batampos – Jumlah jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah diperkirakan akan kembali tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mencabut wajib karantina hingga tes PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Meski begitu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi menilai, kembalinya kebijakan umrah seperti normal sebelum pandemi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kendati pemerintah Saudi telah mencabut aturan protokol Covid-19.

“Perlu diketahui ini tidak semerta-merta bergerak dengan cepat sesuai keinginan kita,” kata Syam saat dihubungi JawaPos.com (gruop Batam Pos), Selasa (8/3).

Syam menjelasakan, banyak stakeholder terkait di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi. Sebagai contohnya maskapai penerbangan. Sebagian banyak dari mereka masih keberatan dengan paket biaya penerbangan reguler maupun carter secara banyak untuk umrah.

“Begitu juga hotel mereka akan mulai membuka diri, memanggil lagi tenaga kerjanya yang ada dari luar negeri sehingga datang lagi ke Arab Saudi, baru bisa melayani lagi dan seterusnya,” kata Syam.

“Sehingga permintaan ini akan mahal dulu diawal-awal, setelah normal baru hisa ada harga relatif sama sebelum ada pandemi karena banyak jamaah tertunda tidak ingin mereka membayar lebih atau tanbahan-tambahan lebih karna perbedaan yang cukup tinggi karena pandemi ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke Saudi.

Akan tetapi, semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus Korona selama masa tinggal di sana.

“Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” demikian dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).

SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di Saudi.

Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidilharam di Makah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan kinerja perekonomian perdesaan masih menjadi penyangga ekonomi nasional terutama pascapandemi. Sehingga prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2022 adalah untuk program-program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kewenangan desa.

“Selain berdampak pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi, termasuk kemiskinan di desa. Kabar baiknya, desa-desa sangat cepat belajar dan sigap mengantisipasi penyebaran Covid-19 berikut dampak yang mungkin ditimbulkan selama pandemi ini. Sehingga, sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandiriannya,” Abdul Halim Iskandar saat menjadi Keynote Speaker pada acara Pra-Muktamar Muhammadiyah dengan tema “Membangun Desa, Membangkitkan Ekonomi Lokal”
secara daring, Selasa (8/03/2024).

Di forum tersebut Gus Halim menjelaskan, ada 3 prioritas fokus anggaran dana desa di tahun 2022. Pertama, untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Menurut Gus Halim, program Percepatan PEN sesuai kewenangan desa caranya beragam. Salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

“ Mayoritas BUM Desa dan BUM Desa Bersama masih melakukan transaksi selama pandemi Covid-19. Dan sekarang (BUM Desa) sudah berpayung hukum, dengan adanya sumber daya finansial dalam bentuk dana desa, saya optimis BUM Desa bisa mengambil peran,” ujarnya.

Terkait penanggulangan kemiskinan di desa, Gus Halim Mengakui memang kemiskinan Indonesia naik dari 9,22 persen menjadi 10,19 akibat pandemi. Namun, jika dibanding antara kota dan desa, kemiskinan di desa lebih rendah yaitu hanya 0,60 persen dibandingkan kota yang mencapai 7,88 persen. Hal itu menunjukkan bahwa desa lebih cepat dan tanggap dengan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kota, serta dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa sangat efektif.

“Data tersebut menggambarkan kepada kita bahwa dana desa yang disalurkan ke desa semakin menguatkan desa, sebagai wilayah yang tahan terhadap krisis,” jelas Gus Halim.

Untuk prioritas kedua, Gus Halim menyampaikan dana desa tahun 2022 di fokuskan untuk menjalankan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Gus Halim mencontohkan seperti program pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya hingga penguatan ketahanan pangan. Sedangkan prioritas ketiga adalah Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi, dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam, sesuai dengan kewenangan Desa.

“Jadi kalau ditanya, jawabannya dana desa itu boleh dibuat apa saja selain yang dilarang, selama masih berkaitan dengan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (*)

batampos – VP Corporate Secretary & CSR Citilink Indonesia Diah Suryani menuturkan bahwa tidak ada aksi mogok karyawan, melainkan ada kendala operasional pada layanan ground handling Citilink.

“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut diakibatkan adanya alasan operasional, yaitu permasalahan pada provider penyedia jasa layanan ground handling Citilink. Informasi bahwa petugas Citilink mogok kerja adalah tidak benar,” tutur dia, Senin (7/3).

Baca juga:
Pasar Turi Akan Buka Sebelum Bulan Ramadan
Adapun, kata dia saat ini maskapai berwarna putih-hijau itu sudah beroperasi secara normal. Para penumpang yang terdampak juga akan diberikan kompensasi.

“Saat ini penerbangan Citilink berjalan dengan normal. Bagi penumpang yang terdampak, Citilink juga telah memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

BACA JUGA: Kemenpora Apresiasi Citilink yang Kembangkan Sport Tourism

Ia menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi erat dengan provider layanan ground handling dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa operasional penerbangan Citilink dapat terus berjalan dengan baik.

“Citilink senantiasa mengutamakan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan, oleh karena itu kami selalu berupaya sejak dini dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan,” tambahnya.

“Kami memohon maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang prima bagi seluruh penumpang,” seru Diah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perubahan perilaku masyarakat ke arah contactless economy diperkirakan akan berlanjut dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ini turut mengakselerasi terjadinya transformasi digital di banyak lini bisnis dan ekonomi.

Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang masih terbuka lebar, bahkan nilainya diperkirakan akan berada di kisaran US$146 miliar pada 2025 mendatang dan akan menjadi yang tertinggi di wilayah ASEAN.

Potensi ekonomi digital Indonesia tentunya didukung sejumlah faktor, seperti total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 191 juta atau 70 persen.

Dari sisi pengguna digital di Indonesia, hingga Januari 2022, jumlah mobile connection mencapai 370 juta atau 133,3 persen dari total populasi. Dengan rata-rata waktu yang dihabiskan satu orang untuk berselancar di internet adalah 8 jam setiap harinya.

“Dalam jangka waktu 2021-2022, pengguna internet di Indonesia juga meningkat 2,1 juta dari sebelumnya. Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi modal bagus untuk kita membangun perekonomian di era digital ini,” ujar Menko Airlangga dalam Seminar Nasional Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bertema “Gerakan Kemandirian Pemuda, Prospek, dan Tantangan di Era Digital”, secara virtual di Jakarta, Sabtu (5/3).

Indonesia saat ini juga tengah mengalami bonus demografi yang didominasi generasi muda usia 16 – 30 tahun yang biasa disebut generasi milenial dan Gen-Z. Berdasarkan Sensus Penduduk BPS (2020), Indonesia memiliki 64,5 juta pemuda dari 270,2 juta penduduk.

“Ini berarti kader Pemuda Muhammadiyah sebagai generasi masa kini akan terlibat di dalamnya dan memainkan peranan penting. Kemampuan dan keunggulan digital natives yang dimiliki generasi muda harus terus diasah. Selain itu, generasi ini juga harus berjiwa mandiri, kreatif, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan memahami iptek, agar dapat berdaya saing memasuki era Society 5.0,” jelas Menko Airlangga.

Dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan membutuhkan setidaknya 9 juta orang atau 600 ribu orang per tahun, SDM yang bertalenta digital dan mampu menjadi technopreneur yang berdaya saing.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengatakan kader-kader Pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat mengambil bagian untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dengan berwirausaha. Pemerintah mendorong tumbuhnya wirausaha dengan memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui program KUR.

“Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR super mikro, mikro, dan kecil dapat dimanfaatkan bagi kader Pemuda Muhammadiyah yang ingin membangun usahanya sejak dini. Sepanjang 2021, pembiayaan KUR telah disalurkan sebesar Rp280,17 triliun dan diberikan kepada 7,38 juta debitur,” ucap Menko Airlangga.

Dalam rangka merespon kebutuhan pembiayaan yang tinggi, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun di 2022. Pemerintah juga menyediakan KUR syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan terlahir generasi muda Muhammadiyah yang berkarakter Islami, berdaya saing tinggi, dan berpengetahuan luas, dapat menjadi game changer di tengah situasi sulit apapun. Saya juga mengajak para Pemuda Muhammadiyah banyak terjun menjadi wirausaha di masa depan, meneladani Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan wirausahawan sejati,” tutup Menko Airlangga. (*)

batampos – Pemerintah mulai melonggarkan sejumlah kebijakan menuju endemi Covod-19 atau hidup berdampingan dengan Covid-19. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sudah mulai tanpa karantina di Bali dan juga syarat perjalanan mulai dilonggarkan. Sekalipun diklaim kasus harian positif Covid-19 dan kasus aktif mulai turun, namun angka kematian masih 200-300 jiwa dalam sepekan terakhir.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama memberikan catatan evaluasi terkait beberapa kebijakan baru Covid-19 seperti perjalanan domestik, level PPKM, menonton olahraga dan lama karantina. Prof Tjandra Yoga mengakui jumlah kasus memang secara umum sudah melandai dan mudah-mudahan terus menurun sampai ke situasi Desember 2021 dengan sekitar 100-200 kasus sehari. Walau begitu di sisi lain tentu masih mungkin ada fluktuasi.

“RS dan sistem kesehatan harus selalu siap untuk antisipasi kalau-kalau ada peningkatan kasus,” kata Prof Tjandra Yoga kepada wartawan, Selasa (8/3).

Akan tetapi, menurutnya angka kematian masih perlu dikendalikan. Targetnya harus dikembalikan ke saat sebelum gelombang Omicron belum dimulai.

“Angka kematian nasional masih perlu dikendalikan, diharapkan dapat kembali ke data awal Januari 2022 di mana yang wafat tidak sampai 10 orang per hari,” jelasnya.

Ia menegaskan vaksinasi primer perlu terus ditingkatkan sampai 70 persen dari total penduduk, bukan hanya 70 persen dari sasaran yang ditetapkan. Booster masih harus ditingkatkan maksimal.

“Angka cakupan (booster) sekitar 5-6 persen sekarang ini nampaknya masih terlalu rendah,” tambahnya.

Angka kepositifan atau positivity rate, kata dia, tentunya sudah menurun. Akan baik kalau kepositifan sudah di bawah 5 persen.

Angka reproduksi juga sudah menurun, dan baiknya tentu di bawah 1. Surveilans (kasus probable/confirmed dan juga gejala/sindromik) harus terus ketat dilakukan, sehingga jika ada peningkatan kasus maka terdeteksi sejak awal sekali.

“Juga WGS (Whole Genome Sequencing) perlu ditingkatkan untuk wanti-wanti dan deteksi dini kalau ada varian baru, dapat termasuk juga surveilan limbah,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Adapun, batas waktu dari pengisian SPT Tahunan ini adalah 31 Maret 2022.

Namun, bagaimana dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 4,5 juta?

Artinya, mereka tidak wajib membayar pajak dan hal ini juga tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun, tetap bisa apabila ingin melaporkannya sebagai kewajiban seorang wajib pajak, tapi diisi nihil. “Bila memiliki NPWP, silahkan lapor nihil saja,” terangnya kepada JawaPos.com (jaringan Batam Pos), Selasa (8/3/2022).

Sementara untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta, akan tetapi belum memiliki NPWP, mereka diperbolehkan untuk tidak melapor SPT. Namun, diimbau kepada mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selaku warga negara Indonesia.

Sebagai informasi, SPT adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (jpg)