batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih menelaah laporan yang dilakukan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, kepada dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangerap. Keduanya dilaporkan, karena diduga melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (17/1).

Ali menjelaskan, verifikasi yang dilakukan KPK untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan. Karena, proses vetifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai Undang-Undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

“KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan,” tegas Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, jika ditemukan dugaan korupsi dalam pelaporan itu dipastikan akan ditindaklanjuti. Lembaga antirasuah mengklaim, tidak pandang bulu dalam mengusut setiap perkara korupsi.

“Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali.

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menanggapi pelaporan terhadap dirinya ke KPK. Gibran meminta adanya bukti dalam laporan tersebut.

“Dibuktikan dulu. Nek aku salah cekelen (kalau saya salah silakan ditangkap, Red). Penak to? (gampang kan, Red),” katanya, di Solo, Selasa (11/1),

Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik Kaesang Pangarep, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya. Meski demikian, ia enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik.

“Uwis (sudah dikomunikasikan), laporane wis masuk to (laporan sudah masuk kan),” cetus Gibran.

Dalam laporannya, mantan aktivis 98 Ubedilah Badrun menduga adanya keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena hubungan relasi bisnis dua anak Jokowi dengan group bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

“Laporan ini terkait dengan dugaan Tipikor atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan group bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” ucap Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Laporan ini, lanjut Ubedilah, bermula dari 2015 lalu saat PT. Sinar Mas terjerat tersangka pembakaran hutan. Bahkan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nilai Rp 7,9 triliun.

“Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya Rp 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT. Sinas Mas,” ucap Ubedilah.

“Petinggi PT. Sinar Mas ini juga beberapa bulan lalu dilantik menjadi Duta Besar (Dubes) di sebuah negara di Asia, di Korea Selatan,” imbuhnya.

Ubedilah menduga, terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau dugaan keterlibatan Gibran dan Kaesang dan anak petinggi PT Sinar Mas. Dia menduga, adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.

“Dua kali diberikan kucuran dana angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ungkap Ubedilah.

Mendasari laporannya ke KPK, Ubedilah mengaku membawa sejumlah bukti-bukti data perusahaan, serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Hal ini diharapkan menjadi bukti awal untuk KPK melakukan penyelidikan.

“Kita minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang. Serta bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini,” tandas Ubedilah. (*)

Reporter: JP Group

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat. f. dokomuentasi PUPRbatampos – Pemerintah berencana menaikkan harga rumah subsidi. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan sosi-alisasi. Para pengembang menyambut baik wacana tersebut.

Managing Director SPS Group dan Arrayan Group Asmat Amin menyatakan, selama dua tahun terakhir tak ada kenaikan harga rumah subsidi. Dia berharap ada penyesuaian harga rumah tahun ini. Sebab, biaya bahan bangunan terus mening-kat. ”Seperti harga besi naik 30 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen,” ka-tanya dalam webinar Prolab School of Property, Sabtu (15/1).

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menuturkan, rencana kenaikan harga rumah subsidi rata-rata Rp 12 juta. Jumlah tersebut berdasar materi yang disampaikan Kementerian PUPR saat sosialisasi. ”Tapi, ini belum ketok palu,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan. Salah satunya melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiaya-an Perumahan (FLPP).

Dengan begitu, jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak meningkat dari 56,5 persen menjadi 70 persen tahun ini. Jika hal itu dilakukan, target intervensi langsung pemerintah menjadi 5 juta unit ketersediaan rumah layak huni.

”Dari subsidi perumahan FLPP 900 ribu unit dan BP Tapera 500 ribu unit,” terang Iwan. Sepanjang 2021, penyaluran dana FLPP mencapai Rp 19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah. Realisa-si tersebut lebih besar dari target. Yakni 117,94 persen dari target Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

BACA JUGA: Pemerintah Gandeng 38 Bank dan BP Tapera untuk Penyaluran Subsidi Perumahan

Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, sektor properti mulai berge-rak akhir tahun lalu. Namun, pertumbuhan tahun ini belum bisa diharapkan kembali se-perti situasi sebelum pandemi Covid-19.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pembiayaan perumahan dapat tumbuh lebih tinggi. Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan, pertumbuhan kredit cenderung stabil de-ngan ditopang penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi. Hingga Oktober 2021, bank pelat merah itu telah menya-lurkan kredit Rp 271,80 triliun (naik 6,06 persen yoy).

”Permintaan perumahan akan tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan akan hunian kecil, area urban, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan rumah bagi warga negara asing,” terang Hirwandi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi kabar Kapolrestabes Medan dan sejumlah pejabat di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, diduga disuap bandar narkoba.

Jenderal Listyo Sigit memastikan bakal menindak tegas anak buahnya jika terbukti melanggar aturan. “Kalau kaitannya dengan pelanggaran anggota, saya tidak pernah berubah, kami komit, semuanya akan kami cek, kami periksa,” kata Kapolri seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (17/1).

Listyo Sigit menyatakan bakal memberikan sanksi tegas apabila dari hasil pemeriksaan memang terbukti anggotanya berbuat menerima suap. “Apabila memang terbukti (menerima suap), pasti kami proses,” tegas Jenderal Listyo.

Sebelumnya, Divisi Propam Polri tengah mengusut kasus dugaan suap dari bandar narkoba itu. Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo berkata akan memberi sanksi tegas kepada anggotanya apabila terbukti menerima suap.

“Kalau benar ada nama-nama yang muncul, pasti kita akan tindak tegas,” kata Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Jumat (14/1).

Menurut Ferdy, pihaknya tengah mendalami dugaan suap di Polrestabes Medan tersebut. Salah satu langkah yang dia lakukan, yaitu dengan melibatkan Bidang Propam Polda Sumut.

“Saya sudah perintahkan Karo Paminal Propam Polri untuk cek ke Kabid Propam Polda Sumut,” kata mantan Dirtipidum Bareskrim Polri itu.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra Simanjuntak angkat bicara menanggapi dugaan Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menerima suap dari bandar narkoba.

Penerimaan suap itu sebelumnya disampaikan Bripka Ricardo Siahaan, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan selaku terdakwa perkara pencurian barang bukti narkoba dan menerima suap.

“Saya tidak akan ragu untuk menindak tegas apabila Kapolrestabes Medan terbukti melakukan itu,” kata Irjen Panja Putra di Medan, Sabtu (15/1).

Jenderal bintang dua itu menyebut sudah membentuk tim gabungan untuk mendalami keterangan Ricardo tentang Kombes Riko. Tim itu terdiri dari personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Direktorat Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Sumut. (*)

Reporter: JP Group