batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024, yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, kata Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Senin (14/2).

“Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini kita berharap agar kemudian masyarakat aware terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Ilham di Jakarta, Senin (14/2).

Peluncuran hari pemungutan suara itu, tambahnya, tentunya juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

“Semoga apa yang kita pikirkan bersama, apa yang kita impikan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang kuat Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan profesional dan pemilu yang jujur adil dan bermartabat bisa kita laksanakan,” tukasnya.

Kesuksesan pemilu yang diimpikan, lanjutnya, baru bisa diwujudkan kalau seluruh elemen secara bersama-sama kerja sama, baik Pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), partai politik, stakeholder hingga masyarakat. “Bagaimana kita bisa mewujudkan bagaimana Pemilu ke depan (agar) bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa, saya kira itu,” ujar Ilham.

Peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, Senin malam, bertepatan dengan dua tahun sebelum hari pemungutan suara digelar. Pada dua tahun ke depan, berbagai tahapan pemilu akan digelar, seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), teknis pemilu, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan calon peserta pemilu, hingga kampanye. (*)

batampos – Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi melaporkan 68 persen kasus meninggal dunia akibat Covid-19 dialami pasien yang belum memperoleh vaksinasi dosis lengkap.

“Dari data 1.090 pasien yang meninggal hingga Minggu (13/2), 68 persen di antaranya belum divaksinasi lengkap, 76 persen usianya lebih dari 45 tahun, 49 persen masuk golongan lanjut usia, dan 48 persen memiliki komorbid,” kata Siti Nadia Tarmizi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin malam (14/2).

Nadia mengatakan vaksinasi lengkap dua dosis menjadi salah satu upaya mencegah pasien untuk penderita gejala berat hingga risiko kematian akibat terinfeksi Covid-19. ’’Kembali kami mengimbau masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok lanjut usia, untuk segera melengkapi vaksinasi karena vaksinasi telah terbukti mampu melindungi kita dari risiko gejala berat hingga kematian akibat terpapar Covid-19. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mau divaksinasi melihat data-data yang ada,” ujarnya.

Ia mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini telah didominasi kasus Omicron. Namun bila kasus kematian tersebut dibandingkan dengan situasi saat gelombang kedua Juli-Agustus 2021 yang didominasi varian Delta, kata Nadia, jumlah kasusnya masih sangat jauh. “Hari ini kasus meninggal harian mencapai 145 jiwa per hari, jauh dibandingkan puncak Delta yang menyentuh angka 1.800 jiwa per hari,” katanya.

Nadia mengatakan penguatan pelayanan kesehatan terus termasuk percepatan laju vaksinasi, testing dan tracing untuk menekan laju kasus. Dari sisi kapasitas rumah sakit, per hari ini pukul 18.30 WIB, pasien yang dirawat ada di 32 persen dari total ketersediaan tempat tidur dan isolasi.

“Artinya, rumah sakit kita masih memiliki kapasitas yang sangat baik untuk menampung pasien Covid-19. Angka ini baru sementara dan kapasitas ini masih dapat terus ditingkatkan jika memang diperlukan,” ujarnya.

Sampai Minggu (13/2), Kemenkes telah melakukan tes spesimen mencapai 451.040 dan rata-rata tes spesimen tujuh pekan terakhir mencapai 410.846. Selain itu kesediaan oksigen di rumah sakit di 10 Provinsi dengan peningkatan kasus tertinggi masih di atas 48 jam.

Total oksigen konsentrator di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sumatera Utara, DI Jogjakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua mencapai 10.326 unit. Sedangkan jumlah oksigen generator mencapai total 65 unit.

Kesiapan tenaga kesehatan juga terus ditingkatkan. Kekurangan tenaga kesehatan yang masih dapat diatasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengaturan SDM sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan.

Kemenkes mengimbau agar pasien tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan agar melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terpusat yang disediakan pemerintah. Hal tersebut diharapkan mampu meringankan beban rumah sakit hingga 70 persen. Dengan begitu pasien sedang hingga kritis bisa ditangani secara terfokus.

’’Sejak adanya perbaikan layanan pengantaran obat bagi pasien isoman yang berkonsultasi melalui platform telemedisin, 85 persen paket obat Kemenkes kini sudah bisa sampai maksimal H+1 sejak pemesanan dilakukan,” ujarnya. ’’Nadia berharap perbaikan layanan tersebut membuat masyarakat semakin tenang untuk melakukan isolasi mandiri dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di rumah masing-masing,’’ imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos —Kebijakan terbaru Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan dan mendapat penolakan meluas. Penolakan ini berkaitan dengan uang JHT yang baru bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun. Publik menilai kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT ini berpotensi menyulitkan pekerja terutama di tengah situasi pandemi di mana PHK masih mengancam.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, apapun kebijakan Pemerintah terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak apalagi terkait pengelolaan dana publik, wajib melibatkan publik luas dalam prosesnya atau tidak boleh diputuskan sepihak. Selain itu, sebuah kebijakan publik yang baik juga harus melihat  situasi, kondisi dan suasana kebatinan rakyat. Saat ini, dampak pandemi  masih begitu besar dirasakan rakyat terutama dari sisi ekonomi. Kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun tidak sesuai dengan situasi kebatinan pekerja di Indonesia yang masih rentan kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

“Saya meminta, Pemerintah berbesar hati untuk segera mengevaluasi kebijakan JHT bisa cair 100 persen di usia 56 Tahun ini dan libatkan publik dalam proses penyusunan kebijakan. Apa yang diputuskan ini kan menyangkut dana milik publik sehingga dalam prosesnya harus melibatkan publik atau dalam hal ini pekerja atau buruh, tidak bisa hanya pemerintah sepihak. Banyak kalangan terutama pekerja yang terkejut dengan keputusan yang tiba-tiba ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta (14/2).

Menurut Fahira, untuk situasi di mana dampak ekonomi akibat pandemi masih begitu dalam dirasakan rakyat, peraturan pencairan manfaat JHT sebelumnya (Permenaker Nomor 19 Tahun 2015) yaitu langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan adalah yang paling ideal. Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil dan masih besarnya potensi terjadi PHK, aturan baru ini dinilai menyulitkan para pekerja untuk menggerakkan roda ekonomi keluarganya selepas di-PHK.

“Walau katanya  nanti ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari Pemerintah, tetapi tentu fugsi dan keleluasaannya tidak mungkin bisa mengganti fungsi JHT. Sekali lagi saya meminta kebijakan ini segera dievaluasi dan libatkan para pekerja atau buruh karena yang dikelola adalah dana mereka. Saya berharap selama pandemi ini, apapun kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memperhatikan suasana kebatinan rakyat,” pungkas Fahira Idris. (*)

batampos – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Chairal Tanjung (CT) Senin (14/2). Adik kandung konglomerat Chaerul Tanjung ini, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi sewa menyewa pesawat pada PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.

“CT selaku Komisaris PT Garuda Indonesia (persero) diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya Senin (14/2) dikutip dari Antara.

Selain Chairal Tanjung, penyidik juga memeriksa empat saksi lainnya, yakni Sigit Muhartono selaku Direktur Kargo PT Garuda Indonesia tahun 2017, I Wayan Susena selaku Direktur Teknik tahun 2017.

Kemudian, Linggasari Suharso selaku Direktur SDM dan Umum tahun 2017 dan Capten Triyanto Moeharsono selaku VP Operation Planning and Control tahun 2009.

Keempat saksi tersebut diperiksa sama seperti Chairal, terkait mekanisme pengadaan pesawat udara.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi,” kata Leonard.

Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ke tahap penyidikan umum pada Rabu (19/1) lalu.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa penyidikan akan berkembang, tidak hanya tentang ATR 72-600, tetapi juga terkait pengadaan Bombardier, Airbus, Boeing, dan Rolls Royce. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah kembali melonggarkan kebijakan kantor dengan sistem kapasitas pekerja di kantor atau work from office (WFO) di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3 menjadi 50 persen.

“PPKM minggu ini pemerintah akan menyesuaikan kembali batas maksimum work from office di level 3 yang sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen atau lebih,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/2).

Selain itu, Luhut juga melonggarkan beberapa aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat, serta fasilitas umum. Seperti misalnya, untuk tempat wisata pekan ini kapasitasnya dinaikkan menjadi 50 persen maksimal.

“Peraturan tersebut akan tertuang dalam Inmendagri yang akan keluar hari ini,” ucapnya.

Sehingga, kata Luhut, bagi masyarakat yang pendapatannya mengandalkan aktivitas mobilitas masyarakat seperti pedagang kaki lima (PKL) dapat mencari nafkah dengan maksimal. Serta para pekerja seni seperti pertunjukan wayang tidak perlu dirumahkan.

“Pedagang di pinggir jalan, mulai dari tukang gorengan, tukang bakso, hingga para pekerja seni, seperti penampilan wayang dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini,” ungkapnya.

Luhut menambahkan, kebijakan pelonggran tersebut tentunya harus disertai dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disiplin serta gaya hidup sehat untuk menghindari terpapar varian Omicron yang saat ini sedang merebak.

Harapannya, dengan karakteristik Omicron yang dampaknya lebih ringan dari varian Delta, perkembangan situasi rumah sakit dapat terjaga. Sehingga, pemerintah tidak akan menginjak rem terlalu dalam bagi roda ekonomi.

“Pemerintah masih melihat adanya ruang bagi kita untuk tidak menginjak rem terhadap ekonomi terlalu dalam. Ini dilakukan semata-mata untuk terus menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi tetap baik,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Profesor Nadirsyah Hosen atau yang bisa dipanggil Gus Nadir mengapresiasi visi kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola perusahan negara dengan landasan konsep Akhlak sebagai core values.

Gus Nadir menilai gagasan Akhlak yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif menjadi cerminan visi kepemimpinan Erick Thohir yang luar biasa.

“Yang menarik buat saya adalah core values tadi bukan dalam tatanan yang abstrak, karena kalau orang bicara adab, etika, akhlak itu kan abstrak tetapi ketika kemudian kita ingin wujudkan dalam tatanan yang lebih konkrit tentukan lebih dari itu. Nah ini yang saya kira visi ke depannya luar biasa ini mas Erick,” kata Gus Nadir yang dikutip di kanal Youtube Erick Thohir, Senin (14/2).

Gus Nadir yang juga Dosen Fakultas Hukum di Monash University, Australia ini mengakui gagasan transformasi yang dijalankan Erick Thohir telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan negara berkat core values tersebut. Dia menilai, BUMN juga berhasil mendapatkan sejumlah raihan positif yang dapat dilihat dari sisi keuangan, operasional dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Konsep itu sendiri, kata Gus Nadir mengingatkan dirinya terkait dengan tradisi ajaran para kyai saat melepaskan santrinya ke luar dari pesantren. Saat melepaskan, para Kyai sering mengingatkan bahwa adab sangatlah tinggi dari ilmu. Artinya, tagline tersebut dicanangkan oleh Erick Thohir ini sangat tepat dalam dengan kondisi bangsa saat ini.

“Artinya, mau orang pintar tapi kalau dia tidak ada Akhlak kan susah dan itu kan cocok. Para Kyai selalu menekankan itu di pondok pesantren bahwa, adab itu diutamakan dari ilmu, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia,” ujar Gus Nadir.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN memiliki tagline tersebut sebagai core values sebagai panduan bagi manajemen BUMN untuk dapat bekerja dengan benar demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

“BUMN ini sepertiga dari kekuatan ekonomi Indonesia, ketika figur-figur BUMN ini dipercaya yang paling penting core valuenya itu. Memang waktu itu terpikir karena pesan orang tua, jadinya karakter atau Akhlak itu, karena manusianya sendiri yang harus menjadi kunci dari perbaikan ini,” kata Erick Thohir

Erick menilai, faktor akhlak sangat vital bagi BUMN untuk maju. Kata AKHLAK sendiri memang lekat dengan Erick Thohir sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN. Dalam setiap kesempatan, mantan pemilik Inter Milan itu selalu menaruh pesan pentingnya bagi manajemen BUMN. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pembangunan rumah rakyat untuk mengatasi backlog terus digenjot. Tahun ini pengembang rumah bersubsidi menargetkan mencetak rekor produksi hunian. Namun, mereka mengaku terganjal oleh transisi perizinan.

“Tahun ini kami berupaya untuk bisa kembali membuat rumah subsidi di Jatim sebanyak 20 ribu unit. Target tersebut dipasang karena kami merasa bahwa kinerja tahun ini bakal kembali normal,” kata Ketua Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim, Makhrus Sholeh, di sela Musyawarah Daerah Apersi Jawa Timur, belum lama ini

Menurut data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit. Selama dua tahun belakangan, lanjut Makhrus, produksi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jatim anjok hingga 50 persen. Atau menjadi sekitar 10 ribu unit per tahun. Hal tersebut disebabkan banyak pengembang yang menunda proyek setelah melihat antusiasme pasar yang masih rendah. Tahun ini pengembang mulai kembali agresif untuk membangun rumah rakyat. Mayoritas pelaku usaha mengincar daerah yang jauh dari ibu kota.

Wilayah terdekat Surabaya disebutkan berada di pinggiran Kabupaten Gresik. Namun, developer lebih senang menggarap wilayah Kota Mojokerto, Jember, dan Pasuruan. “Itu pertimbangan harga tanah. Karena di Sidoarjo sudah lebih dari Rp 500 ribu per meter persegi. Idealnya, harga lahan rumah subsidi berada di kisaran Rp 350 ribu per meter persegi,” paparnya.

Di tengah semua optimisme itu, ada kendala yang bisa membuat pengembang tidak maksimal membangun. Yaitu, perizinan mendirikan bangunan. Pemerintah telah mengubah izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi perjanjian bangunan gedung (PBG). Kebijakan itu seharusnya memudahkan prosedur rumah subsidi. Namun, implementasi aturan belum sampai ke daerah. Kebanyakan pemda belum meloloskan aturan mengenai PBG. Akibatnya, pengembang belum bisa memasarkan produk karena belum ada izin.

“Di Jatim saja, ada 5 ribu rumah yang tertahan. Seharusnya, ada toleransi agar kami bisa mengejar target,” tuturnya.

BACA JUGA: Harga Rumah Subsidi Naik Rp 12 Juta Tahun Ini

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali menambahkan, permasalahan izin merupakan salah satu isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Menurut dia, jika masa transisi berjalan terlalu lama, pemerintah sendiri yang rugi. Sebab, program sejuta rumah yang diperkirakan bisa mencapai rekor tahun ini bisa terhalang.

Tahun ini saja, penyaluran FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dari Kementerian PUPR dialokasikan untuk 200 ribu unit. Tumbuh dari realisasi FLPP 2021 sebanyak 178 ribu unit. “Yang tertahan ini investasi triliunan rupiah. Dan perlu diingat bahwa ada 170 industri turunan yang digerakkan oleh penjualan perumahan,” ucapnya. (*)

Reporter: JP Group