Seremoni berlutut yang dilakukan sejumlah pembalap sebelum balapan Formula 1 dimulai. (Sky Sports)
batampos – Formula 1 tidak akan lagi menyediakan waktu untuk para pembalap melakukan penghormatan berlutut menjelang balapan mulai musim ini. F1 menyatakan akan mencari aksi lebih konkret untuk memerangi rasisme, ketimbang acara seremonial, kata CEO Stefano Domenicali kepada Sky Sports, Selasa.
F1 meluncurkan platform “We Race As One” untuk mempromosikan kesetaraan pada 2020. Salah satunya dengan mengadakan seremoni kecil sebelum lomba di mana para pembalap berbaris di grid untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap gerakan anti rasisme.
Gestur tersebut tidak diwajibkan kepada semua penbalap melainkan merupakan pilihan masing-masing. “Saya rasa ini saatnya untuk beralih dari hanya sebuah gestur menjadi suatu gerakan nyata,” kata Domenicali.
“Saya rasa gestur telah menjadi bahasa tubuh yang penting karena kami ingin selalu menghargai setiap orang. Tapi ini saatnya untuk maju dan melakukan aksi yang lain.”
Sejumlah pembalap memilih untuk berlutut, salah satu paling kentara adalah juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton yang sangat vokal menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan ras, dan lingkungan.
Sementara yang lain tetap memilih berdiri mengenakan kaus yang bertuliskan pesan dukungan untuk berbagai isu.
Tagline “We Race As One” masih akan disiarkan sebelum lomba pada musim ini. Formula 1 musim ini akan dimulai 20 Maret di Bahrain.
Sedangkan wawancara Domenicali kepada Sky Sports bertepatan dengan pengumuman perpanjangan program beasiswa engineering dari F1 untuk kelompok-kelompok masyarakat marjinal hingga 2025.
Program yang diluncurkan tahun lalu itu telah mengirim 10 siswa belajar berbagai ilmu teknik di sejumlah universitas di Inggris Raya dan Italia. (*)
batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad bersama Forkompinda Kota Batam menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit secara virtual.
Rapat tersebut membahas terkait dengan kesiapan Batam dalam menyambut kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dari Singapura. Sebagai tindak lanjut kesepakatan travel bubble.
Amsakar mengatakan, secara umum Batam sudah sangat siap dalam menjalankan travel bubble. Dalam rapat tersebut ada beberapa saran yang disampaikan Kapolri.
“Pertama terkait SOP (Standard Operating Procedure) harus sama antara Batam, Bintan dan Bali,” kata Amsakar, Rabu (9/2).
Terkait SOP tersebut menurutnya tidak ada masalah, karena memang sudah ada mekanisme yang jelas. Sehingga Batam dipastikan akan menjalankan SOP tersebut.
Kemudian pihaknya menyambut baik dengan adanya aplikasi Monitor Karantina Presisi yang digagas oleh Polri. Aplikasi ini menurutnya sangat bermanfaat untuk mendeteksi aktivitas atau dengan siapa wisman berinteraksi.
“Intinya bagaimana kesehatan tetap terjaga dan disisi lain wisatawan juga tetap nyaman,” katanya.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan Monitor Karantina Persisi adalah untuk mendeteksi agar wisman yang datang ke Indonesia juga mengikuti aturan yang ada.
“Misal wisman menginap di hotel A, jadi kalau dia ke luar dari lokasi maka akan bunyi atau ada pemberitahuan di aplikasi ini,” kata Nugroho.
Hal ini akan membantu dalam pengawasan nanti ke depannya. Batam menjadi salah satu pintu masuk bagi wisman, dan tentu pengawasan lebih ditingkatkan, demi kenyamanan semua.
“Kalau nanti berjalan kami inginnya terkendali. Karena itu butuh dukungan semua pihak. Saya ingatkan untuk semua Protkes jangan abai,” tegasnya. (*)
batampos – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo atas sikap represif aparat kepolisian terhadap warga setempat.
Adapun, aparat kepolisian telah menangkap sebanyak 60 warga Desa Wadas karena menolak pengukuran lahan dari proyek pembangunan Waduk Bener di daerah tersebut.
“Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas,” ujar Ganjar dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (9/2).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga tidak menyangka terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan tersebut.
“Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf,” katanya.
Ganjar juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk membebaskan 60 warga Desa Wadas yang diamankan oleh pihak kepolisian.
“Cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda untuk memantau perkembangan di Purworejo wabilkhusus di Wadas. Kami sepakat masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas,” ungkapnya.
Sebelumnya, Staf Divisi Kampanye dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengatakan ratusan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/1).
Dhanil Al Ghifary menyebut ratusan aparat masuk ke Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap.
Dhanil mengatakan ratusan aparat itu melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.
Dhanil mengungkapkan, aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat setempat.
Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan ‘Alerta’ atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2).
Adapun, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap. (*)
batampos – Kabar duka datang dari dunia pendidikan di Tanah Air. Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) periode 1999-2001 Yahya Muhaimin meninggal dunia.
“Assalamualaikum. Wr. Wb. Innalilahi wa innailaihi rojiuun. Kabar duka. Telah wafat pakde kami. Bapak Prof. H. Yahya A. Muhaimin, Rektor Universitas Peradaban atau mantan menteri pendidikan era gus dur,” tulis pesan singkat di WhatsApp Group wartawan, Rabu (9/2).
Almarhum meninggal dunia di Purwokerto pada hari ini, Rabu pukul 10.15 WIB. Diketahui bahwa Yahya Muhaimin menjabat sebagai menteri pada era Presiden Keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur.
“Hari Rabu 9 Februari 2022 jam 10.15 di Purwokerto. Rencana pemakaman sore ini di Pengempon. Mohon maaf dan doa. Billahi taufik wal hidayah Waalaikumsalam Wr. Wb,” bunyi pesan itu.
Sebagai informasi, beliau merupakan Mendiknas pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1971 dari Universitas Gadjah Mada dan gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1982.
Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Pria yang lahir pada 17 Mei 1943 ini, hingga akhir hayatnya juga menjabat sebagai Rektor Universitas Peradaban Bumiayu. (*)
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (istimewa)
batampos – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan apresiasi tinggi kepada setiap insan pers yang merayakan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2022.
Airlangga mengaku, keberadaan pers menjadi pondasi penting penjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini memuji peran pers memerangi hoaks atau berita bohong selama pandemi Covid-19.
Peran ini sangat penting agar masyarakat menerima informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya mewakili seluruh jajaran Partai Golkar dan pihak yang menangani pandemi Covid-19, mengucapkan terima kasih kepada insan pers di seluruh Tanah Air. Keberadaan produk-produk pers menyelamatkan masyarakat dari hoaks terkait Covid-19. Pers secara langsung membantu menangani pandemi Covid-19 di Indonesia,” tutur Airlangga kepada media, Rabu (9/2).
Airlangga menyebut, berdasarkan catatan pemerintah, hoaks terkait Covid-19 masif tersebar melalui aplikasi pesan singkat maupun media sosial.
Meskipun, penyebarannya sangat cepat, produk pers masih menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pandemi Covid-19.
Tahun ini, kata Airlangga, HPN masih dirayakan di tengah suasana pandemi Covid-19. Ketua KPCPEN meminta maaf penyelenggaraan HPN belum bisa dilakukan secara meriah seperti sebelum pandemi.
Airlangga berharap, HPN 2022 tetap digelar dengan khidmat dan penuh makna.
“Kami berharap, puncak perayaan HPN berjalan lancar dan seluruh insan pers terus berperan membantu mengatasi pandemi melalui produk-produk jurnalistik yang professional, berimbang, dan membangkitkan semangat optimisme,” ujar Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, saat ini Indonesia tengah menuju puncak gelombang tiga pandemi Covid-19. Pers, melalui jaringan dan kekuatannya, untuk terus menyuarakan optimisme kepada masyarakat.
Ia mengaku butuh kerja sama dan gotong-royong dari seluruh pihak agar gelombang tiga tidak memberi dampak buruk di Tanah Air.
“Mari, sama-sama bergotong-royong, mengatasi pandemi. Pemerintah dengan kebijakannya, masyarakat dengan disiplin prokesnya, pers dengan jurnalisme positifnya. Dengan itu, kita berharap bisa lolos dari dampak buruk gelombang tiga pandemi Covid-19,” tegas Airlangga. (*)
Kapolsek Sagulung, Iptu Muhammad Dharma Ardiyaniki. Foto: Polresta Barelang untuk batampos.co.id
batampos – Jajaran Polresta Barelang kembali perketat pengawasan protokol kesehatan. Pusat keramaian rutin didatangi personil kepolisian untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha taat akan protokol kesehatan.
Inilah yang rutin dilakukan oleh jajaran Polsek Sagulung selama sepekan terakhir ini. Pusat perbelanjaan, pasar, mall serta pusat keramaian lainnya rutin diawasi oleh Bhabinkamtibmas serta personil patroli setia waktu.
Pengunjung yang tidak mengenakan masker disuruh pulang atau segera mendapatkan masker. Begitu juga pengelolah pusat keramaian diperingatkan untuk kembali memperketat penerapan protokol kesehatan.
“Tempat cuci tangan, kurangi kerumunan harus benar-benar diterapkan. Kita serius awasi ini sebab Covid-19 mulai mewabah lagi,” ujar Kapolsek Sagulung Iptu M Darma Ardiyaniki, Selasa (8/2).
Di wilayah hukum Polsek Sagulung, kawasan Sentosa Perdana (SP) Plaza Mall yang jadi prioritas pengawasan sebab selalu ramai. Pengelolah dan pemilik atau pelaku usaha di lokasi pusat perbelanjaan harus benar-benar prioritaskan penerapan protokol kesehatan.
“Sama dengan pasar-pasar atau mall lainnya harus kembali perketat Prokes. Polisi dan Satgas Penanganan Covid-19 tetap komit dengan upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” ujar Niki. (*)
batampos- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menyita uang kerugian negara dari kasus korupsi penyalahgunaan keuangan pengelolaan piutang non usaha BUMD Tanjungpinang tahun 2017 – 2019. Uang tersebut dikembalikan tersangka DWN kepada penyidik saat proses penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Bambang Heri Purwanto membenarkan pihaknya telah menerima pengembalian uang ratusan juta dari tersangka DWN. “Sudah dikembalikan semuanya,” kata Bambang, Rabu (9/2).
Ditanya terkait penambahan tersangka dalam kasus tersebut, Bambang menegaskan saat ini pihaknya baru menetapkan satu tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut. “Baru satu tersangka,” jelasnya.
Sebelumnya diketahui Kejari Tanjungpinang menetapkan mantan Kabag Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, DWN sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan keuangan pengelolaan piutang non usaha BUMD Tanjungpinang tahun 2017 – 2019. Akibat keterlibatan tersangka dalam korupsi tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 517 juta. Tersangka sebagai Kabag Keuangan, diketahui mengambil dengan leluasa atau meminjam uang dari perusahaan pelat merah tersebut, tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Diketahui, uang tersebut digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 jo dan atau Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHPidana. (*)
Pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (29/9/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Pemerintah mengumumkan bahwa pergerakan kasus pada gelombang ketiga infeksi Covid-19 kini lebih cepat. Sangat mungkin bakal melebihi puncak kasus pada gelombang pertama (Januari–Februari 2021) dan gelombang kedua (Juli–Agustus 2021). Meski demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) dinyatakan masih dalam posisi terkendali.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, saat ini kasus nasional konsisten naik dan melampaui puncak gelombang pertama. Pertumbuhan kasus mingguan pada gelombang pertama tercatat 88 ribu kasus.
Sedangkan pada minggu lalu, pertumbuhan sudah lebih dari 170 ribu kasus. ’’Jadi, saat ini kondisinya sudah dua kali lipat puncak gelombang pertama,” kata Wiku kemarin (8/2).
Kemudian, jika dibandingkan dengan gelombang kedua (Delta), kondisi pergerakan kasus gelombang ketiga (Omicron) saat ini setara dengan penambahan kasus pada akhir Juni 2021 atau setengah dari puncak gelombang kedua. Meski puncak gelombang kedua belum terlampaui, kecepatan penambahan kasus pada gelombang ketiga lebih tinggi. Wiku menjelaskan, butuh waktu delapan minggu bagi gelombang Delta untuk mencapai kondisi kasus yang setara dengan kondisi kasus nasional saat ini. Namun, gelombang ketiga yang dipengaruhi Omicron ini hanya butuh waktu tiga minggu saja. ”Jadi 2,5 kali lebih cepat dari lonjakan gelombang kedua,” terang Wiku.
Seluruh provinsi di Indonesia kini tengah mengalami kenaikan kasus dan memiliki angka reproduksi di atas 1. Sekitar 90 persen kasus nasional disumbangkan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Pertambahan kasus mingguan DKI Jakarta mencapai 44 ribu kasus. Berikutnya Jabar dengan 28 ribu kasus, Banten 15 ribu kasus, Bali 7.500 kasus, Jatim 7 ribu kasus, Jateng 3.500 kasus, dan DIJ 1.000 kasus. ”Apabila dilihat lebih jauh, kenaikan kasus harian di beberapa provinsi sudah melampaui kasus harian pada puncak gelombang kedua (Delta),” jelas Wiku.
Sementara itu, angka kematian tetap rendah, yakni 244 korban atau 8 kali lebih kecil dibanding gelombang pertama dengan kematian 2.000 orang. Angka itu juga 24 kali lebih kecil dibanding setengah puncak gelombang kedua (Delta) yang mencapai 6 ribu orang.
Kementerian Kesehatan dalam unggahannya kemarin (8/2) menyebut bahwa saat ini pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) berjumlah total 18.966 orang atau 23,35 persen dari total kapasitas BOR nasional. Dari seluruh pasien yang dirawat, 38 persen adalah tanpa gejala. Lalu, 33 persen bergejala ringan dan tidak memerlukan terapi oksigen. Pasien yang tidak bergejala akan diarahkan pada isolasi mandiri. Hal ini bisa mengurangi beban RS sekitar 60–70 persen.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pasien tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan tidak perlu masuk rumah sakit. Mereka bisa melakukan isolasi mandiri dan konsultasi dengan dokter melalui layanan telemedisin yang terintegrasi dengan Kemenkes. ”Kemenkes berkomitmen untuk memberikan layanan prima pada pasien isolasi mandiri di rumah dan menyiapkan obat gratis selama masa isolasi,” kata Nadia.
Bagi pasien OTG dan gejala ringan yang tidak memiliki ruangan untuk isolasi mandiri, bisa melakukan isolasi terpusat di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Kemarin (8/2) yang dirawat di rumah sakit mencapai 23,86 persen. Jumlah tersebut bahkan lebih rendah dari data Senin (7/2) lalu yang mencapai 24,77 persen. Kebijakan untuk merawat pasien kondisi sedang, berat, kritis, dan yang memiliki komorbid diharapkan mampu meringankan beban rumah sakit dan tenaga kesehatan.
Hingga Minggu (6/2), dari 58 pasien bergejala berat yang dirawat di rumah sakit vertikal Kemenkes, sekitar 60 persen di antaranya belum mendapat vaksinasi lengkap. Dari 356 pasien yang meninggal dunia, terdapat 42 persen yang memiliki komorbid. Lalu, 44 persen dari korban meninggal adalah lansia dan 69 persen belum divaksinasi lengkap.
Menurut Nadia, berkaca dari data itu, sangat efektif apabila pelayanan di rumah sakit difokuskan untuk merawat pasien dengan kondisi yang paling membutuhkan. Harapannya, dengan makin banyak pasien kritis yang bisa ditangani dan terselamatkan, rasio kematian bisa ditekan hingga seminimal mungkin. ’’Masyarakat diharapkan tidak menjadikan kasus konfirmasi sebagai patokan, karena perawatan pasien di rumah sakit menjadi poin penting yang menjadi fokus saat ini,” tutur Nadia.
Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar gedung pusat pendidikan dan pelatihan milik instansi pemerintah digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat. Khusus aparatur sipil negara (ASN) yang terinfeksi Covid-19. Tujuannya adalah memastikan pencegahan dan pengendalian persebaran Covid-19 bagi ASN dan masyarakat. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 04/2022 tentang Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Instansi Pemerintah sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien Covid-19.
Tjahjo menekankan, penyediaan gedung harus memperhatikan fasilitas isolasi. Seluruhnya wajib sesuai standar pelaksanaan isolasi pasien Covid-19 yang ditetapkan menteri kesehatan. ’’Fasilitas disediakan dengan melakukan koordinasi bersama rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, serta pemerintah daerah setempat,’’ tegasnya.
Instansi yang tidak memiliki gedung khusus dapat berkoordinasi dengan instansi yang memiliki fasilitas isoter. Koordinasi juga bisa dilakukan dengan pihak lain guna memastikan ASN terinfeksi Covid-19 mendapat layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan. ’’Nantinya, selama penyelenggaraan fasilitas isoter, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk sementara waktu dialihkan menjadi online,’’ ungkapnya. Namun, lanjut dia, bisa juga dipindahkan ke lokasi lain dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Tjahjo juga meminta tim pusat krisis Covid-19 di instansi masing-masing bisa dioptimalkan. Tim penanganan Covid-19 di setiap instansi diimbau melakukan pemeriksaan dan pelacakan kontak erat pasien terinfeksi. Tim juga harus memastikan ASN dan keluarganya mendapat layanan isolasi serta perawatan yang diperlukan. Termasuk, mendapat vaksin Covid-19 lengkap sesuai jadwal yang ditentukan Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, setidaknya ada tiga potensi dampak yang mesti diwaspadai dengan semakin tingginya penularan di tengah masyarakat. Pertama, dengan semakin banyaknya kasus, tentu secara proporsional akan semakin banyak juga yang sakit sedang atau berat. Hal itu membuat beban pelayanan kesehatan semakin meningkat.
Apalagi, lanjut Yoga, dikabarkan mulai banyak petugas kesehatan yang tertular Covid-19. ”Artinya, penularan di masyarakat harus ditekan agar jumlah kasus sedang dan berat dapat dikendalikan dan pelayanan rumah sakit lebih optimal,’’ katanya.
Kedua, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan bahwa semakin banyak transmisi bisa berarti kematian akan semakin meningkat. ”Pengendalian penularan di masyarakat merupakan salah satu upaya penting untuk menekan kasus berat yang dapat menimbulkan kematian,” ucap Yoga.
Potensi dampak ketiga, kata Yoga, adalah kemungkinan mutasi virus menjadi varian baru. Transmisi lokal yang sedang tinggi seperti sekarang mendukung bagi virus untuk bereplikasi. ”Pada waktu virus bereplikasi, maka dapat saja terjadi mutasi. Kalau mutasi berkepanjangan, maka ini dapat berpotensi menimbulkan varian baru,” terang Yoga.
Pesan Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait lonjakan kasus Covid 19. Menurut dia, sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi vaksinasi. Terutama untuk warga yang belum menerima vaksin Covid-19. ’’Semua pihak harus terus sosialisasi pentingnya vaksin,’’ ujarnya.
Sesuai data Kementerian Kesehatan, lanjut dia, rata-rata kasus meninggal dunia disebabkan pasien belum mendapatkan vaksin. Serta, pasien lansia yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. ’’Tingkat fatalitasnya jauh antara yang sudah vaksin dan belum,’’ tegasnya.
Begitu pula untuk warga yang sudah waktunya mendapatkan vaksin booster. Dia menerangkan, warga yang sudah enam bulan menerima vaksin sebaiknya segera mendapatkan booster. ’’Sebab, walau sudah vaksin dua kali dan mendapat booster saja masih bisa terkena Omicron,’’ ungkapnya dalam acara Percepatan Vaksinasi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, kemarin. (*)
batampos – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara, Prof. Wan Sayfuddin dikabarkan mengundurkan diri jabatannya. Namun, belum diketahui persis penyebab guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) itu, mengundurkan diri.Kabar tersebut, dibenarkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Fitriyus kepada wartawan di Kota Medan, Selasa (8/2). Ia mengakui surat pengunduran diri Prof Sayfuddin sudah diterima secara resmi.
Fitriyus mengungkapkan, Prof Sayfuddin mengundurkan diri sebagai Kadisdik Sumut, terhitung sejak, Selasa (8/2) kemarin. Dikabarkan guru besar ini, akan fokus mengajar di Kampus USU.”Iya, beliau secara sukarela mengundurkan diri, karena kesibukan beliau di USU. Artinya hari ini beliau tidak masuk lagi,” kata Fitriyus.
Fitriyus mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri sejak beberapa hari lalu. Namun, ia belum tahu siapa orang yang menggantikan Prof Sayfuddin sebagai Kadisdik Sumut nantinya. Hal itu akan dilakukan penunjukan langsung oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. “Segeralah (akan ditunjuk penggantinya), mungkin hari ini itu atau besok. Sudah beberapa hari lalu lah (mundur), iya (melalui surat resmi),” pungkas Fitriyus.
Untuk diketahui, Prof Sayfuddin hanya menempati kursi kepala dinas selama hampir 1 tahun. Ia dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara menjadi Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 18 Februari 2021 lalu.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi harus segera mengangkat pelaksana tugas (Plt) sebelum dilakukan proses lelang untuk menetapkan pejabat pengganti yang defenitif.
“Penting segeranya dilakukan pengangkatan Plt dan proses lelang untuk mendapatkan pejabat pengganti yang defenitif. Disebabkan banyaknya agenda agenda pendidikan yang harus dilakukan dalam waktu dekat,” kata Abyadi, kemarin.
Abyadi mencontohkan di depan mata adalah, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022-2023. Karena dalam rangka menghadapi PPDB tahun ini, Disdik provinsi harus segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB berdasarkan Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang PPDB, menyiapkan aplikasi yang baik dalam pelaksanaan PPDB secara daring, dan sebagainya.
“Sebagaimana kita tahu, bahwa pelaksanaan PPDB secara daring ini termasuk tugas yang agak pelik sejak 2017. Tahun 2021, pelaksanaan PPDB ini begitu sangat kacau. Bahkan lebih kacau dari pada waktu pertama kali Provinsi Sumut melaksanakan PPDB daring tahun 2017. Jadi, pelaksanaan persiapan PPDB secara daring ini butuh persiapan yang sangat matang. Karena itu, pengangkatan Plt dan selanjutnya segera dilakukan lelang jabatan, harus segera dilakukan,” ucap Abyadi.
Abyadi mengharapkan agar Gubsu mencari figur-figur yang memiliki kompetensi dalam memimpin perangkat daerah yang mengelola pendidikan ini. Karena Dinas Pendidikan ini merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang paling banyak diakses oleh publik, maka figur yang akan dipilih seharusnya adalah sosok yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Pendidikan.
“Setidaknya, figurnya adalah sosok yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam memimpin. Kemudian, mengerti substansi tugas tugas di Dinas Pendidikan, memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni baik komunikasi kepada atasan maupun ke bawah hingga ke satuan pendidikan (sekolah),” jelas Abyadi.
Abyadi mengingatkan agar jangan mengangkat pejabat berdasarkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, apalagi dengan motif atau faktor lain. Hal ini, akan menjadi hambatan dalam melakukan proses pembinaan. “Tapi, pilihlah pejabat berdasarkan kemampuannya, kompetensinya dan komitmennya. Terutama komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik,” pungkas Abyadi. (*)
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa sekolah dasar di Kota Batam belum lama ini. (Istimewa)
batampos – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas) mencatat 132.090.119 warga Indonesia sudah mendapatkan dosis lengkap vaksin Covid-19 sampai dengan Selasa pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan data Satgas yang dikutip di Jakarta, Selasa, jumlah warga yang menerima vaksin tersebut didapat setelah mengalami penambahan 970.694 orang.
Jumlah warga yang mendapatkan vaksin dosis pertama sudah mencapai 187.047.562 orang setelah meningkat 344.172 orang.
Pada vaksinasi dosis ketiga atau penguat yang dilakukan sejak 12 Januari 2022 kepada masyarakat, tercatat mengalami penambahan 329.786 orang menjadikan total 5.878.217 orang. Sasaran vaksinasi yang ditetapkan pemerintah masih menargetkan 208.265.720 warga mendapatkan dosis lengkap supaya kekebalan kelompok cepat terbentuk.
Satgas menyebutkan jumlah kasus aktif bertambah 26.701 kasus. Akibatnya, total kasus aktif di seluruh Indonesia menjadi 233.062 kasus.
Sama halnya dengan jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 yang terus bertambah, saat ini total orang yang dinyatakan positif mencapai orang 4.580.093 setelah bertambah 37.492 orang. Naiknya kedua jumlah kasus itu, menyebabkan 83 orang meninggal dunia dan total kematian akibat Covid-19 menyentuh angka 144.719 jiwa.
Pasien sembuh terus mengalami peningkatan, tercatat 4.202.312 orang setelah bertambah 10.708 orang. Sebanyak 454.919 spesimen dari beragam tes Covid-19 dinyatakan sudah diperiksa, sedangkan 19.992 orang menjadi suspek. Positivity rate spesimen harian 17,89 persen dan tingkat positivity rate orang harian 13,17 persen.
Sembari pemerintah terus berikhtiar menggencarkan 3T yang mencakup testing, pelacakan dan penanganan di seluruh penjuru Tanah Air, diharapkan masyarakat terus bekerja sama tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam segala bentuk aktivitas yang dilakukan.
Protokol kesehatan itu yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Selain itu, pembentukan kekebalan melalui vaksinasi juga dibutuhkan guna memutus rantai penularan Covid-19. (*)
