batampos – Kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dengan Prancis semakin kuat. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan hal itu usai menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly di Jakarta kemarin (10/2). Penguatan kerja sama bidang pertahanan di antara kedua negara meliputi banyak hal. Termasuk yang berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Jokowi menerima kunjungan Parly di Istana Merdeka. Kepala Negara menyambut baik penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MoU) kerja sama pertahanan. Dalam hal ini termasuk kerja sama maintenance, repair, and overhaul (MRO), pengembangan kapal selam, pengadaan satelit, hingga produksi amunisi kaliber besar. “Saya harap kerja sama pertahanan tidak hanya terfokus pada pembelian alutsista, namun juga memikirkan pengembangan dan produksi bersama, alih teknologi, serta investasi di bidang industri pertahanan,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa dapat mengalami kemajuan di bawah presidensi Prancis di Uni Eropa. Di saat yang sama, Jokowi meminta dukungan Prancis terhadap presidensi G20 Indonesia.

Pembahasan lainya adalah terkait kerja sama Indo-Pasifik. Jokowi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah sepakat untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Untuk itu, penguatan kerja sama ekonomi diperlukan. Mantan Walikota Solo itu juga meminta dukungan Prancis agar olahraga pencak silat dapat masuk dalam pertandingan ekshibisi pada Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.

Sebelumnya, usai menerima Parly di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sudah berkomitmen belanja alutsista dari Perancis dengan jumlah yang cukup signifikan. ”Untuk multirole combat aircraft, kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale,” terang dia. Untuk tahap awal, kemarin telah ditandatangani kontrak pertama untuk akuisisi enam unit pesawat tempur tersebut.

Prabowo memastikan, dalam waktu dekat kedua pihak akan kembali menandatangani kontrak untuk akuisisi 36 pesawat tempur Rafale dari Prancis ke Indonesia. ”Dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan,” beber dia. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa TNI AU akan mendapat tambahan banyak pesawat tempur untuk memperkuat skadron tempur yang mereka punya.

Pengadaan pesawat tempur itu diikuti dengan MoU kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation. ”Untuk maintenance, repair, dan overhaul pesawat Prancis yang akan digunakan atau sudah digunakan oleh Indonesia,” jelas orang nomor satu di Kemhan itu. Selain Rafale yang masih dalam tahap pengadaan, Indonesia sudah menggunakan helikopter angkut sedang buatan Airbus. Yakni helikopter Caracal.

Tidak hanya pesawat tempur, Indonesia juga berniat menambah kapal selam dari Prancis. ”Kami telah menandatangani MoU kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dari Prancis,” terang Prabowo. MoU tersebut, lanjutnya, mengarah pada rencana pembelian kapal selam Scorpene. Total Kemhan sudah mengincar dua unit kapal selam buatan Prancis itu untuk memperkuat TNI AL.

Tentu rencana pengadaan itu juga dilengkapi dengan suku cadang yang dibutuhkan untuk operasional kapal selam tersebut. Kerja sama lain yang turut disepakati kemarin antara PT LEN dengan Thales Group untuk pengadaan satelit pertahanan. Kemudian kerjasama antara PT Pindad dengan Nexter Munition. ”Untuk manufacturing daripada munisi persenjataan darat dan munisi kaliber besar,” bebernya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Kemhan mendukung penuh rencana pengembangan 2 + 2 yang melibatkan Kemhan dan Kemlu kedua negara. ”Guna lebih mempererat dan meningkatkan kerja sama bilateral,” kata mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu. Dia optimistis, ke depan hubungan baik antara Indonesia dengan Prancis yang sudah terjalin sejak 1950 akan semakin kuat.

Selain bertemu Jokowi dan Prabowo, Parly juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Isu presidensi menjadi bahasan kedua menteri pada sore kemarin (10/2).

Isu presidensi ini, menurut Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achmad Rizal Purnama, menyangkut sinergitas dari presidensi dari masing-masing negara. Di mana, Prancis tengah menjadi presidensi Uni Eropa untuk semester pertama 2022, sedangkan Indonesia memegang keketuaan G20 mulai Desember 2021.

”Bagaimana kedua presidensi ini dapat bersinergi menghasilkan sesuatu yang baik, khususunya dalam menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu, kemarin (10/2). Termasuk, lanjut dia, harapan agar Indonesia dapat membuat perubahan signifikan pada perundingan Indonesia-Europe Union CEPA saat Presidensi Prancis di Uni Eropa.

Selain itu, dibahas pula mengenaio implementasi mekanisme 2+2 atau pertemuan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara. platform ini bakal dijadikan dasar Indonesia dan Prancis dalam mengembangkan sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sehingga dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas Kawasan, serta dunia.

Rizal mengungkapkan, pembahasan permasalahan politik luar negeri dan pertahanan keamanan di satu forum ini tentu mengilustrasikan seberapa tingginya tingkat hubungan kedua negara.rencananya, 2+2 dengan Prancis akan dimulai pada 2023.

”Indonesia, sebagai pemain kunci yang menginisiasi kerja sama Indo-Pasifik, menjadi sangat penting digandeng oleh Prancis, sehingga forum ini terbentuk,” paparnya.

Di sisi lain, Parly menyampaikan bahwa pihaknya juga berkomitmen mendukung pengembangan industri pertahanan di Indonesia. ”Oleh karena itu, dengan suka cita saya menyambut baik penandatangan MoU tadi (kemarin, Red) dan juga penandatanganan pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Indonesia,” ungkap dia. Pihaknya turut senang karena bisa menjadi bagian dalam modernisasi alutsista Indonesia.

Menurut Parly, Rafale adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Sebab, secara teknis dan operasional pesawat tempur tersebut sudah menunjukkan keunggulannya. ”Dan telah menjalani tugasnya di sejumlah medan yang sangat menantang,” kata dia. Karena itu, pihaknya juga ingin kontrak yang sudah ditandatangani kemarin segera diaktifkan. ”Untuk meluncurkan proses produksi dan agar Indonesia dapat memanfaatkan pesawat Rafale dan sarana yang luar bisa dalam waktu dekat,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aparat yang masih berada di Desa Wadas menjadi intimidasi tersendiri untuk warga. Rasa trauma akibat pengepungan dan penangkapan tanpa alasan membuat sejumlah warga memilih mengungsi. Anak-anak Desa Wadas yang paling membutuhkan perhatian, hanya melihat mobil polisi pun mereka ketakutan.

Seorang warga yang enggan namanya disebutkan menceritakan kondisi Desa Wadas paska kejadian pengepungan. Dia menuturkan, Rabu malam (9/2) warga mendengar pengumuman dari dari polisi menggunakan toa. Polisi yang berkeliling desa untuk meminta warga menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan kartu keluarga. “Tapi, setahu saya warga tidak ada yang menyerahkan. Mungkin itu untuk mengetahui luas tanah warga,” jelasnya.

Lalu, ada warga yang mengalami hal tidak menyenangkan. Seperti, polisi yang masuk ke rumah warga untuk membuat kopi dan teh sendiri, menggunakan sepeda motor warga untuk penerangan hingga aki tekor, membuang sampah di depan rumah warga dan nongkrong di beberapa sudut desa sembari tertawa-tawa keras. “Kejadian-kejadian itu menjadi intimidasi tersendiri untuk warga,” tuturnya.

Karenanya, banyak warga yang yang memutuskan mengungsi ke rumah saudara. Karena merasa tidak aman di rumahnya sendiri. “Jumlah warga yang mengungsi ini saya tidak mengetahui, semua cari aman sendiri-sendiri,” ujarnya.

Namun, kebanyakan yang mengungsi adalah ibu-ibu yang memiliki anak balita. Dia sendiri juga mengaku telah mengungsi ke rumah saudara. “Saya mengungsi juga tadi pagi,” ungkapnya.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak di Desa Wadas. Menurutnya, kebanyakan anak-anak mengalami rasa trauma. Hal itu terlihat saat anak-anak melihat mobil polisi, banyak yang langsung menutup mata menggunakan tangan. “Anak-anak TK dan SD yang trauma,” keluhnya.

Dia menuturkan, rasa trauma itu kemungkinan besar dikarenakan melihat bapaknya ditangkap polisi tanpa alasan di rumah sendiri. “Saya khawatir rasa trauma ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak, bahkan sampai dewasa,” ujarnya.

Karena kondisi itulah kebanyakan anak-anak warga Desa Wadas tidak berangkat sekolah. Sebab, mereka merasa tidak aman bila berada di luar. “Apakah aman kalau di luar,” tanyanya.

Menurutnya, yang juga dikeluhkan adalah keberadaan preman yang entah dari mana. Polisi yang berada di Desa Wadas bukannya mengusir para preman, namun justru bersikap diam. “Harusnya mereka diusir,” ujarnya.

Sementara relawan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Insin Sutrisno menuturkan, atas berbagai kejadian intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, warga memiliki empat tuntutan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. “Pertama, menghentikan pertambangan di Desa Wadas,” ujarnya.

Lalu, menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. Lalu, hentikan kriminalisasi dan intimidasi aarat terhadap warga Desa Wadas. “Terakhir usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan apara kepolisian di Desa Wadas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan Mahfud MD terkait proses penangkapan warga tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Menurutnya, pernyataan itu tidak bisa menjadi pegangan. “Menkopolhukam mengatakan polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Sebenarnya yang dijamin adalah keamanan pejabat negara yang turun ke lokasi,” ujar Usman dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Usman menjelaskan kekerasan aparat benar terjadi di lapangan. Dia juga menegaskan tidak benar jika dikatakan polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan keamanan masyarakat agar tidak terjebak pada konflik horizontal. Menurutnya, pengawalan polisi di lapangan adalah untuk menjaga keamanan pejabat dan aparat pemerintah yang turun ke lokasi. “Benar ada perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, tapi itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional,” tutur Usman.

Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Tri Jambore Christanto melihat peristiwa yang terjadi di Wadas merupakan buntut terbitnya izin penunjukan lokasi (IPL) proyek bendungan Bener yang bias. Dalam IPL itu tercantum bahwa sebagian wilayah di Wadas jadi lokasi kuari yang menyuplai bahan material proyek bendungan.

”Kenapa bias? Karena di praktik untuk kepentingan umum itu mestinya dipisahkan antara kebutuhan proyek kepentingan umum dengan tempat material dimana kebutuhan itu diambil,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin. Rere –sapaan akrabnya – menyebut lokasi kuari itu mestinya masuk dalam konteks pertambangan yang terpisah dengan proyek bendungan. ”Tapi ini (IPL) jadi satu.”jelasnya.

Selama ini masyarakat menyuarakan penolakan atas penunjukan Wadas sebagai lokasi kuari. Bukan menolak proyek bendungan Bener yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Wadas. Penolakan itu bukan tanpa dasar. Merujuk kajian Walhi Jogja, mayoritas penduduk Wadas merupakan petani yang hidup dari mengelola kawasan tersebut. ”Turun-temurun mereka mengelola,” ujarnya.

Rere menggarisbawahi persoalan IPL harus dibaca kembali sebagai akar masalah. Dia mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum lain yang memisahkan antara lahan untuk kebutuhan proyek dan lokasi pertambangan. Misal, jalan tol. ”Kalau bikin jalan tol, (area) jalan tol-nya sendiri, (izin) pertambangannya sendiri,” terang eks Direktur Eksekutif Walhi Jatim itu.

Walhi meminta IPL itu juga harus memperhatikan unsur keberatan masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Sejauh ini, kata dia, amdal yang menjadi dasar penerbitan IPL itu sama sekali tidak mencantumkan penolakan masyarakat atas lokasi tambang. ”Padahal penolakan itu menjadi acuan apakah amdal bisa diloloskan atau tidak,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat adanya kenaikan tajam kasus masuknya warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Malaysia. Sepanjang tahun 2020-2021, kasus naik hingga 146 persen.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha, kenaikan tersebut tercatat dari jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap di perbatasan dan jumlah korban kecelakaan kapal. Itu pun, baru dari wilayah Sumatera, Kepulauan Riau ke Semenanjung Malaysia saja.

Sementara, dari perbatasan Kalimantan-Malaysia, setidaknya ada 278 WNI yang tertangkap. Di mana, dalam masa Januari-Februari 2022, ada 70 orang yang diamankan.

”Ini seperti fenomena gunung es. Ini angka yang diketahui. Saya yakin angka sebenarnya lebih tinggi dari ini,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu secara daring, kemarin (10/2).

Alasan terus terjadinya masuknya WNI secara ilegal ke Malaysia ini, menurutnya, karena sejumlah hal. Diantaranya, kurangnya lapangan pekerjaan, adanya anggota keluarga yang sudah berada di Malaysia, hingga masih banyaknya majikan di negeri Jiran tersebut yang mempekerjakan pekerja migrant Indonesia (PMI) secara ilegal.

Karenanya, dia menekankan pentingnya kerja sama kedua negara dalam mengatasi hal ini. ”Supply dan demand ini yang perlu kita kelolah,” ungkapnya.

Judha mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah mendorong pihak Malaysia untuk memberi hukuman tegas pada majikan yang masih mempekerjakan PMI secara ilegal. Termasuk, menghukum tegas para tekong yang ikut terlibat dalam penyelundupan WNI ke Malaysia.

Tentunya, hal ini dilengkapi dengan upaya dalam negeri dengan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa menjadi PMI ilegal itu berbahaya. Bukan hanya keselamatan di jalan, tapi juga ketika bekerja di sana.

”Kedua negara perlu melakukan pengawasan lebih ketat di perbatasan untuk mencegah upaya penyelundupan di perbatasan ini,” paparnya.

Sebagai informasi, Indonesia-Malaysia belum capai kata sepakat soal MoU PMI di sektor domestik. Salah satu pending issuenya menyangkut permintaan Indonesia agar Malaysia menghapus System Maid Online. Pasalnya, sistem rekrut ini dinilai membypass UU Nomor 18 tahun 2017. Sehingga, dapat membuat pemerintah dan kementerian terkait tidak memiliki data keberadaan PMI di sana.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengupdate penanganan kasus dua kapal tenggelam di sekitar Johor Bahru, Malaysia pada Januari lalu. Dua kapal tersebut yang diduga membawa PMI Ilegal dan karam pada 17 dan 20 Januari 2022 lalu. ”Total 25 selamat, 12 meninggal, dan 3 hilang,” tuturnya.

Jenazah korban, kata dia, telah dipulangkan ke pihak keluarga di Tanah Air. Sementara, 25 orang selamat masih menjalani proses hukum di Malaysia. KJRI Johor Bahru telah melakukan pendampingan dan memastikan hak-hak para WNI terpenuhi selama masa peradilan. (*)

Reporter: JP Group