batampos – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada 27 November 2024 mendatang.

Kesepakatan itu sebagaimana usulan yang disampaikan KPU dan pemerintah dalam rapat di Komisi II DPR pada hari ini, Senin (24/1).

“Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Lebih lanjut, legislator Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya bersama dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu juga memutuskan Pemilu pada 14 Februari 2024.

“Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” katanya.

Doli mengatakan, untuk pembahasan mengenai tahapan dan program dari Pemilu 2024 mendatang, DPR bersama dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri juga dalam waktu dekat ini akan mengelar rapat bersama.

“Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR, pemerintah, dan peyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya bersama Kemendagri telah menyepati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang dilakukan pada 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari,” kata Ilham.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada jeda waktu yang panjang antara Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga pihaknya memutuskan tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal untuk pencoblosan.

“Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mencari “Es Jagung Chintya” tidaklah sulit. Lokasi warung es ini langsung muncul jika anda masukkan kata kunci “Es Jagung Chintya” dan ketik “indramayu” di kolom pencarian Google.

Bahkan di beberapa foto, akan langsung ikutan nongol melengkapi alamat usaha di Jalan Sukaurip, Balongan, Kabupaten Indramayu. Rupanya sang pemilik sudah mendaftarkan usahanya di layanan “Google Search”.

Didominasi warna hijau, dengan sentuhan warna kuning, warung ‘Es Jagung Chintya’ tampak mencolok. Pemilik warung menambahkan display ikon jagung yang menempel di pilar teras. Seperti mengajak pemakai jalan mampir dan mencicipi manisnya es jagung.

Memasuki teras warung, langsung dihadapkan dengan daftar menu berikut harganya. Tak kalah keren, pelanggan yang sudi mampir, mendapatkan layanan ekstra: free WIFI.

Warung es jagung ini adalah monumen sukses Raneti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Pada awalnya, kehidupan Raneti dan keluarga tidaklah mudah. Mereka harus banting tulang untuk menjaga agar tungku di dapur tetap berasap.

Ia harus berbagi tugas dengan suami. Raneti juga melakoni profesi sebagai asisten rumah tangga. Sementara suaminya merintis usaha es jagung. “Sehari-hari saya kerja jadi pembantu rumah tangga, sementara suami jualan es jagung,” kata Raneti saat ditemui belum lama ini.

Beruntung warga Desa Rawadalem, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, ini terdaftar sebagai KPM PKH pada tahun 2017. Sejak itulah ia menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Setahun kemudian Raneti merintis usaha es jagung bersama sang suami. Menyewa sebuah kios kecil di area Kantor Pos Sukaurip, usaha ‘Es Jagung Chintya’ milik Raneti dan suami beroperasi setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga 6 sore.

“Kami buka setiap hari dan hanya libur dua minggu sekali. Alhamdulillah sejak dagang es jagung, kondisi ekonomi keluarga kami mulai membaik sedikit demi sedikit,” kata ibu tiga orang anak ini.

Pengolahan es jagung terbilang tak sulit. Raneti menggunakan jagung muda (putren) sebagai bahan utama es jagung. Setelah disisir, jagung muda direbus di dalam air mendidih hingga lembek.

Jagung muda kemudian dicampur dengan gula dan es lalu disajikan dengan isian sesuai selera. Seiring perkembangan usahanya, Raneti menambah varian menu lain dengan berbagai macam rasa, seperti jasuke (jagung susu keju), es jasuket (jagung susu ketan), alpucok (alpukat cokelat), es semangka, bubur jasuke, dan bubur ketan item.

“Di antara semua menu, es jagung dobel keju jadi menu favorit para pelanggan yang datang ke warung kami,” kata Raneti dengan bangga.

Tak hanya dijual di warung, usaha es jagung Raneti kerap mendapat pesanan untuk acara-acara besar, seperti pernikahan, rapat kantor dan sebagainya. Tak tanggung-tanggung, Raneti bisa membuat hingga 500 cup es jagung untuk pesanan hajatan.

“Satu porsi cup berkisar antara Rp3.000 hingga Rp8.000, tergantung jenis isiannya. Dalam sebulan penghasilannya bisa Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000,” kata Raneti.

Pesatnya perkembangan usaha Raneti dalam kurun waktu setahun membuat ia mantap keluar dari PKH pada 2019. Kini dia sudah punya warung kedua berupa minicar yang mangkal di SMAN 1 Sindang Indramayu dan mempekerjakan dua orang pegawai.

“Setelah (penghasilan) menurun akibat pandemi, sekarang mulai rame lagi karena anak-anak mulai masuk sekolah,” kata Raneti.

Raneti mengaku bersyukur dan berterima kasih karena mendapat bantuan pengembangan usaha dari Kemensos berupa aneka peralatan yang menunjang usaha es jagung miliknya.

“Meskipun sudah keluar (dari PKH) dua tahun lalu, Alhamdulillah masih dapat bantuan dari Kemensos. Semoga bisa segera buka warung es jagung ketiga di daerah Jatibarang,” katanya.

Raneti dan sejumlah KPM PKH graduasi lainnya penerima bantuan pengembangan. Bantuan secara seremonial diserahkan saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Komisi VIII DPR RI di Pendopo Bupati Indramayu, November silam.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan berbagai bantuan, antara lain Bantuan ATENSI, bantuan kewirausahaan, bantuan pengembangan usaha, bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan beras dengan total bantuan sebesar Rp7,5 miliar, yang merupakan hasil kolaborasi berbagai Balai di lingkungan Kemensos.

batampos – Program vaksinasi dalam mengantisipasi penularan Covid-19 selama pandemi memantik Komisi IX DPR membentuk panitia kerja (panja). Dalam panja yang baru saja dibentuk itu, DPR akan menyoroti proses pengadaan dan impor vaksin yang nilainya mencapai Rp 44,08 triliun.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, panja yang baru saja dibentuk itu untuk melakukan pengawasan dari program vaksin yang digencarkan pemerintah.

“Banyak yang harus kita lakukan pengawasan terhadap pengelolaan program vaksinasi ini. Tidak hanya dari aspek kehalalan,” kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (24/1).

Kurniasih mengatakan, sejauh ini Komisi IX DPR tengah menyusun agenda panja. Salah satumnya mengenai regulasi hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin yang nilai impornya mencapai Rp 44,08 triliun. Kemudiaan pengadaan vaksin sebanyak 465,07 juta dosis.

Dia melanjutkan, insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor sepanjang 2021 mencapai Rp 8,33 triliun. Artinya, insentif fiskal itu mesti dapat dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan,” kata politikus PKS itu.

Diketahui dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin. Antara lain, jenis vaksin yang digunakan, jumlah setiap jenis vaksin, harga per dosis setiap jenis vaksin.

Tidak ketinggalan juga dia menyinggung jumlah hibah yang diterima Indonesia. Jumlah vaksin kedaluwarsa potensi penghematan APBN dengan adanya vaksin hibah dan target vaksinasi baik primer maupun booster paling lambat tanggal 25 Januari 2022. (*)

Reporter: JP Group