batampos – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tak pernah meminta jabatan apa pun meski digadang-gadang masuk bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

”Demi Allah, saya tidak pernah meminta jabatan karena berat pertanggungjawaban itu. Kenapa disumpah? Karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia,” ujar Risma seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (18/1) malam.

Risma tidak pernah menyangka akan menjadi Wali Kota Surabaya sebelum menduduki jabatan sekarang sebagai Mensos. Bahkan, hal itu tidak pernah terpikirkan olehnya.

”Saya pernah debat di Mesir, di Al-Azhar, ada seseorang menyampaikan bahwa (jabatan) itu harus direbut, bagi saya tidak. Kalau saya merebut itu kemudian saya tidak mampu, seperti apa? Itu saya tekankan pada saya,” tutur Risma.

Risma mengenang saat pencalonan untuk pemilihan Wali Kota Surabaya. Dia sempat emosional hingga tidak bisa makan selama 1 minggu.

Risma juga mengaku tidak berani berharap atau berdoa untuk menduduki jabatan tertentu. Dia lantas beranggapan suatu jabatan adalah amanah atau titipan, bukan diminta.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim jika partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memiliki banyak kader yang siap didukung untuk Pilkada DKI Jakarta. Terkait dengan nama Mensos Tri Rismaharini, Hasto menilai sosok tersebut sudah teruji saat memimpin sebagai Wali Kota Surabaya.

Hasto menyatakan, daya kepemimpinan Risma memang pantas dijadikan contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.

Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang. Sebagaimana diketahui, Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Terbuki secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor dan TPPU sebagaimana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana dengan pidana nihil,” kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1).

Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Heru Hidayat merupakan kejahatan extraordinary crime yang artinya korupsi dapat berdampak pada bangsa dan negara.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp 22 triliun, sedangkan penyitaan aset hanya Rp 2 triliun tidak sebanding dng perbuatan terdakwa. Terdakwa merupakan terpidana kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya,” beber Hakim Eko.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan meskipun di persidangan terungkap hal-hal yang meringankan, perbuatan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Sehingga keadaan meringankan dikesampingkan oleh hakim.

Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang tuntutan beberapa waktu lalu, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman mati.

Heru terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)

Reporter: JP Group

batampos  – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) resmi terdaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Selasa (18/1) ini.

Wakil Ketua Umum PKN Gerry Hukubun mengatakan, setalah terdaftar oleh pemerintah ini maka pihaknya akan menyiapkan kepengurusan di daerah-daerah.

“Ya betul hari ini kami telah menerima SK Kumham. Dan selanjutnya kami akan fokus menyiapkan seluruh pengurus di provinsi, kabupaten dan kota serta kecamatan,” ujar Gerry dalam keterangannya, Selasa (18/1).

“Saya bersama Pak Sekretaris jenderal Sri Mulyono, direktur executive Pak Made Sudana, dan segenap pengurus pimpinan nasional mengambil langsung di Kumham setelah mendapatkan undangan Kementerian Kumham. Dan selanjutnya kami akan konsentrasi untuk pembentukan pengurus sampai ke setiap pimpinan ranting,” tambahnya.

Para loyalis Anas Urbaningrum itu juga mengaku bersyukur karena takdir dari Tuhan YME, nama PKN sama seperti Ibu Kota Baru yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Nusantara.

“Jika niat baik yang di kedepankan, biasanya pasti bertemu di satu titik yang sama. Ada pepatah kuno berkata, jika kita ingin mencari orang baik, jadilah orang baik, maka kita akan menemukan orang-orang baik tersebut,” katanya.

Gerry juga mengatakan, dari awal PKN berdiri, niat kader adalah untuk mengembalikan dan membangkitan semangat kejayaan Nusantara yang dulu begitu luar biasa di mata dunia.

“Dan saya yakin itu pun menjadi semangat dan niat baik dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Pak Jokowi,” ungkapnya.

Diketahui, PKN merupakan partai politik yang didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Partai ini dikomandoi oleh I Gede Pasek Suardika dan Sekretaris Jenderal Sri Mulyono.

Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika menyebutkan, loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang kini jadi sekretaris jenderal PKN. (*)

Reporter: JP Group