Wamendag saat berkunjung ke lokasi Pasar Induk Batam di Jodoh.
batampos – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, berharap anggaran pembangunan pasar Induk Jodoh bisa segera disetujui pemerintah pusat.
Apalagi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, sangat antusias saat mengunjungi lokasi pembangunan Pasar Induk Jodoh yang strategis, sehingga nantinya tak hanya jadi pasar besar, namun juga tujuan wisata.
”Wamendag terlihat antusias ingin pasar itu segera dibangun. Karena itu, saya berharap agar pusat bisa segera menyetujui anggaran pembangunannya,” ujar Gustian, Kamis (3/3).
Dikatakan Gustian, anggaran pembangunan yang diajukan ke pusat yakni Rp 340 miliar. Namun, berapa yang disetujui, ia belum tahu pasti, karena menunggu persetujuan pusat.
”Berapa angka finalnya belum tahu, karena menunggu dari pusat. Mudah-mudahan bisa masuk ke APBN-P sebelum akhir tahun ini, sehingga pembangunan bisa dilakukan awal 2023,” sebut Gustian.
Tahapan pembangunan Pasar Induk ini akan dilakukan secara multiyears atau tahun jamak. Sedangkan untuk Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas (Amdalalin)-nya telah siap dan dilihat pusat.
”Untuk saat ini masih proses lelang besi, setelah lelang lokasi akan dibersihkan kembali,” tegas Gustian.
Dikatakannya, Pasar Induk dibangun 5 lantai dengan fasilitas lengkap, bahkan memiliki gudang pendingin untuk penyimpan kebutuhan. Sedangkan untuk pengelolaan nantinya, bukan diserahkan kepada pihak swasta. Namun, lebih dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.
”Bukan dikelola swasta, namun UPT. Kota Batam kan sudah ada UPT khusus mengelola pasar. Pedagang cukup membayar retribusi saja,” katanya.
Diketahui, luas pasar Induk Jodoh yakni 2,1 hektare yang berada di wilayah Jodoh. Pasar tersebut diyakini nantinya bisa menampung 1.800-an pedagang. (*)
batampos– Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram dikeluhkan oleh masyarakat.
“Banyak pelanggan yang komplen karena kenaikan harga terjadi sampai dua kali, 25 Desember tahun lalu, kemudian 27 Februari 2022,” kata pemilik Kios Habibi, Taufik Kurohman saat Tim Satgas Migas Bintan mengecek harga gas elpiji nonsubsidi di wilayah Bintan, Rabu (2/3).
Tim Satgas Migas Bintan melakukan pengecekan harga gas elpiji nonsubsidi di wilayah Kijang, Bintan, Rabu (2/3). F.Tim Satgas Migas Bintan
Taufik mengatakan, saat ini harga gas elpiji 12 kilogram sekira Rp 225 ribu per tabung dari sebelumnya sekira Rp 185 ribu per tabung. Sedangkan harga gas elpiji 5,5 kilogram naik dari sekira Rp 80 ribu per tabung menjadi Rp 100 ribu per tabung.
Taufik berharap, pemerintah bisa kembali melakukan penyesuaian harga gas elpiji nonsubsidi supaya harga gas elpiji 12 kilogram dan 5,5 kilogram tidak memberatkan masyarakat.
Sementara Tim Satgas Migas Bintan, Setia Kurniawan mengatakan, satgas turun ke lapangan untuk mengecek harga gas elpiji nonsubsidi.
Selain itu, pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari pengguna gas elpiji nonsubsidi ke pengguna subsidi pascakenaikan harga gas elpiji nonsubsidi.
“Mudah-mudahan tidak terjadi migrasi pengguna gas elpiji nonsubsidi ke subsidi,” kata Setia. (*)
Proses pemakaman Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Kamis (3/3). (Susanti Sako/Antara)
batampos – Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Indra Yasin, meninggal dunia, Kamis (3/3). Almarhum dipastikan tutup usia bukan karena terpapar Covid-19.
”Beliau kelelahan setelah menjalani aktivitas yang sangat padat dalam sebulan terakhir,” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Gorontalo Robin Daud seperti dilansir dari Antara di Gorontalo, Kamis (3/3).
Dia menjelaskan, aktivitas Bupati Indra Yasin cukup menguras energi sejak menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berlanjut pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis penyusunan LPPD di Kota Manado, Sulawesi Utara.
”Dua agenda kedinasan itu dilakukan dengan menempuh perjalanan panjang melalui darat. Kemudian dilanjutkan menghadiri Hari Ulang Tahun Kabupaten Pohuwato serta kegiatan lain sehingga cukup menguras energi beliau,” ujar Robin Daud.
Namun Bupati berusia 67 tahun itu tetap memberi pelayanan optimal di kediaman pribadi dengan pengaturan jadwal kunjungan yang sangat ketat. Bupati Indra pada Rabu (2/3) malam sempat merasa bugar bahkan masih menerima beberapa tamu.
”Tentu interaksi tersebut tidak mungkin dilakukan jika almarhum terpapar Covid-19. Beliau hanya sangat kelelahan sehingga harus menjalani istirahat yang cukup,” terang Robin Daud.
Namun, dia tidak mengetahui jika almarhum mengidap penyakit degeneratif seperti jantung. ”Hanya diketahui Pak Bupati sedang mengalami flu ringan dan sakit kepala,” tutur Robin Daud.
Karena itu, kegiatan kedinasan Bupati tetap berlangsung hanya saja tempatnya berpindah ke kediaman pribadi untuk sementara waktu.
Robin menegaskan, jika dihubungkan dengan Covid-19 perlu didukung dengan informasi medik. Sejauh ini dipastikan bupati tidak terpapar Covid-19. Pihak keluarga hanya mengatur jam istirahat sehingga tidak menjalani perawatan di rumah sakit.
”Beliau hanya sempat ke dokter pribadi untuk mengecek kesehatan,” papar Robin Daud.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah, layanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan normal. Sebab masih ada Wakil Bupati Thariq Modanggu, serta Sekda Gorontalo Utara juga pimpinan organisasi perangkat daerah di pemerintahan daerah tersebut. (*)
Ilustrasi: Mayoritas publik menilai kondisi penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengalami tren yang semakin memburuk dari tahun sebelumnya. Hal ini diketahui usai Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dilakukan pada Februari 2022. (Pixabay)
batampos – Mayoritas publik menilai kondisi penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengalami tren yang semakin memburuk dari tahun sebelumnya. Hal ini diketahui usai Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dilakukan pada Februari 2022.
“Yang menilai buruk atau sangat buruk lebih banyak, 33.7 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (3/3).
Sementara itu, yang menilai penegakan hukum nasional baik, yakni sebanyak 27,9 persen. Kemudian, publik yang menilai penegakan hukum nasional sedang sebesar 29,9 persen.
“Yang menilai sangat baik hanya 1,8 persen,” ujar Djayadi.
Djayadi tak memungkiri, tren penegakkan hukum secara nasional dari tahun tahun 2021 ke 2022 terus mengalami keburukan.
“Persepsi negatif menguat, sebaliknya persepsi positif melemah, dari Desember 2021 hingga Februari 2022,” ungkap Djayadi.
Survei LSI ini digelar pada rentan waktu 25 Februari – 1 Maret 2022. Survei menggunakan metode simple random sampling, dengan sampel basis sebanyak 1.197 responden dan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari 34 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
Terpisah, dikonfirmasi terkait survei ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono belum menjawab pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. (*)
Angelina Sondakh saat keluar dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur. (Dok Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur)
batampos – ”Nanti Ibu ditelepon sama orang kita ya? Tapi apel Washington ya, Bu,” kata Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, direktur marketing Permai Group. Pesan singkat yang dikirim melalui BlackBerry Messenger (BBM) pada 19 Juni 2010 itu diterima Angelina Patricia Pingkan Sondakh alias Angie. ”Ok. Berapa kilo?” kata Angie menjawab pesan tersebut.
Percakapan itu merupakan bukti yang dibeberkan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta 2012 silam. Apel Washington itu merupakan kode yang digunakan Rosa untuk mengganti istilah uang dolar. Selain apel Washington, ada pula kode apel malang yang muncul dalam percakapan tersebut. Istilah itu untuk mengganti kata uang rupiah.
Selain ramai jadi perbincangan, apel Washington dan apel malang itu jadi petunjuk kuat adanya aliran dana dari Permai Group kepada Angie. Waktu itu, Angie menjabat sebagai anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang menjadi mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Angie juga tercatat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Pada 2013 Angie divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Angie lantas menempuh serangkaian proses hukum, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Di tahap PK, hukuman yang diberikan berupa 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Serta uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta subsider satu tahun penjara.
Kemarin (3/3), Angie menghirup udara bebas setelah hampir 10 tahun menjalani hukuman penjara. Sebelumnya, mantan istri Adjie Massaid itu mendekam di Lapas Perempuan Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut Angie mendapatkan fasilitas cuti menjelang bebas (CMB) dan bisa keluar dari lapas.
Angie tercatat mendapatkan remisi Dasawarsa sebanyak tiga bulan pada 14 Agustus 2015 lalu. Remisi itu diberikan kepada seluruh narapidana. Tidak terkecuali Angie. ”Apabila denda dan uang pengganti dibayar lunas, sebenarnya Angelina Sondakh bebas 27 April 2022,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti kepada Jawa Pos, kemarin.
Secara teknis, Angie mestinya bebas pada 29 Oktober 2021 lalu setelah mendapatkan remisi Dasawarsa. Namun hukuman penjara itu ditambah empat bulan lima hari karena Angie tidak sanggup membayar sisa uang pengganti, yakni sebesar Rp 4,538 miliar. Angie memilih hukuman kurungan untuk ‘melunasi’ uang pengganti tersebut.
”Angline Sondakh dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk diberikan CMB,” kata Rika. Selama menjalani CMB, Angie akan menjadi klien pemasyarakatan dengan bimbingan lanjutan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Selatan selama tiga bulan. ”(Saat keluar lapas) Angelina Sondakh menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh Rika.
Rika menambahkan selama di dalam lapas Angie aktif mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Diantaranya menggambar desain mukena dan kerudung yang diproduksi Rutan Pondok Bambu. Kemudian menjahit dan membatik. Angie pun sempat bergabung dalam kelompok tani di lapas. Dia aktif berkebun dan bertani.
Selain itu, Angie juga memiliki kesibukan memelihara burung hias dan ayam hias selama bergabung dengan kelompok peternak. Mantan Putri Indonesia itu juga bergabung dalam kelompok konstruksi pemula yang memiliki kegiatan membuat gazebo dan tempat duduk bambu. ”Juga tergabung dalam kelompok one day one juz (kegiatan rohani, Red),” paparnya.
Selain Angie, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga dikabarkan akan menuntaskan masa hukumannya. Saat ini, napi yang juga terjerat kasus korupsi wisma atlet itu mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Merujuk putusan PK, Anas dihukum delapan tahun penjara. Jika dihitung dari sejak masa penahanan 14 Januari 2014 lalu, maka Anas akan bebas pada tahun ini.
Usai bebas, Angie bergegas menuju apartmentnya di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dia melepas rindu dengan keluarga yang ada di sana. Terutama putra sematawayangnya dari Adjie Massaid, yakni Keanu Jabaar Massaid.
Kuasa hukum Angie, Khaerudin menceritakan bahwa suasana penyambutan kepulangan kliennya itu berlangsung haru. Keanu menyambut sang ibunda dengan seuntai bunga. “Keanu nunggu depan pintu, langsung meluk Mbak Angie,” katanya.
Angie juga memanfaatkan momen tersebut untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya, Lucky Sondakh dan Sjul Kartina Dotulong. Puteri Indonesia 2001 itu menyadari kesalahannya di masa lalu yang menyebabkan dirinya terkurung di balik jeruji besi.
“Mbak Angie langsung sujud ke Oma dan Opa. Minta maaf atas kesalahannya dan dengerin nasihat-nasihat,” papar Khaerudin. Setelah kangen-kangenan sembari menyanyap sarapan masakan Manado, Angie dan keluarga berziarah ke makam suami tercintanya, Adjie Massaid di TPU Jeruk Purut, Jakarta.
Di sana, Angie ditemani oleh puti sambungnya, Aaliyah Massaid. Tangis Angie pecah saat tiba di lokasi. Sembari memeluk batu nisan, Angie mencurahkan isi hatinya yang lama terpendam. Dia merasa berdosa membiarkan buah cinta mereka besar tanpa bimbingannya.
“Aku minta maaf sudah ninggalin anak-anak. Sepuluh tahun aku tinggalin mereka,” ucap Angie. Lalu, Angie bersama kedua anaknya memanjatkan lantunan doa di samping pusara. “Aku pulang dulu ya. Love you,” kata Angie mengucapkan salam perpisahan untuk suaminya.
Dia juga menyempatkan diri berziarah ke makam orang tua Adjie yang masih berada di dalam satu komplek. Kepada Khaerudin, Angie berpesan untuk tidak lagi membahas isu-isu politik. Perempuan kelahiran Australia, 44 tahun silam tersebut mengaku takut untuk berkecimpung di dunia politik lagi. “Dia pernah bilang sama saya, trauma pada politik. Dia nggak mau lagi bicara-bicara soal politik,” ungkap Khaerudin. (*)
batampos- Seorang petani Kampung Sungai Jeram, Desa Lancang Kunung, Kecamatan Bintan Utara, Kasim sempat terkejut melihat buah pepaya berbentuk aneh.
“Aneh, tidak seperti buah pepaya biasanya karena di dalam buah pepaya itu ada buah pepaya lagi,” kata Kasim ditemui di pujasera Melayu Bedendang, Tanjunguban, Kamis (3/3) siang.
Keluarga dari Kasim, warga Kampung Sungai Jeram, Desa Lancang Kuning menunjukkan buah pepaya berbuah pepaya, Kamis (3/3). F.Kasim
Kasim menuturkan, pagi itu istrinya hendak memasak sayur dari buah pepaya yang masih muda. Setelah diambil dari kebun, buah pepaya itu dibelah.
Kasim mengatakan, Istrinya juga sempat terkejut setelah membelah sebagian buah pepaya tersebut karena di dalam buah pepaya tersebut terdapat buah pepaya lagi.
Kemudian, istrnya menghubungi Kasim untuk menanyakan apakah buah pepaya tersebut jadi dimasak? “Saya bilang ke istri agar tidak dimasak,” jawab Kasim.
Kasim pun pulang ke rumahnya. Kasim mengatakan, setelah dilihat, buah pepaya tersebut dari luar seperti buah pepaya lainnya. Hanya buah pepaya tersebut aneh karena di dalam buah ada buah lagi dengan ukuran lebih kecil dengan warna putih.
“Ada biji kecil warna hitam seperti buah pepaya lain, hanya anehnya ada buah di dalam buah, warnanya putih,” kata Kasim.
Melihat buah pepaya aneh itu, Kasim tidak berniat untuk memakannya. “Taklah mau dibuang saja,” kata Kasim. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited BP Batam Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Selasa (1/3) lalu.
Laporan diserahkan secara langsung oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan diterima oleh Plt Anggota VI BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.
Turut hadir mendampingi Anggota bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto.
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengatakan, sebagaimana diamanatkan bahwa Satuan Kerja (Satker) mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai landasan BPK RI dalam proses audit yang berujung pada pemberian opini.
”Dengan pembinaan dan arahan BPK RI, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2021 dapat mempertahankan kembali opini WTP yang telah kami capai sebelumnya,” ujar Purwiyanto.
Purwiyanto juga mengatakan, pada proses audit nantinya, pegawai BP Batam dapat konsisten dalam melakukan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan BP Batam.
Sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi auditor BPK RI serta menindaklanjuti semua masukan dan rekomendasi BPK RI. Sehingga tata Kelola keuangan di BP Batam akan lebih baik dan Good Governance.
”Semoga untuk pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2021 ini kami berharap bisa mendapatkan Opini WTP kembali untuk ke-6 kalinya,” harap Purwiyanto.
Sementara itu, Plt Anggota VI BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi BP Batam yang aktif melakukan sinergi dengan BPK RI terkait laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus mendukung dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab pada keuangan negara.
”Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),” ujar Nyoman.
Nyoman menlanjutkan, pihaknya juga memberikan perhatian untuk BP Batam ke depan, yakni mencakup beberapa aspek, seperti pengelolaan pemanfaatan Lahan, Aset, dan Pendapatan PNBP. Ia berharap hal-hal yang direkomendasikan oleh BPK RI dapat diterima dan terealisasi oleh BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi.
”Pada prinsipnya, kami sangat terbuka jika ada permasalahan. Kami memerlukan dukungan BP Batam dalam membantu menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kedepan, sehingga dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana. (*)
Ilustrasi. Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 membuat petisi di laman Change.or. Petisi itu digaungkan untuk menolak wacana penundaan Pemilu yang belakangan ini hangat menjadi perbincangan publik. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 membuat petisi di laman Change.or. Petisi itu digaungkan untuk menolak wacana penundaan Pemilu yang belakangan ini hangat menjadi perbincangan publik. Petisi itu sudah ditandangani sebanyak 928 orang.
Koalisi itu terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), di antaranya Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
Koalisi memandang, para elite politik semakin kuat menyampaikan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Setidaknya sudah tiga partai DPR yang mempunyai sinyal dukungan di antaranya PKB, Golkar, dan PAN. Bahkan, ada informasi Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
“Mereka mengatasnamakan aspirasi warga dan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 untuk menunda Pemilu 2024,” kata Anggota Koalisi, Egi Primayoga dalam unggahan petisinya, Kamis (3/3).
Egi juga menegaskan, keinginan para elite itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia yakni Pasal 7 dan 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memastikan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali.
“Kesimpulannya, menunda Pemilu 2024 berarti melanggar hukum tertinggi Negara Republik Indonesia,” ucap Egi.
Dia menyesalkan, para elite partai di DPR terus memperluas dukungan agar bisa mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 37 ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 bertuliskan, usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 sedangkan mengubahnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Menurutnya PKB, Golkar, dan PAN hanya membutuhkan satu atau dua partai lagi untuk mengusulkan amendemen konstitusi bersama DPD, lalu koalisi DPR yang amat besar pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, lebih dari cukup untuk melancarkan amendemen.
“Namun, amandemen itu akal-akalan belaka karena sangat bertentangan dengan konstitusionalisme pembatasan kekuasaan melalui limitasi masa jabatan yang lahir dari sejarah perjalanan bangsa dan merupakan amanat reformasi,” ungkap Egi.
Jika para elite politik berhasil mewujudkan itu, kata Egi, maka Indonesia melanggar prinsip-prinsip universal negara demokrasi. Pasal 25 (b) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bertuliskan: To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors. Kemutlakan aspek pemilu berkala ini pun ditegaskan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam rumusan “International Obligations for Elections” sebagai panduan kerangka hukum pemilu bagi negara demokrasi.
Menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden pun membuat Indonesia melanggar prinsip pemerintahan presidensial. Sebagai bagian dari sistem politik hasil reformasi, sistem presidensial punya dua perbedaan mendasar dengan sistem parlementer.
Pertama, pemerintahan yang terpisah dari parlemen. Kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan punya masa jabatan yang tetap dan dibatasi oleh pemilihan langsung oleh rakyat secara berkala.
Dia juga menegaskan, alasan ekonomi pada konteks Covid-19 pun bertentangan dengan praktik pemerintahan sebelumnya. Pada Pilkada 2020, korban infeksi dan nyawa dari wabah korona ada dalam keadaan puncak. Padahal saat itu, para akademisi lintas bidang, tenaga medis, NGO, Ormas keagamaan lintas iman, dan mahasiswa, meminta penundaan Pilkada 2020. Keadaan ekonomi warga dan APBN/D dalam keadaan buruk karena terdampak Covid-19.
“Tapi, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan Pilkada 2020,” ujar Egi.
Dia mengungkapkan, semua itu menjelaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 menyerta perpanjangan masa jabatan presiden, melanggar aspek hukum, politik, dan ekonomi. Sama halnya dengan kelanjutan Pilkada 2020, menunda Pemilu 2024 merupakan wujud penyelenggaraan negara yang berdasar pada kepentingan politik elite untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya.
“Penting bagi kita sebagai warga negara untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Atas nama negara hukum, politik demokratis, dan keberdayaan ekonomi tolak penundaan Pemilu 2024!,” tandasnya. (*)
Ilustrasi. Rombongan wisatawan melintas di pedestrian Nongsa Point Marina Hotel & Resort, beberapa waktu lalu. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
batampos – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing, Rabu (2/3), menyampaikan bahwa mulai 14 Maret mendatang, Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), khususnya wisman yang masuk ke Batam, Bintan, dan Bali tidak perlu lagi karantina. Meski ini baru uji coba, namun disambut baik pelaku pariwisata di Kepri.
”Kebijakan ini akan mengerek naik sektor lainnya. Tidak hanya pariwisata saja yang akan meningkat. Sektor lainnya seperti transportasi baik udara, kapal, dan darat akan hidup semua,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam Muhammad Mansyur, Kamis (3/3).
Mansyur meyakinkan, sektor lain yang akan membaik saat pariwisata tumbuh positif adalah UMKM. Kebijakan ini, kata Mansyur, memberikan dampak luar biasa. Sehingga, perekonomian yang berada ikut menopang industri pariwisata, ikut tumbuh menjadi lebih baik.
”Dengan penerapan travel bubble saja sudah memberikan dampak yang baik. Apalagi dengan peniadaan karantina, pastinya itu dampak yang sangat luar biasa. Kita semua sudah menunggu sejak lama kebijakan ini,” ujarnya.
Ia meyakini dengan kebijakan ini, animo wisman datang ke Batam atau Bintan akan meningkat. Ia mengatakan, selama pandemi dua tahun ini, semua orang terkekang dan tidak bisa bebas menuju ke beberapa negara. Tapi, dengan semakin mudahnya aturan masuk sebuah negara, tentunya akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara datang.
”Gini, kita saja sudah bosan di sini terus. Begitu juga rasanya dengan para wisman, mereka akan mencari alternatif. Kami berharap Batam menjadi alternatif mereka, untuk menghilangkan kebosanan selama 2 tahun belakangan ini,” tuturnya.
Mansyur berharap, jika kebijakan ini direalisasikan, masyarakat juga harus memberikan dukungan. Salah satu caranya adalah dengan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan.
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua DPD ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies) Kepri, Eva Betty. Ia mengatakan, dengan travel bubble saja sudah sukses, apalagi dengan peniadaan karantina secara meluas di Kepri. Tentunya dampaknya akan lebih besar lagi.
”Kebijakan inilah yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.
Ia mengatakan, ASITA menunggu pengumuman secara resmi dari pemerintah. ”Semoga saja bisa terealisasi. Sehingga meningkatkan kunjungan wisman,” tuturnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar, mengaku sudah mendengar rencana kebijakan terbaru ini. Tapi, ia mengatakan sampai saat ini belum ada surat atau edaran resmi dari pemerintah pusat.
”Kami belum dapat, tapi kami harapkan dalam satu atau dua hari ini bisa keluar suratnya,” ucapnya.
Ia mengaku belum mengetahui persis format seperti apa yang akan diterapkan. Namun, jika formatnya mirip VTL (Vaccinated Travel Lane), Buralimar mengatakan butuh penyusunan teknis dan sosialisasi.
”Tidak bisa langsung saja, harus ada sosialisasi dulu kami. Dan kami masih menunggu surat daran resminya,” ujarnya.
Buralimar juga mengatakan, rencana ini akan memberikan efek yang besar di dunia pariwisata Kepri. Jumlah kunjungan wisman otomatis akan meningkat drastis.
”Sebab, tidak hanya dua area saja dibuka, tapi dua wilayah Batam dan Bintan. Tentunya banyak yang akan datang,” ujarnya.
Kebijakan ini, kata Buralimar, sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Jika ini benar-benar direalisasikan, akan meningkatkan semangat para pelaku pariwisata. (*)
Ilustrasi. Aktivitas di Pelabuhan Batu Ampar. BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor Batam pada September 2021 naik sebesar 3,97 persen dibanding ekspor Agustus 2021. Total nilai ekspor Batam mencapai 1.020,29 juta dolar Amerika Serikat (AS). Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
batampos – Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengapresiasi seluruh pihak yang berhasil menjaga investasi di Kota Batam. Ini berimbas dengan tetap tumbuhnya ekonomi Batam sebanyak 4,75 persen di 2021 walau pandemi Covid-19 belum mereda.
Hal ini terbukti dengan tetap tingginya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau dikenal dengan istilah investasi. Tapi rekor pertumbuhan 2021 dicetak ekspor netto yang bisa tumbuh sampai 13,97 persen selama 2021.
”Itu artinya, produk ekspor yang diproduksi di Batam semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional di masa pandemi,” ujar Rafki, Kamis (3/3).
Ia menilai, hal ini bisa juga terjadi karena pemindahan produksi dari perusahaan yang ada di luar negeri ke perusahaan mereka yang ada di Batam karena adanya pembatasan aktivitas produksi di negara tertentu. Selanjutnya, dari sisi lapangan usaha sektor yang masih dominan tetap adalah industri pengolahan yang memiliki share sampai 58,41 persen. Ini tentunya makin menegaskan bahwa Batam merupakan pusatnya industri manufaktur.
”Makanya, iklim usaha yang baik dan kondusif untuk sektor manufaktur haruslah tetap dijaga oleh kita semua. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun kawan-kawan pekerja atau buruh. Jika sektor usaha ini jatuh, maka pertumbuhan ekonomi Batam akan menurun,” tambah Rafki.
Untuk 2022 ini, ia mengaku optimis ekonomi Batam bisa melampaui pertumbuhan di atas 5 persen. Indikasinya semakin terlihat dengan membaiknya berbagai indikator makro di Batam. Rafli yakin pertumbuhan ekonomi di 2022 ini akan lebih tinggi lagi jika kasus Covid-19 di Batam lebih cepat bisa dikendalikan.
Ia meminta seluruh masyarakat bisa menjaga kedisiplinan menerapkan protkes sehingga rantai penularan kasus Covid-19 bisa diputus.
”Jika kondisi ideal dengan syarat di atas tercapai maka saya yakin pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen untuk tahun 2022 ini akan bisa terwujud,” ucapnya. (*)
