batampos – Bea Cukai Batam dan Bea Cukai Madiun berhasil menggagalkan penyelundupan rokok tanpa cukai. Rokok selundupan tersebut berjenis Fajar Bold dengan jumlah 40 bungkus pada 11 Januari lalu.

“Penegahan ini berdasarkan data cyber. Jadi kita bersinergitas dengan BC lainnya, dan menggagalkan penyelundupan di BC Madiun,” ujar Kepala Seksi Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Undani, Rabu (19/1) siang.

Undani menjelaskan, selama periode Agustus 2021 hingga 16 Januari 2022, Bea Cukai Batam berhasil melakukan 87 penindakan terhadap barang berupa narkotika, obat-obatan tertentu (OOT), minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan rokok ilegal menggunakan metode targeting dan crawling dalam melakukan penindakan.

Penindakan tersebut berhasil menangkap sebanyak 311,31 gram narkotika, 800 butir OOT, 47.350 ml MMEA Ilegal, dan 177.960 batang rokok Ilegal.

“Lokasi penindakan tersebut bervariasi ya, mulai dari bandara, pelabuhan, laut, tempat penimbunan sementara, hingga via barang kiriman berhasil kami tangkap,” kata Undani.

Untuk narkotika diamankan jenis Synthetic Cannabinoid sebanyak 309,2 gram dan MDMB-4en-PINACA(Bibit) sebanyak 2,11 gram. Sedangkan OOT terdiri dari Tramadol HCI sebanyak 630 butir, Aprozoam 20 butir, Clonazepam 50 butir, serta Trihexyphenidyl: 100 butir, serta MMEA ikegal sebanyak 78 botol.

“Keberhasilan Bea Cukai Batam dalam mengamankan barang-barang terlarang tersebut merupakan komitmen Bea Cukai Batam untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,” kata Undani.

Penyelundupan narkotika dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp10 miliar.

Sedangkan pelanggaran MMEA dan rokok ilegal tentunya ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 54 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan pasal 71 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Ditpolairud Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 22 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur laut di Moro, Senin (17/1) lalu. Ada dua pria yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam misi penyelamatan itu.

Dari pengungkapan ini terkuak bahwa PMI nekad menempuh risiko melalui jalur ilegal karena tidak terlalu ribet. Calon PMI ilegal tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan terutama persyaratan pelatihan skill yang memakan waktu bisa sampai tiga bulan.

Cukup sediakan uang Rp 4 juta hingga Rp 6 juta mereka sudah bisa diberangkatkan ke Malaysia tanpa melalui pelatihan skill ataupun paspor.

“Sebagian besar alasannya itu. Kasih uang langsung berangkat (sesuai janji para pelaku penyelundupan PMI ilegal),” ujar kepala UPT BP2MI Kepri Mangiring Sinaga saat menerima penyerahan 22 PMI yang diselamatkan Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang, Kamis (20/1).

Faktor lain yang membuat PMI ini nekad melalui jalur ilegal karena pernah di-black list oleh pemerintah Malaysia. Ini khusus PMI yang sebelumnya memang sudah pernah bekerja di Malaysia. Karena pelanggaran tertentu sehingga paspor di-black list agar tidak masuk Malaysia lagi.

“Jadi untuk tetap kembali ke sana ya mau tak mau melalui jalur belakang ini,” ujar Mangiring Sinaga.

Faktor lainnya lagi, sebut Mangiring, adalah pandemi Covid-19. Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 lalu membuat pemerintah Malaysia menutup akses penerimaan TKI dari Indonesia. Ini tentu merepotkan mereka yang berniat mengais ringgit di negeri Jiran sehingga jalur belakang sebagai pilihan alternatif.

“Ada banyak faktor memang. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan skill di daerah asal, Covid-19, sampai dengan masalah tak mau ribet tadi. Ini yang sering kita rekomendasikan ke pemda asal para PMI supaya lebih peka lagi kedepannya. Giatkan pelatihan skill dan sosialiasi tentang tata cara masuk sebagai PMI legal, ” ujar Mangiring.

Mangiring menyebutkan memang selama pandemi Covid-19 ini mewabah upaya penyelundupan PMI melalui jalur ilegal sangat banyak. Perlu peran aktif semua pihak untuk mengawasinya. “Terutama Pemerintah dan stakeholder di daerah masing-masing. Giatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahaya dan risiko jika keluar secara ilegal,” ujarnya.

Johan seorang PMI asal NTT yang dijumpai Batam Pos mengaku, nekad menempuh jalur ilegal karena memang tak ada informasi sama sekali di daerah asalnya tentang prosedur dan perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sesuai dengan prosedur.

Yang dia tahu hanya ada orang-orang yang merekrut tenaga kerja ke Malaysia hanya bermodalkan uang Rp 4 juta sampai Rp 6 juta. “Tak ada sama sekali (informasi perekrutan tenaga kerja secara resmi). Hanya orang-orang itulah (pelaku penyelundupan manusia) yang kita tahu. Kasih uang Rp 6 juta sudah bisa ke Malaysia walaupun tidak ada paspor,” ujar Johanes. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Ditpolairud Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 22 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur laut di Moro, Senin (17/1) lalu. Ada dua pria yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam misi penyelamatan itu.

Dari pengungkapan ini terkuak bahwa PMI nekad menempuh risiko melalui jalur ilegal karena tidak terlalu ribet. Calon PMI ilegal tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan terutama persyaratan pelatihan skill yang memakan waktu bisa sampai tiga bulan.

Cukup sediakan uang Rp 4 juta hingga Rp 6 juta mereka sudah bisa diberangkatkan ke Malaysia tanpa melalui pelatihan skill ataupun paspor.

“Sebagian besar alasannya itu. Kasih uang langsung berangkat (sesuai janji para pelaku penyelundupan PMI ilegal),” ujar kepala UPT BP2MI Kepri Mangiring Sinaga saat menerima penyerahan 22 PMI yang diselamatkan Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang, Kamis (20/1).

Faktor lain yang membuat PMI ini nekad melalui jalur ilegal karena pernah di-black list oleh pemerintah Malaysia. Ini khusus PMI yang sebelumnya memang sudah pernah bekerja di Malaysia. Karena pelanggaran tertentu sehingga paspor di-black list agar tidak masuk Malaysia lagi.

“Jadi untuk tetap kembali ke sana ya mau tak mau melalui jalur belakang ini,” ujar Mangiring Sinaga.

Faktor lainnya lagi, sebut Mangiring, adalah pandemi Covid-19. Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 lalu membuat pemerintah Malaysia menutup akses penerimaan TKI dari Indonesia. Ini tentu merepotkan mereka yang berniat mengais ringgit di negeri Jiran sehingga jalur belakang sebagai pilihan alternatif.

“Ada banyak faktor memang. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan skill di daerah asal, Covid-19, sampai dengan masalah tak mau ribet tadi. Ini yang sering kita rekomendasikan ke pemda asal para PMI supaya lebih peka lagi kedepannya. Giatkan pelatihan skill dan sosialiasi tentang tata cara masuk sebagai PMI legal, ” ujar Mangiring.

Mangiring menyebutkan memang selama pandemi Covid-19 ini mewabah upaya penyelundupan PMI melalui jalur ilegal sangat banyak. Perlu peran aktif semua pihak untuk mengawasinya. “Terutama Pemerintah dan stakeholder di daerah masing-masing. Giatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahaya dan risiko jika keluar secara ilegal,” ujarnya.

Johan seorang PMI asal NTT yang dijumpai Batam Pos mengaku, nekad menempuh jalur ilegal karena memang tak ada informasi sama sekali di daerah asalnya tentang prosedur dan perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sesuai dengan prosedur.

Yang dia tahu hanya ada orang-orang yang merekrut tenaga kerja ke Malaysia hanya bermodalkan uang Rp 4 juta sampai Rp 6 juta. “Tak ada sama sekali (informasi perekrutan tenaga kerja secara resmi). Hanya orang-orang itulah (pelaku penyelundupan manusia) yang kita tahu. Kasih uang Rp 6 juta sudah bisa ke Malaysia walaupun tidak ada paspor,” ujar Johanes. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Aktifitas kendaraan proyek, khususnya truk pengangkut material tanah, semakin padat di wilayah Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, dan Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang. Truk-truk ini mengangkut material tanah dari lokasi pemotongan bukit dekat kantor Kelurahan Tanjunguncang untuk ditimbun ke lokasi rawa-rawa dan hutan bakau di Marina.

Pantauan di lapangan truk ini melintasi jalan utama Brigjen Katamso melalui depan Mapolsek Batuaji kemudian ke jalan Marina City. Jalan yang dilalui kendaraan proyek ini dalam kondisi rusak parah.

Padahal jalan Marina City baru saja diperbaiki pada tahun 2020 lalu. Kondisinya kini tak jauh bedah dengan akses jalan yang belum tersentuh perbaikan sama sekali.

Ini jadi keluhan serius warga dan pengguna jalan yang dilalui kendaraan proyek tersebut. Warga berharap agar ada tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait sehingga kegiatan proyek tersebut tidak berdampak dengan akses jalan utama.

“Padahal jalan ini sudah bagus. Baru saja diperbaiki sekarang rusak lagi. Tak ada tindakan sama sekali dengan truk pengangkut tanah ini, padahal sangat berdampak. Jalan jadi rusak, mengganggu kenyamanan pengendara lain. Kalau lintas di belakang truk itu pasti makan debu orang,” ujar Nasril, warga Kampung Bintang, Tanjunguncang, yang keberatan berat dengan aktifitas kendaraan proyek tersebut.

Yuni, warga lainnya juga menyoroti kebiasaan sopir kendaraan proyek yang ugal-ugalan di jalan raya. Aksi ugal-ugalan ini sangat membahayakan pengendara lain terutama pengendara sepeda motor wanita.

Dia berharap agar pemerintah memikirkan solusi yang tepat agar aktifitas kendaraan proyek ini tidak berdampak dengan aktifitas kendaraan masyarakat umum lainnya. “Bahaya sekali memang. Ngebut-ngebutan orang itu. Tak peduli dengan pengendara lain. Harusnya ditegur atau diawasi biar tak suka-suka hati di jalan raya, ” ujar Yuni.

Handoko, toko masyarakat di Kelurahan Tanjunguncang juga berharap agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam turun mengawasi aktifitas kendaraan proyek pengangkut tanah ataupun cut and fill layan tersebut.

Bagaimanapun kegiatan proyek pematangan lahan ini sepertinya tidak memiliki prosedur. “Bisa jadi belum ada izin cut and fillnya makanya suka-suka hati mereka dengan proyek pematangan lahan itu. DLH harusnya turun cek ke lokasi, ” ujar Handoko.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam Herman Rozie saat dikonfirmasi belum memberikan respon. Pesan singkat dan panggilan telepon diabaikan. (*)

Reporter : Eusebius Sara