batampos – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan pagelaran balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika 2022 bakal menghasilkan perputaran ekonomi senilai hingga Rp. 500 miliar dan menyerap 11 ribu tenaga kerja.

”Untuk jangka panjang, lebih dari 50 ribu lapangan kerja akan terbuka melalui berbagai event yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit,” kata Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga Uno kemarin (10/2)

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya akan mengawasi langsung rangkaian tes pramusim Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari.

Lebih dari sekedar perputaran ekonomi, Sandi menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga akan menjadi sarana promosi yang efektif sehingga akan menambah daya tarik atau country branding Indonesia di mata dunia.

Sandi mengajak semua pihak untuk dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan ajang balap MotoGP Mandalika yang akan berlangsung kurang dari 45 hari. Mulai dari hal teknis, infrastruktur, akomodasi, dan transportasi. ”Termasuk yang tidak kalah penting adalah penerapan protokol kesehatan (prokes),” kata Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).

Seperti diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika.

Seluruh pelaku sistem bubble terkecuali bagi tenaga pendukung hanya diperkenankan melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan bubble. ”Kami juga mengajak semua pihak untuk dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan gelaran yang akan memberikan dampak yang besar, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi,” paparnya.

Disisi lain, Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur. Selain perbaikan akses, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan bahwa pihaknya mempersiapkan rusun untuk para penonton. Rusun yang dibangun tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat tidur serta lemari pakaian serta kursi dan meja makan.

Iwan menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menugaskan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak perguruan tinggi maupun penerima bantuan Rusun untuk segera menyiapkan sarana akomodasi tersebut.

”Hal itu dilaksanakan agar fasilitas yang sudah terbangun bisa dijaga dan dirawat dengan baik sehingga para pengunjung MotoGP juga mendapatkan pelayanan yang baik,” jelas Iwan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menerangkan, salah satu rusun yang dapat digunakan untuk sarana akomodasi dalam penyelenggaraan MotoGP adalah rusun mahasiswa Universitas Islam Al Azhar Mataram, NTB. Rusun tersebut dibangun dengan tipe 24 Pendek setinggi tiga lantai serta jumlah hunian yang sebanyak 43 unit.

Seluruh unit hunian telah dilengkapi dengan fasilitas meubelair seperti tempat tidur, meja belajar dan lemari pakaian. ”Total anggaran pembangunan Rusun tersebut senilai Rp 14,8 Miliar,” terang Rini.

Selain pemanfaatan rusun sebagai tambahan dukungan akomodasi, Kementerian PUPR juga telah membangun sarana hunian pariwisata (Sarhunta) melalui kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 915 unit.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang MotoGP di sirkuit Mandalika dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara.

”Untuk yang 398 unit tersebut semua peruntukannya sebagai homestay. Sedangkan sisanya sebanyak 517 unit dilaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sepanjang koridor kawasan pariwisata Mandalika,” jelas Rini. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah berencana mengatur jumlah pengiriman jamaah umrah. Tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan jamaah saat keberangkatan maupun kepulangan di bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Tetapi rencana ini menuai penolakan dari sejumlah asosiasi travel umrah dan haji.

Diantara asosiasi yang keberatan dengan rencana itu adalah Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Indonesia. Sekjen AMPUH Wawan Suhada mengatakan rencana pemerintah tersebut bisa jadi didasari dengan niat baik. ’’Tetapi menurut saya dan ampuh, bahwa penerapan pengaturan melalui kuota atau waktu itu, erat hubungannya dengan pasar,’’ katanya di Jakarta kemarin (10/2).

Wawan mengatakan mereka khawatir jika aturan tersebut mengacaukan jadwal tiket yang sudah dipesan. Dia mengungkapkan banyak jamaah maupun travel umrah yang sudah memesan tiket jauh-jauh hari.

Misalnya para travel umrah biasanya sudah memesan tiket sebulan hingga satu setengah bulan sebelum keberangkatan. Dengan adanya penerapan kuota atau ketentuan waktu tersebut, tiket yang sudah dipesan menjadi hangus. ’’Kami khawatir jika apa yang sudah kami pesan jadi berantakan karena ada pengaturan dari pemerintah,” katanya.

Alasan berikutnya pengaturan kuota tersebut, meskipun nanti diserahkan ke asosiasi umrah, dikhawatirkan terjadi monopoli. Travel-travel besar dengan jumlah jamaah banyak, bakal mendapatkan kuota yang besar pula. Sebaliknya travel yang kecil dengan jumlah jamaah sedikit, mendapatkan kuota sedikit.

Menurut Wawan skema itu tidak fair. Dia mengatakan sebaiknya ketentuan pemberangkatan berjalan seperti sekarang. Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh masing-masing travel. Yang terpenting jamaah umrah terus diedukasi supaya menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

Soal adanya penumpukan jamaah saat kedatangan maupun keberangkatan, Wawan tidak menampiknya. Persoalan ini bisa diatasi tanpa menerapkan aturan kuota atau penjadwalan khusus. ’’Sebaiknya dibuka bandara lain untuk penerbangan umrah. Sehingga tidak semuanya dari Soekarno Hatta,’’ katanya.

Diantara bandara yang diusulkan untuk dibuka bagi penerbangan umrah adalah Juanda, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian tidak terkonsentrasi semuanya di Jakarta. Kementerian Agama (Kemenag) sudah berkirim surat soal usulan pembukaan bandara lain untuk penerbangan umrah. Tetapi Satgas Covid-19 atau BNPB belum mengizinkannya.

Wacana pemerintah mengatur kuota atau jadwal penerbangan umrah disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Rabu (9/2) lalu. Dia menyampaikan akan berkomunikasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal penyelenggaraan umrah. Pertengahan Januari 2022 lalu Luhut juga meminta alur perjalanan jamaah umrah diatur supaya tidak menimbulkan penumpukan di bandara. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dengan Prancis semakin kuat. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan hal itu usai menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly di Jakarta kemarin (10/2). Penguatan kerja sama bidang pertahanan di antara kedua negara meliputi banyak hal. Termasuk yang berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Jokowi menerima kunjungan Parly di Istana Merdeka. Kepala Negara menyambut baik penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MoU) kerja sama pertahanan. Dalam hal ini termasuk kerja sama maintenance, repair, and overhaul (MRO), pengembangan kapal selam, pengadaan satelit, hingga produksi amunisi kaliber besar. “Saya harap kerja sama pertahanan tidak hanya terfokus pada pembelian alutsista, namun juga memikirkan pengembangan dan produksi bersama, alih teknologi, serta investasi di bidang industri pertahanan,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa dapat mengalami kemajuan di bawah presidensi Prancis di Uni Eropa. Di saat yang sama, Jokowi meminta dukungan Prancis terhadap presidensi G20 Indonesia.

Pembahasan lainya adalah terkait kerja sama Indo-Pasifik. Jokowi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah sepakat untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Untuk itu, penguatan kerja sama ekonomi diperlukan. Mantan Walikota Solo itu juga meminta dukungan Prancis agar olahraga pencak silat dapat masuk dalam pertandingan ekshibisi pada Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.

Sebelumnya, usai menerima Parly di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sudah berkomitmen belanja alutsista dari Perancis dengan jumlah yang cukup signifikan. ”Untuk multirole combat aircraft, kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale,” terang dia. Untuk tahap awal, kemarin telah ditandatangani kontrak pertama untuk akuisisi enam unit pesawat tempur tersebut.

Prabowo memastikan, dalam waktu dekat kedua pihak akan kembali menandatangani kontrak untuk akuisisi 36 pesawat tempur Rafale dari Prancis ke Indonesia. ”Dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan,” beber dia. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa TNI AU akan mendapat tambahan banyak pesawat tempur untuk memperkuat skadron tempur yang mereka punya.

Pengadaan pesawat tempur itu diikuti dengan MoU kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation. ”Untuk maintenance, repair, dan overhaul pesawat Prancis yang akan digunakan atau sudah digunakan oleh Indonesia,” jelas orang nomor satu di Kemhan itu. Selain Rafale yang masih dalam tahap pengadaan, Indonesia sudah menggunakan helikopter angkut sedang buatan Airbus. Yakni helikopter Caracal.

Tidak hanya pesawat tempur, Indonesia juga berniat menambah kapal selam dari Prancis. ”Kami telah menandatangani MoU kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dari Prancis,” terang Prabowo. MoU tersebut, lanjutnya, mengarah pada rencana pembelian kapal selam Scorpene. Total Kemhan sudah mengincar dua unit kapal selam buatan Prancis itu untuk memperkuat TNI AL.

Tentu rencana pengadaan itu juga dilengkapi dengan suku cadang yang dibutuhkan untuk operasional kapal selam tersebut. Kerja sama lain yang turut disepakati kemarin antara PT LEN dengan Thales Group untuk pengadaan satelit pertahanan. Kemudian kerjasama antara PT Pindad dengan Nexter Munition. ”Untuk manufacturing daripada munisi persenjataan darat dan munisi kaliber besar,” bebernya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Kemhan mendukung penuh rencana pengembangan 2 + 2 yang melibatkan Kemhan dan Kemlu kedua negara. ”Guna lebih mempererat dan meningkatkan kerja sama bilateral,” kata mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu. Dia optimistis, ke depan hubungan baik antara Indonesia dengan Prancis yang sudah terjalin sejak 1950 akan semakin kuat.

Selain bertemu Jokowi dan Prabowo, Parly juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Isu presidensi menjadi bahasan kedua menteri pada sore kemarin (10/2).

Isu presidensi ini, menurut Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achmad Rizal Purnama, menyangkut sinergitas dari presidensi dari masing-masing negara. Di mana, Prancis tengah menjadi presidensi Uni Eropa untuk semester pertama 2022, sedangkan Indonesia memegang keketuaan G20 mulai Desember 2021.

”Bagaimana kedua presidensi ini dapat bersinergi menghasilkan sesuatu yang baik, khususunya dalam menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu, kemarin (10/2). Termasuk, lanjut dia, harapan agar Indonesia dapat membuat perubahan signifikan pada perundingan Indonesia-Europe Union CEPA saat Presidensi Prancis di Uni Eropa.

Selain itu, dibahas pula mengenaio implementasi mekanisme 2+2 atau pertemuan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara. platform ini bakal dijadikan dasar Indonesia dan Prancis dalam mengembangkan sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sehingga dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas Kawasan, serta dunia.

Rizal mengungkapkan, pembahasan permasalahan politik luar negeri dan pertahanan keamanan di satu forum ini tentu mengilustrasikan seberapa tingginya tingkat hubungan kedua negara.rencananya, 2+2 dengan Prancis akan dimulai pada 2023.

”Indonesia, sebagai pemain kunci yang menginisiasi kerja sama Indo-Pasifik, menjadi sangat penting digandeng oleh Prancis, sehingga forum ini terbentuk,” paparnya.

Di sisi lain, Parly menyampaikan bahwa pihaknya juga berkomitmen mendukung pengembangan industri pertahanan di Indonesia. ”Oleh karena itu, dengan suka cita saya menyambut baik penandatangan MoU tadi (kemarin, Red) dan juga penandatanganan pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Indonesia,” ungkap dia. Pihaknya turut senang karena bisa menjadi bagian dalam modernisasi alutsista Indonesia.

Menurut Parly, Rafale adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Sebab, secara teknis dan operasional pesawat tempur tersebut sudah menunjukkan keunggulannya. ”Dan telah menjalani tugasnya di sejumlah medan yang sangat menantang,” kata dia. Karena itu, pihaknya juga ingin kontrak yang sudah ditandatangani kemarin segera diaktifkan. ”Untuk meluncurkan proses produksi dan agar Indonesia dapat memanfaatkan pesawat Rafale dan sarana yang luar bisa dalam waktu dekat,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aparat yang masih berada di Desa Wadas menjadi intimidasi tersendiri untuk warga. Rasa trauma akibat pengepungan dan penangkapan tanpa alasan membuat sejumlah warga memilih mengungsi. Anak-anak Desa Wadas yang paling membutuhkan perhatian, hanya melihat mobil polisi pun mereka ketakutan.

Seorang warga yang enggan namanya disebutkan menceritakan kondisi Desa Wadas paska kejadian pengepungan. Dia menuturkan, Rabu malam (9/2) warga mendengar pengumuman dari dari polisi menggunakan toa. Polisi yang berkeliling desa untuk meminta warga menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan kartu keluarga. “Tapi, setahu saya warga tidak ada yang menyerahkan. Mungkin itu untuk mengetahui luas tanah warga,” jelasnya.

Lalu, ada warga yang mengalami hal tidak menyenangkan. Seperti, polisi yang masuk ke rumah warga untuk membuat kopi dan teh sendiri, menggunakan sepeda motor warga untuk penerangan hingga aki tekor, membuang sampah di depan rumah warga dan nongkrong di beberapa sudut desa sembari tertawa-tawa keras. “Kejadian-kejadian itu menjadi intimidasi tersendiri untuk warga,” tuturnya.

Karenanya, banyak warga yang yang memutuskan mengungsi ke rumah saudara. Karena merasa tidak aman di rumahnya sendiri. “Jumlah warga yang mengungsi ini saya tidak mengetahui, semua cari aman sendiri-sendiri,” ujarnya.

Namun, kebanyakan yang mengungsi adalah ibu-ibu yang memiliki anak balita. Dia sendiri juga mengaku telah mengungsi ke rumah saudara. “Saya mengungsi juga tadi pagi,” ungkapnya.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak di Desa Wadas. Menurutnya, kebanyakan anak-anak mengalami rasa trauma. Hal itu terlihat saat anak-anak melihat mobil polisi, banyak yang langsung menutup mata menggunakan tangan. “Anak-anak TK dan SD yang trauma,” keluhnya.

Dia menuturkan, rasa trauma itu kemungkinan besar dikarenakan melihat bapaknya ditangkap polisi tanpa alasan di rumah sendiri. “Saya khawatir rasa trauma ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak, bahkan sampai dewasa,” ujarnya.

Karena kondisi itulah kebanyakan anak-anak warga Desa Wadas tidak berangkat sekolah. Sebab, mereka merasa tidak aman bila berada di luar. “Apakah aman kalau di luar,” tanyanya.

Menurutnya, yang juga dikeluhkan adalah keberadaan preman yang entah dari mana. Polisi yang berada di Desa Wadas bukannya mengusir para preman, namun justru bersikap diam. “Harusnya mereka diusir,” ujarnya.

Sementara relawan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Insin Sutrisno menuturkan, atas berbagai kejadian intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, warga memiliki empat tuntutan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. “Pertama, menghentikan pertambangan di Desa Wadas,” ujarnya.

Lalu, menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. Lalu, hentikan kriminalisasi dan intimidasi aarat terhadap warga Desa Wadas. “Terakhir usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan apara kepolisian di Desa Wadas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan Mahfud MD terkait proses penangkapan warga tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Menurutnya, pernyataan itu tidak bisa menjadi pegangan. “Menkopolhukam mengatakan polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Sebenarnya yang dijamin adalah keamanan pejabat negara yang turun ke lokasi,” ujar Usman dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Usman menjelaskan kekerasan aparat benar terjadi di lapangan. Dia juga menegaskan tidak benar jika dikatakan polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan keamanan masyarakat agar tidak terjebak pada konflik horizontal. Menurutnya, pengawalan polisi di lapangan adalah untuk menjaga keamanan pejabat dan aparat pemerintah yang turun ke lokasi. “Benar ada perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, tapi itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional,” tutur Usman.

Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Tri Jambore Christanto melihat peristiwa yang terjadi di Wadas merupakan buntut terbitnya izin penunjukan lokasi (IPL) proyek bendungan Bener yang bias. Dalam IPL itu tercantum bahwa sebagian wilayah di Wadas jadi lokasi kuari yang menyuplai bahan material proyek bendungan.

”Kenapa bias? Karena di praktik untuk kepentingan umum itu mestinya dipisahkan antara kebutuhan proyek kepentingan umum dengan tempat material dimana kebutuhan itu diambil,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin. Rere –sapaan akrabnya – menyebut lokasi kuari itu mestinya masuk dalam konteks pertambangan yang terpisah dengan proyek bendungan. ”Tapi ini (IPL) jadi satu.”jelasnya.

Selama ini masyarakat menyuarakan penolakan atas penunjukan Wadas sebagai lokasi kuari. Bukan menolak proyek bendungan Bener yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Wadas. Penolakan itu bukan tanpa dasar. Merujuk kajian Walhi Jogja, mayoritas penduduk Wadas merupakan petani yang hidup dari mengelola kawasan tersebut. ”Turun-temurun mereka mengelola,” ujarnya.

Rere menggarisbawahi persoalan IPL harus dibaca kembali sebagai akar masalah. Dia mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum lain yang memisahkan antara lahan untuk kebutuhan proyek dan lokasi pertambangan. Misal, jalan tol. ”Kalau bikin jalan tol, (area) jalan tol-nya sendiri, (izin) pertambangannya sendiri,” terang eks Direktur Eksekutif Walhi Jatim itu.

Walhi meminta IPL itu juga harus memperhatikan unsur keberatan masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Sejauh ini, kata dia, amdal yang menjadi dasar penerbitan IPL itu sama sekali tidak mencantumkan penolakan masyarakat atas lokasi tambang. ”Padahal penolakan itu menjadi acuan apakah amdal bisa diloloskan atau tidak,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group