batampos – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang memproses pemberhantian Nurdin Abdullah dari jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah ini menindaklanjuti perihal putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap Nurdin Abdullah dalam kasus suap proyek pada Dinas PUTR Provinsi Sulsel yang telah berkekuatan hukum tetap.

Nurdin divonis 5 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Dia telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk menjalani hukumannya.

Surat permohonan pemberhentian Nurdin Abdullah masih dalam proses Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Menurutnya, surat tersebut masih menunggu tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang selanjutnya akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya cek apakah sudah ditandatangani pak menteri, selanjutnya disampaikan ke presiden. Intinya sudah diterima Mendagri dan diproses di Kemendagri untuk diteruskan ke presiden,” papar Benny.

Meski demikian, Kemendagri tidak bisa memperkirakan berapa lama proses pemberhentian Nurdin Abdullah dari posisi gubernur Sulsel. Nantinya, posisi tersebut akan digantikan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

“Prinsipnya mau secepatnya bisa selesai. Kalau Perpres sudah selesai nanti dikirim ke pemda dan diparipurnakan di DPRD. Tunggu Perpres kan yang mengangkat dan memberhentikan itu presiden,” tandas Benny.

Untuk diketahui, Nurdin Abdullah telah mendekam di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Selain itu pembebanan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,1 miliar dan SGD 350 ribu dengan ketentuan, apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Nurdin Abdullah terbukti bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat menerima uang senilai Rp 13 miliar. Uang tersebut diterima dari sejumlah kontraktor dalam pelelangan proyek pekerjaan pada Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Nurdin Abdullah secara langsung menerima uang tunai sejumlah SGD 150.000 dan melalui Edy Rahmat menerima uang tunai sejumlah Rp 2.500.000.000 atau sekitar jumlah itu. Uang itu diterima dari pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba, Agung Sucipto.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut agar Nurdin dijatuhi hukuman selama enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Nurdin terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dia juga terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong (33) mantan finalis
MasterChef Malaysia 2012 dan suaminya Mohammad Ambree Yunos Unos (40) menghadapi ancaman hukuman mati. Ia bersama suaminya yang seorang insinyur didakwa membunuh Asisten Rumah Tangganya (ART), Nur Afiyah Daeng Damin (28) yang berasal dari Sulawesi Selatan.

Seperti dilansir dari New Straits Times, mereka didakwa berdasarkan Bagian 302 KUHP.

Mereka didakwa di Pengadilan Negeri Kota Kinabalu, Sabah pada 29 Desember 2021. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman mati.

Hakim Jessica Ombou Kakayun memimpin persidangan. Terdakwa dituduh membunuh Nur Afiyah Daeng Damin, di sebuah rumah di Amber Tower, Lido Avenue, Jalan Lintas,

Mohammad Ambree diwakili oleh kuasa hukum Ram Singh dan Kimberly Ye, sementara Etiqah diwakili oleh Datuk Seri Rakhbir Singh. Pengadilan menetapkan 10 Februari 2022 untuk membacakan putusan. Sementara itu, kedua terdakwa ditahan lebih lanjut, sambil menunggu penyelesaian kasus mereka.

Dilaporkan bahwa pasangan itu ditangkap pada 14 Desember 2021, sehari setelah mereka mengajukan laporan polisi yang mengklaim bahwa mereka menemukan pembantu mereka di lantai apartemen mereka setelah kembali dari liburan di Kundasang. Mereka dibebaskan dengan jaminan polisi pada 21 Desember 2021. Pasangan itu hadir di persidangan didampingi oleh anggota keluarga serta ketiga anaknya yang masih kecil. (*)

Reporter : Jpgroup

batampos – Empat terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) telah divonis bersalah. Meski demikian, terdapat seorang hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion yang menilai kerugian negara Rp 22,78 triliun dalam kasus ASABRI tidak tepat.

Hakim Anggota Mulyono menyatakan, tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara tersebut. Sebab ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negara.

Mulyono tidak setuju dengan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta keterangan ahli di ruang sidang. Dia meyakini, metode perhitungan jumlah kerugian negara menunjukkan ketidakkonsistenan dan dinilai tidak tepat.

Audit BPK, lanjut Mulyono, didasarkan pada pembelian dana investasi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh ASABRI. Namun memperhitungkan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah.

”Yang mana saldo efek masih ada di bawah PT ASABRI, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak di-suspend oleh pihak berwenang dan masih terdaftar di bursa efek,” ujar Mulyono.

Selama ini, Mulyono berpendapat, metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara di perkara ASABRI adalah total loss. Padahal menurut standar akuntansi di tanggal tertentu, posisi laba atau rugi bersifat unrealized karena belum terjadi riil terjual berdasar harga perolehan.

Oleh karena itu, Mulyono menilai, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tidak memiliki dasar jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti.

Dissenting opinion itu dibacakan saat membaca putusan empat terdakwa kasus korupsi PT ASABRI di antaranya Rachmat Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto, dan Bachtiar Effendi.

Dalam putusannya, dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, dua terdakwa mantan pejabat PT ASABRI Bachtiar Effendi dan Hari Setianto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka tetap diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN itu mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tabungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.

Mereka terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tiongkok memberlakukan penguncian atau lockdown terhadap Kota Yuzhou di Provinsi Henan akibat terdeteksinya penularan Covid-19 di sana. Kebijakan ini dilakukan hanya berselang empat minggu sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai.

BACA JUGA:
Temuan 1 Kasus Baru Covid-19, Tiongkok Tutup Sekolah dan Taman Bermain

Kota Yuzhou berjarak 700 km di barat daya ibu kota negara, Beijing. Merupakan kawasan yang dihuni 1,1 juta penduduk. Kota ini ditutup setelah kebijakan serupa diberlakukan di kota industri Xian, yang telah menjadi episentrum COVID-19 terbaru di Negeri Tirai Bambu itu.

Pemerintah lokal Yuzhou telah memerintahkan semua warga untuk tidak keluar rumah sejak Senin (3/1/2022) malam. “Terlarang untuk meninggalkan rumah, ke luar kota juga,” ujar Juru Bicara Partai Komunis Tiongkok seperti dilansir dari Reuters, pagi ini.

Selain itu, aturan lockdown melarang kendaraan dari jalan Yuzhou kecuali mereka memiliki izin dari otoritas pengendalian virus, dan pihak berwenang memerintahkan penghentian aktivitas di supermarket selain dari pasokan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, pejabat berwenang Kota Xuchang yang menangani yurisdiksi Kota Yuzhou menyebutkan, sejauh ini sumber virus yang telah menginfeksi warganya tidak diketahui. Situasi mengendalikan virus menjadi jalan utama.

“Untuk mengekang dan menghentikan epidemi dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah tugas politik prioritas tinggi yang dihadapi semua pejabat dan orang-orang di kota,” ujarnya.

Data resmi Wilayah Xuchang Raya melaporkan dua infeksi menular lokal dengan gejala klinis yang dikonfirmasi, dan 18 pembawa asimptomatik lokal terdeteksi pada Senin lalu. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak