batampos – Stok minyak goreng di sejumlah ritel di beberapa daerah dilaporkan kosong kemarin (22/1). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengonfirmasi bahwa hal tersebut terjadi karena rush buying atau panic buying yang dilakukan masyarakat sejak Rabu (19/1).

Pemerintah pun mengamini adanya kepanikan sehingga stok kosong. ”Ini karena panic buying. Kalau tidak panik, distribusinya normal saja. Masih bisa mengejar kebutuhan harian,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin.

Saat ini Kementerian Perdagangan dan pengusaha tengah berupaya mengisi stok. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak melakukan aksi penimbunan. ”Jadi, ini banyak yang enggak paham. Begitu diumumkan, langsung panic buying. Padahal, pemerintah itu menjamin (stok) enam bulan ke depan,” jelasnya.

Pembelian minyak goreng Rp 14 ribu per liter dibatasi maksimal dua kantong (kemasan 2 liter) per orang. Namun, Oke menyayangkan masyarakat yang melakukan pembelian berlebih dengan cara mengajak anak, suami atau istri, dan saudara untuk membeli minyak goreng dengan jumlah tidak wajar. ”Mau dikemanain? Mau jualan lagi, mau dijual ke mana?” cetusnya.

Oke berharap masyarakat tetap tenang. Kemendag menjanjikan akan melakukan berbagai cara untuk menahan harga minyak goreng di level Rp 14 ribu per liter meski harga CPO belum stabil. ”Kita akan siapkan dan mungkin akan diperpanjang kalau situasinya mengharuskan,” ujar Oke.

Menurut dia, dalam realisasi operasi pasar minyak goreng Rp 14 ribu per liter sebanyak 250 juta liter per bulan selama enam bulan ke depan, pengusaha dan distributor masih berupaya untuk melakukan berbagai penyesuaian. Pada masa normal di luar operasi pasar, produsen minyak goreng nasional hanya memproduksi maksimal 125 juta liter per bulan. Dengan target 250 juta liter per bulan, produsen dan distributor harus meningkatkan kapasitas dua kali lipat. Baik dari sisi SDM, bahan baku, maupun infrastruktur produksi lainnya. ”Jadi tolong, masyarakat tidak perlu panik,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey membenarkan bahwa kosongnya stok minyak goreng di beberapa tempat disebabkan permintaan konsumen yang sangat tinggi. Hal itu membuat suplai habis dengan sangat cepat. ”Sejak tanggal 19 pagi, begitu diumumkan, masyarakat langsung menyerbu. Kemarin (Jumat, Red), bahkan hari ini (kemarin, Red) juga masih ada laporan rush buying,” ujar Roy.

Fenomena rush buying membuat perencanaan stok ritel semakin tidak optimal. Apalagi, menurut Roy, saat ini produsen dan distributor masih dalam masa peningkatan kapasitas. ”Begitu diumumkan kemarin itu kan produsen utility-nya belum diset untuk produksi lebih. Jadi, sekarang ini produsen butuh waktu, distributor butuh waktu. Diharapkan masyarakat tenang karena pemerintah sudah menjamin stoknya ada,” terang Roy.

Roy mengaku pengusaha ritel tak bisa berbuat banyak menyikapi rush buying masyarakat. Mekanisme pemerataan penjualan dengan maksimal pembelian dua kantong sudah diterapkan. Namun, Roy tidak membantah bahwa ada masyarakat yang menyiasatinya. ”Ada cerita seorang ibu beli minyak goreng, mengajak anak dan suami. Jadi, masing-masing dapat dua. Pagi hari datang beli, sorenya datang lagi. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita kontrol (larang, Red) karena keberadaan ritel memang melayani penjualan bahan pokok,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – FIFGroup berkolaborasi dengan Ignasius Jonan dalam memajukan organisasi dan perusahaan sebagai bagian dari agen perubahan yang bisa memajukan negara. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan tidak dilihat dari popularitas seseorang, peringkat, privilege, maupun jabatannya, tapi seorang pemimpin yang berhasil bisa dilihat dari bagaimana kerja kerasnya menghasilkan sesuatu dan dari tanggung jawabnya, sehingga bisa menjadi contoh dalam menggerakkan timnya.

Seorang pemimpin juga harus memiliki disiplin yang tinggi untuk mempertahankan keberlangsungan kinerja perusahaannya.

“Leader harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi timnya, sehingga menjadi teladan agar tim yang dia pimpin dapat berjalan menuju kesuksesan. Tentunya, untuk mencapai kesuksesan tersebut dibutuhkan kerja keras dan tanggung jawab dari seorang leader yang dapat menghasilkan nilai tambah dari tim yang dipimpinnya,” ungkap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016-2019, Ignasius Jonan, dalam acara Monthly Business Clinic (MOBIC) FIFGROUP yang diadakan secara virtual, Kamis (20/1) lalu.

Mengangkat tema Enhancing Resilient Collaboration, Strive for Sustainability, Jonan menyebutkan, pemimpin-pemimpin yang sukses harus mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya hingga bisa mendeskripsikan masa depan apa yang ingin diraih bersama dengan timnya.

Acara pertemuan bulanan yang berfokus pada sistem manajemen modern tersebut dibuka oleh Chief Executive Officer (CEO) PT Federal International Finance (FIFGROUP), Margono Tanuwijaya, di hadapan jajaran direksi, manajemen, dan seluruh leader FIFGROUP yang ada di dalam jaringan perusahaan di Indonesia dengan total lebih dari 1.000 peserta.

Jonan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 2014-2016, membagikan pengalaman dan keberhasilannya dalam memimpin berbagai lembaga di Indonesia. Dia membagikan kiat-kiat mulai dari membentuk pola pikir seorang pemimpin, menetapkan strategi dalam mengembangkan perusahaan, hingga menunjukkan bagaimana peran pemimpin sebagai agen perubahan.

”Seorang pemimpin yang transformatif harus bisa menerapkan 8 langkah dalam dalam melakukan transformasi bagi perusahaannya,” tutur pria yang pernah sukses memimpin PT Kereta Api Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa 8 langkah tersebut adalah membentuk kepekaan urgency (establishing the sense of urgency), membentuk koalisi yang kuat (forming a powerful guiding coalition), membuat sebuah visi (creating a vision), mengkomunikasikan visi yang dibuat (communicating the vision), dapat mempengaruhi tim atau orang di sekitarnya untuk berbuat sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan (empowering others to act the vision), mempersiapkan dan membuat tujuan jangka pendek (planning for and creating short-term wins), melakukan peningkatan dan menghasilkan sejumlah perubahan positif (consolidating improvements and producing more change), dan melakukan pendekatan yang berbeda (institutionalizing new approaches).

“Seorang leader harus bisa membawa aura positif untuk bisa maju menghasilkan kinerja-kinerja terbaik bagi timnya. Ketika tim yang dipimpin tidak mencapai goals yang telah ditetapkan, seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah menyalahkan tim, kondisi, dan sebagainya, seperti yang diungkapkan di beberapa artikel yang saya baca,” tutur Jonan.

Selain dari sisi pemimpin, Jonan juga berbagi mengenai pengalamannya dalam melakukan berbagai aksi untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Dalam pemaparannya, Jonan menyebutkan bahwa sebuah perusahaan perlu melakukan transformasi untuk bisa mencapai keberlangsungan bisnis di masa yang akan datang. Berbagai transformasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di seluruh lini perusahaan.

“Sebuah perusahaan yang sustain harus mampu melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh custumer-nya. Jeff Bezos mengatakan, sebuah perusahaan yang memiliki fokus terhadap kompetitor akan melakukan transformasi dengan cara menunggu kompetitor melakukan sesuatu,” tutur pria yang saat ini menjabat sebagai komisaris pada suatu perusahaan Fast Moving Customer Good (FMCG) ternama.

Lebih lanjut, Jonan menambahkan, perusahaan perlu berfokus pada customer maka berbagai gerakan transformasi yang dilakukan akan menjadikan perusahaan tersebut sebagai pioneer dalam memberikan gebrakan baru.

”Saya percaya bahwa FIFGroup menjadi salah satu perusahaan yang berhasil dalam menjalankan operasional bisnisnya dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan,” ujarnya.

Sementara itu, CEO FIFGroup, Margono menyampaikan, pengalaman dan semangat seorang pemimpin sangat penting bagi kinerja sebuah tim. Seorang pemimpin membutuhkan fokus dalam mencapai target dengan mengacu pada tren makro, kolaborasi digital, dan menjadi motor penggerak bisnis.

BACA JUGA: Dreamland Square dari PKP Hadirkan Promo Spektakuler 3C

“Seorang leader harus memiliki growth and agile mindset serta mampu menjalankan proses bisnis dengan baik dan bijak,” ungkapnya.

”Dengan terus mempertahankan semangat inovatif dan selalu sadar serta peka dalam merespon perubahan yang ada kedepannya, kita berharap dapat terus bertahan dan terus maju di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sehingga bisa menjadi perusahaan yang dipercaya oleh pemangku kepentingan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutur Margono.

Monthly Business Clinic (MOBIC), menjadi salah satu program bulanan Human Capital Division untuk memberikan gambaran atas proses kerja yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan untuk meningkatkan service culture dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) telah resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (18/1) lalu. Proses pembahasan UU IKN banyak dikritisi, karena dinilai terburu-buru dan sangat cepat.

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menyampaikan, UU IKN yang belum lama ini disahkan melalui rapat paripurna berpotensi memunculkan masalah serius secara konstitusional. Dia pun melihat jika ada masyarakat yang dirugikan terkait UU IKN, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK dapat saja membatalkan sebuah pengaturan terkait pranata yang tidak dikenal, baik dalam konteks tidak dikenalnya nomenklatur otorita dalam UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 maupun konsep serta paradigma yang memang sangat berbeda maupun tidak dikehendaki dalam rumusan konstitusi,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (23/1).

Menurut Fahri, konsep otorita IKN berpotensi tidak sejalan dengan paradigma pemerintahan daerah sesuai desain konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Karena rumusan konstitusionalnya mengatur, konsep, struktur, bentuk serta mekanisme secara baku dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) sampai Ayat (7).

“Hal demikian itu menjadi sangat sulit secara teknis ketatanegaraan, jika pemerintah dan DPR RI mencoba untuk membangun rumusan serta konsep lain dengan metode ekstensifikasi atau perluasan makna selain dari teks konstitusi yang ada dengan menjadikan pijakan konstitusi untuk memaknai konsep Otorita seolah-olah masih berada dalam rumpun serta ekosistem konsep pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 saat ini,” ucap Fahri.

Fahri mengungkapkan, rumusan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, mengatur tentang pembagian dan susunan tata pemerintahan daerah Indonesia. Pembagian pemerintahannya terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan kota, sebagaimana diatur Undang-undang.

Kemudian pada Ayat (2), disebutkan Fahri, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mangatur pemerintahannya masing-masing sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada Ayat (3), lanjut Fahri, perumusan bahwa Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota, memiliki DPRD, yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Fahri menguraikan, ketentuan sebagaimana terdapat dalam Ayat (4) mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis, yang diamanahkan menjalankn otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dalam UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

“Dengan demikian, jika mendasarkan pada studi hukum tata negara mengenai metode penafsiran berdasarkan original intent, maka sangat sulit serta tidak kompatibel dengan makna dan paradigma yang telah diatur dalam dalam ketentuan Pasal 18 dan 18A UUD NRI Tahun 1945,” urai Fahri.

Karena itu, Fahri menilai, jika bangunan politik hukum yang digunakan pemerintah dan DPR untuk mengkonstruksikan konsep otorita dalam UU IKN yang baru disahkan menjadi tidak sejalan dengan spirit konstitusi sepanjang terkait dengan konsep dan tata kepemerintahan daerah sesuai UUD.

Dengan demikian, lanjut Fahri, jika ada warga negara yang memiliki legal standing serta interest standing terkait konstitusionalitas otorita IKN, maka secara teoritik, MK bisa saja membatalkan atau dapat menyatakan konsep otorita yang terdapat dalam UU IKN itu dinyatakan inkonstitusional,

“Ini adalah sesutu yang sangat riskan. Hemat saya idealnya konsep dalam membangun kepemerintahan dalam UU IKN ini haruslah sejalan dan taat pada asas yang telah diatur dalam konstitusi, agar tidak menjadi problem teknis ketatanegaraan dalam urusan pemerintahan,” pungkas Fahri. (*)

Reporter: JP Group