batampos – Angka kematian akibat Covid-19 varian Omicron memang tidak setinggi varian Delta. Namun, pemerintah tetap harus memantau kenaikan angka kematian yang melonjak 14 kali lipat sejak awal Januari 2022. Perhatian utama tertuju pada warga lanjut usia (lansia) yang lebih rentan terpapar Omicron.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, peningkatan kasus masih terus berlangsung hingga kemarin. Dia menyebutkan, kasus positif harian bisa mencapai 32 ribu, bahkan mungkin 40 ribu, sehari. Namun, Luhut juga menyatakan bahwa perawatan pasien-pasien positif itu terhitung cepat. ”Tapi, buat teman-teman yang umur 60 tahun ke atas, belum divaksin, dan punya komorbid, agar tidak keluar rumah dulu,” katanya kemarin (5/2).

Menurut data, lanjut Luhut, mayoritas pasien meninggal belum divaksin dua kali. Lalu berusia sekitar 60 tahun dan memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk segera divaksin. Namun, yang sudah divaksin juga tidak boleh menganggap enteng. Sebab, Omicron bisa merusak tubuh. ”RS Jakarta terisi 15 persen. Banyak juga yang sudah keluar karena gejala ringan. Tapi, kalau di atas 60 tahun, segera dibawa ke rumah sakit atau isolasi terpusat,” tutur Luhut.

Tjandra Yoga Aditama, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan bahwa angka kematian harian sudah naik lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya, pemerintah harus mulai serius meneliti penyebab kematian ini. ”Memang kenaikannya jauh lebih rendah dari tren peningkatan kasus. Tetapi, kejadian wafat kan amat menyedihkan dan tidak dapat tergantikan,” ujarnya.

Menurut Yoga, penting menganalisis varian mana yang mengakibatkan angka kematian naik. Dia mengatakan, patut diwaspadai jika ternyata kematian banyak disebabkan varian Delta. Karena itu, perlu digali apakah memang jumlah pasien varian Delta meningkat sehingga ada peningkatan kematian. ”Di sisi lain, kalau kematian akibat varian Omicron, tentu perlu digali kenapa varian Omicron sampai menimbulkan kenaikan kematian seperti ini,” ucapnya.

Hasil analisis tentang varian yang berhubungan dengan peningkatan kematian dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah. Kemudian bisa dianalisis penyebab kematian (cause of death) dengan meneliti kelompok umur yang wafat, jenis kelamin, dan faktor lain seperti ada tidaknya komorbid. Jika ada, diteliti apa jenisnya, status vaksinasi, dan sebagainya.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, yang paling penting saat ini adalah mendeteksi apakah seseorang terinfeksi Covid-19. ”Jadi, tidak perlu terlalu memikirkan soal varian apa yang menginfeksi,” ujarnya.

Wiku menjelaskan, varian virus hanya bisa dipastikan lewat proses whole genome sequencing (WGS). Itu pun tidak akan dilakukan pada semua sampel. Prioritas hanya sampel yang dicurigai dan dipilih oleh pemerintah.

Pada bagian lain, kalangan DPR mendesak pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). ”Varian Omicron sudah melonjak. Sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tegas anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo kemarin.

Handoyo juga mendesak pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang pendidikan dievaluasi. Bahkan bila perlu dihentikan sementara waktu untuk daerah dengan kategori kerawanan tinggi.

Kader PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah kembali menggencarkan protokol kesehatan atau prokes. Dia menilai saat ini sudah begitu banyak masyarakat yang abai dengan prokes tersebut. Padahal, potensi penularan virus masih sangat terbuka. ”Saya pikir kegiatan yang mengundang kerumunan cukup berbahaya saat ini,” kata dia.

Handoyo juga mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah. Jangan sampai ada anggapan Omicron tidak berbahaya. ”Varian Omicron masih berbahaya. Terutama bagi mereka yang memiliki komorbid dan yang belum divaksin,” terangnya.

Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, kenaikan angka positif menjadi perhatian pemerintah. ”Kita monitor setiap hari,” ujarnya. Terkait desakan menaikkan level PPKM, Safrizal menyebutkan, sudah ada parameternya. Evaluasi dilakukan setiap pekan. Nah, penentuan level akan tergantung dari hasil evaluasi. ”Angka rata-rata satu minggu akan kita jadikan tolok ukur penentuan level,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Inmendagri Nomor 6 dan 7 Tahun 2022, level PPKM yang berlaku saat ini akan berjalan hingga 7 Februari. Diperkirakan, inmendagri baru akan dikeluarkan pada Selasa (8/2). (*)

Reporter: JP Group

Tentang Covid-19 Varian Omicron

– 1,3 kali lebih cepat menular dari varian Delta

– Tingkat keparahan 50 persen lebih rendah dari varian Delta

– Masa inkubasi 3–4 hari

Gejala umum mirip flu, antara lain:

– Demam

– Pilek

– Batuk

– Tenggorokan gatal

– Sakit kepala

– Nyeri otot di beberapa bagian tubuh

– Lemas/kelelahan

– Berkeringat saat malam

Pencegahan:

– Menjalankan protokol kesehatan secara disiplin

– Vaksinasi booster

Kasus Omicron di Indonesia hingga 29 Januari 2022

– Total pasien : 1.988 orang

– Sembuh : 765 orang

– Dirawat di RS : 854 orang

Kondisi:

– Asimtomatik : 461 orang

– Bergejala ringan : 334 orang

– Bergejala sedang : 54 orang

– Bergejala berat : 5 orang

NB: Jenis varian yang menginfeksi tubuh hanya bisa dipastikan lewat whole genome sequencing (WGS)

Sumber: Sehat Negeriku Kemenkes RI, Dinkes DKI Jakarta, diolah

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut positif dipilihnya Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur, sebagai desa devisa kerajinan
sarung tenun di Indonesia.

LaNyalla berharap status ini mampu menyerap tenaga kerja dan mengubah desa miskin menjadi desa yang maju.

“Industri apapun di desa sangat berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal-hal semacam ini harus terus didorong sehingga ekonomi desa bergerak yang pada akhirnya support bagi perekonomian daerah dan nasional,” ujar LaNyalla di sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Minggu (6/2/2022).

Ia pun berharap, Desa Wedani dapat menginspirasi desa-desa yang lain dalam memaksimalkan potensi yang ada. Sebab pada akhirnya produktivitas dari suatu desa akan kembali pada masyarakat juga.

“Semoga Desa Wedani dengan industri kerajinan sarungnya dapat menginspirasi desa-desa lain untuk menjadi lebih produktif dalam menciptakan berbagai produk dan
menumbuhkan perekonomian pedesaan,” papar dia.

Senator asal Jawa Timur itu juga mendorong pemerintah daerah agar membuka akses pasar yang lebih luas melalui perdagangan antar wilayah dan global. Jika hal itu bisa dicapai maka
akan semakin kuat pula ekonomi yangdiciptakan industri sarung tenun Desa Wedani.

“Disinilah perlunya terus berkolaborasi dengan sejumlah institusi pusat dan daerah dalam memberikan pendampingan pada aspek kelembagaan, produksi hingga akses pasar, supaya nantinya bisa merambah ke luar negeri,” tegasnya.

Sebagai desa devisa, Desa Wedani mampu memproduksi sarung tenun hingga 146.400 lembar perbulannya yang dikerjakan 60 pengrajin. Total keseluruhan serapan tenaga kerja mencapai 1.500 tenaga kerja.

“Desa-desa seperti itu merupakan aset yang harus dipelihara dan terus dikembangkan. Saya kira masih banyak desa lainnya yang mempunyai potensi tidak kalah besar. Ini yang perlu digali dan didukung,” tuturnya.(*)

batampos – Sejak Jumat (4/2), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil para stakeholder yang terkait dengan minyak goreng (migor). Khususnya produsen minyak goreng. Itu dilakukan guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, kajian KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistis di sektor minyak goreng. Sebab, sebagian besar pasar minyak goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai empat produsen. ’’KPPU juga menemukan indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha akhir tahun lalu,’’ ujar Deswin.

Faktor itulah yang membuat KPPU membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif itu, KPPU fokus menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut dugaan pasal-pasal yang dilanggar dan terlapor yang terlibat.

Deswin mengatakan, pemanggilan produsen minyak goreng tersebut bakal dilanjutkan pekan depan. Pemanggilan itu akan mendalami berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri minyak goreng dan konstruksi perilaku anti persaingannya. Khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang. ’’Jika telah ditemukan minimal satu alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum ke proses penyelidikan,’’ tegasnya.

Berdasar data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP), rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) dunia hingga Januari 2022 mencapai Rp 13.240 per liter. Harga tersebut naik 77,34 persen jika dibandingkan dengan Januari 2021. Kenaikan itu mengerek harga minyak goreng di dalam negeri.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng, Kemendag menerbitkan Permendag 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Kebijakan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang berlaku sebelumnya melalui Permendag Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam permendag tersebut, HET untuk migor diatur dengan perincian migor curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Kebijakan HET berlaku mulai 1 Februari 2022. ’’Pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terjaga dengan baik dan pasokan baru minyak goreng yang sudah diberlakukan HET telah membaur dengan pasokan lama di pasar,’’ terang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setelah melakukan peninjauan di Pasar Kramat Jati, Jakarta, belum lama ini.

Mendag pun mengimbau masyarakat tetap bijak dalam membeli dan tidak memborong migor karena panik (panic buying). Pemerintah menjamin stok migor cukup dengan harga tetap terjangkau bagi masyarakat luas. ’’Pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan,’’ tutur Lutfi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol (Purn) Syafruddin menggelar silaturahim dengan para kiai pengasuh pondok pesantren modern dan tradisional. Silaturahim sendiri digelar di Kantor Pusat DMI, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Sabtu (5/2).

Dalam kesempatan itu, Syafruddin mengajak, para kiai pengasuh pondok pesantren modern dan tradisional yang hadir untuk mempersiapkan para santri menjadi cendikiawan muslim guna menyongsong bonus demografi di tahun 2030.

“Para santri akan menduduki sentral-sentral seluruh aspek kehidupan bukan hanya di dakwah, bukan hanya tentang agama, tapi di bidang ekonomi, sosial dan masyarakat,” jelas Syafruddin dalam sambutanya, Sabtu (5/2).

Syafruddin menjelaskan, jika cendikiawan muslim tidak hanya berbicara soal dakwah. Hal ini, kata Syafruddin lantaran, 70 persen pemimpin di tahun 2030 merupakan anak muda.  “Cendikiawan itu bukan hanya dakwah, bukan hanya kiai tapi kiai ahli ekonomi. Kiai ahli pertanian itu Rektor IPB (Arif Satria) beliau menajdi ketua ICMI sekarang,” jelas Syafruddin.

Sementaran itu, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) Gus Lukman menilai, apa yang disampaikan oleh Syafruddin sangat penting. “Ini (cendkiawan muslim) menjadi penting ke depan santri  ahli ekonomi dan sosial,” papar dia.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan Syafruddin untuk menjadikan para santri cendikiawan muslim bukan hal yang mustahil.  “Jadi karena itu tidak mustahil,” ungkapnya. (*)