batampos –  Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegur personel TNI-Polri dan juga keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.

“Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (2/3).

“Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.

“Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah,” tegas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, TNI-Polri sebagai alat negara harus patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Termasuk soal perpindahan ibu kota negara (IKN).

“Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi,” ujar Hasanuddin.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

“Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung pelaksanaan MotoGP 2022 Mandalika telah mengintegrasikan moda transportasi untuk memudahkan para penonton menuju lokasi. Mulai dari transportasi darat, udara hingga laut.

“Kami juga melakukan integrasi antarmoda,” terang Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Budi Setiyadi dalam dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Selasa (1/3).

Pihaknya telah menyediakan angkutan bus sebanyak 288 unit dengan 6 rute menuju Sirkuit Mandalika. Antara lain dari Pelabuhan Bangsal, Pusat Kota Mataram, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) dan Pelabuhan Kayangan.

Sesampainya di kawasan Sirkuit Mandalika, terdapat 188 bus dengan 7 koridor yang akan mengantar penonton menuju gerbang terdekat ke kursi penonton. Antara lain dari Parkir Barat dan Parkir Timur menuju Gate 1, 2, 3 serta Gate 3 menuju Gate 2.

Selain itu, Kemenhub juga menyediakan kapal feri dan kapal cepat bagi penonton yang berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumbawa. Rutenya adalah Pelabuhan Padangbai-Lembar, Pelabuhan Potano-Kayangan dan Pelabuhan Tanjung Benoa-Kuta Mandalika.

BACA JUGA: Mobilitas di Sirkuit Mandalika Butuh Kelincahan

“Dari luar kota mataram atau dari beberapa pulau, dari kami sudah menyiapkan,” jelas Budi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan Mandalika guna menghindari kemacetan di lokasi. Pihaknya pun telah menyedi-akan area parkir khusus penonton.

“Itu ada lahan parkir, bergeraknya menggunakan feeder (menuju gerbang masuk sirkuit),” tegas Budi. (*)

Repoter: JP Group

batampos – Banjir yang melanda Kota Serang, Banten, menyebabkan korban jiwa. Hak itu diketahui berdasarkan kaji cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang sampai dengan Rabu (2/3) pukul 01.45 WIB.

“Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan hilang pada kejadian banjir di Kota Serang,” kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Rabu (2/3).

Di samping itu, sebanyak 2.413 KK yang tinggal di 2.413 rumah masih terdampak banjir dengan tinggi muka air (TMA) antara 50-200 sentimeter. BPBD Kota Serang mencatat, wilayah yang sampai saat ini masih terendam banjir meliputi Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Serang, Kelurahan Kagungan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Serang.

Berikutnya adalah Kelurahan Cipocok Jaya, Kelurahan Banjar Agung, Kelurahan Panancangan, Kelurahan Banjar Sari dan Kelurahan Tembong di Kecamatan Cipocok Jaya.

“Berdasarkan pantauan tim BPBD Kota Serang, kondisi banjir saat ini masih bertahan, namun TMA di Kelurahan Lontar Baru dan Kelurahan Serang sudah mulai surut,” imbuh Abdul.

Sebagai upaya percepatan penanganan bencana banjir tersebut, tim BPBD Kota Serang bersama lintas instansi terkait dan relawan terus melakukan langkah-langkah yang berorientasi pada penyelamatan, evakuasi warga dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara itu, kebutuhan dasar yang mendesak antara lain makanan siap saji, pakaian dewasa dan anak-anak yang masih layak pakai, selimut, obat-obatan/P3K, perlengkapan mandi, popok bayi dan pembalut wanita. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kerja sama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 telah berhasil membuat ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,02 persen di Q4 tahun 2021, dan secara keseluruhan ekonomi Indonesia pada tahun tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dalam pertumbuhan IHSG maupun penguatan rupiah.

Saat ini, level investasi juga telah kembali pada pre-covid level dan beberapa sektor utama masih tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah berada di level optimis dengan mencapai angka 119,6 pada Januari 2022.

PMI Manufaktur Indonesia juga berada di level ekspansif 51,2 pada bulan Februari 2022. Selain itu, konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi juga juga tumbuh positif.

Sektor industri pengolahan tumbuh karena Pemerintah memberikan fasilitas PPnBM otomotif untuk menggerakkan sektor pengolahan. Sektor konstruksi juga tumbuh akibat pemberian insentif PPN Properti oleh Pemerintah yang dilanjutkan sampai tahun ini. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memperpanjangan pemberian subsidi KUR 3% untuk mendorong produktivitas UMKM.

“Ekonomi kita bergantung pada konsumen, bergantung pada industri pengolahan, Belanja Pemerintah, dan tentu saja yang terkait juga dengan investasi. Itu adalah beberapa engine of growth dari pada Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Polri tahun 2020 di Jakarta, Rabu (2/3).

Dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi ini, Pemerintah memutuskan untuk terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional salah satunya di sektor perlindungan sosial melalui Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN). Pada tahun 2021, bantuan tersebut berhasil disalurkan hampir 99 persen dengan bantuan TNI-Polri.

Berdasarkan hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan program BT-PKLWN kembali disalurkan dengan bantuan TNI-Polri pada tahun 2022 dengan target yang berbeda yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Polri yang telah mengawal kebijakan ekonomi sekaligus juga penanganan Covid-19 yang saya yakin akan berbeda apabila kita tidak mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kapolri dan jajarannya,” ucap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga mengatakan bahwa di tahun 2022 Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut bisa dicapai apabila penanganan Covid-19 berjalan dengan baik. Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mempersiapkan roadmap transisi dari pandemi menuju endemi.

“Selain disiapkan terkait pre kondisi kesehatannya, kita siapkan juga terkait pelayanan kesehatan. Namun kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus kita dorong karena momentum kita untuk tumbuh lebih tinggi ada di tahun 2022. Kita ketahui proyeksi pertumbuhan di dunia di tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, sehingga momentum bagi Indonesia tumbuh kita harus dorong dan maksimalkan di tahun 2022,” ujar Menko Airlangga.

Terkait dengan transformasi ekonomi Indonesia, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong pemulihan daya beli dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan reformasi struktural.

“Dengan reformasi struktural, sekarang kita naik ke upper middle income country, dan tentu kita berharap bahwa kita bisa mencapai lepas dari middle income trap antara tahun 2030 – 2035. Presiden akan menggenjot investasi yang akan mendorong kita lepas dari middle income country dan di tahun 2045 kita menjadi top 10 negara dunia. Bahkan jika Indonesia berada pada track yang benar, akan termasuk dalam 5 negara dengan ekonomi besar di dunia,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selama Presidensi G20, dukungan seluruh jajaran Polri juga dibutuhkan untuk mendukung kelancaran sampai acara puncak yang akan diselenggarakan di bulan November di Bali.

“Manfaat Presidensi G20 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa momen ini berdampak pada konsumsi dalam negeri sebesar 1,7 triliun rupiah, menambah PDB sebesar 7,4 triliun, dan tenaga kerja langsung 33 ribu, serta memberi manfaat ekonomi melebih saat gelaran IMF World Bank 2018 lalu,” pungkas Menko Airlangga. (*)

Reporter: ltg/fsr

batampos – Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perbincangan publik belakangan ini. Hal ini setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan usulan adanya penundaan Pemilu, dengan alasan untuk memulihkan ekonomi negara.

Pernyataan itu justru mendapat respon positif dari Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Tetapi penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden dinilai mencederai amanat reformasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya tersebut. Dia khawatir, akan mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

“Mengingatkan partai politik lain agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN untuk menunda Pemilu 2024,” kata Egi dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Egi menegaskan, secara fundamental wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi (contempt of the constitution) dan merampas hak rakyat. Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 tahun sekali.

Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkankan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Jika hanya alasan ekonomi, lanjut Egi, segi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data yang dirilis BPS, perekonomian Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y) dan berpotensi naik di tahun 2022.

“Dengan demikian, hal ini tidak relevan jika Pemilu 2024 ditunda karena alasan stabilitas ekonomi,” tegas Egi.

Dia lantas membeberkan, Pilkada Serentak tahun 2020 yang telah terselenggara di 270 daerah dapat dijalankan dengan baik, meski di masa pandemi. Bahkan, peserta dan pemilih mampu menerapkan protokol kesehatan dengan tertib, sehingga tidak ditemukan klaster pilkada seperti yang dikhawatirkan sebelum pelaksanaan.

“Tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 2020 mencapai angka 76,09 persen, naik 7,03 persen dibandingkan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Jadi, penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19 tidak cukup relevan,” ungkap Egi.

Dia menyampaikan, penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. Selain itu, usulan tersebut justru mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik.

Oleh karena itu, mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali secara luber jurdil. Serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak wacana isu penundaan Pemilu 2024, karena dapat mencederai hak rakyat dalam memilih pemimpinnya setiap 5 tahun sekali.

“Meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan pemilu dan konsekuen terhadap jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah dan DPR,” pungkas Egi. (*)

Reporter: JP Group