batampos – Industri kelapa sawit nasional diketahui turut berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,5 persen serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta pekerja.

Industri kelapa sawit mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir yaitu produk pangan, produk industri, dan juga menjadi produk energi yang mensubstitusi solar melalui program mandatory biodiesel B30 yang menghemat devisa dengan pengurangan impor solar.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa sawit merupakan komoditas yang selalu diperlukan baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara Penanaman Perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Temu Pekebun Sawit dengan tema Lestari Alamnya Sejahtera Petaninya yang dilaksanakan di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (4/3).

Kegiatan Penanaman Perdana PSR ini dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Serasa Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan Gapoktan Sepakat dengan total luas lahan 328,5 hektare.

“Kegiatan hari ini adalah replanting sawit yang sudah menjadi program Pemerintah, dan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah dalam menyukseskan program PSR. Diharapkan kedepannya para pekebun sawit swadaya dapat termotivasi untuk mengikuti program PSR. Keterlibatan Bupati/Kepala Daerah di wilayah lainnya yang menjadi sentra produksi kelapa sawit pun dapat mendorong untuk mencapai target PSR.” ujar Menko Airlangga.

Komoditas kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian nasional, maka itu Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program PSR atau replanting dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan mendorong bentuk kerjasama strategis multipihak.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton/hektare dan umur tanaman diatas 25 tahun.

Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Program PSR ditargetkan dari tahun 2020-2022 untuk lahan seluas 540 ribu hektare dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp30 juta/hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare/pekebun.

“Untuk modal kerjanya seperti beli pupuk dan sebagainya bisa dilanjutkan dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat, dimana diberikan grace period selama 5 tahun dan besar bunga nya hanya 3% karena sisa 3% nya di subsidi oleh Pemerintah,” jelas Menko Airlangga.

Pada tahap pengajuan PSR tahun 2022 di Kabupaten Muara Enim, ditargetkan usulan lahan seluas 1.399 hektare lahan petani yang tergabung dalam 11 Koperasi atau Gapoktan.

Sejak tahun 2017-2022, pelaksanaan Program PSR di Kabupaten Muara Enim telah mencapai luas 4.716 hektare yang tersebar di 15 Desa dan 4 Kecamatan pada lahan milik 17 Koperasi dan Gapoktan.

Kegiatan penanaman perdana PSR di Kabupaten Muara Enim ini dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik antara Kemenko Perekonomian, Bank Negara Indonesia (BNI), BPDPKS, dan NU.

Pada kesempatan tersebut, Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan, organisasi NU siap dilibatkan dalam berbagai agenda bangsa demi kemaslahatan masyarakat.

“Saya berterimakasih dan apresiasi kepada seluruh panitia acara di Desa Kencana Mulia, kami harapkan ini bisa terus di replikasi pada daerah lainnya di Indonesia. Dan tentunya kerja sama berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perbankan, Koperasi, Gapoktan, agar target 180.000 hektare bisa dilakukan tahun ini sehingga petani berjaya, sejahtera, dan Indonesia bisa bangkit pasca pandemi Covid ini,” pungkas Menko Airlangga. (*)

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pendistribusian minyak goreng di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Jawa Timur.

Menurut LaNyalla, pengawasan bersama penting dilakukan agar tak terjadi penyelewengan.

“Mari kita awasi dengan seksama dan laporkan kepada pihak berwajib jika ada hal-hal mencurigakan,” kata LaNyalla di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Jumat (4/3/2022).

Sekitar 3.500 ton minyak goreng akan disalurkan ke para pedagang di pasar tradisional di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk itu,  LaNyalla meminta masyarakat melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada kasus penyalahgunaan kewenangan serta menekan terjadinya salah penyaluran.

Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim benar-benar memastikan sinergi di antara unsur-unsur dan elemen yang terlibat, sehingga minyak goreng sampai pada tangan yang berhak, seperti para pedagang kaki lima, tukang gorengan, warteg, katering, ibu rumah tangga, tukang cemilan dan lain-lain yang membutuhkan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berebut barang dan semua orang yang bertransaksi di pasar tertib tanpa
harus berebutan minyak goreng. Saya juga mengingatkan agar masyarakat turut mengawasi pendistribusian minyak goreng ini,” ingat LaNyalla.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 3.500 ton minyak goreng yang diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional di 17 Kabupaten/Kota di Jatim.

Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) bagi minyak goreng dengan kemasan premium  yaitu Rp14.000 per liter. Langkah ini dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.

Adapun 17 kabupaten/kota ini di antaranya, untuk jenis minyak goreng premium Lentera didistribusikan ke Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo dan Kota Probolinggo. Sedangkan, minyak goreng jenis Rakyat akan didistribusikan di  Kabupaten Tuban, Kediri, Lamongan, Pacitan dan Trenggalek.(*) 

batampos – Mengantisipasi bencana alam di tanah air, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, Menteri Sosial Tri Rismaharini bergerak cepat dengan terus menambah kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah ‘merah’ atau rawan.

Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Panorama alam yang menakjubkan dengan topografi perbukitan bak surga yang jatuh ke bumi. Namun, siapa sangka di balik keindahan alam tersebut menyimpan segudang risiko dan potensi bencana alam berupa tanah longsor.

Sesuai arahan Mensos tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengantisipasi kekhawatiran akan datangnya bencana tanah longsor dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Sumedang pada dua Kecamatan, yakni Tanjungkerja dan Cimanggu.

Tujuan dibentuk KSB yakni melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat, seperti memberikan pembekalan tata cara mengevakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama, dan penyiapan lumbung sosial.

Kehadiran KSB juga dimaksudkan untuk memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam.

Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam seperti longsor yang harus diwaspadai dan perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor.

Sebelumnya, Sabtu (9/1/2021) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang terjadi bencana tanah longsor, saat itu masyarakat tidak siap menghadapi bencana yang datang dengan sangat tiba-tiba sehingga menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Mensos meninjau ke lokasi pada Minggu (10/1/2021) membawa bantuan dan memerintahkan segera mendirikan KSB agar masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, memiliki kesigapsiagaan, dan hingga saat ini dengan adanya KSB warga setempat siap ketika tiba-tiba bencana alam datang, termasuk tanah longsor.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi dengan total 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.

“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB barada di Provinsi Jawa Barat, ” ujar Plt Direktur PKSB Iyan Kusmadiana yang diwakili oleh Sub Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld (4/03).
Untuk mendukung penanganan bencana alam tersebut, Mensos menginstruksikan kepada semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yaitu Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9, ” pungkas Tota. (*)

batampos – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedan mengatakan, pihaknya telah melakukan penyitaan aset terhadap terpidana kasus korupsi Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.

Menurut Ketut, penyitaan aset tersebut berupa 296 bidang tanah dengan total luas 1.545.744 m. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kerugiaan negara terhadap kasus korupsi tersebut.

“Pada Rabu 23 Februari 2022 bertempat di di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi dan Desa Srijaya serta Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara,” ujar Ketut kepada wartawan, Jumat (4/3).

Ketut berujar, penyitaan aset tersebut merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:6/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020.

Ketut menuturkan, penyitaan aset tersebut dilakukan juga untuk mencegah beralihnya kepemilikan 296 bidang tanah tersebut. Sehingga Kejaksaan Agung tidak ingin aset pengembalian kerugian negara malah hilang.

Jiwasraya”Sehingga jaksa eksekutor melayangkan surat permintaan untuk tidak dilakukan pengalihan hak kepemilikan ke Camat Sukawangi dan Camat Tambun Utara. Selain itu Jaksa Eksekutor juga meminta salinan Akta Jual Beli tanah-tanah tersebut guna kepentingan sita eksekusi,” katanya.

Ketut mengatakan, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri aset lainnyya dari Benny Tjokro tersebut. Pasalnya Benny Tjokro juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000.

“Akan melakukan pencarian harta benda milik terpidana Benny Tjokrosaputro guna pemenuhan pembayaran uang pengganti,” ungkapnya.

Diketahui dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokro telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Ia dan terdakwa lainnya terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16,807 triliun.

Benny Tjokro terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Arif Satria akan melepas secara simbolis ekspor kopi asli Cikajang, Garut, ke Belanda. Komoditas yang diekspor itu salah satu hasil dari program One Village One CEO (OVOC-IPB) berkolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra.

Acara yang digelar di Koperasi Sari Buah Kopi, Kampung Mekarsari, Cikajang ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) dan Bupati Garut Rudi Gunawan.

“Kopi Cikajang Garut ini adalah salah satu produk unggulan hasil kolaborasi dengan petani milenial kabupaten Garut,” ujar Arif Satria, Rabu (2/3).

Selain pelepasan ekspor kopi, agenda ini juga sekaligus menjadi momentum penyerahan bantuan sarana produksi kepada petani milenial Jawa barat. Sekaligus peluncuran program Kebun Karbon Produktif Astra bersama Fakultas Kehutanan dan Lingkunan IPB.

Salah satu tujuan utama program baru ini adalah pemanfatan lahan terlantar untuk ditanami pohonan kehutanan dan buah-buahan. Harapannya program ini mampu menyerap secara efektif emisi karbon di udara. Arif juga menuturkan, sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan untuk mewujudkan pertanian yang maju dan sejahtera. Karena itu, program ini diharapkan bisa menjadi salah satu kekuatan pengembangan potensi perekonomian desa yang berbasis teknologi.

“Sebab, jika dibiarkan begitu saja, pertanian akan menjadi sebuah beban. Namun apabila diberdayakan dengan percepatan dengan teknologi canggih, maka akan menjadi kekuatan bagi desa dan bangsa,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif juga menuturkan, untuk bisa menciptakan hasil kopi yang baik, IPB juga terus melakukan peningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan seperti sekolah kopi. Di dalamnya meliputi teknik budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk, serta kursus dasar sebagai barista kopi.

“Kami akan terus melakukan pendampingan melalui adopsi inovasi dan teknologi tepat guna seperti program Microlot Project 90 plus untuk meningkatkan kualitas kopi, sehingga kopi dari hasil binaan IPB dan Astra ini berhasil menjadi juara 3 kontes kopi spesialti Indonesia untuk kategori Arabica natural,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, IPB juga memberikan bantuan sarana produksi (green house) yang dilengkapi dengan system control cerdas (CROP HERO). Ini merupakan karya mahasiswa IPB untuk monitoring proses pengeringan. Yakni meliputi parameter suhu, kelembaban, dan kadar air kopi.

BACA JUGA: Kopi Indonesia Jangkau Pasar Global

IPB juga memberikan bantuan lainnya, seperti bibit kopi unggul untuk masyarakat, khususnya mitra binaan. Dalam agenda tersebut, digelar juga peluncuran program Wiratani Bangun Desanya (Wibasa) yang merupakan salah satu program unggulan Himpunan Alumni IPB.

“Dalam program ini ada asistensi kepakaran oleh dosen-dosen IPB dan pendampingan mahasiswa sebagai CEO dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekaligus memberikan penguatan kelembagaan usaha Bumdesma dan koperasi, serta fasilitasi pemasaran produk baik melalui online maupun offline,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group