batampos – Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menyampaikan, karangkeng manusia yang berada di kediamannya, awalnya dibuat untuk membina kelompok masyarakat. Terbit yang merupakan tokoh Pemuda Pancasila di Kabupaten Langkat mengaku, mulanya tempat tersebut untuk membina para anggota Pemuda Pancasila dari kecanduan narkoba.

“Organisasi sendiri saya sebagai tokoh Pemuda Pancasila. Supaya bisa menghilangkan pecandu narkoba,” kata Terbit usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).

Belakangan, kerangkeng itu dipakai untuk masyarakat luas. Dia mengklaim, sifatnya pada dasarnya untuk membantu warga di sekitar. Bahkan, Terbit mengeklaim ada warga yang meminta anggota keluarganya untuk dikarangkeng.

“Ini permintaan masyarakat,” ucap Terbit.

Terbit pun mengklaim, jeruji besi yang disebutnya sebagai tempat pembinaan itu sudah diketahui oleh aparat kepolisian dan BNN setempat. Menurut Terbit, keberadaan karangkeng sudah diketahui masyarakat luas.

“Itu sudah umum, tidak dirahasiakan lagi,” tegasnya.

Karena itu, dia menegaskan tidak ada masyarakat di Kabupaten Langkat yang protes terkait kerangkeng di rumahnya itu. Dia mengklaim, hal itu membantu warga setempat.

“(Tidak ada yang protes), sifatnya membantu warga di sana,” klaim Terbit.

Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.16 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Beka menjelaskan, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana mengakui ada korban tewas akibat kerangkeng tersebut. Karena itu, Komnas HAM turut mendalami bagaimana jika ada korban tewas di dalam kerangkeng yang disebut sebagai tempat rehabilitasi.

“Memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa,” ucap Beka.

Meski demikian, lanjut Beka, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah korban dari kerangkeng tersebut. Hal ini pun akan didalami oleh Komnas HAM.

“Nggak ngomong jumlah orang tapi bahwa ada yang meninggal iya,” tegas Beka.

Komnas HAM juga berhasil mendapat informasi terkait sejarah berdirinya kerangkeng tersebut. Serta bagaimana penanganan di dalam kerangkeng tersebut.

“Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari,” ucap Beka.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyampaikan, ada dugaan kekerasan di dalam kerangkeng Bupati Langkat. Hal ini pun turut didalami tim Komnas HAM, tetapi saat ini tidak bisa dijelaskan secara rinci apakah ada dugaan keterlibatan Terbit.

“Itu sedang kami dalami,” ucap Anam.

Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.

Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. “Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja,” kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).

Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut
mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.

Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. “Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka,” pungkas Anis. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membantah opini yang menyebut dirinya membenci islam. Dia mengaku dekat dengan islam, bahkan pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

“Saya dulu itu pernah santri. Jadi kalau ada yang bilang saya memusuhi Islam itu tidak benar Saya tidak pernah lewat salat lima waktu, tidak pernah lewat puasa,” kata Dudung di Mabesad, Jakarta, Senin (7/2).

Dudung meuturkan, beberapa ucapannya soal islam kerap kali dimanipulasi sehingga bermakna tidak sesuai. Hal itu pula yang kemungkinan muncul persepsi dirinya membenci islam.

“Saya sering kultum, saya sering sampaikan, kalau pelajari agama jangan terlalu mendalam kalau tidak ada ustadnya, tidak ada gurunya. Tapi kalimat itu dipotong, kalau belajar agama itu jangan terlalu mendalam, titik, dipotong di situ,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Pangkostrad itu mengatakan, tantangan mempertahankan kedaulatan bangsa pada masa kini sudah sangat kompleks. Tak sedikit negara di Timur Tengah sudah berantakan akibat perang.

Dudung menyakini konflik yang terjadi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor internal. Melainkan ada pula pihak tertentu yang sengaja ikut campur menyulut konflik.

“Dengan terjadinya kemenangan Taliban, tidak tertutup kemungkinan pengaruh itu akan ada, oleh karena itu dalam menyikapi medsos kita harus bijak. Jangan cepat melihat kemudian ada ayatnya langsung percaya,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti baru dari dugaan kepemilikan kerangkeng yang serupa sel tahanan di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Komnas HAM menduga, korban tewas akibat kesewenangan dari kerangkeng milik Bupati Langkat itu berjumlah lebih dari tiga orang.

“Lebih dari tiga (meninggal dunia),” kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).

Dia menduga, kerangkeng milik Bupati Langkat itu telah berdiri lebih dari 10 tahun. Berdasarkan temuan Komnas HAM, diduga kerangjeng itu sudah ada sejak 2010 lalu.

“Itu yang sedang kami dalami itu sejak dari tahun 2010 sampai 2022, berarti 12 tahun,” ucap Anam.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi, masyarakat sekitar mengetahui kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini pun perlu didalami terkait adanya dugaan perbudakan modern dari kepemilikan kerangkeng tersebut.

“Banyak di sana itu mengatakan tempat rehabilitasi. Dokumen yang kami dapat dan informasi dari seluruh masyarakat, termasuk juga dari institusi yang memang berurusan dengan narkotika,” ucap Anam.

Oleh karena itu, informasi yang didapat oleh Komnas HAM ini akan didalami langsung kepada Bupati Langkat di gedung Merah Putih KPK hari ini. Hal ini penting untuk menyimpulkan adanya pelanggaran HAM atau tidak dari kasus tersebut.

“Kami akan konfirmasi dengan beberapa dokumen yang kami miliki, ada foto, ada video, ada berkas, dan lain sebagainya,” tegas Anam.

Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.

Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. “Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja,” kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).

Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.

Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. “Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka,” pungkas Anis. (*)

Reporter: JP Group