batampos – Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Minggu (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (14/3).

“Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara,” ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Minggu.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil.

Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara.

“Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat,” kata Hetifah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut.

“Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta,” ungkap Idris Rahim.

Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara.

“Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja,” jelas mantan Sekda Gorontalo itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – SDM merupakan salah satu modal dasar untuk mengembangkan industri nasional seperti dalam Bangun Industri Nasional.

”Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan SDM industri yang berkualitas. Kolaborasi ini diyakini dapat mengakselerasi sasaran sesuai dengan kebutuhan bersama,” kata Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi dalam keterangannya, Kamis (10/3).

Oleh sebab itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pengelasan Indonesia (API-IWS) yang turut berkontribusi dalam mencetak SDM pengelasan yang kompeten, untuk mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Andi berharap bahwa API-IWS dapat memberikan masukan terkait program pengembangan SDM pengelesan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin.

“Selain itu, API-IWS juga diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan teknologi, riset dan inovasi, sertifikasi dan standardisasi dalam mendukung industri perkeretaapian nasional,” tuturnya.

Andi mengemukakan, industri alat transportasi merupakan salah satu sektor industri yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) 2015-2035.

BACA JUGA: Tiket Kereta Api Bisa Dikembalikan 100%

“Dalam industri perkeretaapian, program pengembangan diarahkan kepada percepatan pembangunan perkeretaapian, pengembangan jalur kereta api, pengembangan industri komponen pendukung perkeretaapian, pengembangan kereta api perkotaan dan kereta api berkecepatan tinggi,” sebutnya.

Adanya megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) misalnya, menjadikan peluang untuk memenuhi SDM pengelasan dalam mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

“Ini menjadi peluang untuk penyediaan tenaga las dari dalam negeri. Namun, perlu SDM yang kompeten dengan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan, karena teknologi yang digunakan pada proyek tersebut terbilang modern,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menyampaikan, Indico, anak perusahaan Telkomsel akan mengakselerasi terbukanya lebih banyak peluang serta kemudahan inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital terkini, yang akan memperkuat ekosistem dan industri digital Indonesia.

“Pengenalan Indico merupakan bagian dari semangat PT Telkomsel Ekosistem Digital untuk memperkuat identitas perusahaan sebagai penggerak perubahan yang akan mendorong hadirnya lebih banyak layanan digital yang inovatif,” ujarnya melalui jumpa pers daring pada Kamis (10/3).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dengan diluncurkannya usaha baru ini, dirinya berharap, Indico dapat menjadikan Indonesia sebagai menjadi jembatan solusi digital Indonesia dan juga sampai ke skala global, di Asia Tenggara.

“Kami berharap, Indico mampu menghadirkan solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat pemberdayaan talenta lokal untuk berkontribusi secara positif di pasar regional hingga global,” ungkap Erick.

Dia juga menjelaskan, pemilihan Indico sebagai nama komersial dilatarbelakangi ambisi perusahaan untuk menciptakan ekosistem digital dengan mengedepankan semangat kolaborasi yang memberdayakan siapa saja. Pemberdayaan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang untuk mempercepat kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

Dalam menjalankan operasional bisnis, Erick menjelaskan bahwa Indico akan berfokus pada pengembangan solusi dan layanan lintas sektor yang berorientasi pada pelanggan melalui inovasi teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakselerasi gaya hidup digitalnya.

Pada tahap pengembangan gelombang pertama, Indico disebut akan fokus dalam mengembangkan tiga sektor industri digital prioritas, yakni kesehatan (health-tech), pendidikan (edu-tech), dan gaming yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian digital nasional.

BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan 5G Experience Center

Selain ketiga sektor tersebut, Indico juga membuka kesempatan untuk memperluas portofolio bisnis vertikal ke lebih banyak sektor industri lainnya seiring perkembangan pasar dan membuka peluang kolaborasi dalam upaya mengembangkan perekonomian digital nasional.

Sektor health-tech dan edu-tech menjadi dua sektor utama yang dikatakan telah dikembangkan oleh Indico, seiring dengan bergabungnya pengelolaan bisnis aplikasi Kuncie dan Fita. Indico juga baru saja melakukan pengembangan di sektor gaming melalui pendirian Majamojo, sebuah perusahaan joint venture (JV) bersama PT Aplikasi Multimedia Anak Bangsa milik GoTo Group, dengan fokus bisnis sebagai game publisher. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang beberapa waktu lalu diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, telah kehilangan pamor.

“Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total. Salah satu cara itu adalah mengamandemen konstitusi,” kata Arya dalam diskusi “Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024” di Jakarta Barat, Minggu, (13/3).

Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang enggak setuju,” tambahnya.

Arya juga menambahkan, situasi perpolitikan antarpartai menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024,” tukasnya.

Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Di tingkat internasional, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.

“Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. (pelaksana tugasnya). Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong isu penundaan Pemilu,” katanya.

Karena itu, dengan kondisi urgensi tersebut, Arya menyarankan pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi publik dan politik. Enggak ada alasan moral untuk mendorong penundaan Pemilu,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kusersyansyah menjelaskan, fintech lending menghadapi tantangan yang luar biasa dalam dua tahun terakhir ini. Meski diterpa pandemi, fintech lending tetap melanjutkan pertumbuhan yang positif pada 2021 lalu.

Perkembangan industri financial technology (fintech) peer to peer (p2p) lending atau pinjaman daring (online) tetap bertumbuh dengan capaian kenaikan sebesar 89,77 persen pada 2021 di tengah gelombang pandemi. AFPI menyebutkan ada tiga faktor utama yang berperan dalam meningkatkan kinerja fintech lending pada tahun lalu.

“Kinerja dari fintech di 2021, ini tahun kedua pandemi, menunjukkan catatan yang sangat baik,” kata dia, saat dihubungi pada Kamis (10/3).

Menurut Kusersyanyah, tiga faktor utama yang mendorong kinerja industri fintech lending tetap apik. Pertama, fintech lending masuk ke dalam sektor yang penilaian kreditnya (credit scoring) cepat berubah dan terdeteksi dari waktu ke waktu. Kedua, pandemi telah mengubah perilaku masyarakat karena harus menjaga jarak satu sama lain (social distancing). “Jadinya, pinjaman online ini menjadi alternatif yang semakin banyak digunakan,” ungkapnya.

Faktor terakhir adalah gap kredit di Indonesia yang masih tinggi. Mengacu data Bank Dunia, Kus menjelaskan, Indonesia memiliki gap kredit sebesar Rp1.500 triliun per tahun.

“Gap kredit ini bisa dikatakan sebagai segmen yang unbankable dan mengatasi gap kredit itu merupakan visi-misinya fintech lending,” ungkapnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech lending telah menyalurkan penyaluran kredit sebesar Rp 295,85 triliun hingga akhir 2021. Jumlah tersebut meningkat 89,77 persen secara year on year (yoy) dibandingkan penyaluran pada 2020 lalu yang sebesar Rp 155,9 triliun. Dari sisi pengguna, OJK mencatat total peminjam sampai dengan akhir tahun lalu telah mencapai 73,2 juta entitas, sedangkan total pemberi pinjaman mencapai 809.494 entitas.

BACA JUGA: Misbakhun Minta OJK Buka Data Konglomerasi Fintech

Salah satu penyelenggara fintech lending dan telah memperoleh izin OJK adalah PT Fintek Digital Indonesia (Kredito). Kusersyanyah menjelaskan, sebagian besar fintech lending pada tahun lalu memperoleh izin dari OJK. Status izin tersebut memberikan nilai tambah bagi penyelenggara fintech lending untuk melakukan ekspansi bisnis.

Direktur Kredito, Daniel Soelistyo menjelaskan, sepanjang tahun 2021 perusahaan berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,46 triliun, atau meningkat 677 persen atau hampir 8 kali lipat dibandingkan dengan penyaluran 2020 yang masih Rp188 miliar dengan (TKB90) terjaga di level 96 persen.

“Kredito telah menunjukkan kinerja yang luar biasa di sepanjang tahun 2021 dalam memberikan kemudahaan pembiayaan dan pelayanan kepada para pengguna setia serta masyarakat. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Kredito di tengah perekonomian nasional yang belum pulih dari pandemi,” kata Daniel. (*)

Reporter: JP Group