batampos – Mantan Pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti dikabarkan akan mengembalikan uang senilai Rp 647 juta, yang diduga dari hasil suap perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, meski uang hasil korupsi itu diserahkan tidak akan menghapus dugaan pidana.

Uang ratusan juta itu diterima dari Muhammad Farsha Kautsar yang merupakan anak kandung terdakwa tim pemeriksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan. Sebab, Wawan juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap.

“Tentu tidak (menghapus pidana). Kooperatifnya seseorang itu atau pun ia mengembalikan hasil tindak pidana korupsi, itu tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur pasal,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (28/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menjelaskan, pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi akan dijadikan salah satu alat bukti dalam persidangan. Dengan begitu, pembuktian adanya suap maupun korupsi yang dilakukan seseorang akan lebih memudahkan tim penuntut umum.

Terlebih pengembalian uang tersebut, akan dijadikan dasar keringan hukuman. Karena dianggap kooperatif, apalagi bisa mengakui perbuatannya.

“Bahwa kemudian ada yang mengaku, berterus terang, mengembalikan, sebenarnya ini alasan yang meringankan hukuman saja nantinya di persidangan,” tegas Ali.

Wawan Ridwan diduga menerima suap bersama-sama Alfred Simanjuntak terkait pengurusan perpajakan. Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.
Wawan Ridwan juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap dan gratifikasi. Diduga aliran uang haram yang diterima Wawan Ridwan telah dibelanjakan.

“Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Aasri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/1).

Dugaan pencucian uang tersebut diduga dilakukan bersama anaknya, bernama Muhammad Farsha Kautsar. Dugaan pencucian itu dilakukan dengan, menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) di Money Changer senilai total Rp 8.820.597.500 dan di Money Changer lainnya senilai Rp 50.000.000.

“Kemudian menempatkan hasil penukaran valas tersebut pada rekening Bank Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar,” ucap Jaksa Asri Irwan.

Bahkan, aliran uang yang diterima Wawan juga turut dibelanjakan untuk pembelian pembelian jam tangan sejumlah Rp 888.830.000, pembelian satu unit mobil berjenis Outlander dan berjenis Mercedes Benz C300 Coupe sejumlah Rp 1.379.105.000. Kemudian, pembelian valuta asing sebesar Rp 300.000.000 di PT Dolarindo Intravalas san pembelian tiket dan hotel pada rekening PT Trinusa Travelindo (Traveloka) sebesar Rp 60.884.624.

Aliran uang suap dan gratifikasi juga diduga turut mengalir ke mantan pramugari, Siwi Widi Purwanti sebanyak 21 kali. Diduga, Siwi merupakan teman dekat dari Muhammad Farsha Kautsar.

“Mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi Purwanti selaku teman dekat Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 647.850.000,” papar Jaksa Asri.

Selain itu, aliran uang haram yang diterima Wawan juga turut mengalir kepada seorang bernama Adinda Rana Fauziah senilai Rp 39.186.927. Serta kepada Bimo Edwinanto sejumlah Rp 296.000.000 selaku teman kuliah Muhammad Farsha.

Serta berapa kali transfer kepada Dian Nurcahyo Dwi Purnomo dan keluarganya untuk kepentingan rencana usaha terdakwa Wawan Ridwan dan Muhammad Farsha Kautshar sejumlah Rp 509.180.000. Diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.

“Terdakwa I dan Muhammad Farsha Kautshar mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Terdakwa I selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditransferkan, ditukarkan atau diubah bentuk, dibelanjakan atau dibayarkan baik atas nama Terdakwa I sendiri ataupun atas nama pihak-pihak lain,” ungkap Jaksa.

Diduga TPPU yang dilakukan Wawan Ridwan merupakan hasil suap penerimaan uang sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.

Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari – Februari 2019.

Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli – September 2019.

Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Wawan juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya sistem pengawasan dalam pendistribusian pupuk subsidi, baik disalurkan melalui distributor maupun kios resmi.

Dengan begitu, kemungkinan penyelewengan distribusi pupuk subsidi bisa dikendalikan.

“Kita tak ingin hak petani terhadap pupuk subsidi dirampas. Maka, yang perlu diperkuat adalah mekanisme pengawasan secara ketat, berjenjang dan terikat,” kata LaNyalla, Jumat (28/1/2022).

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, tanpa pengawasan, pelanggaran sangat mungkin terjadi, terutama mengenai harga penjualan di tingkat petani. Hal ini tentu saja merugikan petani. Pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tetapi petani menjadi pihak yang dirugikan alias tak menikmati kehadiran pemerintah.

Dikatakannya, meski proses pencatatan kebutuhan pupuk di kalangan petani sudah terekam secara elektronik melalui E-RDKK, namun yang menjadi kendala adalah distribusi di lapangan. Dalam konteks pendistribusian belum ada mekanisme pengawasan yang terukur, sehingga penyelewengan kerap kali terjadi.

“Saya kira perlu ada satuan tugas khusus mengenai distribusi pupuk subsidi ini. Kita ketahui bersama, pupuk subsidi ini menyangkut hajat hidup petani dan berkaitan erat dengan pemenuhan pangan secara nasional. Artinya, persoalan pupuk subsidi ini sangat vital,” tegas LaNyalla.

Untuk itu, butuh perhatian khusus mengenai distribusi pupuk subsidi ini agar tak lagi mudah diselewengkan. LaNyalla pun mendukung langkah konkret PT Pupuk Indonesia yang akan memberikan tindakan tegas bagi para pelanggar.

“Terkait dengan sanksi tegas, publik harus benar-benar tahu informasi ini agar mereka konsisten dalam mekanisme penyaluran pupuk subsidi kepada para petani,” pinta LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menindak tegas distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud antara lain, menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), menjual kepada petani di luar E-RDKK, menjual secara paketan, dan lain sebagainya.(*)

batampos – Bripda Randy Bagus Hari Sasongko menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mapolda Jatim kemarin (27/1). Seusai menjalani sidang yang tertutup untuk umum selama tiga jam, tersangka kasus aborsi terhadap Novia Widyasari Rahayu (almarhumah) itu akhirnya dipecat.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko menyatakan, tersangka terbukti secara sah melanggar kode etik kepolisian. Berdasar fakta persidangan, tidak ada unsur yang dianggap bisa membenarkan tindakannya. “Diputus PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat, Red),” ujarnya setelah persidangan selesai.

Gatot memantau langsung jalannya sidang yang dipimpin AKBP Ronald Ardiyanto Purba itu. Dari sudut pandangnya, hukuman tersebut memang wajar. Mengingat perbuatan tersangka sangat keterlaluan.

Gatot menambahkan, aborsi adalah tindakan ilegal. Randy sebagai polisi sudah pasti memahami. Namun, dia justru terlibat. “Bahkan sampai berulang sesuai fakta persidangan,” ungkapnya.

Randy membeli obat penggugur kandungan dan meminta Novia, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya, Malang, asal Mojokerto, Jawa Timur, meminumnya. Dia berdalih tidak bisa menikahinya karena masih baru menjadi polisi.

Randy dan Novia berpacaran mulai Oktober 2019 sampai Desember 2021. Selama periode itu, Novia dua kali melakukan aborsi. Yang pertama Maret 2020 dan yang kedua Agustus 2021.

Novia secara tragis mengakhiri hidupnya. Perempuan 23 tahun itu menenggak racun di samping makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kabupaten Mojokerto, pada 2 Desember tahun lalu.

“Aborsi itu dinilai punya kaitan dengan depresi korban sehingga nekat bunuh diri,” jelas Gatot.

Randy dianggap melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 huruf (c) Perkap 14 Tahun 2012. Yakni, etika kelembagaan dan kepribadian. “Vonis PTDH bersifat mengikat, tinggal proses administrasi,” kata Gatot.

Menurut perwira yang akan menduduki jabatan Kabagpenum Divhumas Mabes Polri itu, selanjutnya tersangka ditahan seperti sebelumnya. Randy ditunggu sidang pidana umum dari perbuatannya. ’’Berkas perkara hampir selesai,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group