Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) beserta empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), Isfi Syahfitra (IS), dan Muara Perangin-angin (MR).
”Untuk penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik, KPK menahan Bupati Langkat dan kawan-kawan bagi para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 19 Januari sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dilansir dari Antara di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1) dini hari.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka Terbit dan Shuhanda ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Marcos ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Isfi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan Muara di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, tersangka Iskandar PA (ISK) selaku kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit belum ditahan. ”KPK mendapatkan informasi bahwa atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena sampai saat ini tersangka ISK belum berada di Gedung KPK ini. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa tersangka ISK saat ini telah diamankan tim dan segera dibawa ke Polres Binjai untuk permintaan keterangan,” ucap Ghufron.
Untuk tersangka Iskandar akan dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (20/1).
Dalam kronologi tangkap tangan pada Selasa (18/1) disebut bahwa saat tim KPK tiba di kediaman pribadi Terbit untuk menangkap Terbit dan Iskandar diperoleh informasi bahwa keberadaan keduanya sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK.
Selanjutnya, tim KPK mendapatkan informasi bahwa Terbit datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15.45 WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. Para pihak yang ditangkap dan juga barang bukti uang Rp 786 juta selanjutnya dibawa ke Gedung KPK, Jakarta. (*)
Joseph, WN Singapura yang melakukan penggelapan motor diamankan di Mapolsek Sekupang. f.surya
batampos- Jajaran Polsek Sekupang menangkap Joseph Mark Mervyn, Warga Negara Singapura. Pria 46 tahun ini diamankan usai melakukan penggelapan sepeda motor di Perumahan Taman Irene, Sekupang.
Kapolsek Sekupang, Kompol Yudha Surya Wardana mengatakan pencurian motor tersebut dilakukan Joseph pada Selasa (11/1) malam. Saat itu, pelaku membawa kabur motor Honda Beat BP 2160 AJ milik korban.
“Kronologisnya saat itu korban sedang ke warung. Tersangka ini datang dan meminjam motor dengan alasan ingin membeli makan,” ujar Yudha.
Yudha menambahkan saat itu, korban menolak untuk meminjamkan motor dan berencana mengantarkan pelaku ke lokasi yang ditujunya. Namun, pelaku menolak dan memaksa untuk membawa motor tersebut.
“Karena didesak, korban meminjamkan motornya. Tapi tak kunjung dibalikkan,” katanya.
Atas kejadian tersebut, kata Yudha, korban melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Mapolsek Sekupang. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga Rp 16 juta.
“Dari laporan itu kita lakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Dalam kasus ini, pelaku sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan,” ungkapnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. (*)
batampos – Menjelang tahun baru imlek yang akan jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 mendatang, beragam persiapan mungkin sudah Anda lakukan bersama keluarga. Mulai dari berbelanja kebutuhan makanan dan minuman, pernak-pernik dekorasi dan masih banyak lagi.
Selain itu, ada satu hal yang juga patut Anda prioritaskan terlebih selama pandemi, yakni melakukan pemeriksaan kesehatan bersama keluarga untuk memastikan kondisi tubuh agar siap menjalani sepanjang tahun baru dengan kesehatan prima.
Memantau kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan melakukan medical check-up bertujuan untuk mendiagnosis suatu penyakit dan menentukan status kesehatan seseorang. Dengan rutin melakukan medical check-up, Anda dapat mendeteksi sedini mungkin berbagai penyakit yang gejalanya mungkin saja tidak muncul diawal. Misalnya penyakit jantung, penyakit hati, hipertensi, stroke, diabetes hingga kanker.
Penyakit-penyakit tersebut dapat muncul akibat penerapan gaya hidup yang kurang sehat seperti diet tidak seimbang, aktivitas fisik dan olahraga kurang, merokok, minum alkohol, dan stres.
Dengan memperbaiki gaya hidup serta secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan, risiko timbulnya penyakit tersebut dapat Anda minimalisir. Setidaknya, lakukan pemeriksaan kesehatan satu kali dalam setahun yang dapat Anda lakukan di momen tahun baru imlek ini. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2022, Laboratorium Klinik Prodia memberikan keringanan biaya sebesar 20% untuk Paket Pemeriksaan Spesial Imlek yakni Paket HOKI, Paket SUKSES, dan Paket BAHAGIA yang berlaku mulai 10 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022 di seluruh cabang Prodia.
Paket Pemeriksaan Spesial Imlek Prodia terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh dengan mendeteksi ada tidaknya kelainan atau penyakit yang potensial membahayakan misalnya kelainan darah, gangguan metabolisme (pengolahan) lemak dan gula, gangguan fungsi hati, status vitamin D dalam tubuh serta skrining kanker prostat pada laki-laki skrining kanker serviks pada wanita.
Tak perlu takut dan khawatir untuk datang ke cabang Prodia di masa pandemi ini. Sebagai klinik layanan kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia, keamanan, kesehatan dan kenyamanan pelanggan termasuk seluruh karyawannya, sangat diprioritaskan oleh Prodia melalui penerapan Patient and Employee Safety.
batampos-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Moch Bisri mengatakan, dua kasus omicron sudah ditemukan di Provinsi Kepri. Varian baru tersebut dikonfirmasi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini sedang menjalani karantina di RSKI Galang, Batam.
“Memang benar dikonfirmasi ada dua kasus omicron di Kepri. Namun itu bukan penularan lokal, melainkan dari kelompok PMI,” ujar Moch Bisri, Rabu (19/1) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Menurutnya, saat ini ada 101 PMI yang sedang menjalani karantina di RSKI Galang. Ditanya mengenai kondisi kedua PMI yang dikonfirmasi positif omicron? Disebutkannya, kondisi keduanya baik dan tidak ada gejala yang berat. Bahkan dalam pengawasan khusus.
“Kita harapkan masyarakat untuk tidak panik. Karena untuk kasus lokal sampai saat ini belum terdeteksi ada di Kepri,” jelasnya.
Masih kata Bisri, adanya sejumlah PMI yang dikonfirmasi positif Covid-19 ini menyebabkan naiknya level PPKM di Kota Batam, yakni dari level satu ke level dua. Ditegaskannya, jika ada pemisahan data, sebenarnya Batam masih berada di level satu.
“Kita tetap harus waspada, untuk selaku mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga penyebaran covid-19 bisa terus kita tekan,” harapnya.
Lebih lanjut katanya, upaya untuk memperkuat ketahanan kelompok terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui vaksinasi booster atau tahap 3. Disebutkannya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri menargetkan 1,3 juta penduduk Provinsi Kepri sebagai sasaran vaksinasi booster atau dosis 3.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menargetkan sasaran vaksinasi dosis 3 atau booster sebanyak 1,3 juta orang. Jumlah itu sama seperti jumlah sasaran untuk vaksinasi Covid-19 dosis 1 dan 2,” paparnya.
Ditambahkannya, target 1,3 juta jiwa tersebut jumlahnya sama saja seperti mengulang vaksinasi dosis 1 dan 2. Adapaun sejauh ini tercatat sudah 1,4 persen atau sekitar 15 ribu warga yang menjadi sasaran telah mendapatkan vaksinasi dosis 3 tersebut.
“Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Baik demam atau yang lainnya karena pemberian dosisnya juga sedikit kan, hanya 0,25 ml,” tutup Bisri. (*)
Ilustrasi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur (Antara)
batampos – Presiden Joko Widodo menegaskan belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, dia memiliki kriteria untuk mengisi posisi ini. Presiden juga akan membentuk panitia seleksi untuk memilih sosok yang layak memimpin pemerintah daerah khusus itu.
”Paling tidak yang memiliki pengalaman memimpin daerah, arsitek, dan yang lainnya,” ujar Jokowi kemarin pada saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara. Meski sudah memiliki kriteria, Jokowi menyatakan ini bukan keharusan. Sebab ini merupakan pendapatnya dan aspirasi beberapa pihak.
Dia menyatakan bahwa harus ada berbagai regulasi yang disusun sebelum menetapkan calon Kepala Otorita IKN. Regulasi yang dimaksud antara lain Peraturan Presiden dan membentuk panitia seleksi.
Selain itu, pembangunan IKN membutuh waktu. Tidak berarti 2024 selesai. Jokowi memprediksi butuh waktu sampai 20 tahun untuk selesai sepenuhnya. Meski tidak selesai pada tahun pemerintahannya, Jokowi tidak khawatir karena undang-undang sudah mengamanatkan pembangunan IKN. “Suara mayoritas kekuatan politik di DPR menghendaki perpindahan ibu kota negara,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
IKN nantinya akan ada di tengah hutan. Jokowi menegaskan bahwa bukan kota yang terdapat hutannya. Ini merupakan komitmen ramah lingkungan dari IKN. Yang akan dibangun pertama adalah kawasan nursey atau persemaian yang menghasilkan 20 juta bibit pertahun.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penunjukkan kepala otorita sepenuhnya kewenangan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Namun, kata dia, pada tahun pertama, presiden tidak diharuskan berkonsultasi dengan DPR RI. “Dua bulan setelah UU ini diundangkan, kepala otorita sudah harus ditetapkan,” terangnya.
Pasal 9 ayat 1 UU IKN hanya menyebutkan bahwa Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita dan akan dibantu wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan, kepala dan wakil kepala otorita menjabat selama lima tahun, setelah itu bisa ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
Doli menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk menunjuk kepala otorita. Bahkan, para politisi pun berpeluang menjadi kepala otorita, karena tidak ada aturan yang melarangnya. Penunjukkan kepala otorita juga tidak perlu melalui fit and proper test di DPR RI. Presiden hanya diminta konsultasi dengan dewan.
Namun, dia mengusulkan agar ada sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penunjukkan kepala dan wakil kepala otorita. Jadi, bisa dikombinasikan antara wakil dari pemerintah atau yang mempunya pengalaman birokrasi dengan pihak swasta. “Sinergi antara pemerintah dan swasta saya rasa penting,” ungkapnya.
Yang paling penting, tutur dia, calon kepala otorita harus mengetahui betul visi presiden dan pemerintah. Selain itu, dia harus sosok yang berpengalaman dalam dunia urban planning, dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi mencari skema pembiayaan. Karena jangan sampai pemindahan dan pembangunan IKN membebani APBN.
Terkait nama yang akan ditunjuk presiden sebagai kepala otorita, Doli tidak mau berspekulasi. Sebab, itu menjadi otoritas dan kewenangan presiden. Pembahasan RUU IKN, pansus tidak pernah menyinggung nama yang akan memimpin IKN. Pihaknya hanya membahas aturan tentang kepala otorita. “Kami tidak pernah bicara soal siapa yang akan memimpin. Saya kira presiden paling tahu lah siapa orangnya,” tegas mantan ketua Pansus RUU IKN itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan ada empat calon kepala otorita. Yaitu, Mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyono, dan mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa yakin presiden akan mencari sosok yang terbaik untuk memimpin IKN. Yaitu, orang yang bisa bekerja secara maksimal untuk mewujudkan ibu kota baru. “Memang harus dicari orang-orang yang mau bekerja maksimal dan juga punya konsep terkait soal membangun ibu kota negara,” tutur dia.
Terkait nama-nama yang sebelumnya disebutkan presiden, Saan mengatakan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi kepala otorita. Bambang Brodjonegoro misalnya pernah menjadi Kepala Bappenas dan lama di kabinet. Jadi, dia sangat berpengalaman. Sementara sosok Ahok mempunyai pengalaman memimpin DKI Jakarta. Sedangkan Azwar Anas berpengalaman memimpin Banyuwangi selama dua periode. Jadi, mereka mempunyai kemampuan memadai dalam memimpin ibu kota negara.
Politisi Partai Nasdem itu mentatakan bahwa kepala otorita harus sosok teknokrat. Dia harus benar-benar mempunya latar belakang teknokrasi. Sebab, dia harus mempersiapkan, membangun, dan menyelenggarakan pemerintahan. “Jadi, ini pekerjaannya luar biasa besar. Dan menurut saya perlu orang yang mumpuni untuk menjadi kepala otorita,” urainya.
Anggota Komisi II Guspardi Gaus mengatakan, kepala otorita harus orang yang mempunyai integritas dan kapabelitas. Dia harus orang yang bersih dari masalah hukum dan moral. Jika yang orang yang dipilih adalah yang mempunyai masalah hukum atau moral, maka akan menimbulkan masalah.
Politisi PAN itu menegaskan bahwa pembahasan RUU IKN saja sudah menimbulkan pro dan kontra, maka penentuan kepala otorita IKN jangan sampai menimbulkan kegaduhan lagi. Maka, Guspardi menyarankan agar presiden memilih orang yang bersih dari masalah hukum dan moral untuk memimpin ibu kota baru. “Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” tandasnya. (*)
batampos– Lima terdakwa yang diduga sindikat jaringan narkoba internasional dengan barang bukti 107,2 kilogram sabu akhirnya menjalani sidang dipimpin majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Rabu (19/1). Kelima terdakwa yakni Rafli Absar, Agus Zainul Arifin, Erik Anderson, Frima Oriza dan Herdiana yang tak keberatan dengan dakwaan jaksa.
Meski disidang bersamaan, kelima terdakwa didakwa dalam berkas terpisah. Hal itu dikarenakan kelima terdakwa memiliki peran berbeda Agenda sidang yang berlangsung virtual itu adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang. Dijelaskan dalam dakwaan bahwa Kamis, 2September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Rafli menerima perintah dari Zainal (DPO) untuk standby. Zain juga menyuruh saksi Agus untuk membuat surat oleh gerak dan Surat Perizinan Berlayar (SPB) dari Bintan ke Pontianak menggunakan 1 unit Kapal SB. Edaward Black Beard GT 18 no 2255.
Saat itu, Rafli menanyakan barang apa yang hendak dibawa dan dijawab Zainal narkotika dari Malaysia. Narkotika itu harus dikirim ke Singkawang, Pontianak. Jika narkotika itu sampai, maka masing-masing terdakwa akan mendapat upah antara Rp 200 juta-300 juta.
Rafli pun setuju yang kemudian memerintahkan keempat terdakwa lainnya ( Frima, Agus, Erik, Herdiana dan Abdulrahman (DPO)). Kepada Frima, terdakwa Rafli menjanjikan upah Rp 30-50 juta jika mau ikut menjemput narkoba tersebut. Frima pun setuju dan ikut dalam penjemputan sabu tersebut.
Kemudian pada hari Sabtu 4 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Agus menerima telepon dari Zainal yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit – Bintan. Disana para terdakwa diminta menunggu sembari mendapat perintah. Sekira pukul 19.00 Wib para terdakwa mendapat perintah agar mereka berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat yang telah dikirim Zainal.
Sesampai di sana, mereka mendapat kode dari sebuah kapal dan melakukan serah terima 6 buah tas berisi puluhan paket sabu yang memiliki berat total 107,2 kg.
Diketahui, kasus penyelundupan sabu seberat 107,258 Kg ini merupakan hasil penindakan dari Polresta Barelang dan DJBC Kepri pada 5 September 2021 lalu. Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sabu, satu unit kapal yacht dan 5 tersangka di perairan Pulau Putri Batam.
Penyelundupan ratusan Kg sabu oleh jaringan internasional ini menggunakan modus baru, yakni para pelaku berpura-pura menjadi pemancing dengan menggunakan kapal mewah cepat.
107,258 Kg sabu ini ditaksir memiliki harga kotor sebesar Rp 128 Miliar, ke-5 pelaku dijerat dengan Pasal 142 Ayat 2 Jo Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 115 Ayat 2, dengan ancaman mati. (*)
kondisi tiang penyangga jembatan ponton pelabuhan Kecamatan Ungar yang roboh
batampos– Jembatan penghubung pelabuhan Alai kecamatan Ungar, ambruk, Senin (17/1) sore dihantam cuaca buruk beberapa hari lalu. Hingga, sekarang jembatan tersebut belum dilakukan inventalisir berapa kerugian dan menjadi keluhan warga untuk beraktivitas menggunakan jembatan tersebut.
” Saya harap sih, segera diperbaiki. Untuk tidak ada memakan korban jiwa saat kejadian tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Raja Jurami mantan pengawas boat pancung Kelurahan Alai belum lama ini.
Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Karimun Afrian ketika dikonfirmasi mengatakan, pelabuhan tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Dan, hingga sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun.
” Dulu sempat mau diserahkan ke kita, tapi kita minta diperbaiki dahululah,” terangnya. Dikatakan, bahwa hari ini (Kamis-red) Kepala Dinas Provinsi Kepri dan anggota DPRD Kepri akan turun kelokasi. Untuk melihat kondisi jembatan ponton tersebut.
” Kita lihatlah, nanti gimana teknisnya. Jembatan penghubung pelabuhan Alai masih kewenangan Dishub Provinsi Kepri,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun Ery Suandi akan segera dilakukan perbaikan. Mengingat keberadaan ponton menjadi sarana vital bagi masyarakat Ungar. ” Segera kita upayakanlah. Sebab, jembatan itu sangat penting bagi masyarakat Ungar,” ucapnya. (*)
batampos- Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan pidana 4 tahun penjara terhadap Nurdin, Nakhoda Kapal Tirta Mulia GT 142. Hukuman terhadap Nurdin ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan 5 tahun penjara. Vonis terhadap Nurdin karena terbukti lalai sehingga menyebabkan dua anak buah kapal tenggelam dan meninggal dunia. Padahal Nurdin telah mengetahui kondisi kapal yang sudah tak laik.
Majelis hakim menilai perbutaan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka terdakwa Nurdin harus dihukum. Apalagi hal yang memberatkan, perbuataan terdakwa menyebabkan dua orang meninggal. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan punya tanggungan keluarga.
Karena pertimbangan, majelis hakim menjatuhkan pidana 4 tahun dan denda Rp 300 juta. Apabila tak dibayar ganti kurungan 6 bulan.
Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi mengatakan vonis terhadap Nurdin dibacakan majelis hakim pada 12 Januari lalu. Hakim memvonis 4 tahun Nurdin. Meski lebjh ringan, Jaksa Penuntu Umum (JPU) menerima vonis hakim tersebut. “Vonis 4 tahun, tuntutan 5 tahun, jakss terima,” ujar Wahyu.
Dijelaskan bahwa terdakwa Nurdin mengetahui kondisi kapal sudah mulai tak laik untuk berlayar. Apalagi, sudah ada beberapa kebocoran di Kapal, namun Nurdin tetap abai.
Berawal dari kapal yang di nahkodai Nurdin bertolak dari Pulau Sambu menuju Pelabuhan di Batuampar, dengan memuat 7143 karung arang pada 7 September. Dua hari usai melakukan bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Kapal tersebut kembali memuat 14000 sak semen.
Namun disela melakukan muatan, terjadi kebocoran yang semakin parah, seperti bagian depan dan belakang kapal. Namun pada saat itu masih bisa diatasi dengan mesin Pompa.
Karena ada kapal masuk, Nurdin beberapa kali memindahkan posisi kapal, hingga akhirnya ia berinisiatif melakukan lego jangkar diluar area Pelabuhan Batuampar.
Tapi saat itu, kembali terjadi kebocoran, hingga Nurdin dan dua awak kapal yakni Sopyan dan Abdul Gani kembali merakit pompa. Secara tiba-tiba kebocoran semakin besar yang membuat air laut masuk kebagian deg dan menenggelamkan kapal kayu tersebut. Hal itu menyebabkan ketiganya hanyut namun Nurdin berhasil selamat. Sedangkan Sopyan dan Abdul Gani ditemukan tak bernyawa setelah sempat hilang beberapa hari. Begitu juga dengan muatan kapal yakni 14.000 sak semen ikut tenggelam. (*)
batampos- Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan meminta masyarakat jika melihat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar segera melaporkan ke pihak terkait baik Damkar ataupun pihak berwajib.
“Cepat laporkan jika melihat kebakaran hutan dan lahan,” kata Roby. Dalam sepekan, Roby menyebut, sudah tiga kali karhutla di wilayah Kecamatan Bintan Timur.
Melihat peningkatan kasus karhutla di Bintan, Roby mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI.
Tidak hanya berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI, Roby sudah memerintahkan lurah dan camat untuk proaktif mengajak masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya karhutla.
Kemudian, masyarakat diharapkan untuk selalu waspada mengingat perubahan musim dan peningkatan cuaca panas yang terjadi belakangan.
Kepada pemilik lahan, Roby meminta untuk tidak membuka lahan kebun dengan dibakar.
“Membuka lahan dengan dibakar sangat berpotensi menimbulkan kebakaran yang bisa meluas ke pemukiman warga,” tukas Roby. (*)
Hingga pukul 14.00 WIB harga minyak goreng pada salah satu swalayan di Jalan Pemuda, belum mengalami penurunan, Rabu (19/1). f Peri Irawan
batampos- Program minyak satu harga yaitu Rp 14 ribu per liter mulai diterapkan di pasar modern di Tanjungpinang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Atmadinata menjelaskan Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan siaran pers yang isinya tentang harga minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter. ”Mulai berlaku pukul 00.01 WIB tanggal 19 Januari 2022,” kata Atmadinata, Rabu (19/1).
Dijelaskan Atmadinata minyak goreng dengan satu harga akan berlaku serentak di Indonesia termasuk Kota Tanjungpinang yang dijual melalui pasar ritel modern untuk semua merek minyak goreng.
“Kalau pasar tradisional dikasih waktu satu minggu untuk menerapkan, tapi kalau Ritel moderen hari ini sudah menerapkan Rp 14 ribu per liter,” ujarnya.
Harga Rp 14 ribu per liter itu, ditegaskan Atmadinata berlaku hingga tingkat pengecer. Masyarakat akan membeli minyak goreng dengan harga baru, jika kemasannya dua atau lima liter tetap berlaku harga yang sama.
“Dalam rilis pers Kementerian Perdagangan program ini akan berlaku selama 6 bulan ke depan,” tambahnya.
Ia memastikan, akan tetap melakukan pantauan ke pedagang, ritel modern atau pasar untuk memastikan penerapan program tersebut. “Disdagin juga ada sidak, tadi saya sudah minta staf saya untuk terus cek,” tambahnya.
Dengan berlakunya program satu harga itu, maka rencana pasar murah yang akan menjual 5.000 liter minyak goreng di Tanjungpinang tidak jadi dilaksanakan. “Itu tidak jadi, karena programnya sudah diganti dengan program satu harga,” ucapnya.
Meski demikian, pantauan Batam Pos di salah satu swalayan di Jalan Pemuda, pada pukul 14.00 WIB belum diberlakukan harga baru tersebut, masih dijual dengan kisaran Rp 18-20 ribu per liter.
Salah satu petugas mengatakan saat ini masih berlaku harga normal, dirinya belum mengetahui informasi penurunan harga minyak goreng Rp 14 ribu tersebut.
“Sekarang belum turun harganya, biasanya untuk penyesuaian harga jam 5 sore,” tuturnya. (*)
