batampos- BPJS Kesehatan dicanangkan sebagai syarat pengurusan SIM dan STNK. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) no 1 tahun 2022, tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional.

Di Inpres itu, meminta kementerian dan lembaga mengoptimalkan JKN. Salah satunya, dengan mensyaratkan pengurusan SIM dan STNK, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Medianta mengaku sudah mendengar aturan ini. “Tapi, masih belum diterapkan sampai saat ini,” kata dia.

BACA JUGA: Mulai 1 Maret, Pengurusan Tanah Wajib Punya BPJS Kesehatan Keharusan bagi Pembeli

Ia mengatakan bahwa arahan itu baru melalui inpres. Sedangkan petunjuk tekninya dari Kakorlantas Mabes Polri, masih belum turun sampai saat ini.

Ia mengaku masih menunggu arahan resmi dari Mabes Polri, untuk penerapan syarat baru pengurusan SIM dan STNK.”Sampai sekarang masih aturan lama,” ujarnya.

Medianta mengaku bahwa kemungkinan Mabes Polri masih menyusun teknis syarat baru ini. Jika sudah dikeluarkan, tentunya akan ada sosialisasi terlebih dahulu. “Apabila sudah ada aturannya, nanti akan menyusaikan,” ujarnya. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

batampos – Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Bakamla RI Laksma Bakamla Hadi Pranoto,  memimpin acara serah terima jabatan Komandan KN. Tanjung Datu-301. Kegiatan dilaksanakan Geladak Heli KN. Tanjung Datu-301, yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Ampar Batam, Kamis (24/2/2022).

Jabatan Komandan KN. Tanjung Datu-301 sebelumnya diemban oleh Kolonel Bakamla Arif Rahman dan diserahterimakan kepada Kolonel Bakamla Sunu Tri Yuana yang secara resmi memegang komando atas kapal terpanjang yang dimiliki oleh Bakamla RI.

Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla RI Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Acara dilaksanakan secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut tercermin saat pelaksanaan kegiatan para peserta sebelumnya melalui pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker, dan senantiasa menjaga jarak.

Laksma Bakamla RI, Hadi, mengucapkan selamat dan sukses kepada Kolonel Bakamla Arif Rahman atas penugasan barunya.

”Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjadi Komandan KN, banyak hal yang telah dilakukan demi kemajuan Bakamla RI,” ujarnya.

“Teruntuk Kolonel Bakamla Sunu, selamat bergabung dengan Bakamla RI. Ilmu maupun pengalaman yang telah dimiliki kiranya dapat membantu kemajuan Bakamla RI,” ujarnya lagi.

Dalam kesan dan pesannya, Kolonel Bakamla Arif Rahman menyampaikan rasa terima kasih sekaligus berpamitan dari KN Tanjung Datu-301.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran di Bakamla RI atas bantuannya kepada saya selama menjabat sebagai Komandan KN Tanjung Datu-301,” ucap Kolonel Bakamla Arif Rahman.

Selanjutnya Kolonel Bakamla Sunu Tri Yuana sebagai Komandan KN Tanjung Datu-301 yang baru juga mengucapkan terima kasih atas sambutanya dan juga memohon bantuan dan bimbingan selama menjabat sebagai Komandan KN Tanjung Datu-301.

Acara ini turut dihadiri jajaran pejabat Bakamla RI, khususnya dalam gugus formasi Kantor Kamla Zona Maritim Barat.

Di antaranya adalah Kabid Operasi Kolonel Bakamla Djoko Wahyu Utomo, Kabid Inhuker Kolonel Bakamla Joni Junaedi, Kabag Umum Kolonel Bakamla Djoko Prasetyo, Kepala Pangkalan Armada Kamla Batam Kolonel Bakamla Golkariansyah, Para Komandan KN yang berada di Batam, dan Kepala SPKKL Teluk Mata Ikan Batam.(*)

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam, menyiapkan Batam memasuk era baru energi ramah lingkungan atau energi terbarukan.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan peluang investasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Batam masih terbuka lebar bagi para investor, baik domestik maupun asing.

Oleh sebab itu, pihaknya senantiasa menawarkan untuk investor bisa masuk ke sektor EBT.

“BP Batam akan mendorong tercapainya target penggunaan energi terbarukan sejalan dengan program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan” kata Ariastuty, Senin (24/2/2022).

Batam lanjutnya, menjadi daya tarik bagi perusahaan energi terbarukan, karena memiliki industri sebagai konsumen. Kemudian, memiliki jaringan distribusi energi ke Pulau Bintan, yang juga masuk dalam daerah Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta potensi kebutuhan energi terbarukan di negara terdekat Singapura.

Atas kebutuhan energi saat ini dan ke depan, BP Batam telah menandatangi Nota Kesepahaman dengan 2 buah perusahaan Dalam dan Luar Negeri pada 2021 lalu.

Namun, Ariastuty melanjutkan, bahwa Nota Kesepahaman tersebut belum mengikat, yang berarti masih memungkinkan bilamana ada perusahaan lain yang serius berinvestasi utk energi terbarukan.

Pihaknya akan memberikan kemudahan akses penelitian atau kajian maupun perizinan pembangunan PLTS terapung tersebut sebagai upaya untuk memajukan investasi di Batam.

Batam memiliki 7 Waduk yang dapat dimanfaatkan yang berada dibawah naungan BP Batam.

“BP Batam sangat terbuka untuk mendengarkan berbagai penawaran investasi energi terbarukan ini dari para calon investor manapun. Mari kita bersinergi bangun Batam melalui investasi energi terbarukan untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Ariastuty.(*)

batampos- Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Berbasis Elektronik (SIMRS) di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam. Kejaksaan Batam tengah berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk menghitung kerugian negara.

“(Kami) sedang mencari siapa yang bertanggungjawab (atas dugaan korupsi ini),” kata Kepala Seksi Intelijen, Wahyu Oktaviandi, Kamis (24/2).

BACA JUGA: Dugaan Korupsi SIMRS RS BP Batam Masuk ke Penyidikan

Wahyu mengatakan akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui pengadaan SIMRS ini. Para saksi nantinya akan dimintai keterangan, untuk dapat mencari tahu orang yang bertanggungjawab atas dugaan korupsi tersebut.

Pemeriksaan saksi juga untuk melengkapi alat bukti yang sudah ditemukan. Untuk proses penyelidikan, sudah ada belasan saksi yang diperiksa.

“Untuk pemeriksaan saksi di status penyidikan, kemungkinan dimulai minggu depan,” ujar Wahyu.

Saat ditanyakan SIMRS masuk dalam anggaran tahun berapa? Ia mengatakan SIMRS dianggarkan pertama kali di 2018 dengan pagu senilai Rp2,6 miliar. Lalu, dilanjutkan di 2020, dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar.

Kasus dugaan korupsi SIMRS RSBP Batam ini, ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, 22 Februari lalu. Peningkatan status ini, setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya tindak korupsi.
“Ada perbuatan melawan hukum, yang merugikan negara. Kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, makanya statusnya ditingkatkan,” kata Wahyu beberapa waktu lalu.

Meskipun kerugian negara baru akan dihitung. Namun, Wahyu memperkirakan kerugian negara mencapai Rp2 miliar.

Dari informasi yang dikumpulkan Batam Pos, SIMRS adalah salah satu program prioritas dalam pengembangan RSBP Batam. SIMRS diibaratkan sebagai urat nadi rumah sakit, dan berdampak terhadap pengelolaan manajemen rumah sakit.

Sistem ini digadang-gadang memiliki berbagai keandalan, yakni terukur, paperless, dan komprehensif dengan sistem pendukung lainnya. Sehingga status pasien, unit gawat darurat, poliklinik, keuangan, dan obat-obatan semuanya sudah terintegrasi.

Selain itu, dampak yang signifikan terjadi dari pengelolaan SIMRS adalah penghematan dan efisiensi, baik biaya maupun beban kerja petugas. (*)

Reporter : FISKA JUANDA