batampos – Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengkritisi adanya fatwa haram oleh seorang ustaz terkait kesenian wayang. Menurutnya, kehidupan keagamaan bangsa in tidak henti dirundung berbagai fatwa agama yang tanpa konteks.

“Saya tidak habis pikir, kenapa sedemikian mudahnya agamawan meluncurkan fatwa yang berakibat segregasi sosial makin menguat,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (15/2).

Said yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjelaskan, Islam diturunkan kepada manusia di muka bumi bukan untuk membuat permusuhan. Justru kehadiran agama malah menuntun manusia untuk berbuat baik secara transendensi maupun antroposentri.

“Untuk kesekian kalinya, kita dikejutkan dan diusik atas pengharaman fatwa. Saya menduga sang ustad kurang membaca riwayat syiar Islam para wali, khususnya Wali Songo di tanah Jawa,” kata Said.

Karena, lanjut Said, Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan lembut, menghargai eksistensi kebudayaan Jawa yang memang sudah matang. Politikus asal Madura itu mengatakan Jawa pra-Islam telah menjadi kebudayaan tinggi, banyak karya agung mulai Candi Borobudur dan Prambanan yang merupakan simbol kerukunan Hindu dan Budha.

Said juga menjelaskan, saat Islam masuk ke Nusantara, khususnya Jawa, pada Abad XI Masehi melalui hubungan internasional di berbagai bidang; perdagangan, politik, kasusastraan, dll, para pembawa ajaran tidak serta merta mengabaikan berbagai kebudayaan tinggi yang tumbuh di Jawa. Bahkan, ketika Kerajaan Demak berdiri, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, para wali menempatkan kebudayaan Jawa di tempat yang tinggi.

“Mereka tidak dengan mudah melarang petik laut, sedekah bumi, hingga berbagai kesenian seperti wayang,” kata Anggota Komisi XI DPR ini.

Melalui berbagai kebudayaan itu, para wali meletakkan Islam dalam proses inkulturasi, memasukkan ketauhidan Islam melalui berbagai kebudayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan dengan kreatif, Sunan Kalijaga menciptakan berbagai tembang Jawa sebagai sarana mengenalkan Islam dengan lembut, agar mudah dipahami dan diterima di tanah Jawa.

“Misalnya saja kita mengenal tembang tombo ati, lir ilir, turi putih, mampir ngombe, dll. Semuanya diterima dengan baik dan menjadi ruang dakwah kultural yang menyentuh hati,” ujar Said Abdullah.

Bahkan Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat di Tuban dan sekitarnya. Jika wayang pra Islam tidak mengenal eksistensi Sang Hyang Tunggal, Sunan Kalijogo mengenalkan eksisten Sang Hyang Tunggal dalam kisah pewayangan. Islam menjadi mudah dipahami, tanpa harus mengganggu eksistensi liyan.

Seiring bergulirnya waktu, Said juga berharap para pendakwah Islam di nusantara harusnya lebih bijak dan bajik. Meskipun disayangkan masih banyak pihak yang memahami Islam tanpa konteks. Bahkan cenderung menganggap pemahamannya paling benar.

“Hal ini bisa membahayakan keberagaman di tengah berkembangnya media sosial. Khawatirnya bisa menjadi sarana kian memudahkan distribusi konten puritanisme Islam. Kita menginginkan Indonesia menjadi negeri yang Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghafur,” tuturnya.

Atas kenyataan yang kita hadapi berkali kali ini, Said Abdullah mengharapkan berbagai pihak untuk:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melakukan pembianaan kedalam, agar para pendakwah Islam makin bijak dan bajik dalam menyebarkan Islam, khususnya melalui media sosial. Kita harapkan MUI bisa menghindarkan kedudukan sosial ustad, kiai, dan ulama dari berbagai pelanggaran hukum, khususnya tindakan intoleransi, dan terorisme.

2. Mendorong Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Agama Islam senantiasa melakukan penyempurnaan pendidikan Keislaman di semua jenjang. Sekaligus terus mengembangkan pendidikan keislaman yang wasathiyah, menghargai eksistensi liyan dengan beragam kulturalnya.

3. MUI, Kemenag dan BNPT terus melakukan deteksi dini, pembinaan dan pemulihan atas masuknya berbagai ideologi transnasional yang karena keberadaannya justru mengancam eksistensi kita sebagai negara bangsa yang terus berupaya menyempurnakan diri sebagai bangsa.

4. Mengajak berbagai organisasi kemasyarakat dan keagamaan diseluruh tanah air untuk senantiasa mengedepankan dialog dalam menyikapi segala hal, menghindarkan cara cara polisional dan kekerasan.

5. Seluruh komandan satuan territorial baik TNI maupun Polri senantiasa melakukan deteksi dini, pencegahan atas segala kemungkinan gangguan keamanan atas berbagai sentimen SARA yang mudah berkembang akibat meluasnya penggunaan media sosial.
Dan khusus untuk jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk senantiasa bisa mengedepankan mediasi antar kelompok, kalaupun harus melangkah ke ranah hukum, kita harapkan meneggakkan hukum dengan seadil adilnya, khususnya terkait kasus kasus sensitif yang menyangkut sentimen SARA di tengah tengah masyarakat. (*)

Reporter: JP Group

Terpidana kasus pencabulan anak M. Aris baru akan dikebiri setelah menjalani hukuman pokok. Eksekutornya nanti kejaksaan, tapi harus melibatkan sejumlah pihak.

YULIANTO ADI NUGROHO, Kab Mojokerto

”REKOR” yang tak seorang pun mau itu masih dipegang Muhammad Aris. Terpidana kasus pemerkosaan sembilan bocah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tersebut masih menjadi satu-satunya terpidana kebiri kimia di Indonesia.

Sebab, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di bawah umur, lolos dari hukuman itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung kemarin (15/2). Herry juga luput dari hukuman mati yang, seperti kebiri kimia, masuk daftar tuntutan jaksa penuntut umum kasus tersebut.

Aris belum dikebiri. Pria 24 tahun asal Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu kini masih menjalani masa hukuman pokok 12 tahun.

Saat ini Aris mendekam di sel tahanan Lapas Kelas I Surabaya. Dia dipindahkan dari Lapas Kelas II-B Mojokerto ke lapas yang berada di Porong, Sidoarjo, tersebut sejak 3 Desember 2020.

”Pemindahan itu atas pertimbangan keamanan,” tegas Kasibinadik Lapas Kelas II-B Mojokerto Bayu Novianto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin (15/2).

Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 Mei 2019, Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Menurut Bayu, Aris termasuk napi dengan vonis tingkat tinggi. Yakni, lebih dari tujuh tahun. Karena itu, dia harus dipindahkan ke lapas kelas A dengan tingkat keamanan maksimal.

Pemindahan itu juga mempertimbangkan status Aris sebagai napi kasus pemerkosaan anak dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. ”Menghindari benturan dengan napi lainnya,” imbuh Bayu.

Aris dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ke lapas yang berada di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto, itu pada 22 Agustus 2019. Selama menjadi warga binaan, kata Bayu, Aris ditempatkan di sel khusus. Namanya sel pengasingan. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las itu dipisahkan dari napi lain untuk menghindari potensi gangguan keamanan dalam lapas.

Selama sidang, Aris mengakui dan terbukti melakukan tindakan asusila pemerkosaan dan pencabulan terhadap sembilan bocah. Selain hukuman tersebut, pengadilan memvonis Aris 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus asusila terhadap balita di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota pada 20 Juni 2019.

Bayu menyampaikan, masa hukuman atas dua vonis tersebut diakumulasikan sehingga hukuman Aris menjadi 20 tahun penjara. Terkait dengan eksekusi kebiri kimia, itu dilakukan setelah Aris menyelesaikan pidana pokoknya, yakni 12 tahun penjara terhitung sejak dia ditahan pada Mei 2018.

Setidaknya 2030 nanti atau delapan tahun lagi untuk eksekusi kebiri kimia. ”Soal kebiri itu menjadi kewenangan kejaksaan. Statusnya sekarang menjadi warga binaan Lapas Porong,” terang Bayu.

Sebelumnya, Kasipidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko menegaskan, eksekusi kebiri kimia dilakukan setelah menjalani masa pidana pokok dikurangi masa tahanan. Tahapan pemberian zat kimia penekan hasrat seksual itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual.

Dibutuhkan sejumlah tahapan eksekusi. Mulai instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) paling lambat sembilan bulan sebelum masa pidana habis. Lalu, penilaian klinis bersama Kementerian Kesehatan paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan Kemenkum HAM. Penilaian itu meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Hasil penilaian itulah yang menentukan apakah Aris layak dikebiri atau tidak.

”Eksekutornya memang kejaksaan, tapi teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan menteri kesehatan,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa dengan menggagas Program Rekognisi Pengetahuan Lampau Desa (RPL Desa) untuk semua pegiat desa. Peningkatan kualitas SDM desa akan menghasilkan inovasi-inovasi desa dalam pembangunan dan ekonominya sesuai potensi yang dimiliki.

“ Melalui RPL yang diawali oleh UNESA dan UNY untuk para pegiat desa di Kabupaten Bojonegoro merupakan momentum yang sangat luar biasa, yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh jajaran pegiat desa di seluruh Indonesia. Kita lakukan hari ini untuk upaya percepatan peningkatan SDM,” ujar Abdul Halim Iskandar saat menggelar rapat bersama terkait pembahasan kebijakan umum program rekognisi pembelajaran lampau desa (RPL Desa) di ruang rapat UNESA pada Selasa (15/2/2022).

Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, peningkatan SDM di desa merupakan salah satu tugas dari Kemendes PDTT. Oleh karena itu, ia terus berupaya agar pemerintahan desa, pelaku pembangunan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa terus mengalami peningkatan. Harapannya ke depan dengan adanya RPL ini, SDM di desa semakin bagus dan tentu RPL merupakan satu investasi yang dibangun oleh Kabupaten Bojonegoro, oleh UNESA dan UNY.

“Nah salah satu hal yang harus dikembangkan adalah SDM-nya. Jadi, tugas kita semua untuk terus menerus berupaya agar kualitas SDM di desa itu semakin hari semakin meningkat, ini mutlak, ini sebuah keniscayaan. Tugas kita semua, kampus, pemerintah, warga masyarakat, pengusaha siapa pun,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Rapat bersama tersebut di hadiri Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Nurhasan, dan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof Sumaryanto. Selain menyepakati kebijakan umum program rekognisi pembelajaran lampau desa (RPL Desa), semua pihak juga bersepakat bahwa program RPL desa akan dimulai pada Maret 2022.

“Karena ini pendidikan, kita mulai hari Rabu. Jadi, kita launching tanggal 23 Maret di UNY, 24 Maret di UNESA,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Senada dengan Gus Halim, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, program RPL ini adalah satu terobosan yang sangat baik sekali dari Kemendes PDTT dan didukung kampus UNESA dan juga UNY. Menurut Anna, RPL merupakan suatu program yang dapat menopang pemberdayaan serta peningkatan SDM di desa yang saat ini sedang giat membangun.

“Dari Pemkab Bojonegoro juga sangat siap untuk mendukung program RPL yang sudah dicanangkan oleh Kemendes PDTT,” ungkap Anna.

Sementara itu, Rektor UNY Sumaryanto mengaku senang dapat bekerja sama dan mengerjakan suatu program yang sangat luar biasa tersebut. Menurutnya, program peningkatan kualitas SDM terutama untuk pimpinan di tingkat desa adalah tugas yang mulia.

“Alhamdulillah kami bisa membersamai dan mengerjakan suatu program yang excellent, luar biasa, dan itu menjadi pilot project untuk desa-desa yang lain. Insya Allah ini program yang spektakuler, yang mulia, maka UNY bersama UNESA Insya Allah siap melaksanakan tugas yang baik ini,” sambung Sumaryanto.

Untuk diketahui program RPL adalah merupakan kerja sama Kemendesa PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Program ini memfasilitasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengelola BUM Desa, Pendamping Desa dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang D4/S1, S2 dan S3 melalui skema Rekognisi Pengetahuan Lampau (RPL). Dengan Demikian pendidikan nonformal dan informal, dan/atau pengalaman kerja yang telah dilalui, dapat di akui sebagai capaian pembelajaran untuk menempuh Pendidikan jenjang sarjana atau pascasarjana melalui pembebasan kredit mata kuliah tertentu.

Program RPL Desa dilaksanakan sesuai Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendes PDTT, dengan Kemendagri serta Kemendikbudristek , juga kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES).

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis aturan baru terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada Jumat (11/2/2022).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun, tertulis di Pasal 3 Permenaker tersebut.

Padahal, pada aturan sebelumnya yang termaktub dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah satu bulan usai pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja.

Merespon hal itu, Anggota Komite III DPD RI, Hasan Basri meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peraturan tersebut.

Hasan Basri menilai kebijakan tersebut sangatlah otoriter dan seharusnya diubah.

“Menurut perspektif saya, ini adalah kebijakan yang otoriter dan sangat merugikan. Karena JHT ini terkait dengan kepentingan pekerja dan tidak terkait langsung dengan pemerintah. Tapi kemudian pemerintah melakukan kebijakan tersebut,” katanya dalam keterangan pers tertulis, Selasa, (15/2/2022).

“Itu kan uangnya para pekerja sendiri. Seharusnya pekerja bisa ambil kapan pun. Memang ada uang perusahaan, tetapi kan tidak ada uang pemerintah sama sekali. Kenapa kemudian harus ditahan lebih lama? Ada kepentingan apa? tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja yang bukan milik pemerintah,” lanjutnya.

Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara Hasan Basri menilai, muatan permenaker No. 2 Tahun 2022 mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi saat ini.

“Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT-nya jika ia berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal,” kritik Senator asal Kalimantan Utara.

Menurut Hasan Basri, aturan tersebut berlaku pada peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

“Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya?,” ucap Hasan Basri.

“Bukankah dana yang tidak seberapa tersebut justru dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup. Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja?,” tanya Hasan Basri.

Oleh karena itu, Hasan Basri mendorong kepada pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi yang berdampak pada pemiskinan rakyat.

“Apalagi, gelombang PHK dan merumahkan pekerja makin besar. Akhir tahun 2021 jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK sebanyak 143.065 orang. Sementara itu untuk jumlah pekerja yang berpotensi dirumahkan sebanyak 1.076.242 orang, sedangkan jumlah perusahaan yang berpotensi ditutup sebanyak 2.819 perusahaan,” ucap Senator asal Kalimantan Utara.

“Ini menjadi gambaran betapa pandemi menggerus kemampuan ekonomi keluarga. Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut,” tandas Hasan Basri.

Terakhir Senator asal Kalimantan Utara itu meminta pemerintah agar memperbaiki tata kelola komunikasi publiknya terkait penerapan aturan.

“Pemerintah harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas,” tutupnya. (*)