batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan sudah menyampaikan progres persiapan daerah terkait rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin). Namun belum ada kepastian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kapan proyek strategis tersebut akan dimulai.
“Di sela-sela kunjungan Presiden di Pulau Bintan sudah saya sampaikan terkait progres di daerah untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Babin,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/1) malam lalu.
Ditanya apakah ada kepastian proyek tersebut akan dimulai pada tahun ini? Mengenai hal itu, Ansar mengatakan belum ada penegasan terkait ini. Menurutnya, Presiden meminta Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab daerah.
“Yang pastinya Pak Presiden meminta kita secepatnya menyelesaikan pekerjaan di daerah. Apabila tidak ada halangan, Februari nanti kita akan serahkan lahan ke Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya Gubernur Ansar.
Masih kata Gubernur, beberapa waktu kedepan Menteri Pekerjaan Umum akan berkunjung ke Kepri. Meskipun diluar agenda pembangunan Jembatan Babin, ia akan mengajak Menteri PU untuk turun ke lokasi. Karena memang, infrastruktur ini diharapkan untuk percepatan pembangunan daerah.
“Kehadiran Jembatan Babin memang sangat diharapkan memberikan banyak efek ganda. Baik itu kepentingan investasi, pariwisata maupun untuk rentang kendali,” tutup Gubernur Ansar.
Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, lewat kampanye di Batam, pada 6 April 2019 lalu, Jokowi yang berpasangan dengan Makruf Amin menyampaikan janji politiknya untuk Provinsi Kepri. Yakni mewujudkan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia.
Dijelaskannya, jembatan tersebut akan membentang dari Kabil, Batam ke Tanjungsauh. Kemudian dari Tanjungsauh menapaki Pulau Bau dan Pulau Bintan. Mengingat, pada 20 Oktober 2022 mendatang, sudah masuk tiga tahun kepemimpinan Jokowi dipriode kedua ini.
“Berbicara pemulihan ekonomi nasional, pembangunan Jembatan Babin tentu akan memberikan banyak efek ganda. Apalagi dilaksanakan ditengah kondisi saat ini,” ujar Irwansyah. (*)
Salah satu saksi dugaan korupsi Dana Hibah yang diperiksa di Mapolres Tanjungpinang. foto kiriman sumber batampos.co.id
batampos – Penyidik Polda Kepri sudah memeriksa 50 orang terkait dugaan korupsi dan bansos APBD Provinsi Kepri 2020. Para terperiksa berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemprov Kepri dan penerima hibah serta bansos. Sumber batampos.co.id membenarkan terkait pemeriksaan ini “Iya benar, ada,” kata dia. Ke 50 saksi ini diperiksa di Tanjungpinang dan Batam.
50 saksi yang diperiksa penyidik terdiri dari 21 orang ASN dan 29 penerima orang penerima hibah. Para saksi ini diperiksa secara berkala tiap minggu.
Dari informasi yang dikumpulkan batampos.id, minggu lalu penyidik Tipidkor Polda Kepri fokus memeriksa para saksi penerima hibah dari Tanjungpinang. Dan minggu ini, penyidik memeriksa para penerima hibah dari Batam.
Pemeriksaan penerima hibah ini berkait dengan uang diterima masyarakat. Sebab ada dugaan uang diterima tidak dalam jumlah seharusnya dan tidak digunakan sesuai dengan proposal yang dimasukan ke Provinsi Kepri.
Penyidik masih menilik aliran uang dari penerima hibah ini ke siapa saja. Sebab uang tersebut diduga mengalir ke pihak lain, sedangkan penerima hibah dan bansos hanya beberapa persen dari jumlah seharusnya.
Dari penelusuran batampos.co.id, salah satu modus dana bansos ini adalah menggunakan kartu tanda pengenal masyarakat. Lalu, ada yang berperan sebagai makelar, untuk menawarkan dana bansos. Begitu dana bansos atau hibah dicairkan, masyarakat akan mendapatkan fee belasan hingga puluhan juta. Sedangkan sisa dana bansos atau hibah yang sudah cair, diserahkan masyarakat ke para makelar. Nantinya, para makelar berkoordinasi dengan pihak diatasnya.
Hingga kini, penyidik Polda Kepri masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi yang terlibat kasus ini. Pekan lalu, sejumlah pejabat Pemprov Kepri diperiksa di Tanjungpinang. Sedangkan dalam sepekan ini, seluruh saksi yang diperiksa adalah para penerima hibah dan bansos.
Sebelumnya diberitakan ada 6 nama yang muncul dari SPDP yang dikirimkan polisi ke kejaksaan. Ke 6 orang itu yakni, Ti, Mi, Sp, Mi, Mo dan Aa. Berdasarkan SPDP dikirimkan, status ke 6 orang itu terlapor.
Dari SPDP dikirimkan itu juga, disebutkan ada dugaan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 KUHP.
Penyidikan yang dilakukan Polda Kepri ini, terkait dengan dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2020 dengan nilai Rp20 miliar.
Terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi ini, dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt. “Benar memang ada pemeriksaan, tapi saya tidak bisa menjelaskan detil pemeriksaan ini,” kata dia beberapa waktu lalu. (*)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Asdep KIP Setwapres/Antara)
batampos – Pemerintah dihadapkan target seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada 2024. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta proses sertifikasi halal dapat dipermudah. Khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan Ma’ruf Amin dalam tasyakuran Milad ke-33 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) di Jakarta kemarin (25/1). Menurut dia target tersebut memiliki tantangan yang besar. Apalagi jumlah pelaku U.KM di tanah air jumlahnya mencapai 64 juta unit.
“Pemerintah saat ini tengah berupaya menuntaskan dua pekerjaan besar hingga 2024,” katanya. Yaitu kewajiban tersertifikasinya bagi seluruh produk makanan dan minuman halal. Kemudian mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.
Ma’ruf menjelaskan LPPOM-MUI sudah memiliki sejarah panjang dalam sertifikasi halal. Saat ini LPPOM-MUI menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mitra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Sebagai pionir lembaga sertifikasi halal,. Ma’ruf berharap LPPOM-MUI melakukan percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM sektor makanan dan minuman.
Mantan Ketua MUI itu menyambut baik beberapa inovasi percepatan sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM-MUI. Diantaranya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMK. Kemudian kegiatan Festival Syawal yang berhasil mencetak 644 UMK bersertifikat halal.
Selain itu Ma’ruf juga mendukung terobosannya LPPOM-MUI mengupayakan percepatan sertifikasi halal di tengah pandemi Covid-19 melalui sistem Modified On-Site Audit (MOSA). “Ini merupakan layanan sertifikasi halal daring, khususnya bagi produk-produk yang bersifat sederhana dan tidak memiliki tingkat kritis halal tinggi,” paparnya.
Ma’ruf mengingatkan bahwa label halal sangat penting. Yaitu untuk memberi keyakinan bahwa mutu produk terjamin aman dan sesuai dengan syariat (halalan thoyyiban). Kemudian adanya sertifikat halal juga sekaligus memberi nilai tambah daya saing produk. Terlebih saat ini, ketika kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Bahkan konsumsi produk halal sekarang telah menjadi bagian dari gaya hidup.
Dalam kesempatan lain Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham mengatakan mereka memiliki target penerbitan 10 juta sertifikat halal tahun ini. Total sertifikasi halal yang sudah dikeluarkan BPJPH Kemenag ada 16.297 sertifikat. Aqil mengatakan pelaku UMK bisa melakukan self declare sertifikasi halal. Sehingga sertifikasi halal biasanya Rp 0 alias gratis. Sementara tarif sertifikasi halal reguler buntuk UMK dipatok Rp 650 ribu. (*)
Bupati Lingga diskusi dengan pejabat Bapenda Lingga.
batampos-Bupati Lingga, Muhammad Nizar memimpin rapat koordinasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) dan Optimalisasi Pendapatan Asi Daerah (PAD) tahun 2021, di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, Selasa (25/1/2022). Adapun realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan 17 persen dari target yang telah ditentukan.
Sebelumnya Bapenda menargetkan 100 persen dengan total PAD Rp 53,4 miliar lebih. Dan sampai pada waktu yang telah ditentukan, PAD Kabupaten Lingga melonjak melebihi target awal, naik menjadi 117 persen dengan jumlah Rp 62,9 miliar lebih. Muhammad Nizar pada penyampaian mengapresiasi keberhasilan dari teamwork Bapenda yang solid dan optimis. Padahal tahun 2021, boleh dikatakan tahun yang sulit karena kasus pandemi yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lingga. Namun itu tidak menjadi sandungan bagi Bapenda untuk terus mengoptimalkan pendapatan dari target yang ditentukan sebelumnya.
“Terimakasih kepada Bapenda. Alhamdulillah tim work di Bapenda ini cukup solid sehingga capaian bisa melebihi target, kata dia. Kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah yang telah diatur dalam undang undang, guna memperkuat esensi dan posisi otonomi daerah dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Dengan capain PAD yang maksimal ditahun 2021, Nizar berharap tahun 2022 ini mengalami peningkatan lagi.
Terutama, kembali mengoptimalkan lagi sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan PAD, dan mematangkan kembali sektor yang masih kurang dalam penarikan PAD. Beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti peningkatan disektor tambang atau galian C yang pada tahun 2021 sebagai penyumbang pajak tertinggi. Saat ini tercatat 9 perusahaan namun hanya 6 perusahaan yang aktif dalam setoran pajak. Namun di galian C ini menurut Nizar, dapat dimatangkan pada tahun 2022 ini.
Selain itu, peningkatan lain, seperti pajak sarang burung walet dan sebagainya. Peningkatan pendapatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan melakukan koordinator kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian kehadiran videotron di Kota Dabo dan Kota Daik, juga diharapkan bisa menarik pendapatan daerah dengan pajak reklame.
“Namun alhamduillah tim work yang ada di Bapenda Lingga ini terus konsisten dan itu justru memacu semangat. Sehingga bisa menambah Rp 10 miliar dari target yang ditetapkan,” kata dia. Untuk memaksimalkan hal tersebut, menurutnya pemerintah daerah akan segera melakukan konsolidasi dengan para OPD-OPD pengahasil, seperti Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan pada peningkatan pendapatan BLUD, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindagkop UMKM, Dinas Pariwisata bahkan Bapenda sendiri.
“Kita memberikan semangat terus untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun-tahun kedepannya, dengan apa yang sudah dilakukan saat ini” papar dia. (*)
batampos-Eko Sumbaryadi menjadi nama kedua yang dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri setelah Lamidi. Lantaran Keputusan Presiden (Keppres) terkait Sekda defenitif Kepri hasil open bidding masih belum diteken Presiden Jokowi.
Kepala Dinas Sosial tersebut dilantik oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/1) malam . Gubernur Ansar mengatakan, untuk Sekda Kepri terpilih masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Sekarang ini sudah berada di Mensesneg.
Ansar melantik Eko Sumbaryadi sebagai penjabat Sekda Kepri, Selasa (25/1) malam
“Lantaran belum terbitnya Keppres Sekda Kepri defenitif, makanya posisi Penjabat Sekda diperbaharui dengan nama baru (Eko Sumbaryadi,red),” ujar Gubernur Ansar usai melantik Eko Sumbaryadi, tadi malam.
Dijelaskannya, pergantian nama Penjabat Sekda Kepri, karena nama terkait sudah pernah diperpanjang masa tugasnya sebagai Penjabat Sekda Kepri. Disebutkannya, untuk jabatan pertama adalah tiga bulan. Kemudian diperpanjang tiga bulan lagi.
“Nama Sekda Kepri terpilih sudah di Mensesneg. Semoga Keppress segera terbit,” harap Gubernur.
Sementara itu, Eko Sumbaryadi mengatakan, amanah yang diberikan ini adalah tugas yang harus dijalankan. Ia akan tetap bekerja sesuai dengan instruksi Gubernur untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Karena jabatan Penjabat Sekda Kepri ini sifatnya adalah sementara.
“Inikan sifatnya sementara saja, ketika sudah ada sekda defenitif, maka otomatis tanggungjawab saya berakhir,” ujar Eko Sumbaryadi. (*)
Salah satu kegiatan yang menarik minat pengunjung Mega Mall Batam Center di Chinese Expo 2022. f. mega mall batam center
batampos – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2022, Mega Mall Batam Center mempersembahkan “Chinese Expo” yang dilaksanakan pada 21 Januari hingga 2 Februari 2022 di Atrium Barat Mega Mall Batam Center. Pengunjung dapat menikmati kemeriahan acara tersebut melalui dekorasi Imlek, pernak-pernik Imlek, Chinese Dance Performance, Barongsai, lomba lagu Mandarin, serta Guzheng Perfomance dari Sumii Wen.
“Melalui dekorasi perayaan Imlek tahun ini, Mega Mall Batam Center ingin menyampaikan pesan melalui visualisasinya yang merupakan semangat Mega Mall Batam Center untuk terus bersinar, berinovasi dan selalu menjadi daya tarik pengunjung. Harapan kami Mega Mall Batam Center agar tetap menjadi destinasi pilihan masyarakat Kota Batam untuk semua hal yang dibutuhkan mulai dari berbelanja, makan bersama, nonton, menikmati hiburan, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terkasih.
Walaupun kita masih berada di tengah pandemi, namun semangat untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada para stakeholders tetap menjadi yang utama bagi kami,” ujar Agus Salim, selaku Dept Promosi & Event.
Yang tak kalah menarik dalam perayaan Imlek tahun ini, akan ada perlombaan Gundam Straight Build Competition, dimana kegiatan tersebut akan menampilan Line Dance, Cosplay, Song Performance, Pokemon TCG, Lomba Melukis Resin dan masih banyak lagi, dan acara ini akan dilaksanakan di Atrium Timur Mega Mall Batam Center.
Tak hanya melalui elemen dekorasi yang elegan, para tenant Mega Mall Batam Center menawarkan promo up to 70% seperti Matahari, Sport Station, Kids Station, Puma, Condotti, Body Shop, Point Break dan masih banyak lagi.
”Ayo, berbelanja di Mega Mall Batam Center dan jangan lupa menukarkan struk belanja Anda di pusat informasi Mega Mall Batam Center,” tutup Agus. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Yulitavia/batampos.co.id
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menugaskan seluruh petugas Puskesmas untuk meningkatkan proses tracing atau pelacakan atas temuan kasus baru Covid-19 di Batam. Saat ini terdapat sedikitnya 23 kasus aktif.
Rudi mengatakan keadaan ini cukup membuat pihaknya khawatir. Karena jumlah penambahan cukup signifikan dalam pekan ini. Ia meminta seluruh kepala puskesmas (Kapus) untuk kembali melakukan tracing (penelusuran kontak).
“Langkah pencegahan penyebaran adalah yang paling utama. Kalau dalam satu minggu ke depan masih ada lonjakan, saya bersama Forkopimda akan mengambil langkah serius menangani laju kasus ini,” kata dia usai meninjau pelaksanaan vaksin booster tenaga pendidik di Mal Botania 2, Batamcenter, Selasa (25/1).
Selain upaya tracing, Rudi juga meminta kepada masyarakat Batam untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes). Di samping itu, Pemerintah memastikan pelaksanaan vaksin tetap berjalan.
“Kuncinya cuman satu, pakai masker, saya mohon kepada masyarakat untuk memakai masker,” katanya.
Gelombang ketiga Omicron diperkirakan akan berakhir pada bulan April mendatang. Namun Batam perlu meningkatkan kewaspadaan, karena menjadi pintu masuk bagi pemulangan PMI dari Malaysia dan Singapura.
“Jangan abai. Saya tidak mau dalam waktu tiga bulan ke depan lonjakan kasus yang tinggi. Saya cuma minta semua pakai masker. Itu saja kuncinya,” ujar Rudi.
Saat ini, penanganan Covid-19 kata Rudi berjalan dengan baik, gedung asrama haji digunakan untuk isolasi 23 pasien Covid-19. Khusus masyarakan Batam yang terpapar Covid-19, gedung asrama haji digunakan sebagai isolasi terpadu.
Sedangkan fungsi lainnya, gedung itu juga digunakan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk karantina. Sedangkan PMI yang terpapar Covid-19 dirawat di rumah sakit khusus infeksi (RSKI) Galang.
“Kalau PMI positif Covid-19, dirawat di RSKI Galang, totalnya kalau tidak salah 51 orang, sedangkan yang karantina berjumlah 1.550 orang. Pasien lokal saat ini sudah diisolasi di Asrama Haji,” tutupnya. (*)
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. (LAILY RACHEV SETPRES)
batampos – Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani beberapa kesepakatan penting dalam pertemuan Leaders Retreat di Bintan, Kepulauan Riau pada selasa (25/1). Salah satu yang menjadi perhatian adalah perjanjian ekstradisi.
Kemarin (25/1) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, menggelar pertemuan bilateral. Jokowi menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara Indonesia dengan Singapura. Kesepakatan tersebut antara lain Pertukaran Dokumen antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura tentang Perluasan Kerangka Pembahasan Indonesia-Singapura.
Selain itu, kedua negara juga menandatangani kesepakatan terkait Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan Flight Information Region (FIR), dan Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan. “Untuk Perjanjian Ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan Pasal 78 KUHP,” ujar Jokowi pada sambutannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dengan perjanjian ekstradisi ini, buronan tak lagi bisa lagi mengubah kewarganegaraan untuk akali proses hukum. Luhut mengatakan, Kepala Negara berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan.
”Penandatanganan perjanjian ekstradisi akan membuka babak baru kerja sama bidang hukum Indonesia –Singapura,” jelasnya.
Perjanjian ekstradisi ini juga akan melengkapi dan menyempurnakan komitmen kedua negara terkait perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty) yang mengharuskan kerja sama di antaranya terkait pencarian pelaku kejahatan, penggeledahan, maupun penyitaan asset.
Luhut menjelaskan, perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh kedua negara memungkinkan dilakukannya ekstradisi terhadap pelaku 31 jenis tindak pidana serta pelaku kejahatan lainnya yang telah diatur dalam sistem hukum kedua negara.
Perjanjian ini juga menyepakati pemberlakukan masa retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura. ”Perjanjian ekstradisi buronan Indonesia – Singapura ini juga memiliki fitur khusus yang secara efektif akan mengantisipasi celah hukum dan muslihat pelaku kejahatan,” jelas Luhut.
Misalnya, perubahan status kewarganegaraan untuk menghindari penegakan hukum. Dalam perjanjian ekstradisi ini, status warga negara pelaku kejahatan yang berubah tidak dapat mengecualikan pelaksanaan ekstradisi. Sebab ekstradisi dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi. Dengan demikian, perjanjian ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak kriminal di Indonesia maupun Singapura.
Bagi Indonesia, pemberlakuan perjanjian ekstradisi diyakini dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Skema ekstradisi antar dua negara yang pernah didiskusikan secara serius sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, Luhut menyatakan penandatanganan tiga dokumen perjanjian strategis Indonesia – Singapura ini bakal memperkuat dan menyempurnakan kerja sama bidang hukum dan pertahanan keamanan. “Juga akan menuju penyelesaian konstruktif beberapa long-standing issues di antara kedua negara bersahabat,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa penandatanganan tiga dokumen kerja sama bilateral Indonesia – Singapura ini merupakan tindak lanjut kesepakatan Leaders’ Retreat 2019 melalui koordinasi level kebijakan yang dikomandani oleh Menteri Koordinator kedua negara.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura. Menurut dia, perjanjian tersebut akan menjadi akselerasi progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Ghufron, perjanjian itu tidak hanya mempermudah proses penangkapan dan pemulangan tersangka korupsi yang melarikan diri atau berdomisili di negara lain. Tapi juga akan berimbas positif terhadap optimalisasi pemulihan aset (asset recovery).
”Karena tidak dipungkiri bahwa aset pelaku korupsi tidak hanya berada di dalam negeri, tapi juga tersebar di berbagai negara lainnya,” paparnya dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos, kemarin. Optimalisasi pemulihan aset itu otomatis akan menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menambahkan, perjanjain ekstradisi itu akan memudahkan KPK mengusut tuntas skandal korupsi e-KTP. Seperti diketahui, tersangka swasta e-KTP Paulus Tannos saat ini berada di Singapura. ”Jadi diharapkan tersangka (di Singapura, Red) bisa dilakukan pemeriksaan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi Singapura menandatangani kesepakatan batas FIR disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Indonesia kini mendapatkan hak kelola navigasi udara diatas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Sebelumnya dua wilayah udara tersebut dikelola oleh otoritas penerbangan Singapura. Kini pengelolaannya akan diambil alih oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, untuk mempercepat implementasi persetujuan ini, pemerintah secara intensif akan melakukan proses lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ICAO.
Budi mengatakan, kerjasama FIR ini bakal meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya. Sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982.
Penandatanganan persetujuan ini menandakan telah selesainya negosiasi bilateral Indonesia – Singapura untuk penyesuaian batas Wilayah Informasi Penerbangan (realignment Flight Information Region – FIR) yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir.
Negosiasi realignment FIR sendiri telah dilakukan Indonesia dan Singapura sejak era 1990 an, namun baru bisa menuju penyelesaian komprehensif sejak beberapa tahun terakhir. Dengan penandatanganan kesepakatan ini, kedua negara masih harus secara bersama menyampaikan kesepakatan batas FIR ini kepada organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) untuk disahkan.
Ada lima poin penting yang disepakati. Pertama, perubahan batas FIR Jakarta yang bakal melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna dari masuk dalam FIR Singapura, menjadi bagian dari FIR Jakarta.
Kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.
Meski demikian, untuk alasan keselamatan Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara (atau sekitar 29 persen) yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas.
Singapura akan mengelola jasa penerbangan di area tertentu dengan ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki. Sementara ketinggian di atas itu akan tetap dikelola Indonesia. Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang.
Hal ini kata Budi penting untuk menghindari fragmentasi dan miskoordinasi dalam pengawasan lalu lintas udara kedua negara baik yang terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian yang dimaksud.
Pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tentu tidak mengecualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia. ”Otoritas penerbangan Indonesia tetap mengoordinasikan penerbangan di seluruh area FIR Jakarta,” katanya.
Ketiga, selain menyepakati pengelolaan ruang udara untuk penerbangan sipil, Singapura juga menyepakati pembentukan kerangka kerja sama Sipil dan Militer guna Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Civil Military Coordination in ATC – CMAC).
Tujuannya, untuk memastikan terbukanya jalur komunikasi aktif yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menempatkan beberapa orang personil sipil dan militer di Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC). Hal ini telah tertuang di dalam perjanjian FIR yang telah ditandatangani.
Selain itu, sebagai bagian dari delegasi PJP terbatas ini, Otoritas Penerbangan Udara Singapura juga berkewajiban mencegah dan menginformasikan kemungkinan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing kepada otoritas pertahanan udara Indonesia.
Keempat, Singapura juga berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia. Pendelegasian PJP ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.
Evaluasi terhadap delegasi PJP akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personil Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura. Kelima, Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO.
Perjanjian ketiga melingkupi kerjasama pertahanan dengan Menteri Pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement (pernyataan bersama) yang menuangkan prinsip-prinsip dasar kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan; menghormati kedaulatan, hukum internasional dan nasional.
Dokumen ini meneguhkan komitmen skema persetujuan kerja sama pertahanan 2007 (Defence Cooperation Agreement /DCA 2007). DCA 2007 telah menjadi payung kerjasama kedua negara untuk Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai berbagai isu
Meliputi keamanan, Pertukaran informasi intelijen, termasuk penanggulangan terorisme, kerja sama iptek bidang pertahanan, peningkatan SDM, pertukaran personil militer secara regular, latihan dan operasi bersama, kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan, pembangunan daerah latihan bersama, dan akses latihan militer di wilayah yang diberikan izin oleh Indonesia.
Indonesia melalui Komite Kerjasama Pertahanan yang dibentuk dalam skema DCA akan mengawasi serta mengendalikan berbagai implementasi kerjasama tersebut. (*)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, untuk mempercepat implementasi persetujuan ini, pemerintah secara intensif akan melakukan proses lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ICAO.
Budi mengatakan, kerja sama FIR ini bakal meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya. Sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982.
Penandatanganan persetujuan ini menandakan telah selesainya negosiasi bilateral Indonesia-Singapura untuk penyesuaian batas Wilayah Informasi Penerbangan (realignment Flight Information Region–FIR) yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir.
Negosiasi realignment FIR sendiri telah dilakukan Indonesia dan Singapura sejak era 1990-an, namun baru bisa menuju penyelesaian komprehensif sejak beberapa tahun terakhir.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, kedua negara masih harus secara bersama menyampaikan kesepakatan batas FIR ini kepada organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) untuk disahkan.
Ada lima poin penting yang disepakati. Pertama, perubahan batas FIR Jakarta yang bakal melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna dari masuk dalam FIR Singapura, menjadi bagian dari FIR Jakarta.
Kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penye-diaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.
Meski demikian, untuk alasan keselamatan Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara (atau sekitar 29 persen) yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas.
Singapura akan mengelola jasa penerbangan di area tertentu dengan ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki. Sementara ketinggian di atas itu akan tetap dikelola Indonesia. Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang.
Hal ini, kata Budi, penting untuk menghindari fragmentasi dan miskoordinasi dalam pengawasan lalu lintas udara kedua negara baik yang terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian yang dimaksud.
Pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tentu tidak mengecualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia.
”Otoritas penerbangan Indonesia tetap mengoordinasikan penerbangan di seluruh area FIR Jakarta,” katanya.
Ketiga, selain menyepakati pengelolaan ruang udara untuk penerbangan sipil, Singapura juga menyepakati pembentukan kerangka kerja sama Sipil dan Militer guna Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Civil Military Coordination in ATC – CMAC).
Tujuannya, untuk memastikan terbukanya jalur komunikasi aktif yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menempatkan beberapa orang personel sipil dan militer di Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC). Hal ini telah tertuang di dalam perjanjian FIR yang telah ditandatangani.
Selain itu, sebagai bagian dari delegasi PJP terbatas ini, Otoritas Penerbangan Udara Singapura juga berkewajiban mencegah dan menginformasikan kemungkinan pela-nggaran wilayah udara oleh pesawat asing kepada otoritas pertahanan udara Indonesia.
Keempat, Singapura juga berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia. Pendelegasian PJP ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.
Evaluasi terhadap delegasi PJP akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personil Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura. Kelima, Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO.
Perjanjian ketiga melingkupi kerjasama pertahanan dengan Menteri Pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement (pernyataan bersama) yang menuangkan prinsip-prinsip dasar kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan; menghormati kedaulatan, hukum internasional dan nasional.
Dokumen ini meneguhkan komitmen skema persetujuan kerja sama pertahanan 2007 (Defence Cooperation Agreement /DCA 2007). DCA 2007 telah menjadi payung kerjasama kedua negara untuk dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai berbagai isu. Seperti keamanan, pertukaran informasi intelijen, termasuk penanggulangan terorisme, kerja sama iptek bidang pertahanan, peningkatan SDM, pertukaran personil militer secara regular, latihan dan operasi bersama, kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan, pembangunan daerah latihan bersama, dan akses latihan militer di wilayah yang diberikan izin oleh Indonesia.
Indonesia melalui Komite Kerjasama Pertahanan yang dibentuk dalam skema DCA akan mengawasi serta mengendalikan berbagai implementasi kerja sama tersebut. (*)
Rani Mulyasari (kiri) di-pressing pemain Thailand J. Chaiyarak dalam pertandingan di Stadion DY Patil, Mumbai, Senin malam. (AFC.com)
batampos – Timnas putri Indonesia masih belum bisa mencetak gol di Piala Asia Wanita 2022. Setelah di laga sebelumnya dihantam Australia dengan 18 gol tanpa balas, Senin malam lalu Indonesia menyerah empat gol tanpa balas di tangan Thailand di D.Y. Patil Stadium, Navi Mumbai.
Dalam pertandingan semalam, pelatih timnas perempuan Indonesia Rudy Eka Priyambada menyebutkan bahwa Indonesia kalah mental dengan Thailand.
Pertandingan baru berjalan 27 menit, gawang Indonesia sudah dibobol Kanyanat Chetthabut. Gol itu membuat Thailand semakin leluasa mendikte Indonesia.
Akhirnya, Kanyanat menciptakan dua gol tambahan pada menit ke-36 dan ke-71. Lalu, gol terakhir Thailand dilesakkan Irravadee Makris (76’).
’’Problem kami adalah mental bertanding. Dalam pertandingan internasional, seharusnya kami memiliki mental yang kuat,’’ ucap mantan pelatih PS Tira itu setelah pertandingan.
Meski kalah telak, Rudy mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Dia menilai timnya sudah berusaha memberikan perlawanan.
’’Ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi perkembangan sepak bola perempuan di Indonesia,’’ tegas mantan pelatih Mitra Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut.
Setelah ini, Indonesia akan menjalani pertandingan pemungkas grup B melawan Filipina. Pertandingan itu digelar di Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune, pada 27 Januari pukul 19.30 WIB.
Meski pertandingan itu tidak lagi menentukan langkah Indonesia, Rudy memastikan timnya bakal memberikan perlawanan terbaik.
’’Filipina diperkuat banyak pemain bagus. Stamina para pemainnya bagus. Pengalaman pemainnya juga bagus. Saya harap Indonesia bisa main lebih baik dalam pertandingan nanti,’’ ungkap Rudy. (*)
