batampos – Pemerintah memutuskan untuk meniadakan tenaga kerja honorer pada setiap instansi pada 2023 mendatang. Adapun keputusan tersebut sesuai dengan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mohammad Averrouce menuturkan bahwa keputusan ini adalah untuk penyesuaian dan efisiensi jabatan di instansi pemerintah.
“Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023 diharapkan instansi kementerian lembaga dan pemerintah daerah melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif sehingga didapat kebutuhan yang obyektif, baik CPNS maupun PPPK untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan,” ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (24/1).
Berawal dari hal itu, ia menyampaikan bahwa sesuai dengan kebutuhan itu, nantinya para tenaga honorer dapat mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK. Artinya, para tenaga honorer tidak dibiarkan begitu saja ketika ada keputusan peniadaan tersebut.
“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” tuturnya.
Adapun, bagi tenaga honorer yang ada saat ini, setiap instansi diminta untuk melakukan upgrade terhadap mereka. Hal ini dilakukan agar ketika menempati posisi sebagai PNS atau PPPK, tenaga honorer dapat melakukan tugasnya dengan baik.
“Tenaga honorer yang ada saat ini bisa diarahkan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK masih ada waktu untuk melakukan upskilling terhadap tenaga honorer yang ada sehingga dapat mengikuti tes dengan baik,” tutupnya. (*)
Pompa SWOR di Batu Hitam Tanjugpinang. F. Peri Irawan
batampos– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang persiapkan penambahan sambungan rumah aliran Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) ke 600 rumah warga di Pulau Penyengat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menjelaskan Pemko Tanjungpinang terus berupaya menyediakan air bersih yang layak untuk kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan air bersih melalui sistem SWRO.
“Pemko sudah memulai pengerjaan SWRO ini tahun lalu, dan nanti Februari akan dimulai kembali pengerjaan sambungan air bersih untuk 600 melalui anggaran APBN,”kata Zulhidayat, Senin (24/1).
Penyediaan air bersih melalui SWRO itu, kata Zulhidayat sudah dinikmati oleh masyarakat yang ada di Pulau Dompak, Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta Pulau Penyengat meskipun belum keseluruhan.
Masalah pemenuhan air bersih sendiri selama ini terkendala oleh sumber air. Dimana saat ini Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) baru bisa menyalurkan 40 persen dari total kebutuhan masyarakat Tanjungpinang.
“PDAM kita hanya mampu menyuplai 40 persen, sehingga Pemko Tanjungpinang mencoba untuk menyelesaikan masalah air bersih ini melalui sistem SWRO,” ungkapnya.
Meskipun penyediaan air bersih melalui Sistem SWRO akan memakan biaya yang lebih besar dibandingkan penyediaan air bersih, namun Zulhidayat menyebutkan dengan ketersediaan air permukaan yang tidak mencukupi maka penyelesaian air bersih melalui SWRO dianggap menjadi solusi terbaik saat ini.
“Penyediaan air bersih merupakan hal yang harus digesa penyediaannya karena merupakan kebutuhan utama masyarakat,” sebutnya.
Layanan SWRO yang berada di Teluk Keriting telah memenuhi pasokan untuk kawasan masyarakat Dompak lama dan juga kawasan pemerintahan Provinsi Kepri. Biaya yang dibebankan juga sudah ditetapkan melalui Perwako yakni Rp 15 ribu per kubik dengan biaya pemeliharaan meteran yakni Rp7.000 per bulan.
“Dulu kan mereka beli air berlori-lori, sekarang kita sediakan air bersih agar lebih mudah,” ucapnya. (*)
Samsung S22 seri terbaru yang akan launching Februari mendatang di Jakarta. F. GSMARENA.COM SMARTPHONE
batampos – Samsung mengonfirmasi akan meluncurkan ponsel flagship (terbaik) pada Februari mendatang, meski pun tidak menyebut nama, ponsel itu diperkirakan Galaxy S22.
“Kami akan memperkenalkan Anda semua perangkat seri S paling layak yang pernah kami ciptakan,” kata Presiden dan Kepala Bisnis MX, Samsung Electronics, TM Roh, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (22/1).
TM Roh mengindikasikan rumor yang beredar akan menjadi kenyataan, bahwa seri Galaxy S22 nanti merupakan gabungan dari seri Galaxy S dan Galaxy Note.
Dalam keterangan tersebut, ia menyebut “tidak pernah melupakan” Galaxy Note dan ponsel yang akan diluncurkan bulan depan merupakan “gabungan pengalaman terdepan dari lini perangkat Samsung Galaxy”.
Samsung juga menyebut kata “Ultra” dalam keterangan tersebut, seolah menjadi petunjuk untuk model ponsel yang akan mereka luncurkan nanti. Kabar yang beredar belakangan ini menyebutkan Samsung Galaxy S22 Ultra akan mirip dengan seri Galaxy Note, terutama dari segi desain bodi ponsel.
Galaxy S22 dikabarkan akan memiliki slot khusus untuk menyimpan stylus S Pen, seperti Galaxy Note. Samsung tidak meluncurkan seri Galaxy Note pada 2021. Seri ini hadir sejak 2011, menggabungkan desain ponsel dengan tablet dengan ciri khas stylus S Pen. (*)
batampos– Kasus aktif covid-19 di Tanjungpinang kembali bertambah menjadi empat setelah terjadi penambahan dua kasus baru pada Jumat (21/1) dan Sabtu (22/1) kemarin.
Saat ini 3 kasus diantaranya di rawat di RSUD Kota Tanjungpinang dan satu dalam perjalanan ke luar kota saat ini dirawat di Kota Batam.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri menjelaskan satu warga Tanjungpinang yang terpapar di luar kota itu sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Batam.
“Kebetulan yang bersangkutan masih dalam rentang waktu dua minggu dua minggu sehingga datanya masuk ke Tanjungpinang,” kata Sandri, (24/1).
Sementara tambahan satu pasien terpapar pada Sabtu (22/1) itu merupakan anak dari pasien yang melakukan perjalanan ke Batam tersebut yang saat ini dirawat di RSUD Tanjungpinang. “Penambahan pada hari Sabtu itu anak dari kasus positif yang keluar sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sri Handono menambahkan kondisi lima pasien asal Pekanbaru dan Jakarta yang dirawat di RSUD Tanjungpinang sudah mulai sembuh.
“Dua orang hasilnya sudah negatif, yang tiga sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan,” sebutnya.
Handono belum mengetahui secara pasti keberadaan dua pasien asal luar kota itu apakah masih di Tanjungpinang atau sudah kembali ke daerah asal. “Kita belum dapat informasi, akan kita cek dulu,” tambahnya. (*)
batampos– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Bintan menggelar bersholawat, zikir dan doa bersama para habib, tokoh agama maupun masyarakat Bintan.
Kegiatan dengan melibatkan Nahdatul Ulama dan GP Ansor Banser serta didukung PWI Bintan dilaksanakan di Akau, Taman Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur pada Minggu (23/1).
Ketua panitia pelaksana, Mansor Solor mengatakan, kegiatan bersholawat, zikir dan doa bersama diawali penampilan marawis dari Majelis Nurusy Syafa’ah yang dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Ketua DPD Perpat Kabupaten Bintan, Zulkhairi Alkhair menyerahkan cinderamata kepada Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesra Bintan, Mohd Setioso saat kegiatan Perpat bersholawat, zikir dan doa bersama para habib di Akau, Taman Kota Kijang, Bintan Timur, Minggu (23/1). F.Perpat Bintan
“Inti kegiatannya ada ratib, shalawat, hadroh, dan dzikir bersama pimpinan Marwama Nurusy Syafa’ah dan Majelis Rasulullah Kota Batam,” kata Mansor. Kemudian, ceramah agama yang diisi oleh Imam Masjid Al-Ushuwah Tanjungpinang, Kyai Haji Muhammad Najamuddin.
Ketua DPD Perpat Kabupaten Bintan, Zulkhairi Alkhair mengatakan, antusiasi masyarakat Bintan sangat luar biasa dalam mengikuti sholawat, zikir dan doa bersama.
“Alhamdulillah, lebih dari 300 orang bersholawat. Kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama kegiatan,” kata Zulkhairi.
Yang pasti, menurut Zulkhairi, kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi di antara masyarakat Bintan. “Mudah-mudahan dengan bersholawat yang dilakukan Perpat Bintan membawa berkah untuk kita semua,” kata Zulkhairi.
Ketua DPP Perpat Kepulauan Riau, Kamaruddin dalam kegiatan sholawat tersebut mengajak bersama-sama memohon keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Bintan. Kamarudin juga berharap, kegiatan bersholawat yang diadakan Perpat Bintan bisa menjadi agenda tahunan di Bintan.
Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesra Bintan, Mohd Setioso mengajak masyarakat yang hadir dalam sholawat, zikir dan doa bersama untuk sinergi dalam pembangunan Bintan yang lebih baik ke depannya.
Hadir Ketua MUI Bintan, Ketua PC GP Ansor Banser, Zainal, Pimpinan Nurusy Syafa’ah, Habieb Muhammad Azhar Alwi Assegaf, Pimpinan Majelis Rasulullah Kota Batam, Habieb Ahmad Hasyim bin Abdullah bin Shahab, Pengasuh Ponpes Membaus Sholihin 7 Bintan, K.H. Ahmad Bukan.
Kegiatan diakhiri penyerahan cinderamata kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang diwakili Kabiro Kesra Kepri, Aiyub, lalu kepada Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang diwakili Asisten Bidang Administrasi, Pemerintahan, dan Kesra, M Setioso dan kepada Asnah. (*)
Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin jalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/1). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Ukum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azis juga dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Menyatakan M Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa azis syamsuddin selama 4 tahun 2 bulan serta pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/1).
Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Pidana ini dibebankan setelah Azis menjalani pidana pokok.
“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ucap Jaksa Lie.
Dalam menuntut Azis Syamsuddin, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Azis
tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, perbuatannya merusak citra dan kepercayaan masyarakat pada DPR, tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit.
“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dituntut sebelumnya,” ungkap Jaksa Lie.
Jaksa KPK meyakini, Azis Syamsuddin menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.
Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.
Azis dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
Panitia Penggalangan Dana Bantuan Halak Hita Kota Batam untuk Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara menyalurkan donasinya kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal (Madina), Edy Sahlan di kantor BPBD Mandailing Natal. Foto: Salma untuk Batam Pos
batampos – Panitia Penggalangan Dana Bantuan Halak Hita Kota Batam untuk Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara telah menyalurkan donasinya.
Dana bantuan bencana alam Madina itu diserahkan Bendahara Panitia, Iyus Naini Ritonga dan diterima Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal (Madina), Edy Sahlan di kantor BPBD Mandailing Natal.
“Penyerahan diberikan Jumat pagi jam 09.30 WIB,” ujar Humas Panitia Penggalangan Dana Halak Hita, Salma Harahap, Senin (24/1/2022).
Ia mengatakan, donasi yang diserahkan sebanyak Rp 15 juta.
“Itu hasil penggalangan dana selama dua hari di Batam,” tuturnya.
Pembina kegiatan, Raja Harahap, berharap, seluruh organisasi kepemudaan Halak Hita kedepannya tetap kompak dan kegiatan penggalangan dana tetap bisa dilaksanakan apabila ada bencana alam di daerah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) plus Pasaman.
Ia menjelaskan, organisasi yang tergabung di kepanitiaan penggalangan dana ini yakni: Ikatan Keluarga Mandailing Batam (IKMB), Muda Mudi Mandailing Natal Batam (M3B), Ikatan Pemuda Pasaman Batam (IPPB), Persatuan Pemuda Paluta Batam (P3B), Generasi Muda Padang Lawas (GM Palas Batam), Organisaai Mandailing Batam (OMB) Naposo Nauli Bulung Paluta ( NNB Paluta), STAM Batam, IKTIB dan KPTB Batam.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Laily Rahmawaty/Antara)
batampos – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Tinggi Banten. Pungli itu diduga dilakukan oknum ASN Bea Cukai terhadap perusahaan jasa kurir.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, sesuai amanat Presiden Jokowi untuk memberantas dugaan pemerasan dan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan dan hasil pertemuan MAKI dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 6 Januari terkait dugaan pemerasan atau pungli di Bandara Soekarno-Hatta, untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum setempat.
”Pada 8 Januari, MAKI telah berkirim surat melalui sarana elektronik dan akun Whatsapp (WA) hotline Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten,” kata Boyamin Saiman seperti dilansir dari Antara, Minggu (23/1).
Adapun materi yang dilaporkan, lanjut Boyamin, adanya dugaan pemerasan atau pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea dan Cukai berdinas di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2020 hingga April 2021 atau tepatnya selama setahun.
Menurut dia, dugaan pemerasan/pungli tersebut dilakukan dengan modus melakukan penekanan kepada sebuah perusahaan jasa kurir (PT SQKSS). Dugaan Penekanan untuk tujuan pemerasan/pungli tersebut berupa ancaman tertulis maupun verbal/lisan.
Tertulis berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas dan verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut, semua dilakukan oknum tersebut dengan harapan permintaan oknum pegawai bea cukai tersebut dipenuhi perusahaan. ”Oknum tersebut diduga minta uang setoran Rp 5.000 per kilogram barang kiriman dari luar negeri. Akan tetapi pihak perusahaan jasa kurir hanya mampu memberikan Rp 1.000 per kilogram. Oleh sebab itu, usahanya terus mengalami gangguan selama satu tahun, baik verbal maupun tertulis,” kata Boyamin.
Dia mengatakan, meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran dugaan pemerasan atau pungli, menurut oknum tersebut jumlah yang dibayarkan di bawah harapan. Sehingga, akan ditutup usahanya meskipun berulang kali perusahaan telah menjelaskan kondisi keuangan sedang sulit karena terpengaruh kondisi Covid-19.
”Oknum tersebut dengan inisial AB merupakan pejabat bea cukai setingkat eselon III dengan jabatan sejenis kepala bidang dan inisial VI merupakan pejabat setingkat eselon IV dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang,” terang Boyamin.
Dia mengatakan, modus dugaan pemerasan atau pungli itu, terlapor menelpon dan meminta pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Untuk menghilangkan jejak terlapor pada saat pertemuan minta agar nomor handphone orang keuangan dan stafnya yang terlibat dalam penyerahan uang selama setahun diserahkan dan diganti nomor karena takut disadap.
”Diduga melalui hubungan telepon, terlapor ke pengurus perusahaan, telah meminta pembayaran segera dilaksanakan penyerahan uang dan akhirnya terlaksana penyerahan uang dugaan nominal sekitar Rp 1,7 miliar,” papar Boyamin.
Dia mengatakan, dugaan korban pemerasan atau pungli terdapat beberapa perusahaan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, yang terdapat bukti awal yang cukup baru satu perusahaan.
”Korban-korban lain memilih diam karena mempertahankan kelangsungan usaha,” tutur Boyamin.
Menurut Boyamin, laporan aduan dugaan pemerasan atau pungli tersebut telah mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Banten. ”MAKI akan mengawal laporan ini dalam bentuk mengajukan gugatan praperadilan apabila mangkrak proses penanganannya,” ucap Boyamin. (*)
Ilustrasi. Kunjungan wisatawan ke Batam sebelum pandemi. (Dok.Batampos)
batampos – Aturan pelaksanaan travel bubble telah dikeluarkan, dan mulai berlaku hari ini, Senin (24/1/2022). Aturan khusus travel bubble Singapura, Batam, Bintan ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 3 tahun 2022, tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Mekanisme Travel Bubble Kawasan Batam, Bintan dengan Singapura.
”Akan diumumkan langsung pemerintah pusat, yakni saat Bapak Presiden mengunjungi Bintan, besok (hari ini, red),” ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar.
Ia mengatakan, dari jadwal sementara, Presiden Jokowi direncanakan akan berada di Kepri selama 2 hari, yakni Senin (24/1/2022) dan Selasa (25/1/2022). Namun, ia belum mengetahui pasti agenda kedatangan Presiden Jokowi ke Kepri.
Namun, ia berharap, salah satu poinnya yakni peresmian pelaksanaan travel bubble. Buralimar mengaku, program travel bubble sudah lama diwacanakan dan diperjuangkan. Namun, baru awal tahun 2022 ini terlaksana.
”Sejak Juni 2020, wacana ini. Kami, pelaku-pelaku pariwisata terus memperjuangkan ini. Alhamdulillah, akhirnya dilaksanakan. Menjadi awal baru pariwisata di kala pandemi,” ujarnya.
Pelaksanaan travel bubble, untuk sementara hanya di kawasan Nongsa, Batam, dan Lagoi, Bintan. Ia mengatakan, sejauh ini baru dilakukan kajian umum, terkait dampak pelaksaannya.
”Saat ini yang terpenting dilaksanakan segera pelaksanaan travel bubble. Jika memang dalam perjalanan ada yang perlu dibenahi, maka akan dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Travel bubble memang diharapkan menjadi penyemangat para pelaku pariwisata. Pelaksanaannya akan dievaluasi setelah sebulan berjalan. Kekurangan dan kelemahan selama sebulan akan dipetakan.
Nantinya, kata Buralimar, akan dibenahi, sehingga sistem ini menjadi lebih baik. Jika memang berjalan dengan baik dan tidak memberikan dampak signfikan terhadap pandemi di Indonesia, maka program travel bubble dapat berubah menjadi vaccinated travel land (VTL).
”Jadi begini, satu bulan setelah travel bubble kami evaluasi, lalu pintu-pintu pariwisata di Kepri akan dibuka satu per satu. Sampai akhirnya delapan pintu masuk ke Kepri terbuka semua, sehingga wisatawan asing dapat masuk dengan mudah. Setelah itu, harapan kami para pelaku pariwisata, kebijakan travel bubble ini berubah menjadi VTL,” tuturnya.
Berdasarkan SE No 3 Tahun 2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), mekanisme travel bubble kawasan Batam, Bintan dengan Singapura, diharuskan menetap minimal selama 14 hari.
Selain itu, wajib telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Protokol PPLN mekanisme travel bubble yakni, pintu masuk yang disediakan saat ini hanya dua yakni Terminal Feri Internasional Nongsapura, menjadi pintu masuk bagi wisatawan memasuki travel bubble Nongsa Sensation (NPM, Turi Beach, Nuvasa Bay, dan beberapa resort di kawasan Nongsa).
Lalu, pintu masuk Terminal Feri Bandar Bintan Telani, untuk memasuki kawasan travel bubble Lagoi Bintan Resort.
Ketentuan yang wajib disiapkan oleh PPLN yakni menunjukkan sertifikat vaksin (fisik maupun digital), negatif pemeriksaan PCR, visa kunjungan wisata, bukti konfirmasi pemesanan (di Nongsa Sensation atau Lagoi Bintan Resort), menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Bluepas.
Jika ada PPLN yang positif Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan, akan menjalani isolasi terpisah dari kawasan travel bubble. Jika gejala sedang dan berat, maka menjalani perawatan di rumah sakit rujukan.
Biaya perawatan sepenuhnya ditanggung PPLN WNA (warga negara asing). Seluruh PPLN saat berada di kawasan travel bubble Batam dan Bintan, hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan wisatawan atau orang yang berada di satu kawasan.
Selain itu, hanya diperbolehkan berkegiatan di zona yang ditentukan, sesuai dengan rencana perjalanan.
Para PPLN ini juga wajib melaporkan diri, jika mengalami gejala yang berkaitan dengan Covid-19.
Fasilitas di kawasan travel bubble Batam dan Bintan, harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Kawasan travel bubble wajib memiliki tenaga operasional dan pengawasan protkes, tenaga penanganan kesehatan (dokter dan perawat), dan tenaga penunjang pelaksanaan protkes.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Melalui Surat Keputusan Jabatan Nomor 66/I/2022 bertanggal 21 Januari 2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bukan hanya mengisi kekosongan posisi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Andika juga menempatkan beberapa perwira tinggi TNI dari tiga matra untuk mengisi satuan-satuan baru. Diantaranya Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI, dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Puspen) Mayjen TNI Prantara Santosa menyampaikan bahwa Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan yang dipilih oleh panglima TNI untuk menjabat sebagai Komando Armada TNI AL. Sebelum mengisi posisi tersebut, Agung bertugas di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal). “Komandan Pushidrosal (jabatan yang ditinggalkan Agung) dijabat oleh Laksamana Madya TNI Nurhidayat,” terang Prantara. Komando Armada TNI AL merupakan satuan strategis.
Tidak heran diawal kelahirannya satuan tersebut langsung dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga. Komando Armada TNI AL bakal menggenapkan tiga komando armada yang sudah ada sebelumnya. Yakni Komando Armada I yang berkedudukan di Jakarta, Komando Armada II di Surabaya, dan Komando Armada III di Sorong. Kehadiran Komando Armada TNI AL merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2029 tentang Susunan Organisasi TNI. “Dari 328 perwira tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 diantaranya masuk kedalam jabatan satuan-satuan baru TNI,” beber kapuspen.
Meski belum diumumkan secara resmi, besar kemungkinan Komando Armada TNI AL akan bermarkas di Jakarta. Sementara Komando Armada I yang sebelumnya bermarkas di Jakarta dipindah ke Sumatera. Saat dikonfirmasi berkenaan dengan kemungkinan TNI AL memindahkan markas Koarmada I, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada I Kolonel Laut (P) La Ode Muhammad Holib menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Lokasi markas baru Komando Armada I itu kemungkiman berada di daerah Kepulauan Riau (Kepri).
Diakui oleh La Ode, rencana pemindahan markas Komando Armada I dilatari beberapa hal. Termasuk diantaranya pembentukan Komando Armada TNI AL. Selain itu, perkembangan lingkungan strategis juga menjadi alasan. “Mendekatkan secara administrasi satuan operasional TNI AL ke daerah operasi yang menjadi prioritas. Selat Malaka, Laut Natuna, dan ALKI I,” beber dia. Tidak hanya itu, ke depan TNI AL juga menginginkan markas Komando Armada I berada di satu wilayah. Sehingga memudahkan pola pembinaan material dan personel.
Dalam kajian yang mereka lakukan, Komando Armada I juga menghitung keuntungan, kerugian, dan penganggarannya. Selain itu, aspek operasional, personel, sarana dan prasarana, serta logistik juga masuk dalam pertimbangan mereka. “Paling lama (kajian berlangsung) tiga bulan ” imbuhnya. Yang pasti, untuk urusan lokasi mereka tidak akan pusing. Sebab, TNI AL sudah memiliki aset di beberapa daerah. Misalnya Natuna, Tanjung Pinang, dan Batam. Mereka tinggal memilih daerah mana yang paling cocok untuk dijadikan sebagai markas Komando Armada I. (*)
