batampos – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan pengecekan terkait informasi dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Dugaan pungli itu berkaitan dengan jual beli alas atau tempat untuk tidur narapidana di dalam sel Lapas Cipinang.

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, pihaknya sudah mengonfirmasi informasi tersebut ke Kepala Lapas (Kapalas) Cipinang. Berdasarkan informasi dari Kalapas Cipinang, informasi dugaan pungli jual beli alas tidur untuk narapidana itu tidak benar alias hoaks.

“Sudah dikonfirmasi ke kalapas Cipinang dan penjelasan dari Kalapas mengatakan bahwa apa yang diberitakan tersebut tidak benar,” kata Rika dikonfirmasi, Minggu (6/2).

Rika mengklaim, jajaran Kemenkumham kerap melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap lapas yang ada di Indonesia. Salah satunya, melakukan pengawasan terhadap layanan warga binaan.

“Pengawasan dan evaluasi selalu dilakukan termasuk tentang layanan terhadap warga binaan. Untuk di tingkat wilayah pembinaaan, monitoring dan evaluasi semua pelaksanaan tata laksana Pemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan,” ucap Rika.

Dia mengklaim, sejauh ini belum menemukan kebenaran atau fakta-fakta terkait dugaan pungli jual beli alas tidur di Lapas Cipinang. Jika terdapat temuan baru, Kemenkumham tak segan memberikan sanksi tegas kepada siapapun jika terbukti adanya dugaan pungli tersebut.

“Komitmen kita sama dari dulu bahwa apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan tata laksana pemasyarakatan, termasuk layanan warga binaan, pasti akan dikenakan sanksi tegas. Dan semua jajaran pemasyarakatan sudah mengetahui itu,” tegas Rika.

Sebagaimana diketahui, seorang warga binaan Lapas Cipinang berinisial WC membongkar praktik dugaan jual beli kamar hingga puluhan juta rupiah. Dia mengatakan, narapidana harus mengeluarkan banyak uang untuk dapat kamar selama menjalani masa tahanan.

“Nanti duitnya diserahkan ke sipir, di sini seperti itu. Kalau untuk tidur di kamar, antara Rp 5 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Biasanya mereka yang dapat kamar itu bandar narkoba besar,” ucap WC.

WC menjelaskan para narapidana harus membayar kamar karena Lapas Cipinang sudah melebihi kapasitas. Diduga, praktik jual beli kamar di Lapas Cipinang sudah sejak lama ada, bahkan jadi sumber pemasukan oknum petugas. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Rukun Raharja Tbk telah menyelesaikan proyek pipa minyak Rokan. Dilanjutkan dengan uji coba penyaluran minyak pertama (first oil in) dari Duri Crude CGS10 ke Stasiun Meter Dumai.

Uji coba penyaluran perdana dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2022 di Duri Crude CGS10. Minyak tersebut telah sampai di Stasiun Meter Dumai Pertagas pada 31 Januari 2022. Sebanyak 18.781 barrel oil per day (BOPD) minyak dari PHR dialirkan dalam uji coba tersebut.

Setelah uji coba pengaliran di segmen CGS10 Duri hingga ke Stasiun Meter Dumai, selanjutnya Pertagas akan melaksanakan comissioning kedua di Segmen Duri CGS1, 3, dan 5.

“Puji syukur, dengan melibatkan seluruh komitmen dan ketaatan pada aspek safety, konstruksi proyek pipa minyak rokan dapat selesai sesuai dengan target. Semoga tahap selanjutnya terus berjalan lancar tanpa kendala yang berarti, sehingga bisa mengangkut minyak sesuai target awal mencapai 265.000 barrel per hari,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi Subholding Gas PT PGN Tbk, Achmad Muchtasyar, dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Pipa minyak Rokan melintasi 5 Kabupaten/Kota dan 38 Desa di Riau. Pipa minyak Rokan terbagi ke dalam dua bagian yakni jalur utara yang menghubungkan Koridor Balam – Bangko – Dumai, serta jalur selatan yang menghubungkan Koridor Minas – Duri – Dumai. “Alhamdulillah penyaluran minyak pertama di pipa minyak Rokan telah terlaksana dengan lancar. Ini akan menjadi milestone baru bagi Pertagas dan Subholding Gas PGN dalam upaya mendukung kinerja Blok Rokan,” imbuh Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro sebagai Lead dari KSO Pertagas dan RAJA.

Proyek pipa minyak Rokan digarap oleh Konsorsium PT PGAS Solution dan PT Patra Drilling Contractor (KPP). Hingga Desember 2021, proyek pipa Minyak Rokan telah menyerap 2.625 tenaga kerja, dengan 74 persen diantaranya merupakan tenaga kerja lokal.

Proyek ini berhasil mencatatkan 4.045.342 jam kerja aman, tanpa kecelakaan hingga proyek selesai di Januari 2022. Capaian ini diraih atas tingginya kesadaran penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seluruh karyawan di lingkungan proyek.

Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Taufik Aditiyawarman menyampaikan apresiasinya untuk seluruh instansi yang terlibat dalam proyek ini. Dengan pengaliran ini, diharapkan penyelesaian seluruh tahapan commissioning pipa minyak Rokan dapat selesai tepat waktu dan

“Nantinya dapat mendukung peningkatan produksi dan penyaluran minyak dari Blok Rokan yang dikelola PHR,” ungkapnya.

BACA JUGA: Puan Maharani Minta Polri Usut Tuntas Kebakaran Kilang Minyak Pertamina 

Seremoni uji coba penyaluran pertama pipa minyak Rokan Heavy Oil Duri – Dumai di Stasiun Meter Dumai digelar hari ini, Kamis (3/2). Seremoni dihadiri oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Direktur Infrastruktur dan Teknologi Subholding Gas PT PGN Tbk, serta Direktur Utama Pertagas.

Selain itu, hadir pula Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan Direktur Keuangan PT Rukun Raharja Tbk (Raja). Sebagaimana diketahui, Desember 2021 lalu, Pertagas berhasil menyelesaikan seluruh pembangunan pipa minyak Rokan (mechanical completion pipeline) dengan total panjang pipa 342 Km dan 13 segmen pipa.

Pada Januari 2022 ini, Pertagas melanjutkan pekerjaan proyek ke tahap selanjutnya yaitu fase commissioning dengan melakukan uji coba penyaluran minyak perdana di segmen CGS10 Duri ke Stasiun Meter Dumai. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri BUMN, Erick Thohir menyebutkan, BUMN bukan lagi pesaing para  kreator atau inovator lokal.

”Namun menjadi bagian bersama, dalam penguatan Indonesia yang merdeka berdaulat,” kata Erick Thohir lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/2).

Erick ingin program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan BUMN bisa ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. TJSL untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Eks Presiden Inter Milan ini ingin BUMN mendukung Indonesia menghadapi tantangan global.

“Saya berharap, inovasi dan terobosan TJSL BUMN bisa ambil peran penting bagi Indonesia menghadapi tiga tantangan yakni pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan,” ungkapnya.

BACA JUGA: BUMN Dorong Pertumbuhan Iklim Usaha

Oleh sebab itu, Erick mengatakan memfokuskan TJSL kepada tiga program. Tiga sektor tersebut akan memberi dampak berkesinambungan di masyarakat.

“CSR BUMN kami fokuskan pada 3 hal, yakni pendidikan, lingkungan hidup, dan pendampingan UMKM. Tujuannya agar BUMN bisa berkontribusi secara berkesinambungan untuk masyarakat. Karena itu melakukan transformasi sumber daya, model bisnis, dan CSR,” ujarnya.

Gagasan untuk memfokuskan TJSL juga merupakan prinsip untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Sehingga Program sosial BUMN bisa memberi dampak nyata terhadap pembangunan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK, untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal ini setelah tiga anggota IM57+ Institute dimintai keterangan terkait laporan dugaan kebohongan publik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar.

“IM57+ Institute meminta Dewas untuk memberi sanksi seadil-adilnya. Di samping itu, kami berharap Dewas KPK tidak menjadikan putusan perkara sebelumnya, sebagai alasan untuk tidak menindaklanjuti laporan dugaan kebohongan publik,” kata Manager Humas IM57+ Institute, Ita Khoiriyah, Minggu (6/2).

Ita menjelaskan, pelaporan dugaan atas kebohongan publik bermula dari Lili yang melakukan konferensi pers membantah keterkaitan dirinya berkomunikasi dengan pihak berperkara mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Tetapi pada kemudian hari, berdasarkan putusan Dewas KPK, Lili justru terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkomunikasi dengan pihak berperkara tersebut.

“Hal ini menjadi dugaan pelanggaran etik menyebarkan informasi bohong kepada publik yang melandasi pelaporan tersebut. Mengingat kejujuran adalah nilai integritas yang dijunjung KPK selama ini, sudah seharusnya Dewas menindaklanjuti laporan dan memberi sanksi tegas,” tegas Ita.

Oleh karena itu, sebagai otoritas tertinggi dan gerbang utama dalam menjaga integritas KPK, Dewas KPK sudah seharusnya tegas dan zero tolerance dalam menangani pelanggaran-pelanggaran etik. Apalagi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.

“Hal tersebut dikarenakan adalah kewajiban dari Dewas untuk memeriksa setiap pelanggaran etik, pencarian bukti dan memuntaskannya. Dewas dibentuk dengan berbagai sumberdaya untuk menjalankan fungsi yang telah ditetapkan tanpa harus membebankan pembuktian kepada pihak lain,” tegas Ita.

Sebagaimana diketahui, Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Terperiksa selaku pimpinan kpk seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)

Reporter: JP Group