Ketua Panja Penyelamatan Garuda, Martin Manurung mengatakan, pihaknya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah. (dok DPR RI)
batampos – Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia, setelah mayoritas fraksi partai politik menyetujui pembentukannya. Panja ini nantinya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah.
“Pada prinsipnya, Panja Penyelamatan Garuda ini merupakan tindak lanjut dari tiga kali raker yang sudah dilakukan Komisi VI, baik bersama Pak Menteri BUMN, Pak Wakil Menteri dan jajaran Direksi Garuda Indonesia,” ujar Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung kepada wartawan, Kamis (17/2).
Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut mengatakan, pembentukan Panja ini juga merupakan dukungan politik anggota dewan terhadap Garuda Indonesia, agar tetap bertahan.
“Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional kita,” katanyatidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah.
Ketua DPP Partai Nasdem ini juga menjelaskan, untuk saat ini Panja masih belum bisa menyampaikan banyak hal terkait Garuda kepada publik, mengingat Garuda masih dalam proses negosiasi dengan para lessor (perusahaan yang menyediakan jasa persewaan pesawat).
“Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dulu saat ini, karena memang masih banyak informasi-informasi yang masih belum bisa kami sampaikan kepada publik, karena terkait dengan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung,” pungkasnya. (*)
Ketua Panja Penyelamatan Garuda, Martin Manurung mengatakan, pihaknya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah. (dok DPR RI)
batampos – Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia, setelah mayoritas fraksi partai politik menyetujui pembentukannya. Panja ini nantinya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah.
“Pada prinsipnya, Panja Penyelamatan Garuda ini merupakan tindak lanjut dari tiga kali raker yang sudah dilakukan Komisi VI, baik bersama Pak Menteri BUMN, Pak Wakil Menteri dan jajaran Direksi Garuda Indonesia,” ujar Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung kepada wartawan, Kamis (17/2).
Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut mengatakan, pembentukan Panja ini juga merupakan dukungan politik anggota dewan terhadap Garuda Indonesia, agar tetap bertahan.
“Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional kita,” katanyatidak hanya mendalami permasalahan manajemen di tubuh maskapai penerbangan plat merah tersebut, juga untuk mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah.
Ketua DPP Partai Nasdem ini juga menjelaskan, untuk saat ini Panja masih belum bisa menyampaikan banyak hal terkait Garuda kepada publik, mengingat Garuda masih dalam proses negosiasi dengan para lessor (perusahaan yang menyediakan jasa persewaan pesawat).
“Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dulu saat ini, karena memang masih banyak informasi-informasi yang masih belum bisa kami sampaikan kepada publik, karena terkait dengan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung,” pungkasnya. (*)
Menaker Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan, terbitnya aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru mengingat adanya program baru seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program yang belum ada sebelumnya menjadi jaminan bagi para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Jika kita flashback, ketika Permenaker 19/2015 diberlakukan saat itu, kita belum memiliki alternatif skema Jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Jadi, ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,” Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (17/2).
Ida juga menjelaskan terkait alasan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah diundangkan, namun JKP sendiri belum efektif. Menurutnya, program JKP sudah berjalan dengan telah terbayarnya modal awal dan iuran peserta dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar.
“Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling,” imbuhnya.
Ida menyebut, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Aturan tersebut menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja atau buruh di masa tua atat pensiun. Sebab, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Ida memaparkan, pada masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.
Kedua, maksud dan tujuan aturan tersebut untuk melindungi risiko masa tua atau pensiun pekerja atau buruh. Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK.
“Jikapun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja atau buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak. Jika tidak, sanksi tegas menunggu,” tegasnya. (*)
Ilustrasi: Pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. f. Kendari Pos/JPG
batampos – Holding pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mining Industry Indonesia atau Mind ID, melakukan terobosan-terobosan cepat di awal 2022.
Antara lain, melakukan MoU dengan PLN untuk memasok listrik di smelter feronikel milik Antam.
Diketahui, dalam perjanjian itu, PLN siap memasok listrik 75 MW hingga 30 tahun ke depan. Dengan demikian smelter cita-cita Presiden Jokowi ini akan segera beroperasi dan akan menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.
Selain itu, Mind ID juga melakukan MoU dengan Pupuk Indonesia Holding Company untuk penyediaan Potash serta melakukan groundbreaking DME dan IAA (Inalum) di awal 2022.
Sejumlah capain tersebut diapresiasi oleh pengamat energi, Komaidi Notonegoro. Menurutunya, beragam terobosan yang dilakukan Mind ID merupakan langkah yang bagus dilakukan perusahaan BUMN.
“Saya pikir dengan adanya langkah konkret yang dilakukan tersebut maka semoga program kerja Mind ID di tahun 2022 dapat direalisasikan,” ujar Komaidi di Jakarta, Selasa (15/2).
Komaidi juga menuturkan, dengan proyek yang dilakukan Mind ID yang beberapa di anataranya proyek strategis Indonesia terkait pertambangan, maka diharapkan dapat segera terealisasi sesuai dengan target.
“Bahkan, bila perlu lebih cepat sehingga bisa menunjukan sebagai perusahaan BUMN yang maju dan berinovasi. Karena dengan tercapai sesuai dengan target maka akan banyak manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Komaidi juga menyarankan ada beberapa hal yang harus diperkuat oleh Mind ID di 2022 ini. Di antaranya, meningkatkan sinergi antara holding dengan stakeholder lainnya sehingga beragam proyek yang dikerjakannya akan semakin kuat. Selain itu memastikan produk-produk Mind ID akan terserap oleh hilirnya.
“Sehingga tidak hanya memproduksi tetapi sudah ada jaminan pasarnya,” pungkasnya. (*)
Presiden Rusia, Vladimir Putin. ( F [Sergey Guneev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP)
batampos – Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan negara pecahannya, Ukraina menjadi salah satu berita hangat di dunia selama dua minggu terakhir. Presiden Rusia, Vladimir Putin pun menegaskan jika negaranya, sebenarnya tak mau terlibat perang dengan Ukraina, menyusul penarikan pasukan militernya dari perbatasan.
Lewat pernyataan itu, supaya tak terjadi konfrontasi, Putin pun menyarankan langkah diplomatik yang melibatkan negara-negara barat. “Kami tentu tak menginginkan perang. Ajukan negosiasi dengan tujuan kesepakatan keamanan bagi semua orang tercapai,” ujar Putin saat bertemu dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz di Moskow seperti dilansir dari Aljazeera, Rabu (17/2/2022) waktu setempat.
Di hadapan Scholz yang berkunjung ke Moskow, Putin menempatkan dirinya pada jalur negosiasi di antara ketegangan Rusia-Ukraina. Hanya saja, dia juga menyatakan kekecewaannya terhadap negara-negara yang tergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan sekutunya yang cenderung menyudutkan Rusia dalam konflik Ukraina ini.
“Kita perlu segera menyelesaikan masalah ini. Saya berharap apa yang kami tegaskan mendapatkan perhatian serius dari para mitra,” tegasnya.
Konflik Rusia-Ukraina terjadi sejak akhir tahun. Dimana Rusia menempatkan pasukannya di perbatasan. Sempat memanas Rabu (16/2/2022) dimana ada isu Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kyiv.
Konflik ini telah membuat sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara lainnya memerintahkan warganya segera angkat kaki dari Ukraina sebelum perang terjadi. (*)
batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan alokasi 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa. Kendati demikian penggunaan 40% dana desa untuk BLT tersebut tetap tergantung kondisi di masing-masing desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskantar mengikuti Rapat Koordinasi tingkat Menteri terkait Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial 2022 melalui Virtual di Kantor Kemendes PDTT. Jakarta, Kamis , (17/2/2022) Foto : Mugi/Kemendes PDTT
“Kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40 persen ya jangan dipaksakan 40 persen, dari pada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapat BLT Dana Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40 persen,” kata Gus Halim dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial yang digelar secara virtual, Kamis (17/02/2022).
Gus Halim juga menjelaskan, langkah percepatan pencairan BLT Dana Desa adalah untuk memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya, saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT Dana Desa 40 persen dari total keseluruhan Dana Desa. Padahal, kata Gus Halim, syarat minimal 40 persen itu tidak harus terpenuhi apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) di desa tersebut sudah mendapatkan semuanya atau sudah mendapat bantuan dari jaringan pengaman sosial lainnya. Selanjutnya, Gus Halim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam meng-update terkait perubahan jumlah maupun nama KPM. Pasalnya banyak Kepala Desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT Dana Desa terhambat.
“Banyak warga yang awalnya dapat BLT Dana Desa karena kehilangan pekerjaan tapi tahun ini tidak dapat dengan alasan perekonomian sudah pulih, itu demo ke Balai Desa,” katanya
Untuk diketahui, Gus Halim memastikan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa lebih cepat untuk Tahun Anggaran 2022. Menurutnya, BLT Dana Desa 2022 yang sudah dicairkan per 17 Februari masih Rp354 miliar alias 9,62% dari total pencairan Dana Desa. Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menyentuh diangka Rp93 miliar.
“Namun demikian, sesuai arahan bapak Presiden, kita akan lakukan percepatan untuk pencairan BLT Dana Desa ini,” katanya
Sekedar informasi, Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan beberapa pimpinan lembaga lainnya. (*)
Salah satu objek wisata Rain Vortex di Bandara Changi, Singapura. Singapura dan Indonesia sepakat membuka VTL Sea dari Batam dan Bintan untuk memulihkan koneksi laut secara bertahap yang sempat tertutup karena pandemi Covid-19. (f.dok.batampos.co.id)
batampos – Pemerintahan Singapura membuka jalur perjalanan transportasi laut (VTL Sea) dari Batam dan Bintan, mulai 22 Februari 2022 mendatang.
Dibukanya VTL Sea ini sebagai upaya Singapura memulihkan koneksi antar negara dengan Indonesia, dan juga pemulihan ekonomi mereka di bidang transportasi dan pariwisata secara bertahap.
” Pelancong yang sudah divaksinasi penuh dari Batam dan Bintan dapat memasuki Singapura di bawah VTL Sea mulai 25 Februari 2022. Aplikasi Pass Perjalanan Bervaksinasi (VTP Sea) akan dibuka pada 22 Februari 2022 mulai pukul 10.00 waktu Singapura,” demikian keterangan tertulis seperti dikutip dari situs resmi pemerintahan Singapura, mpa.gov.sg.
Indonesia sendiri, kini telah mengizinkan para pelaku perjalanan dari Singapura masuk ke Indonesia melalui kebijakan travel bubble. Kebijakan ini melalui Terminal Feri Internasional Nongsapura (NIFT) Batam dan dan Terminal Feri Bandar Bintan Telani (BBTFT) di Bintan.
Kebijakan dua negara, VTL Sea memfasilitasi perjalanan bebas karantina dua arah, alias tak perlu karantina. Namun, pelancong wajib menunjukkan kartu vaksinasi dua kali atau kartu booster (vaksin ketiga).
Permulaan VTL Sea ini, pelancong dibatasi hanya 700 orang. Sebanyak 350 dari Batam dan 350 dari Bintan. Seluruhnya berlabuh di Terminal Feri Tanah Merah Singapura.
Mengenai moda transportasi, pemerintah Singapura menyebutkan dua operator yakni feri regional Batam Fast dan Bintan Resort Ferries.
Semua pelancong yang memasuki TMFT Singapura di bawah VTL Sea dengan Batam dan Bintan harus mematuhi persyaratan perjalanan. Ada pun syaratnya yakni: Catatan Perjalanan, Pengujian, Riwayat Vaksinasi, dan Akses Layanan Feri VTL Sea Khusus. (*)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan merilis lagu mars dan hymne KPK. Bahkan, tak tanggung-tanggung, istri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri menjadi pencipta lagu tersebut.
Hal ini pun dibenarkan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Dia menyampaikan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan menyerahkan secara langsung hak cipta lagu mars dan humne KPK tersebut.
Seremonial acara penyerahan hak cipta dari Kemenkumham itu berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Acara tersebut digelar di Gedung Juang KPK.
“Benar, bahwa hari ini KPK akan menerima penyerahan hak cipta lagu mars dan hymne KPK dari Kemenkumham,” kata Ali dikonfirmasi, Kamis (17/2).
Dalam kesempatan tersebut, Ardina Safitri akan memberikan sambutan langsung sebagai pencipta lagu mars dan hymne KPK. Acara ini digelar sebagai proses pengesahan hak intelektual lagu mars dan hymne KPK.
“Hal ini sebagai bagian dari proses pengesahan dan penetapan hak intelektual pada lagu tersebut,” ucap Ali.
Barisan mantan pegawai KPK, yang tergabung dalam IM57+ Institute mengomentari hadirnya lagu mars dan hmyne KPK yang diciptakan oleh istri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri. Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugroho tak habis pikir dengan sikap Firli Bahuri. Menurutnya, kerja-kerja pemberantasan korupsi seharusnya tak perlu memerlukan lagu.
“Tindakan ketua KPK memilih lagu ciptaan istrinya menjadi hymne KPK. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi saya. KPK bukan perusahaan keluarga, dan pemberantasan korupsi tidak perlu hymne,” ucap Praswad.
Menurut Praswad, hymne pemberantasan korupsi yang sejati itu ada didalam jerit tangis dan derita rakyat. Seharusnya, Firli Bahuri sebagai pimpinan tertinggi di KPK bisa lebih melihat jeritan rakyat.
“Korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan oleh KPK, tangis ribuan mahasiswa yang menjadi korban Aksi Reformasi Dikorupsi 2019, tangisan warga Desa Wadas, tangisan para korban PHK akibat krisis pandemi yang tidak bisa mencairkan JHT sampai dengan umur 56 tahun nanti, sudah lebih dari cukup untuk menyuarakan nyanyian penderitaan rakyat,” cetus Praswad menandaskan. (*)
Maket Perumahan Summer Hills. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Central Hills dalam waktu dekat akan kembali menghadirkan pilihan hunian terbaik di Batamcenter. Dengan mengusung konsep rumah bergaya Modern Scandinavian, hunian ini diberi nama Summer Hills.
Direktur Sales & Marketing Central Group, Jason mengatakan hunian mewah ini berada dalam Kawasan Integrated Township. Kawasan tersebut
dikembangkan oleh Central Group berkolaborasi bersama afiliasi Alam Sutera.
“Hunian ini merupakan pengembangan cluster ke 4. Sebelumnya 3 cluster telah sukses diserap oleh pasar dengan waktu sangat cepat,” ujar Jason melalui rilisnya.
Dikatakannya, kehadiran Summer Hills adalah komitmen Central Group dalam menghadirkan hunian yang affordable. Yang pastinya dengan mengedepankan keseimbangan antara fungsi dan design dipadukan dengan teknologi terkini, serta kreatifitas yang tertuang dalam bangunan estetik nan menawan.
“Konsep rumah bergaya Scandinavian menjadi favorit banyak orang saat ini dan telah memenangkan penghargaan sebagai salah satu design rumah terbaik,” jelas Jason.
Menurut dia, Summer Hills adalah jawaban atas kebutuhan market properti di Kota Batam akan hunian minimalis dan ramah lingkungan yang telah disesuakan dengan kondisi era new normal saat ini. Setiap unit rumah telah dirancang dengan sangat matang agar dapat memberikan suasana yang nyaman dan aman.
Diantaranya dengan menggunakan sistem sirkulasi udara Cross Ventilation, yang membuat udara didalam rumah terasa lebih segar dan bersih. Serta bukaan jendela yang cukup besar untuk memastikan sinar matahari dapat masuk dengan baik.
“Desain ini membantu penghuni rumah menjaga kesehatan di masa new normal. Selain itu mampu menghemat penggunaan listrik untuk pencahayaan rumah di siang hari,” ungkapnya.
Rumah 2 lantai yang dibangun di SUMMER HILLS dirancang dengan penuh pertimbangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen saat ini.
Konsep rumah tumbuh juga diterapkan pada setiap pilihan rumah di SUMMER HILLS dengan memberikan Spacious Backyard atau halaman belakang rumah yang luas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai area tempat bersantai maupun untuk pengembangan rumah kedepannya sebagai ruangan tambahan.
“Rumah ini juga terpasang pintu Pivot dengan tinggi 2,8m yang menambah kesan mewah serta plafon setinggi hingga 7,3m membuat rumah terlihat lebih luas dan nyaman,” papar Jason lagi.
Cluster SUMMER HILLS berada di Integrated Township dengan berbagai fasilitas terbaik yang berada didalamnya seperti Club House yang dilengkapi dengan cafe, co-working space, fitness centre, kolam renang serta water splash, lalu terdapat juga C-WALK Culinary sebagai area Foods & Beverages yang dilengkapi dengan Sky Bridge, taman Santorini Dry garden, Sakura Garden, Mini garden By The Bay dan Terracing Ponds serta Adventure Educational Park.
Didalam Cluster ini terdapat taman dengan dilengkapi Jogging Track, Hammock Seat, Mini amphitheater, Sand Pool Playground yang dapat dimanfaatkan warga sebagai tempat bersantai dan bersosialisasi, selain itu Central Connect menjadi tambahan fasilitas yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni yang tinggal didalam SUMMER HILLS. Hunian ini mulai dipasarkan terbatas hanya 47 unit saja pada tanggal 18 februari 2022 dengan harga mulai dari Rp 488 Juta.
“Penawaran menarik promo Flash Pre-Sale yang hanya berlaku selama 3 hari saja dari tanggal 18-20 februari 2022, untuk bisa mendapatkan tambahan diskon 2 persen melalui cara bayar KPR dan Cash Bertahap, Cincin Berlian serta hadiah-hadiah menarik lainnya langsung tanpa diundi,” sebut Jason.
Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin divonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Azis terbukti menyuap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju untuk mengamankan perkara di KPK.
“Menyatakan terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/2).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” sambungnya.
Politikus Golkar itu juga dibebankan pidana denda senilai Rp 250 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman 4 bulan kurungan.
Selain dijatuhkan pidana pokok berupa kurungan penjara, Azis juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Hak politik Azis dicabut selama 4 tahun usai bebas dari pidana penjara.
“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok,” tegas Hakim Damis.
Dalam menjatuhkan vonis terhadap Azis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Azis dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR dan terdakwa tidak mengakui kesalahan, berbelit-belit selama persidangan,” ungkap Hakim Damis.
Sementara hal yang meringankan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. Pertimbangan hukum ini yang menjadi alasan hukum dalam memvonis Azis.
Azis Syamsuddin terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.
Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.
Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Meski demikian, vonis terhadap Azis ini terbilang ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Azis oleh Jaksa KPK menuntut Azis dengan hukuman 4 tahun dan 2 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Sementara itu, Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. (*)
