Service Campaign Clean Up The World Suzuki di Manado, beberapa waktu lalu. F SIS untuk Batam Pos
batampos – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melalui Suzuki Marine mendampingi konsumen untuk menjaga performa mesin kapal agal tetap optimal di Pelabungan Kwandang, Gorontalo Utara dan Kota Manado sebagai bagian dari program Suzuki Peduli. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen Suzuki yang dilaksanakan selama enam hari, mulai dari 10 hingga 15 Januari lalu.
Lewat rangkaian kegiatan itu, SIS mendonasikan 60 tempat sampah dan 100 lampu jalan, serta pembagian 1 ton beras kepada masyarakat sekitar Pulau Bunaken. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dealer PT Karunia Jaya Marine.
” Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan ulang tahun pertama PT Karunia Jaya Marine selaku dealer Suzuki Marine di Sulawesi Utara,” ujar Marine Department Head PT SIS, Aceng Ulumudin lewat siaran persnya, Selasa (18/1) lalu.
Dia menyebutkan, Suzuki terus berkomitmen memberikan layanan prima dan perhatian terhadap lingkungan laut melalui kegiatan Clean up the World di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, masyarakat sekitar, serta organisasi non-profit yang juga memiliki perhatian terhadap kebersihan lingkungan khususnya laut.
Kegiatan bersih-bersih pantai ditutup dengan donasi 60 tempat sampah dan 100 unit lampu jalan kepada Pemerintah Kota Manado serta 1 ton beras untuk warga Bunaken. Serah terima secara simbolis dilakukan oleh Juan Aswan, Komisaris PT Karunia Jaya Marine didampingi Aceng Ulumudin, selaku perwakilan PT SIS kepada Andrei Angouw, Walikota Manado.
”Kami mendukung rangkaian Program Clean Up The World yang diselenggarakan oleh Suzuki Indonesia. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah, karena penumpukan sampah membuat terumbu karang mati akibat tidak mendapatkan sinar matahari. Maka dari itu mari kita lindungi kelestarian lingkungan, khususnya di laut, agar sumber daya dan ekosistem kita tetap terjaga,” ujar warga Andrei Angow. (*)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan (Dok. Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
batampos – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengaku tidak ada niat untuk merendahkan dan menyinggung masyarakat Sunda terkait ucapannya yang berujung menjadi polemik di publik. Karena itu, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Jawa Barat
“Saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti keluarga kami yang bersuku Sunda,” ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/1).
Arteria mengaku polemik yang ia buat tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya bertindak dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota dewan.
“Saya belajar banyak dari persoalan ini, memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini sekaligus juga masukan yang berarti,” katanya.
Arteria berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritiknya baik di media sosial atau lewat pemberitaan. Karena dia tahu, kritikan tersebut adalah bahan untuk dirinya lebih baik lagi dalam bersikap.
“Mudah-mudahan atas masukan-masukannya saya bisa belajar dan menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan pencermatan dan bahan pembelajaran agar saya bisa bekerja lebih baik ke depan,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan pun didesak banyak pihak untuk meminta maaf secara terbuka karena telah melukai masyarakat Sunda. Namun, kemarin dia enggan untuk meminta maaf secara terbuka ke publik. Dia mempersilakan kepada pihak-pihak yang keberatan dengan ucapannya untuk bisa melaporkannya ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Diketahui, polemik ini muncul saat Arteria Dahlan protes terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin lantaran ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan anggota dewan.
Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.
Arteria khawatir apabila rapat menggunakan bahasa daerah, maka komunikasi tidak lancar. Karena tidak menutup kemungkinan ada anggota dewan yang tidak mengerti bahasa Sunda.
Bahkan Arteria dengan tegas meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut. (*)
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri for JawaPos.com)
batampos – Pengacara korban PT MPIP, Alvin Lim meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolri untuk tidak setengah-setengah dalam penegakkan hukum kasus Investasi bodong. Penyidik diminta segera melanjutkan pemeriksaan dan menetapkan tersangka serta melakukan penahanan.
“Juga kepada kejaksaan untuk tidak mempersulit penanganan kasus Investasi Bodong dengan modus P19 Mati sehingga Kasus nantinya di SP3,” kata Alvin kepada wartawan, Kamis (20/1).
Alvin Lim menyebut, Jaksa Agung harus tegas menegakkan hukum sesuai tupoksi dan undang-undang yang berlaku. Sebab, penegakan hukum penting untuk menjaga stabilitas bangsa.
“Presiden harus mulai menegakkan hukum dan membenahi kasus investasi bodong, karena kasus investasi bodong inilah penyebab rusaknya ekonomi negara,” jelasnya.
Alvin juga meminta kepada masyarakat agar berani membuat laporan jika menjadi korban investasi bodong. Dengan begitu warga bisa mendapat keadilan.
Sebelumnya, kasus dugaan investasi bodong dengan terlapor anak dari politikus Oesman Sapta Odang (OSO), Raja Sapta Oktohari (RSO) dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal itu dikonfirmasi oleh Kuasa Hukum param korban PT MPIP, Sugi.
“Kami menerima SPDP tembusan ke kejaksaan tinggi No B/724/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus Tanggal 17 Januari 2022 yang juga ditembuskan ke Terlapor Raja Sapta Oktohari. Dengan naiknya kasus ini maka jika berikutnya RSO sebagai terlapor mangkir 2 kali maka penyidik punya wewenang untuk jemput paksa sesuai KUHAP,” kata Sugi kepada wartawan, Kamis (20/1).
Sugi mengatakan, RSO diduga secara aktif menghimpun nasabah. Kegiatan ini bahkan sempat terekam dalam sebuah video.
“Dalam video tersebut, terlihat RSO berbicara dan memberikan iming-iming jika dulu dapat bunga, maka nanti peserta Investor akan mendapatkan Dividen, setelah banyak masuk dana, beberapa bulan kemudian Mahkota menyatakan gagal bayar,” imbuhnya.
Kasus bermula saat Raja Sapta Oktohari selaku Direktur PT MPIP bersama beberapa pihak lainnya dipolisikan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok investasi senilai Rp 18 miliar. Raja Sapta Oktohari kemudian merespon dengan membuat laporan polisi balik atas tuduhan pencemaran nama baik. (*)
Ketua Aspabri Provinsi Kepri, Surya Wijaya (tengah) bersama Dispora Batam dan Manajemen Pantai Viovio menyampaikan informasi kegiatan Batam Beach Games yang akan berlangsung di Pantai Vio-vio, Galang, 5-6 Februari mendatang. F Abdul Azis, Batam Pos
batampos – Cakra Bramastra dan Pantai Vio-vio akan menyelenggarakan voli pantai dan food carnival sebagai upaya memperkuat ekonomi kawasan di 2022 ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari di Pantai Vio-vio, Galang, 5-6 Februari mendatang.
Berbagai acara baik itu bertemakan sport tourism seperti beach soccer dan beach volley ball, lalu dimeriahkan aneka ragam food carnaval oleh UMKM lokal dan hiburan musik. ”Ini perdana di Batam. Hadirkan beach sport tourism dan food carnval,” ujar Dirut PT Cakrabramastra Internasional dan juga Ketua Aspabri Provinsi Kepri, Surya Wijaya, Rabu (19/1).
Dia menyebutkan, event menarik yang menyangkut pariwisata ialah sport tourism , maka sebagai penyelenggara, pihaknya bekerjasama dengan Pantai Viovio Batam membuat sebuah konsep event bernama Batam Beach Games.
Diketahui awalnya dari pihak penyelenggara kedatangan tamu dari Kemenpora , Batam atau Kepri berbicara mengenai pantai sangat berpotensi karena daerah kepulauan. ”Maka event ini menjadi pembuka akan dihadiri oleh staff khusus Kemenpora akan hadir. Lalu kedepannya akan ada Bintan Beach Games dan Indonesia Beach Games pada Oktober 2022 mendatang ,” jelas Surya.
Event ini dibawah naungan Aspabri Kepri bertanggung jawab atas event yang berbau pariwisata maka di kombinasikan antara event olahraga dan pariwisata dalam Sport Tourism.
Konsepnya sederhana , memilih Pantai Viovio sebagai lokasi terlepas pantai di Batam sangat banyak , namun setelah hasil survei yang memiliki dataran ataupun panjang pantainya hanya Pantai Viovio dengan mirip seperti Kuta, Bali.
”Event ini tak sekedar olahraga karena kita mengkombinasikan juga Batam Beach Games dan Food Carnaval. Sepanjang event tersebut terdapat stand jajanan makanan UMKM dan telah 20 terdaftar. Dan menjadi target untuk memanfaatkan berdampak kepada ekonomi,” sebutnya.
Target pengunjung dari Batam Beach Games sekitar dua ribu orang baik itu expatriat di Kepri maupun warga Batam tentunya. Kendati bersifat fun games tetapi ada kompetisi yang menentukan juara dan berhadiah.
”Harapannya apa yang kita selenggarakan meski bertema fun games tetapi kita tetap berkonsep untuk akomodir semua pihak. Bagi masyarakat di Batam ,” ujarnya.
Head of Sales Marketing Pantai Viovio, sebelumnya hanya menyelenggarakan beberapa event saja dan untuk Batam Beach Games bertema Sport Tourism ini adalah yang pertama.
”Untuk kegiatan tiap akhir pekan di Pantai Viovio terdapat event camping fun denga fun games nya. Jadi bagi masyarakat Batam bisa langsung datang meraimaikan event Batam Beach Games ini , untuk informasi lebih lanjut bisa langsung di sosial media Instagram @Vioviobeach dan @cakrabramastra.eo,” tutupnya. (*)
ILUSTRASI: Bank CIMB Niaga Nagoya, Batam, Senin 29 Maret 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – OCTO Mobile, Super App dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengelola keuangan tahun ini. Nasabah yang telah menggunakan Kartu Kredit CIMB Niaga senilai minimal Rp300 ribu bisa mengubah transaksinya menjadi cicilan tetap 0 persen melalui OCTO Mobile. Kebijakan ini tanpa dikenakan biaya administrasi. Adapun tenornya yaitu 3, 6, dan 12 bulan.
Kemudahan tersebut dapat menjadi solusi bagi nasabah yang ingin mengatur kembali cash flow bulanannya.
”Setelah momentum Natal dan Tahun Baru, biasanya pengeluaran bulanan nasabah meningkat. Agar tidak mengganggu keuangan sehari-hari, kami menyediakan fasilitas untuk mengubah transaksi menjadi cicilan tetap 0 persen di OCTO Mobile,” ujar Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi di Jakarta, Rabu (19/1).
Bambang menjelaskan, kesempatan tersebut berlaku bagi nasabah yang bertransaksi di toko offline maupun online menggunakan Kartu Kredit CIMB Niaga atau metode pembayaran Scan QRIS OCTO Mobile dengan sumber dana dari Kartu Kredit. Masa berlaku penawaran ini terbatas, sampai 31 Januari mendatang.
Bambang menyebutkan, untuk mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan 0 persen melalui OCTO Mobule, nasabah dapat mengikuti langkah praktis berikut. Pertama, login OCTO Mobile dan pilih Rekening Saya kemudian Kartu Kredit. Kedua, klik Cicilan pada transaksi yang ingin diubah ke cicilan. Ketiga, pilih Tenor dan Cicilan, lalu konfirmasi dengan PIN OCTO Mobile. Transaksi pun berhasil diubah menjadi cicilan 0 persen.
Kenyamanan menggunakan Kartu Kredit CIMB Niaga melalui aplikasi OCTO Mobile juga dapat dirasakan nasabah untuk membayar tagihan atau isi ulang seperti tagihan listrik PLN, isi ulang pulsa dan paket data. Tak hanya itu, nasabah juga bisa melihat pemakaian Kartu Kredit dan sisa limit hingga 6 bulan terakhir, membuat dan mengubah PIN Kartu Kredit, serta bertransaksi belanja secara mudah melalui Scan QRIS OCTO Mobile di semua merchant yang menyediakan QRIS.
Bagi masyarakat yang tertarik merasakan kemudahan dan keuntungan OCTO Mobile tetapi belum memiliki rekening CIMB Niaga, maka bisa membuka rekening untuk pertama kali melalui OCTO Mobile. Seluruh proses verifikasi akan dilakukan pada aplikasi, sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang. Setelah berhasil membuka rekening dan terdaftar di aplikasi OCTO Mobile, maka nasabah dapat langsung menikmati semua fitur yang tersedia di OCTO Mobile. (*)
Reporter: JP Group Reporter: Azis Maulana Reporter: Suprizal Tanjung
Pelaku pnyerangan terhadap Ustad Abu Syahid Chaniago di Masjid Baitussakur, Kota Batam saat diamankan di kantor polisi. Foto: Istimewa
batampos – Hamdan alias Darmansyah, penyerang ustaz Febi Arifin atau Abu Syahid di Masjid Bersyukur, Jodoh dituntut 1 tahun penjara. Atas tuntutan itu, Hamdan pun tak meminta keringanan hukuman.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karyo So Immanuel mengatakan perbuataan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hal itu setelah melihat fakta-fakta persidangan dan pengakuan dari terdakwa. Dimana terdakwa Hamdan mengakui sengaja menyetang ustaz tersebut karena benci dengan ceramah agama korban.
“Perbuataan terdakwa tak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai dengan perbuataanya,” ujar pria yang akrab disaap Noel ini.
Dikatakan Noel, perbuataan terdakwa sebagaimana bersalah melanggar pasal 351 ayat 1 kuhpidana. Namun sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa telah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan.
Hal memberatkan perbuataan terdakwa meresahkan masyarakat dan melukai korban. Sedangkan hal meringankan, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjatuhkan pidana 1 tahun terhadap terdakwa Hamdan dikurangi selama terdakwa ditahan,” tegas Noel.
Atas tuntutan itu, Hamdan pun meminta keringanan hukuman, sedangkan jaksa tetap pada tuntutan. Usai mendengar pembelaan terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda putusan.
Diketahui, Hamdan melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada ustaz Abu yang tengah berceramah. Atas penyerangan itu, korban mengalami luka di wajah dan kaki akibat dipukul dan ditendang terdakwa.
Alasan terdakwa menganiaya, karena benci mendengar korban berceramah. Meski berdalih tak kenal, ia mengaki tak menyesal meski menganiaya korban. (*)
batampos – Dua pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru kembali dari negara Malaysia terkonfirmasi terpapar virus Covid-19 varian Omicron. Kedua PMI ini sekarang berada dalam perawatan Rumah Sakit Infeksi (RSKI) Batam.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan dua PMI ini berada dalam kondisi stabil. Pengawasan dan penanganan PMI berada di bawah tanggungjawab Danrem, sedangkan Batam hanya menyediakan fasilitas untuk memperlancar kepulangan PMI tersebut.
“Keduanya berada di RSKI Galang, mudah-mudahan tidak menyebar dan bisa dihentikan dengan cepat,” kata Amsakar usai meninjau operasi pasar minyak goreng di Batamcenter, Kamis (20/1).
Amsakar mengatakan penyebaran varian Omicron lebih cepat dibandingkan varian terdahulu. Meskipun tingkat bahaya masih lebih ringan dari varian sebelumnya.
Mengenai penyebaran untuk lokal, Amsakar menjelaskan bisa ditekan hingga saat ini. Hal ini karena penanganan yang sangat ketat dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan tim Satgas Pemulangan TKI yang dipimpin langsung oleh Danrem 033 WP.
“Alhamdulillah, bisa ditangani dengan baik. Untuk penyebaran lokal bisa dicegah. Karena pasien ini langsung dibawa dan dirawat di RSKI. Jadi Batam masih aman, meskipun begitu saya berulang kali mengingatkan untuk waspada dan perhatikan protkesnya. Jangan abai, jangan lalai,” imbaunya.
Amsakar mengatakan saat ini masih ada pasien terkonfirmasi positif yang dalam perawatan. Ia meminta masyarakat tetap waspada terutama yang baru kembali dari perjalanan luar kota.
“Kasus kita tekan di daerah dengan baik. Kalau ada terkonfirmasi penyebaran langsung ditekan dengan 3T (testing, tracing, dan treatment). Untuk itu perlu peran semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. (*)
ILUSTRASI: Pedagang goreng pisang menggunakan gas LPG di Seitering Batuampar, Batam, Kamis 28 Januari 2021, F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab, selama ini LPG 3 kg juga digunakan oleh orang-orang yang mampu.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, untuk penerapannya, berdasarkan hasil rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, penyaluran subsidi LPG 3 kg tersebut mengacu pada Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
”Jadi itu nanti tergantung kesiapan data DTKS,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir dari JPG, Rabu (19/1).
Soerjaningsih melanjutkan, setelah dari Kementerian Sosial akurat, maka tinggal menunggu persetujuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, terdapat imbas dari penerapan LPG 3 kg yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu kenaikan harga.
“Karena memang konsekuensi daripada penyaluran subsidi tepat sasaran adalah kenaikan harga LPG 3 kg,” sebutnya.
Ia mengaku, uji coba penyaluran subsidi tepat sasaran atau distribusi tertutup ini sudah dilakukan di beberapa kota. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan perubahan skema subsidi bakal diterapkan lantaran menunggu kesiapan data Kemensos.
“Kapan akan dilaksanakan yang pastinya kita menunggu kesiapan dari DTKS dan ini akan dilaksanakan secara berhati-hati agar supaya daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (*)
Baliho bergambar Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Dr.salim Ketua Majelis Syura PKS terpajang di Depok, Jawa Barat, Jumat (13/08). Baliho dengan foto Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono banyak terpasang di berbagai daerah. Pemasangan baliho tersebut dianggap untuk mendongkrak tingkat keterpilihan atau elektabilitas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Maraknya baliho bergambar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi şortan di tengah elektabilitasnya sebagai calon presiden (Capres) 2024 yang masih sangat kecil. Dari evaluasi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) biaya iklan itu telah menelan lang yang tidak sedikit yakni Rp 243,15 miliar untuk periode pemasangan Juli hingga Desember 2021.
Diketahui, imbauan pemasangan baliho, billboard dan videotron menjadi salah satu strategi Partai Golkar untuk melejitkan elektabilitas Airlangga Hartarto dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini sesuai Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-23 /DPP/GOLKAR/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021.
Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia; Ketua Umum organisasi sayap; dan Ketua Umum ormas Hasta Karya. Mereka diinstruksikan memasang foto Airlangga di billboard/videotron di wilayah masing-masing.
Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab (kanan) menyayangkan kebijakan ini. Pangkalnya, ratusan miliar yang dikeluarkan tanpa hasil bahkan elektabilitas Airlangga tetap di bawah 1 persen sebagaimana hasil survei beberapa lembaga.
Sekalipun sempat viral dan menjadi bahan ejekan netizen di media sosial, pemasangan billboard dan videtron tersebut tetap berlanjut. Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp 243,15 miliar selama Juli-Desember 2021.
Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, menyayangkan kebijakan ini. Pangkalnya, ratusan miliar yang dikeluarkan tanpa hasil bahkan elektabilitas Airlangga tetap di bawah 1 persen sebagaimana hasil survei beberapa lembaga.
“Berdasarkan hasil survei Voxpol Center, elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen bahkan sejak perintah pemasangan pada Mei 2021 hingga saat ini. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen,” kata Sirajuddin dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com (grup Batam Pos), Kamis (20/1).
Sirajuddin juga menambahkan, buruknya tingkat keterpilihan Airlangga justru berdampak negatif terhadap citra dan elektabilitas Partai Golkar. Pangkalnya, Menko Perekonomian ini tak memberikan efek domino.
“Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai,” jelasnya.
Karenanya, Sirajuddin menilai, kondisi ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Airlanga, baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar maupun sebagai calon presiden yang diusung, sangat kecil. Fakta itu diharapkan disadari semua kader partai berlogo pohon beringin.
“Ini harusnya disadari oleh seluruh kader Golkar, bahwa mesin mogok tidak dapat didorong hanya dengan billboard/videotron. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Sirajuddin, kampanye melalui media baliho billboard dan videotron tidak bisa memanipulasi citra Partai Golkar yang rusak. Alasannya, Airlangga dianggap gagal memperbaiki citra partai yang buruk di mata publik dalam dua tahun kepemimpinannya dengan segala visi-misi dan retorikanya.
“Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter,” bebernya.
Ia juga berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
“Tercatat selama tahun 2021, sebanyak empat kader Golkar ditetapkan tersangka oleh KPK, yaitu mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra,” imbuh dia.
Dirinya mengatakan, instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.
Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika dana tersebut disimulasikan untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp 10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM. Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya.
“Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden,” tutup Sirajuddin.
Berikut estimimasi total anggaran yang telah dirogoh seluruh komponen Partai Golkar yang ditugaskan untuk memasang foto Airlangga di billboard/videotron pada periode Juli-Desember 2021:
1. Sebanyak 85 anggota Fraksi Partai Golkar DPR Rp 20,4 miliar,
2. DPD I Partai Golkar di 34 provinsi Rp 46,26 miliar,
3. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Rp 27,81 miliar,
4. DPD II Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp 30,84 miliar,
5. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten/Kota Rp 72,36 miliar,
6. Dua pengurus pusat organisasi sayap Partai Golkar di DKI Jakarta Rp 480 juta,
7. Dua pengurus daerah organisasi sayap Partai Golkar di 34 provinsi Rp 6,12 miliar,
8. Dua pengurus organisasi Sayap Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp 15,42 miliar,
9. Delapan pimpinan pusat ormas Hasta Karya Rp 1,92 miliar,
10. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 34 provinsi Rp 6,12 miliar, dan
11. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 514 kabupaten/kota Rp 15,42 miliar.
batampos – Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Kepri memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-Purchasing atau pembelian dengan katalog elektronik di lingkungan Pemprov Kepri. Melalui sistem ini, pengadaan dinilai lebih transparan.
“Sistem e-purchasing ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan dalam pengadaan barang/jasa. Karena semuanya sudah menggunakan katalog elektronik,” ujar Misbardi, Kamis (20/1) di Tanjungpinang.
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, bagi memberikan pemahaman ini kepada seluruh pejabat pengadaan, pihaknya mengemas khusus lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai cara pelaksanaan e-purchasing dalam pemaketan barang dan jasa pemerintah.
“Pembekalan ini diberikan untuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Selain itu adalah untuk meningkat kualitas pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemrov Kepri,” jelasnya.
Mantan Kepala Biro Umum Pemprov Kepri tersebut juga menyebutkan, pembekalan telah diberikan kepada 70 orang pejabat pengadaan di lingkungan Pemprov Kepri yang tersebar di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap, masing-masing pejabat pengadaan bisa memahami tugas dan tanggungjawabnya.
“Karena pembagian Daftar Pelaksaan Anggaran (DPA) 2022 sudah dilakukan. Setelah ini, tentunya setiap OPD akan mengajukan lelang pengadaan barang dan jasa,” tutup Misbardi.(jpg)
