batampos – Kementerian Perdagangan bakal menjamin ketersediaan minyak goreng (migor) dengan harga terjangkau. Selain kebijakan satu harga, Permendag dikeluarkan untuk mengatur ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku migor.

Mulai kemarin, seluruh migor, baik kemasan premium maupun sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp 14 ribu per liter. Hal itu bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

“Masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Di sisi lain, produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Rabu (19/1).

BACA JUGA: Stok Minyak Goreng Kosong karena Panic Buying

Lutfi juga menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku di dalam negeri tetap tersedia. Dengan demikian, harga stabil. Yakni, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Permendag tersebut mengatur ekspor CPO, refined, bleached, and deodorized palm olein (RBD palm olein), dan used cooking oil (UCO) yang dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan. Di antaranya, surat pernyataan mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD palm olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dalam sepekan terakhir kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terhimpun, kasus di Jawa-Bali mendominasi kenaikan kasus harian secara nasional.

“Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (24/1).

Bahkan, kenaikan kasus di Jawa-Bali melebihi kasus yang disebabkan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Saat ini, kasus yang disebabkan oleh PPLN sudah berada dibawah 10 persen dari total kasus nasional. “Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya,” ucapnya.

Luhut menyampaikan, terkait penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, khususnya dalam menghadapi varian Omicron ini, Presiden selalu berpesan agar setiap langkah yang diambil harus selalu tepat dan terukur. “Dari pesan itulah Pemerintah selalu menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kemungkinan hal yang akan terjadi di depan,” ungkapnya.

Data dari berbagai negara hari ini, kata Luhut, semakin menunjukkan bahwa varian Omicron ini memberikan resiko perawatan dan juga tingkat kematian yang cukup rendah. Namun, kecepatan dalam menginfeksi manusia, varian Omicron menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam. Bahkan, berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat sehingga mengancam sistem fasilitas perawatan rumah sakit.

Dengan demikian, pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan, dan mengetatkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi karena efektif dalam melakukan penanganan Covid-19. Terutama, dalam menghadapi varian Omicron di Indonesia.

“Data dari Perancis menunjukkan bahwa penggunaan Covid Passes, di kita Peduli Lindungi, mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan, tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis lebih rendah dengan adanya Covid Passes dibandingkan dengan jjika tidak ada,” pungkasnya.(*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, pertumbuhan positif sektor baja nasional di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini tak terlepas dari upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah.

Direktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Budi Susanto, mengatakan, salah satunya karena penerapan suplai dan permintaan yang melibatkan sejumlah pihak industri baja dari hulu hingga hilir. Hal itu dilakukan meskipun pada November hingga Desember lalu terjadi penyesuaian tata cara importasi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan melalui single windows INSW.

Selain itu, peningkatan kebutuhan baja ini didukung kebijakan PPnBM otomotif yang juga tumbuh hingga 27 persen pada kuartal III tahun 2021 yang membutuhkan baja khusus di sektor otomotif. Sebab, pemenuhannya belum dapat dipenuhi oleh pabrikan dalam negeri.

’’Menjadi penting agar produk-produk yang sudah diproduksi di dalam negeri dapat dimaksimalkan. Dan hampir semua impor yang ada merupakan bahan baku untuk berbagai jenis industri,” kata Budi Susanto dalam keterangannya, Sabtu (22/1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan impor baja sebesar 23 persen yang semula 3,9 juta ton di tahun 2020 menjadi 4,8 juta ton di tahun 2021.

Sementara, jika dibanding tahun 2020 kinerja industri nasional cukup menggembirakan dengan indikasi rata-rata Purchasing Manager Index (PMI) selama 2021 menunjukkan angka ekspansif di atas 50.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Ahmad Rijal Ilyas menuturkan, dalam melakukan perbandingan data baja jangan menggunakan data tahun 2020, sebab hal itu tidak relevan.

“Saat itu semua industri terpuruk, artinya kalau tidak boleh naik terhadap tahun 2020 sama saja tidak ingin industri baja ini tumbuh karena yang diimpor adalah bahan baku,” ucapnya.

Ia memandang, jika dibanding 2019, impor baja 2021 mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari 4,8 juta ton di 2021 menurun sebesar 2 juta ton atau 29,4 persen dibanding 2019 yang importasinya berjumlah 6,8 juta ton.

Menurutnya, beberapa program pemerintah dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Hal itu diantaranya terkait pengendalian impor melalui program subtitusi impor yaitu penurunan nilai impor untuk beberapa produk baja. Sehingga, mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Selain itu juga mendorong penerapan SNI wajib dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dari produk baja yang tidak berkualitas. Serta, pemberian insentif guna mendorong peningkatan investasi di sektor industri logam. “Diharapkan dengan program-program tersebut dapat terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja industri baja pada periode selanjutnya,” ujarnya. (*)

batampos – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang. KPU dan pemerintah memutuskan Pemilu dihelat pada 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari,” ujar Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Ilham menuturkan, 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaran Pemilu sebelumnya yang dilakukan pada hari Rabu.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan perlu ada jeda waktu yang panjang antara Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga pihaknya memutuskan tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal untuk pencoblosan.

“Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito.

Tito menjelaskan perlu adanya jeda waktu tersebut, untuk mengantisipasi adanya puntaran kedua di Pemilu 2024 mendatang.

“Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” ungkapnya.

Diketahui, KPU telah mengusulkan tiga alternatif tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 kepada pemerintah dan DPR. Itu diantaranya 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilu berlangsung pada 15 Mei 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu meminta pemerintah lebih ketat terkait aturan keselamatan lalu lintas khususnya pada kendaraan berat di jalan raya.

Sorotan ini merespons kecelakaan fatal yang melibatkan truk kontainer dan sejumlah pengendara yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1) lalu sekira pukul 06.19 WITA.

Kejadian nahas yang terekam dalam kamera CCTV yang kemudian beredar luas itu memberikan gambaran betapa jalan raya bisa jadi “ladang pembantaian” bagi siapapun yang menggunakannya sekali pun mereka sudah sangat berhati-hati.

Truk kontainer dengan kelir merah yang memuat peti kemas tersebut diketahui mengalami rem blong. Tak bisa berhenti, truk tersebut kemudian menabrak belasan kendaraan (sepeda motor dan mobil) yang tengah berhenti di lampu merah.

“Sudah saatnya Kementerian Perhubungan  lebih tegas dalam hal-hal terkait aturan keselamatan berkendara yang melibatkan kendaraan niaga berat. Mau sampai kapan jalan raya jadi ladang pembantaian massal?,” ujar Jusri kepada JawaPos.com.

Dirinya menyebut, jika dikalkulasikan, angka kerugian setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas punya nilai yang fantastis. Menurutnya, jika pemerintah serius dalam aturan terkait keselamatan lalu lintas terlebih yang berkenaan dengan regulasi kendaraan berat, angka kerugian tersebut bisa dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat alih-alih terbuang sia-sia karena kecelakaan jalan raya.

Sementara itu, mengutip data Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) ada sebanyak 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021. Kerugian materiil akibat kecelakaan tercatat sebanyak Rp 199 miliar lebih pada Januari-Oktober 2021. Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari kerugiaan materiil sepanjang 2020 yang sebesar Rp 198,4 miliar.

“Uang segini banyaknya coba kalau kita bayangkan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, berapa besar manfaatnya yang diterima masyarakat. Saya kira cukup lah, ayo pemerintah lebih galak lagi,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengimbau seluruh pelaku usaha khususnya angkutan barang atau pengusaha truk untuk lebih mengutamakan aspek keselamatan.

Hal tersebut diungkapkan menyusul kecelakaan truk kontainer yang menabrak belasan kendaraan di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (21/1).

“Saya turut berduka cita yang mendalam atas kecelakaan truk yang terjadi Jumat kemarin di Balikpapan. Ini menjadi pembelajaran yang serius bagi setiap pelaku usaha untuk mengedepankan aspek keselamatan saat berkendara,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, pihaknya juga sudah melakukan peninjauan lapangan langsung yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan tim KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang saat ini sedang menginvestigasi kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan,” lanjutnya.

Terkait kecelakaan yang melibatkan truk dengan muatan yang berat, Budi mengatakan bahwa uji KIR wajib dilakukan melalui pemerintah daerah setempat agar dapat memastikan bahwa kendaraan yang digunakan layak, aman dan selamat.

“Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membuat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam perizinan usaha di sektor transportasi dan uji KIR bagi kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkap Budi.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya menyerahkan penyidikan terkait kecelakaan ini kepada pihak kepolisian serta siap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut kejadian kecelakaan.

Kemudian, pihak Kemenhub menurutnya juga akan melakukan manajemen kecepatan pada ruas jalan terdampak dan mengevaluasi terkait perlunya jalur khusus angkutan barang terutama pada wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, menjadi PKPU Tetap selama 60 hari yang berakhir pada 21 Maret 2022. Keputusan itu atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur.

’’Waktu tambahan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menuntaskan verifikasi dan memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perpanjangan ini juga sekaligus memberi kami waktu untuk menyiapkan rencana perdamaian yang lebih matang melalui negosiasi yang semakin intens dan konstruktif,’’ papar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, Jumat (21/1).

Selama 60 hari ke depan, lanjut Irfan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan tim pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini. Termasuk di antaranya melengkapi dokumen verifikasi serta menyelesaikan perhitungan utang piutang agar tim pengurus dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara.

Secara paralel, BUMN itu juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur. Proses itu selama ini telah berlangsung dan berupaya melakukan finalisasi usulan rencana perdamaian tersebut dalam kerangka komersial yang selaras dengan kepentingan semua pihak.

Selama proses PKPU berlangsung, Irfan menyebutkan bahwa Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal. ’’Garuda juga berkomitmen untuk terus berakselerasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai langkah optimalisasi layanan yang terus dijalankan di tengah proses PKPU yang saat ini masih terus berlangsung,’’ tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bisa diselesaikan dalam 180 hari sejak dimulai atau sampai pertengahan tahun.

BACA JUGA: Beratnya Sayap Garuda, Terlilit Utang hingga Korupsi

’’Kalau PKPU kan maksimum 270 hari. Kami akan dorong, bahkan kalau bisa selesaikan dalam 180 hari. Sampai pertengahan 2022,’’ ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Menurut Kartika, perseroan kini telah mengajukan proposal soal PKPU yang sedang didiskusikan dengan para kreditur dan lessor. Dia berharap para kreditur dan lessor mendaftar di PKPU dalam waktu dekat.

’’Kalau mereka sudah mendaftar, ya harapannya nanti kami menegosiasikan proposal perdamaian karena kami mengarahkan untuk mencapai kesepakatan homologasi,’’ ujar Kartika. (agf/c12/dio/*)

Reporter: JP Group