batampos – Kasus Covid-19 masih merangkak naik. Meski demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim bahwa pertumbuhan kasus di Indonesia paling terkendali jika dibandingkan dengan lima negara tetangga. Lima negara tersebut adalah India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

”Karena pertambahan kasus di Indonesia paling rendah,” ungkap Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi.

Dia menyebutkan, per 26 Januari, angka kasus baru di Indonesia mencapai 13,27 per 1 juta penduduk. Untuk Singapura, kasus baru mencapai 825,80 per 1 juta penduduk. Lalu, Malaysia 121,19 per 1 juta penduduk; Filipina 233,71 per 1 juta penduduk; Thailand 110,20 per 1 juta penduduk; dan India dengan 220,71 per 1 juta penduduk. ”Grafik pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia dominan landai,” ujarnya.

Kemenkes telah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah persebaran Covid-19. Setiap pertambahan kasus, baik sedikit maupun banyak, akan direspons dengan tata laksana perawatan yang baik. ”Salah satunya, Kemenkes menyediakan tempat tidur perawatan di rumah sakit mencapai 120 ribu hingga 130 ribu,” ungkapnya.

Vaksin booster juga telah diberikan kepada masyarakat. Yang terbaru, pemerintah berfokus memberikan vaksin booster dari AstraZeneca. ”Ini untuk triwulan pertama 2022,” jelasnya.

Nadia menjelaskan, vaksinasi booster ini dilaksanakan serentak di seluruh kota. Sasarannya adalah masyarakat umum tanpa menunggu target 70 persen tercapai. ”Semua daerah mulai vaksin booster,” terangnya.

Guru besar Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama menyampaikan, berdasar data, ada negara yang menunjukkan penurunan kasus Covid-19 pekan ini. Contohnya, Amerika Serikat yang mengalami penurunan kasus 24 persen jika dibandingkan pada pekan sebelumnya. Namun, pada periode yang sama, ada negara yang masih mengalami kenaikan kasus. Misalnya, Brasil naik 73 persen, India naik 33 persen, dan Prancis naik 21 persen.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Tjandra menyebutkan, pada 28 Januari, tercatat ada 9.905 kasus positif harian. Kemudian, pada 29 Januari kasus naik menjadi 11.588 kasus. Ditarik lebih ke belakang, pada 21 Januari lalu ada 2.166 kasus baru dalam sehari dengan rata-rata kasus mingguan 1.251 orang. ”Sudah naik beberapa kali lipat. Apalagi bila dibandingkan dengan angka pada 1 Januari 2022,” jelasnya.

Saat tahun baru itu, hanya ada 274 kasus sehari dan rata-rata mingguan kasus baru 190 kasus saja. ”Jelas kita perlu ekstrawaspada,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan ketentuan protokol kesehatan (prokes) dalam peringatan Imlek yang jatuh pada 1 Februari 2022. Dia meminta umat Khonghucu tetap menjalankan prokes dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Sebab, pandemi saat ini masih membahayakan dan butuh kewaspadaan bersama. ”Apalagi dengan terus melonjaknya kasus penularan lokal varian Omicron,” katanya kemarin (29/1).

Yaqut menuturkan, perkembangan kasus Covid-19 saat ini sudah seharusnya membuat umat Khonghucu dan masyarakat umum semakin berhati-hati. Dia mengajak umat Khonghucu merayakan Imlek dengan kesederhanaan dan sesuai prokes tanpa mengurangi makna.

Pada prinsipnya, di dalam surat edaran yang diterbitkan Kemenag, Tahun Baru Imlek dapat dirayakan di semua kelenteng, miao, litang, dan xueteng. Namun, kegiatan tersebut dilakukan secara terbatas. ”Sesuai dengan level PPKM daerah setempat,” ujar Yaqut.

Selain itu, umat Khonghucu tidak dianjurkan untuk ke luar kota atau mudik. Kemudian, menghindari acara keramaian dan kebiasaan kumpul-kumpul bersama keluarga atau kerabat dalam jumlah besar. Yaqut mengingatkan, perayaan Imlek wajib dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di lingkungan masing-masing.

Pada bagian lain, anggota Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) yang sudah mencapai 45 persen akibat varian Omicron di DKI Jakarta. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbanyak tempat isolasi terpusat (isoter). Upaya itu penting agar BOR faskes di ibu kota tetap terkendali.

”Sehingga faskes tetap bisa melakukan pelayanan kesehatan yang optimal dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” terangnya.

Menurut data terbaru, mayoritas pasien Covid-19 yang dirawat di RS wilayah DKI Jakarta bergejala sedang (51 persen) dan ringan (38 persen). Selebihnya tidak bergejala (7 persen), berat (3 persen), dan kritis (1 persen). BOR faskes di Jakarta masih didominasi pasien gejala sedang dan ringan karena banyak warga ibu kota yang tidak punya tempat isolasi mandiri di rumahnya. Selain itu, banyak yang khawatir jika isolasi tidak diawasi tenaga medis bisa berakibat fatal.

Karena itu, lokasi isolasi terpusat di Jakarta perlu diperbanyak untuk menampung pasien gejala sedang dan ringan. Dengan isolasi terpusat, tempat tidur di faskes tetap tersedia bagi pasien gejala berat dan kritis.

Charles menegaskan, pelipatgandaan tempat isolasi terpusat mendesak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan angka penularan Omicron sekarang baru fase awal. Jika berkaca pada kasus di Amerika Serikat yang mengalami kenaikan penularan varian Omicron tiga kali lipat daripada Delta, kasus harian di Indonesia bisa mencapai ratusan ribu. Kasus harian di DKI Jakarta bisa tembus puluhan ribu.

”Jika BOR tidak dikendalikan sejak awal dengan melipatgandakan tempat isolasi terpusat, dikhawatirkan layanan kesehatan faskes bisa kolaps ketika Omicron mencapai puncaknya,” jelasnya.

Menurut dia, sekarang waktunya belum terlambat bagi pemerintah untuk melipatgandakan tempat isolasi terpusat sambil mempersiapkan segala skenario menghadapi puncak penularan Omicron. Skenario yang matang tentu akan membuat masyarakat tenang dan tidak mudah panik.

”Agar kita bisa sama-sama melewati badai Omicron yang diprediksi banyak ahli sebagai fase transisi pandemi menuju endemi Covid-19,” tandas politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) sah dan pembangunannya segera dimulai, sejumlah nama muncul sebagai kandidat kepala otorita. Mulai mantan menteri hingga mantan kepala daerah. Penunjukannya menjadi kewenangan presiden.

Kendati demikian, DPR meminta agar sosok yang ditunjuk tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol). Harus benar-benar dari kalangan profesional.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, kepala Otorita IKN yang dipilih dan ditunjuk presiden harus orang yang profesional, punya integritas, dan kapabilitas. ’’Tidak terafiliasi pada salah satu partai politik mana pun,” ujar Guspardi.

Mantan anggota Pansus RUU IKN itu menjelaskan, kepala otorita tidak boleh berasal dari kalangan partai politik lantaran jabatan tersebut ditunjuk langsung oleh presiden. Bukan dipilih oleh rakyat lewat pilkada. Dengan begitu, kepala otorita langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. ’’Jadi, kepala otorita ini penunjukan. Kalau dia orang yang dipilih rakyat, ya silakan saja bertarung karena merupakan kehendak dan keinginan masyarakat,’’ ujarnya.

Penunjukan kepala otorita sama dengan penunjukan penjabat (Pj) gubernur, bupati, atau wali kota untuk mengisi sementara jabatan kepala daerah yang kosong. Menurut dia, penunjukan kepala otorita bukan berasal dari aspirasi masyarakat. Maka, seharusnya terhindar dan jauh dari afiliasi partai politik mana pun.

Jika kepala otorita dipilih dari partai politik, dikhawatirkan akan timbul polemik baru. ’’Bagaimanapun, kita ingin pembangunan yang adem ayem. Sebab, UU IKN ini masih ada pro dan kontra. Jadi, jangan ada lagi kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra,” ungkap anggota Baleg DPR RI itu.

Sebelumnya, muncul sejumlah nama yang bakal menjadi kepala otorita seiring disahkannya UU IKN. Di antaranya, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Tumiyana, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas, serta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dalam UU IKN yang disahkan tidak diatur persyaratan menjadi kepala Otorita IKN. Kriteria calon diserahkan kepada presiden. ’’Presiden mempunyai kewenangan untuk memilih,’’ terang dia.

Pasal 9 ayat 1 UU IKN hanya menyebutkan bahwa Otorita IKN Nusantara dipimpin kepala otorita dan akan dibantu wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 menyatakan, kepala dan wakil kepala otorita menjabat selama lima tahun, setelah itu bisa ditunjuk dan diangkat lagi dalam masa jabatan yang sama.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa penunjukan kepala Otorita IKN tidak perlu melalui fit and proper test di DPR RI. Presiden hanya diminta berkonsultasi dengan DPR. Namun, kata dia, untuk penunjukan pertama tidak perlu berkonsultasi dengan dewan.

Di bagian lain, kemarin (29/1) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi lokasi calon ibu kota negara. Dia memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembangunan.

Dalam kunjungannya bersama pejabat utama Mabes Polri, Forkopimda Kalimantan Timur, dan kementerian terkait, Kapolri juga mendeteksi kemungkinan adanya gangguan selama pembangunan berlangsung nanti. ’’Segala bentuk gangguan dan permasalahan itu jangan sampai mengganggu pembangunan,’’ tegasnya.

Polri, kata dia, akan berupaya maksimal untuk membantu pembangunan IKN agar bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. ’’Ya, agar semua aman dan lancar sehingga bisa berjalan,’’ jelasnya.

Menurut Kapolri, IKN bukan sekadar membangun kota baru. Namun, lebih dari itu, pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan perekonomian. ’’Pembangunan IKN ini juga dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum mendapatkan sorotan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, uji coba kurikulum prototipe dan kurikulum nasional secara bersamaan berpotensi menimbulkan dualisme dan merugikan siswa.

Uji coba kurikulum prototipe di sepanjang 2021 itu menyedot anggaran besar, yakni Rp 2,86 triliun. Anggaran tersebut di antaranya dibagikan kepada 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak. ’’Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan uji coba Kurikulum 2013 senilai Rp 1,46 triliun untuk 6.326 unit sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran,’’ kata Sekjen FSGI Heru Purnomo kemarin (28/1).

Heru juga menyoroti penerapan kurikulum darurat akibat pandemi Covid-19 sebagai kurikulum prototipe. Dia menekankan bahwa kurikulum darurat diambil dari materi esensial Kurikulum 2013 (K-13).

Heru mempelajari bahwa kurikulum prototipe memiliki profil pelajar Pancasila dengan kerangka dasar serta struktur yang berbeda dengan K-13. Kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), serta kriteria ketuntasan minimal (KKM) di K-13 diganti dengan capaian pembelajaran tahunan atau fase.

Kebaruan lain di kurikulum prototipe adalah penggabungan IPA dan IPS di SD dan penghilangan istilah jurusan di SMA. Kemudian, fleksibilitas guru dalam mengajar sesuai keragaman kompetensi siswa atau teaching at the right level.

’’Seharusnya, tidak boleh berlaku dua kurikulum yang sangat berbeda dalam kurun waktu yang terlalu lama,’’ jelasnya. Sebab, antara K-13 dan kurikulum prototipe sangat jauh berbeda. Jika dualisme itu terus dijalankan, Heru khawatir bakal menimbulkan gap yang jauh antarsekolah. Kondisi tersebut bisa memicu kegaduhan di kalangan sekolah.

FSGI mendorong Kemendikbudristek menerapkan kurikulum prototipe secara menyeluruh tahun ini. Uji coba cukup dilakukan tahun lalu saja. Menurut dia, terlalu lama jika uji coba kurikulum prototipe dilaksanakan sampai 2023 atau bahkan 2024 kelak.

Pihak Kemendikbudristek belum memberikan tanggapan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKA) Kemendikbudristek Anindito Aditomo tidak menjawab saat diminta komentar soal sorotan itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi tempat pengukuhan pengurus baru PBNU Masa Khidmat 2022-2027 yang direncanakan di Balikpapan Sport and Convention Center Dome.

“Hari ini persiapan sudah 90 persen. Tadi saya cek lokasi di Dome, panitia terus bekerja untuk finalisasi lokasi,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (29/1) dikutip dari Antara.

Selain pengukuhan pengurus, katanya, akan dilakukan pencanangan Kantor PBNU di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pencanangan kantor baru dilakukan pada Minggu (30/1), sedangkan pengukuhan pengurus PBNU digelar pada Senin (31/1).

Untuk pengukuhan pengurus, papar dia, saat ini panitia sedang dalam proses finalisasi dekorasi di Gedung Dome. Pengamanan telah ditetapkan dan melibatkan Paspampres dan personel gabungan.

Panitia menyediakan tes usap cepat atau PCR bagi seluruh pengurus yang akan dilantik. Tes PCR dilakukan dengan cara jemput bola atau mendatangi lokasi penginapan para pengurus yang akan dikukuhkan.

“Semua pengurus, panitia, dan undangan harus swab PCR. Jadi kami mengimbau para undangan bisa membawa hasil swab PCR ketika datang ke lokasi,” kata Gus Ipul.

Di lokasi pengukuhan akan dibatasi maksimal 300 orang. Selain Presiden dan Wakil Presiden, beberapa menteri, pejabat tinggi negara, para duta besar negara-negara sahabat, dan Forkopimda Kalimantan Timur akan hadir.

Termasuk pula, dua orang perwakilan masing-masing Pengurus Wilayah NU se-Indonesia. Sedangkan pengurus cabang NU diimbau untuk mengikuti pengukuhan melalui siaran langsung kanal YouTube NU Online.

Terkait pencanangan kantor baru PBNU di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya akan dihadiri beberapa pengurus inti PBNU. Selain akan membangun kantor baru, PBNU berencana membangun rumah sakit, kampus, dan pesantren di IKN Nusantara.

“Pencanangan kantor baru ini merupakan bentuk komitmen PBNU untuk mengiringi pembangunan IKN di Kalimantan Timur,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dua relawan Airlangga Hartarto yakni Firman Mulyadi belum lama ini bertemu dengan relawan Anies Baswedan yakni Geisz Chalifah. Yang menarik, salah satu yang dibicarakan adalah simulasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Penuturan ini disampaikan Koordinator Relawan Muda Airlangga Hartarto (RMA) Firman Mulyadi saat dikonfirmasi, Sabtu (29/1). “Memang kami membincangkan masalah simulasi-simulasi kalau Pak Airlangga dengan Pak Anies. Ya memang tidak menutup kemungkinan kalau Pak Airlangga dan Pak Anies bisa bersatu menjadi capres dan cawapres dan salah satu tujuannya itu juga,” ujarnya.

Firman mengatakan walaupun pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam Partai Golkar mendukung Basuki Tjhaja Purnama (Ahok), namun beberapa kader juga menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan.

Berkaca dari itu, dia yakin Anies bisa diterima oleh kader Golkar. “Jadi, kami berbincang banyak karena pengalaman di Pilkada DKI Golkar mendukung Ahok banyak pemilih Golkar suka ke Pak Anies,” katanya.

Sementara terpisah, Pembina RMA Khalid Zabidi mengatakan jika Airlangga Hartarto bisa berduet dengan Anies Baswedan, maka mereka akan menjadi pasangan terkuat dibandingkan lainnya. “Saya pikir itu akan menjadi pasangan terkuat ya. Menjadi pasangan terkuat kalau menurut saya,” ungkap Khalid.

Khalid memaparkan, prestasi Airlangga Hartarto di pemerintahan dan Anies Baswedan menjadi kepala daerah menjadi satu paduan yang sangat cocok. Ditambah lagi mesin politik Partai Golkar yang siap memenangkan mereka.

“Karena Golkar punya struktur mesin politik yang baik, bekerja yang baik, dan juga punya kekuatan finansial yang cukup karena didukung oleh tokoh-tokoh. Dan Pak Anies punya prestasi dan Pak Anies populer di mata publik khususnya 2024,” imbuhnya.

Relawan Anies Baswedan, Geisz Chalifah juga menyambut baik ajakan duet dua pasangan tersebut untuk Pilpres 2024. “Ya enggak masalah, biasa aja. Enggak ada masalah,” tutur Geisz Chalifah.

Namun demikian, Geisz mengaku sampai saat ini Anies Baswedan belum pernah berbicara mengenai Pilpres 2024. Dia menegaskan, Anies ingin fokus terlebih dahulu menyelesaikan jabatannya sebagai kepala daerah.

“Tapi, kalau dalam konteks Pilpres kami belum bicara itu, ya belum adzan kok,” pungkas Geisz.

Diketahui, Koordinator Relawan Muda Airlangga Firman Mulyadi melakukan pertemuan dengan pendukung garis keras Anies Baswedan yakni Geisz Chalifah. Pertemuan itu dilakukan pada Jumat (28/1) di salah satu restoran di Jakarta. (*)

Reporter: JP Group