batampos – Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Batam menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir saban hari terjadi penambahan kasus.

Tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, saat ini ada dua sekolah yang pelajarnya terpapar Covid-19.

Namun, sampai saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum memutuskan untuk menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, khususnya untuk jenjang TK, SD dan SMP.

Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, mengatakan, dua sekolah yang siswanya terpapar itu sudah dilakukan penanganan sesuai prosedur. Tim kesehatan sudah turun ke sekolah dan melakukan penelusuran kontak hingga pengetesan (tracing and testing).

”Hasilnya sesuai dengan edaran SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, kelas yang terpapar diliburkan 5 hari dan kelas tersebut belajar online karena yang terpapar di bawah lima persen,” kata Hendri.

Salah satu sekolah yang terpapar adalah SMPN 25 Batam, dan satu sekolah dasar swasta. Kebijakan yang diambil adalah PTM tetap digelar dan sekolah berjalan seperti biasa, kecuali kelas yang terpapar.

Melihat perkembangan kasus di lingkungan pendidikan ini, Hendri mengaku akan segera melaporkannya kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Nantinya akan diputuskan kebijakan baru yang akan diterapkan di sekolah, pasca melonjaknya angka kasus Covid-19.

”Meskipun sejauh ini PTM masih dikategorikan aman, kendati begitu, kebijakan melihat perkembangan kasus terbaru pastinya,” jelas Hendri.

Ia menanyatakan bahwa lingkungan sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan (protkes) dengan baik. Hanya saja, ketika anak kembali ke rumah tidak bisa dikontrol.

Untuk itu, penting menerapkan protkes, terutama penggunaan masker. Karena masker bisa melindungi dari penyebaran Covid-19.

”Kalau di sekolah kami sudah pantau dan awasi terus. Jadi kami tekankan kepada guru untuk tidak abai. Kalau kasus naik terus bisa jadi kembali ke daring, namun besar harapan itu tidak terjadi,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, perkembangan kasus di lingkungan pendidikan masih aman.

Meskipun begitu, jika ada lonjakan kasus yang meluas, tidak tertutup kemungkinan sistem pembelajaran kembali ke daring.

”Kebijakan nanti akan dibahas Pak Wali dengan berkoordinasi dengan Disdik dan Dinkes. Sekarang protokol kesehatan ini yang perlu digaungkan. Jangan kendor untuk pakai masker,” imbaunya.

Reporter: Yulitavia

batampos – Direktorat Reserse Narkoba masih melakukan pemeriksaan secara maraton, terhadap tiga orang tersangka kasus kepemilikan narkoba seberat 6,7 kilogram.

Ketiga orang tersangka itu yakni; Mu, Arg, dan Dpp. Dari ketiga tersangka, salah seorang merupakan pengawal pribadi Gubenur Kepri, Ansar Ahmad, yakni Arg.

Selain itu, Arg adalah anggota Polri aktif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengatakan, bahwa narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, dan tidak ada toleransi bagi yang melakukan pidana tersebut.

”Kapolda sudah memerintahkan agar kasus diusut tuntas. Anggota yang bermasalah diberikan tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kapolri,” kata Harry.

Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman, kata Harry sudah berkomitmen untuk selalu tegas terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan anggota Polri. Apalagi pelanggaran yang dilakukan keterlibatan dalam jaringan narkoba.

”Kapolda sudah sampaikan agar anggota ini diberikan tindakan pemecatan. Tidak ada yang khusus, kami tidak tolerir setiap tindakan pidana. Baik sebagai pengguna maupun lainnya,” tuturnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang. Dari informasi yang didapat, akan ada transaksi narkoba di wilayah Tanjungpinang dan Bintan.

Polisi pun melakukan undercover buy, untuk memancing bandar narkoba di kawasan itu. Pada 22 Januari 2022, polisi akhirnya berhasil menangkap Mu di kediamannya, di Bintan.

Barang bukti yang diamankan saat penangkapan, 1,6 kilogram sabu. Saat itu juga, polisi meminta keterangan Mu. Kepada polisi, Mu menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya bersama seseorang berinisial Arg (walpri Gubernur Kepri) mengambil sabu yang ada di dalam kotak styrofoam di tepi pantai Resort Club Med.

”Saat ke lokasi pengambilan sabu ini, Mu bersama dengan Arg,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Mu inilah, polisi segera bergerak ke kediaman Arg. Polisi mengamankan Arg, 24 Januari 2022 pukul 00.30 WIB.

”Lalu, anggota menuju ke tempat Dtp, di sana polisi mengamankan barang bukti jenis sabu seberat 5,1 kilogram,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai peran Arg, Harry mengatakan bahwa penyidik masih melakukan penyelidikan secara maraton. Ketiganya sedang dimintai keterangan oleh penyidik.

”Kami juga akan melakukan tes urine,” ucap Harry.

Ia mengaku belum mengetahui apakah Mu, Arg dan Dtp masuk dalam jaringan narkoba internasional.

”Jadi, penangkapan dilakukan Polres Tanjungpinang, dan baru diserahkan ke kami. Jadi masih dalam pemeriksaan penyidik,” tuturnya.

Harry mengatakan, Arg tidak sedang bertugas saat ditangkap. Arg diketahui baru beberapa bulan ditugaskan sebagai pengawal pribadi Gubernur Kepri. Harry sangat menyesalkan perbuatan Arg.

”Sangat memalukan, tindakan tercela,” tuturnya.

Ketiga orang ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sesuai dengan Pasal 114 ayat (2), 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Reporter: Fiska Juanda

batampos – Gleen Vincent A Madoginog, Nahkoda Kapal MT. Seaways Rubymar dituntut 4 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam, Rabu (2/1). Kapal berbendera Marshal Island ini dinilai menganggu lalu lintas laut Indonesia karena melakukan lego jangkar tanpa izin.

Tuntutan terhadap Gleen dibacakak dalam sidang virtual yang dipimpin majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Selain tuntutan pidana kurungan bada, JPU juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 150 juta. Atas tuntutan itu, Gleen melalui kuasa hukumnya meminta waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan.

BACA JUGA: Nakhoda Kapal Tenggelam di Batuampar Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi menilai perbuataan Gleen sebagai nahkoda kapal telah terbukti menganggu alur pelayaran di Indonesia. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal itu diperkuat dari fakta-fakta selama pembuktian di persidangan berlangsung.

“Terdakwa kami tuntut dengan 4 bulan penjara, serta denda Rp 150 juta. Apabila denda tak dibayar, maka diganti kurungan 3 bulan,” ujar Wahyu yang juga sebagai JPU.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tuntutan terhadap narkoda kapal asing tersebut. Yakni hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, perbuataan terdakwa telah menganggu lalu lintas pelayaran, karena melakukan lego jangkar tanpa izin di perairan Indonesia. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah di hukum, tidak berbelit-belit serta mengakui perbuataanya.

“Atas tuntutan itu, terdakwa mengajukan pembelaan minggu depan,” tegas Wahyu.

Diketahui, Gleen selaku Nahkoda Kapal MT. Seaways Rubymar berbendera Marshal Island GT 40.343 pada tanggal 05 Agustus 2021 pukul 17.30 waktu Peru Kapal berangkat dari Callau, Peru tujuan ke Singapura sesuai dengan Port Clereance yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar Peru. Ketika dalam perjalanan menuju Singapura kapal mendapatkan perintah dari Operator Kapal V.Ship Uk Limited berupa pesan email “agar kapal berlabuh di timur OPL”. Sebelum tiba di timur OPL terdakwa selaku nahkoda mengadakan rapat dengan tim anjungan untuk menentukan posisi Lego Jangkar yang diinginkan, yaitu pada koordinat 01º 48,11’ U – 105º 04,66’ T, kemudian pada tanggal 12 September 2021 kapal tiba di East OPL pukul 23.00 waktu setempat nahkoda melakukan labuh jangkar di koordinat tersebut padahal Kapal MT. Seaways Rubymar dalam keadaan baik-baik saja serta tidak dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

Bahwa berdasarkan catatan Log Book, terdakwa melakukan lego jangkar di laut Teritorial Indonesia, pada posisi 01º 48,11’ U – 105º 04,66’ T lebih kurang 4 (empat) hari. Lego jangkar Kapal MT. Seaways Rubymar berbendera Marshal Island tanpa dilengkapi ijin dari Otoritas Kesyahbandaran Indonesia.
Bahwa berdasrkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Kejaksaan Negeri Batam telah menindaklanjuti laporan adanya indikasi korupsi di SMK Negeri 1 Batam di Batuaji. Tindaklanjut dilakukan dengan mengumpulkan data atau bahan dan keterangan (Pulbaket) beberapa pihak.

BACA JUGA: Kejaksaan Terima Laporan Indikasi Korupsi di SMK Negeri 1 Batam

Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi mengatakan pihaknya pasti akan menindaklanjuti laporan adanya indikasi korupsi. Meski saat ini, Kejari Batam masih fokus dalam penanganan dugaan korupsi di SMA Negeri 1 Batam.

“Laporan itu sudah kami tindaklanjuti, tapi saat ini masih fokus di SMA N 1 Batam,” ujar Wahyu, Rabu (2/1) .

Dikatakan Wahyu, tindaklanjut pihak Kejaksaan, yakni mengumpulkan data dan keterangan terkait laporan tersebut. Jika memang, indikasi korupsi di sekolah tersebut ada, maka tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan penyelidikan.

“Saat ini masih pulbaket, bisa dikatakan proses penyelidikan untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut. Jika memang laporan tersebut benar adanya, pasti akan ada tindaklanjutnya,” tegas Wahyu.

Menurut Wahyu, dalam laporan yang masuk ke Kejari Batam, ada beberapa poin yang dibeberkan. Diantaranya, penggunaan dana komite untuk membeli mobil dinas SMK N 1 Batam. Namun, yang dilaporkan itu, mobil tersebut dibeli atas nama Kepala Sekolah.

“Belum bisa dirinci, karena ini masih laporan. Belum tahu kebenaran informasi ini. Makanya sedang kami teliti dulu,” terang Wahyu. (*)

Reporter : Yashinta