABH, Ini Tujuannya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang seharusnya diumumkan pada akhir November hingga kini belum juga diputuskan pemerintah.

Penundaan ini mendapat sorotan dari kalangan buruh di Kota Batam, daerah yang dikenal sebagai pusat industri terbesar di Kepulauan Riau.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yafet Ramon mengatakan para pekerja masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan pengupahan.

BACA JUGA: Buruh Batam Gelar Aksi Damai Mulai Hari Ini, Desak Cabut PHK hingga Kenaikan UMK 2026

“Tahun sebelumnya, Upah Minimum Provinsi atau yang dulu disebut UMR ditetapkan kepala daerah 40 hari sebelum 1 Januari, tepatnya pada tanggal 21 November. Namun tahun ini sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya, Senin (24/11).

Menurut Yafet, proses pembahasan upah belum mencapai titik temu antara pemerintah dan perwakilan buruh.

BACA JUGA:Kasus Vape Berbahaya Seret Pegawai Imigrasi Batam, Berkas Diserahkan ke Kejati

“Karena itu, serikat pekerja di Batam dan Kepri mengusulkan agar seluruh komponen upah minimum disatukan dalam satu mekanisme rekomendasi daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa UMK, UMP, upah sektoral, serta struktur dan skala upah berdasarkan pendidikan, jabatan, pengalaman, dan masa kerja sebaiknya dijadikan satu kesatuan dalam rekomendasi bupati atau wali kota kepada gubernur.

“Penyesuaian upah minimum kabupaten/kota dan provinsi tahun 2026 harus dalam satu kesatuan dengan upah minimum sektoral serta struktur skala upah. Semua itu nantinya ditandatangani kepala daerah sebelum diserahkan ke gubernur,” jelasnya.

Serikat buruh juga telah mengajukan usulan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Untuk UMP dan UMK, kenaikan yang diusulkan berada pada kisaran 8,5 hingga 10,5 persen.

Sementara untuk upah sektoral, Sektoral I diusulkan naik 2 persen dan Sektoral II sebesar 1 persen.

Saat ini, UMK Batam tahun 2025 berada pada angka Rp 4.989.600 Berdasarkan perhitungan FSPMI, penyesuaian upah 2026 dihitung menggunakan inflasi Batam hingga Oktober 2025 sebesar 3,19 persen, pertumbuhan ekonomi 6,69 person, serta nilai alfa 1.

Dengan variabel tersebut, FSPMI menghitung penyesuaian UMK Batam tahun 2026 berada pada angka 9,88 persen.

“Artinya, penyesuaian upah minimum Batam tahun 2026 adalah sebesar 9,88 persen,” tutup Yafet. (*)

Reporter: Azis

Artikel Serikat Buruh Batam Usulkan UMK Naik 9,88 Persen, Soroti Penundaan Penetapan UMK 2026 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang akhir tahun, praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui Batam kembali meningkat. Tren itu terlihat dari dua pengungkapan kasus terakhir oleh jajaran Polsek di bawah Polresta Barelang yang berhasil menangkap tiga pelaku. Para korban rencananya akan diberangkatkan ke Kamboja dan Vietnam untuk bekerja secara non-prosedural.

Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepri, Kombes Imam Riyadi, membenarkan lonjakan signifikan kasus PMI ilegal sepanjang tahun ini.

“Total pencegahan meningkat tajam. Apalagi Pak Gubernur sudah membentuk Satgas TPPO dan kolaborasi antarinstansi berjalan. Ada hasilnya,” ujarnya.

Baca Juga: Gaji USD 500 Jadi Umpan, Polsek Lubukbaja Bongkar Perekrutan PMI Ilegal yang Dikendalikan dari Sukabumi

Menurut Imam, para pelaku masih memanfaatkan berbagai celah, mulai dari jalur resmi hingga pelabuhan tikus. Ia menekankan bahwa pola pencegahan harus diperkuat dari daerah asal maupun daerah transit.

“Pencegahan dari daerah asal dan transit harus masif, sehingga tidak ada celah lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, memastikan pihaknya terus memperketat pengawasan arus keberangkatan PMI ilegal. Patroli dan pemantauan dilakukan di bandara, pelabuhan resmi, serta jalur-jalur tak terawasi.

“Kita intensif, berkomitmen terus mencegah pengiriman PMI ilegal ini. Kasihan masyarakat,” ujarnya.

Zaenal menilai pencegahan yang paling efektif tetap dilakukan dari daerah asal calon PMI. Ia berharap BP3MI memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal.

“Pengawasan dari daerah asal penting. Ini harus diperkuat bersama,” katanya.

Penegakan hukum yang berulang kali dilakukan ini menjadi sinyal bahwa modus pengiriman PMI ilegal masih terus berkembang. Aparat berharap kolaborasi lintas instansi dapat menutup ruang gerak para pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pemberangkatan non-prosedural. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Lonjakan PMI Ilegal Jadi Sorotan, Polresta Barelang Tegaskan Pengawasan Diperketat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Wilayah Kepulauan Riau menggelar pelantikan pengurus baru masa bakti 2025–2029 di Golden Prawn, Bengkong, Minggu (23/11).

Dalam prosesi yang berlangsung hangat dan penuh kebanggaan itu, Pangeran Anom Suhadi resmi dikukuhkan sebagai Ketua KBB Kepri yang baru.

Dalam sambutannya, Suhadi mengatakan bahwa jejak masyarakat Banjar di Kepulauan Riau telah hadir sejak abad ke-19. Para leluhur Banjar merantau melalui jalur pesisir dari Sumatera hingga Johor, Malaka, dan Tembilahan, membawa identitas kuat sebagai pelaut dan masyarakat maritim.

“Orang-orang Banjar sudah sejak lama hidup di pesisir. Mereka datang ke Kepulauan Riau membawa keahlian maritim, membaur dengan suku-suku lokal, bahkan ikut membangun peradaban pada masa Kerajaan Riau-Lingga,” ujarnya.

BACA JUGA: Anggota DPRD Kepri Suhadi Gelar Halal Bihalal, Dihadiri Ribuan Warga dan Wakil Gubernur

Suhadi juga menyebut peran ulama-ulama Banjar pada masa tersebut yang turut menggerakkan pendidikan agama dan pemerintahan lokal.

Suhadi menyoroti ikon budaya pasar terapung yang merepresentasikan karakter masyarakat Banjar sebagai pekerja keras, terampil, dan andal dalam perdagangan.

“Pasar terapung bukan sekadar tempat jual beli. Di sana ada filosofi tentang membaca arus, membangun kapal, hingga seni tawar-menawar. Semangat maritim inilah yang ingin kita hidupkan kembali di Kepulauan Riau, wilayah yang setiap hari dilintasi ribuan kapal,” katanya.

Ia mengajak para perantau Kalimantan, pengusaha, dan investor Banjar untuk turut mendukung kemajuan perekonomian Kepri.

“Kepulauan Riau adalah gerbang besar rezeki. Kami siap membuka ruang kolaborasi dan menampung investasi dari tokoh-tokoh Banjar serta pengusaha Kalimantan,” ujarnya.

Di hadapan para tokoh yang hadir, termasuk Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Suhadi menegaskan komitmen masyarakat Banjar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kami masyarakat Banjar siap mendukung Bapak Ansar agar pembangunan Kepri mencapai hasil setinggi-tingginya. Sudah tentu masyarakat Banjar akan ikut menikmati hasil dari kemajuan tersebut,” tuturnya.

Ia berharap KBB Kepri semakin solid sebagai wadah pemersatu dan tempat lahirnya gagasan besar untuk kemajuan masyarakat Banjar di perantauan.

“Banjar bukan hanya soal darah, tetapi hati dan pikiran. Mari kita bangun KBB Kepri dengan kebersamaan,” ujarnya.

Ketua Umum PP KBB Sedunia, Sahbirin Noor, turut memberikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru. Ia berharap KBB Kepri semakin kokoh dan memberi manfaat bagi warganya.

“Kita ucapkan selamat kepada pengurus baru. Semoga organisasi Banjar di Kepri semakin solid dan mendapat keberkahan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi semua pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong KBB agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga KBB Kepri dapat berjalan seirama dengan pemerintah daerah dan berkontribusi dalam pembangunan Kepulauan Riau,” kata Ansar. (*)

Reporter: Azis

Artikel Pangeran Anom Suhadi Resmi Nahkodai KBB Kepri 2025–2029 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dengan meningkatnya jumlah pengajuan klaim sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan mengimbau seluruh peserta untuk menghindari penggunaan jasa calo dalam proses pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), maupun layanan lainnya.

Imbauan ini disampaikan untuk mencegah praktik percaloan yang dapat merugikan peserta.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, mengatakan, seluruh proses pengajuan klaim bersifat gratis, mudah, dan dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami terus mengingatkan peserta bahwa tidak ada biaya dalam proses pencairan klaim. Jika ada pihak yang menawarkan jasa berbayar atau menjanjikan pencairan lebih cepat, itu adalah praktik yang tidak benar dan berisiko merugikan peserta,” ujarnya.

Suci menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas layanan dengan memperkuat sistem digital, memperluas kanal informasi, serta memberikan edukasi kepada peserta agar memahami prosedur pencairan yang benar.

“Untuk memastikan layanan cepat, aman, dan tanpa biaya, peserta dapat memanfaatkan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan seperti aplikasi JMO untuk layanan klaim dan cek saldo, Lapak Asik, atau langsung datang ke kantor cabang terdekat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peserta agar berhati-hati dan tidak memberikan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan kanal resmi dianggap penting untuk menjaga keamanan data dan hak manfaat peserta.

BPJS Ketenagakerjaan turut mendorong masyarakat melaporkan jika menemukan indikasi percaloan atau pungutan liar. Laporan dapat disampaikan melalui Call Center 175 atau kanal pengaduan resmi lainnya.

Dengan layanan yang semakin transparan dan mudah diakses, BPJS Ketenagakerjaan berharap peserta dapat memperoleh manfaat dengan aman, cepat, dan tanpa hambatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (*)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan: Hindari Calo, Gunakan Kanal Resmi untuk Klaim pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kembali meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Minggu (23/11/2025) sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres penyelesaian Zona A dan sudah dapat difungsikan.

“Dari kunjungan ini kita melihat bahwa Zona A sudah bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ke depan dapat mengurangi kemacetan distribusi sampah di TPA Punggur selama ini,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan bahwa persoalan sampah di Batam cukup kompleks, mulai dari hulu hingga hilir. Untuk penanganan di hulu, para camat telah diminta turun menyelesaikan penumpukan sampah di wilayah masing-masing dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

BACA JUGA: Penanganan Sampah Mandek, Solusi Cepat Ditunggu

“Meski armada kita tambah, jika TPA tidak dibenahi maka masalah tidak akan tuntas. Syukurlah, dengan kerja keras tim, Zona A kini dapat difungsikan untuk mengurai antrean truk pengangkut sampah,” ucapnya.

Selain itu, Amsakar menyampaikan bahwa pembenahan juga akan dilakukan di Zona B. Penataan ini dinilai penting untuk mengatasi kondisi padat yang kerap terjadi di area pembuangan.

“Selama ini, truk pengangkut sampah bahkan harus didorong alat berat agar bisa masuk ke titik pembuangan. Ini yang akan kita benahi agar proses pembuangan berjalan lancar dan tidak terhambat,” katanya.

Amsakar optimistis persoalan sampah dapat terselesaikan dengan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak terkait.

“Saya bersama Ibu Wakil terus berdiskusi dan mengevaluasi langkah terbaik untuk penanganan sampah. Di tingkat kecamatan, Satgas Kebersihan juga intens melakukan apel siaga. Kita optimis persoalan ini segera teratasi,” tegasnya.

Ia turut mengajak masyarakat berkolaborasi menjaga kebersihan lingkungan. “Dengan sinergi dan kesadaran kolektif, kita dapat menjadikan Batam kota yang bersih, sehat, dan nyaman,” tutupnya.(*)

Artikel Aksi Cepat Tangani Sampah, Amsakar Pastikan Zona A TPA Punggur Kembali Difungsikan pertama kali tampil pada Metropolis.