batampos – Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan eksaminasi atas kasus yang menyeret nama Nurhayati, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan kabar baik. Dia memastikan bahwa status tersangka mantan kepala urusan keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu bakal dicabut oleh penegak hukum.

Mahfud menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di Jakarta kemarin (27/2). Dia mengaku sudah mendapat informasi Nurhayati akan mengirim surat dan berniat menemui dirinya di Jakarta. ”Saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai,” terang dia. Pejabat yang pernah bertugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan telah berkomunikasi langsung dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hasilnya, penyidikan terhadap Nurhayati bakal dihentikan. ”Intinya (penyidikan terhadap Nurhayati) itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan,” kata dia. Menurut Mahfud, Bareskrim Polri sudah memberi kepastian terkait dengan hal tersebut. ”Insya Allah secepatnya akan dilakukan,” tambah dia. Nurhayati merupakan pelapor kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Namun demikian, tak hanya diperiksa sebagai saksi, belakangan dia juga dijadikan sebagai tersangka.

Langkah penegak hukum menjadikan Nurhayati sebagai tersangka mendapat sorotan banyak pihak. Tidak sedikit di antara mereka mengkritik. Hingga kasus yang ditangani oleh kepolisian di Cirebon menyita atensi dari sejumlah pemangku kebijakan di Jakarta. Termasuk Mahfud. ”Tinggal soal teknis apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2,” jelasnya. Jalan mana pun yang nantinya dipilih, kata dia, tidak begitu penting. Sebab, keduanya bisa jadi pilihan.

Yang penting, Mahfud menegaskan, semangat untuk memberantas korupsi tetap dijaga. ”Semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,” kata dia. Itu penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam upaya memerangi korupsi tetap terjaga. Pemerintah tidak ingin masyarakat takut melaporkan kasus korupsi. Untuk itu, masalah yang bisa jadi preseden buruk harus diatasi.

Termasuk diantaranya masalah yang menyeret Nurhayati hingga ditetapkan sebagai tersangka. ”Kita tidak mempersulit orang orang melaporkan. Menjadi takut karena terlambat lalu dianggap membiarkan,” kata dia. ”Atau (menjadi takut) karena dia lapornya bukan ke polisi atau kejaksaan melainkan kepada badan permusyawaratan desa. Sehingga dia lalu diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka karena membiarkan sampai dua tahun misalnya,” sambungnya.

Sementara Kabareskrim Komjen Agus Adrianto menuturkan, memang kasus tersebut sesuai dengan laporan Karwasidik dan Dirtipikor Bareskrim telah dinyatakan tidak cukup bukti. Namun begitu, kasus tersebut belum secara resmi dihentikan atau SP3. “Masih ranah administratif,” tuturnya kemarin.

Yang pasti, bila ada petugas yang menangani tidak sesuai prosedur tentunya akan ada penindaka secara tegas. Walau sebenarnya, petugas telah memproses perkara tersebut sesuai dengan petunjuk jaksa. “Dari Karwasidik dan Dirtipikor dalam tahapan itu ada petunjuk jaksa,” jelasnya.

Dia menegaskan, bila ada petunjuk jaksa untuk mendalami seseorang, tentunya untuk menjadi tersangka. “Kalau jaksa tidak setuju, pasti tidak akan bisa. “Saya menyayangkan penetapan tersangka terhadap Nurhayati,” paparnya.

Mantan Kapolda Sumut itu pun mengutip salah satu prinsip hukum. Menurutnya, lebih baik melepas seribu orang bersalah, dari pada menghukum satu orang tidak bersalah. “Itu yang dipegang,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kabar duka menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Paman Presiden Jokowi yang bernama Miyono dikabarkan meninggal dunia, Minggu (27/2).

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani membenarkan kabar duka tersebut. “Iya (Miyono meninggal),” ujar Jaleswari saat dikonfimasi.

Hal senada juga disampaikan tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong. Dia menyampaikan, almarhum Miyono meninggal pukul 19.50 WIB.

“Iya pukul 19.50,” jelas Wandy.

Wandy menyebut, Miyono meninggal karena menderita sakit. Namun, dipastikan bukan karena terinfeksi Covid-19.

Presiden Jokowi juga direncanakan bertolak ke Solo. “Kemungkinan begitu,” pungkas Wandy. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kisruh soal pengeras suara atau toa masjid dan musala yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 masih terus berlanjut. Sejumlah pihak pun ramai-ramai “menyerang” Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Merespons hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah meminta masyarakat tak terjebak informasi hoaks terkait aturan tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Menurutnya, masyarakat jangan terjebak provokasi berupa informasi hoaks dan menyesatkan, sehingga tidak masyarakat merespons negatif.

“Masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak terjebak narasi yang membuat gaduh. Banyak urusan bangsa yang butuh kerja bersama semua pihak,” kata Umarsyah dalam keterangannya, Minggu (27/2).

Menurut Umarsyah, dalam aturan itu sebetulnya tidak ada teks yang melarang pengeras suara masjid apalagi azan. Karena itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat fokus pada substansi aturan yang diterbitkan Menteri Agama.

Selain itu, Umarsyah juga menyayangkan kritik terbuka Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar terhadap Menag Yaqut. Umarsyah menilai, sebagai partai besar dan punya hajat politik sebagai capres, Muhaimin tidak piawai dalam menghadapai masalah internal partainya, apalagi Yaqut merupakan kader PKB.

Ia menegaskan, Muhaimin harus menyadari bahwa untuk menjadi seorang pemimpin nasional akan terus berhadapan dengan masalah negara yang sangat heteorogen. Menurutnya, partai yang baik memiliki fatsun politik dan mekanisme untuk mengevaluasi para kadernya.

“Mengapa melakukan evaluasi kadernya harus di ruang publik. Apa yang dipertontonkan ketua umum dan jajarannya menunjukkan ketidakdewasaan, ketidakmengertian pada fatsun dan norma politik,” katanya.

Atas sikap Muhaimin itu, Umarsyah ragu target pencapresan orang nomor satu di PKB itu akan tercapai. Dengan penyikapannya terhadap Gus Yaqut, kata Umarsyah, Muhaimin nampak tidak memiliki empati pada kadernya.

“Sebenarnya suara siapa yang disampaikan oleh PKB itu, sebagai partai besar menyalurkan suara siapa? atau jangan-jangan menyalurkan nafsu untuk menghantam kadernya,” pungkas Umarsyah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Saat ini, dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih terdapat 3.435 desa/kelurahan berada di wilayah Non 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum terjangkau layanan 4G.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur lewat pengembangan menara telekomunikasi agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan telekomunikasi hingga ke seluruh pelosok negeri.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk pengembangan layanan di desa tersebut. Secara spesifik lokasi Non 3T tidak berada di daerah yang terisolir (jarak non 3T dengan BTS existing terdekat rata-rata sekitar 5-10 km), namun secara market kurang menjadi prioritas bagi operator.

Dirut PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), Theodorus Ardi Hartoko mengatakan Mitratel mendukung penuh program operator telekomunikasi dalam pembangunan layanan 4G di Desa Non 3T guna mewujudkan tumbuhnya ekonomi digital Indonesia.

Mitratel berkomitmen untuk membangun lebih dari 1.500 desa yang tersebar di area Jawa Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sampai dengan akhir tahun 2021 Mitratel memiliki 516 menara di daerah perbatasan yang sebagian besar berada di wilayah Maluku dan Papua.

BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan Inovasi Teknologi Telekomunikasi Digital Terdepan

“Kami bekerja sama dengan semua operator telekomunikasi di Indonesia untuk menyukseskan program Non 3T dari Pemerintah dan terus mendukung akselerasi digital di Indonesia menghadapi era 5G,” kata Teddy.

Mitratel merupakan salah satu perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 28.200 menara dengan 42.500 tenant, jumlah ini termasuk akumulasi dari penambahan akuisisi dan pembangunan tower yang dilakukan Mitratel sampai akhir tahun 2021. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.

“Untuk mendorong UMKM, OJK bersama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS mendukung pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujar Greatman Rajab saat berbicara dalam diskusi Forwada yang digelar Virtual, Kamis, (24/2).

Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.

BACA JUGA: Banyak UMKM atau Bisnis Online Mulai Mengambil Kesempatan untuk Membuka Website

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya menyebutkan tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa Salahsatu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM.

Menurutya, para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%. “Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekpor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65%,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan, pada 1 Maret mendatang pemerintah akan memberlakukan ketentuan karantina hanya tiga hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah vaksinasi lengkap dan booster. Setelah itu, mulai 14 Maret pemerintah akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Bali.

Luhut menyebut, berdasarkan data, jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah tidak lagi memberlakukan karantina, maka kasus harian per populasi Indonesia sebenarnya terbilang lebih rendah dari negara-negara tersebut. Namun, case fatality rate Indonesia saat ini masih relatif lebih tinggi.

Di sisi lain, vaksinasi lengkap populasi yang ada masih lebih rendah dari negara-negara tersebut. “Dengan berbasis data tersebut, pemerintah tetap menggunakan pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam menentukan penyesuaian karantina PPLN,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (27/2).

Luhut melanjutkan, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi terkait uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang akan datang ke Bali mulai 14 Maret mendatang. PPLN yang datang harus menunjukkan pembayaran pemesanan hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.

Selanjutnya, PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap atau booster. Lalu, PPLN melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil test negatif keluar.

Setelah hasil negatif keluar, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes yang telah ditetapkan. “PPLN kembali melakukan PCR-test pada hari ketiga di hotel masing-masing,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group