batampos – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali kembali diperpanjang melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA dalam keterangan Pers, di Jakarta, Selasa, mengatakan Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 05 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa-Bali.

Inmendagri tersebut merupakan perpanjangan dari Inmendagri tentang PPKM yang telah tertuang pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2022. “Inmendagri ini berlaku pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022,” kata dia.

Pada pengaturan PPKM Jawa-Bali, menurutnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 1 dari 47 daerah menjadi 52 daerah. Sedangkan, daerah dengan level 2 mengalami penurunan dari 80 daerah menjadi 75 daerah, begitu juga dengan level 3 tetap 1 daerah.

Indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian daerah masih sama dengan pengaturan PPKM sebelumnya yaitu menggunakan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian, indikatornya juga ditambahkan dengan capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi.

“Kemudian penyesuaian juga dilakukan terhadap wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Jogjakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali,” katanya.

Dimana, penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pada daerah yang aktif melakukan perbaikan data. “Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kabupaten kota untuk melakukan perbaikan data terkait Covid-19,” kata dia lagi.

Adapun, pengaturan beberapa hal selama PPKM tidak mengalami perubahan, seperti PTM yang berpedoman pada SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

Kemudian, pemberlakuan bekerja di kantor (WFO) maksimal 25 persen untuk pegawai non esensial yang sudah divaksin di daerah level 3, 50 persen untuk level 2, dan 75 persen untuk level 1.

Untuk sektor esensial, maksimal staf adalah 50 persen WFO untuk level 3, 75 persen untuk level 2, dan 100 persen untuk level 1. Serta, kapasitas 100 persen untuk sektor esensial di level 3 sampai dengan 1, dan wajib mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar membeberkan bahwa saat ini ada ancaman kelompok terorisme yang menyusup ke istitusi pemerintah.

“Kemudian serangan teror terhadap simbol-simbol negara dengan pemanfaatan platform medsos baru dan ancaman infiltrasi jaringan teror ke institusi pemerintah,” ujar Boy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1).

Hal ini menurut Boy, lantaran kelompok terorisme mengincar sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga tujuan awal mereka adalah memberikan pengaruh terlebih dahulu kepada pegawai BUMN dan pemerintah.

“Strategi mereka juga sepertinya ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk di Badan Usaha Milik Negara yang bisa saja mereka ingin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara,” katanya.

Karena itu, Boy mengungkapkan BNPT terus melakukan pencegahan agar kelompok terorisme tersebut tidak sampai menyusup ke istansi pemerintah dan memberikan pengaruh ke banyak pegawai.

“Oleh karena itu upaya upaya pencegahan jiwa kita laksanakan bersama kepada mereka-mereka yang berada di sektor pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menggunakan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN). Nantinya, akan menggunakan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 45 triliun untuk fase pertama.

’’Anggarannya ada di PUPR. Diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” ujarnya dalam dalam konferensi pers secara virtual, Senin (24/1).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 178,3 triliun. Anggaran program PEN tahun 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun.

Meskipun pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam bagian program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ditengah ancaman varian Omicron.

“Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/1).

Nantinya, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal IKN, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang mendasari keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Negara dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi.

“Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan kementerian lembaganya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Karantina kepulangan jamaah umrah tidak lagi dilakukan di hotel-hotel komersil. Jamaah bisa memilih Asrama Haji Jakarta sebagai alternatif tempat karantina. Sayangnya harga yang dipatok Kementerian Agama (Kemenag) dinilai terlalu komersil dan sebaiknya diturunkan.

Dari dokumen tarif karantina di Asrama Haji Jakarta yang beredar, tersedia beragam paket karantina untuk jamaah umrah. Di antaranya adalah paket satu hari, paket tujuh hari enam malam, sampai paket 14 hari 13 malam. Dengan rentang harga paketnya mulai dari Rp 390 ribu/orang sampai Rp 7,1 jutaan/orang. Paket harga itu belum termasuk ongkos swab PCR sebagai salah satu syarat karantina.

Saat dikonfirmasi soal keberadaan tarif paket karantina di Asrama Haji Jakarta itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief tidak menampiknya. ’’Masih sedang dikaji, belum di-SK (surat keputusan),’’ kata Hilman kemarin (24/1). Soal adanya permintaan supaya harga paket tersebut diturunkan, Hilman tidak berkomentar.

Tuntutan supaya Kemenag menurunkan harga paket karantina di Asrama Haji Jakarta diantaranya disuarakan Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Wawan Suhada. ’’Semestinya tidak perlu dibuat terlalu komersil,’’ katanya.

Wawan mengatakan AMPUH sebagai salah satu asosiasi travel umrah dan haji khusus mitra Kemenag, masih agak keberatan dengan besaran tarif tersebut. Menurut dia harga yang dipatok oleh Kemenag tersebut nyaris sama dengan tarif paket karantina di hotel berbintang. ’’Padahal asrama haji adalah fasilitas negara,’’ tuturnya.

Komentar serupa disampaikan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Ansshary. Dia mengatakan beberapa hotel komersil membuat perjanjian kerjasama dengan harga paket karantina yang lebih hemat.

Seperti yang dilakukan AMPHURI dengan sejumlah hotel, dapat disepakati paket menginap tujuh malam, sekamar berdua, termasuk tiga kali swab PCR dengan harga Rp 3.999.000 per orang. Menurut dia harga paket ini jauh lebih murah dibandingkan dengan paket tujuh hari di Asrama Haji Jakarta untuk dua orang sekamar paling murah Rp 3.092.000 tetapi belum termasuk biaya swab PCR.

’’Semoga Kemenag rilis harga baru dengan harga yang lebih bersahabat. (Bahkan) ada anggota dewan (DPR) yang mengusulkan ke pemerintah agar (karantina di asrama haji) gratis,’’ tuturnya. Dia menjelaskan selama ini Asrama Haji Jakarta baru digunakan untuk karantina satu hari jelang keberangkatan. Dengan biaya Rp 900 ribuan setiap orangnya. Zaky berharap jamaah umrah yang hasil swab PCR negatif saat tiba di bandara Soekarno Hatta, diberikan izin untuk karantina mandiri. Sehingga biaya umrah bisa lebih hemat lagi.

Pada dasarnya Zaky menyampaikan penggunaan asrama haji sebagai alternatif karantina kepulangan jamaah umrah merupakan usulan dari asosiasi. Dia bersyukur Satgas Covid-19 akhirnya mengeluarkan rekomendasi bahwa Asrama Haji Jakarta bisa dipakai untuk karantina kepulangan jamaah. Dia juga menyampaikan suasana udara dan lingkungan di Asrama Haji Jakarta lebih baik dibandingkan di hotel. Sehingga bisa membuat jamaah lebih betah ketimbang karantina di hotel komersil.

Informasi bahwa Asrama Haji Jakarta sudah bisa digunakan sebagai tempat karantina kepulangan umrah pertama kali disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin (24/1). Dia mengatakan rekomendasi penggunaan asrama haji itu keluar setelah ada rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Yaqut penggunaan Asrama Haji Jakarta sebagai tempat karantina itu bisa semakin meringankan jamaah dari sisi pembiayaan. Karena menurut Yaqut, biaya karantina di Asrama Haji Jakarta lebih murah. Selain itu dia mengatakan tingkat kejenuhan jamaah saat karantina di Asrama Haji Jakarta bisa jadi lebih rendah dibandingkan di hotel komersil. ’’Karena jendela masih bisa dibuka. Kalau di hotel (komersil) susah dibukanya. Ruang terbuka di asrama haji juga masih memungkinkan,’’ tuturnya. (*)

Reporter: JP Group