Orion Pun and Cafe masih beroperasi, Sabtu (15/1). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Arion Bar dan Cafe yang disoroti masyarakat karena menyuguhkan tarian striptis atau tarian vulgar kembali beroperasi. Padahal sebelumnya sudah ditutup oleh Satpol PP Kota Batam. Ini jadi tanda tanya besar bagi masyarakat sekitar yang memang tak menginginkan bar dan cafe tersebut kembali beroperasi.
“Iya semalam buka kok. Katanya ditutup karena belum ada izin. Kok sekarang buka lagi. Ada apa ini?,” ujar Zulkifli, warga Tunas Regency, Minggu (16/1).
Zulkifli dan warga sekitar berharap agar hal ini kembali ditindaklanjuti instansi pemerintah terkait supaya bar dan cafe tersebut tidak lagi menyalahi aturan. “Kalau dari warga sebaiknya ditutup saja karena tak ada manfaatnya. Cuman bikin ribut. Ini kan dekat pemukiman dan Masjid Agung. Sebaiknya ditutup biar buka usaha yang lain saja,” harapnya.
Batam Pos yang sebelumnya juga menelusuri keberadaan lokasi bar tersebut menyaksikan sendiri, memang beroperasi sepanjang akhir pekan kemarin. Meskipun dari luar terlihat tak ada aktifitas namun suara musik di dalam bar terdengar jelas dari luar. Beberapa pria tampak serius berjaga didepan gerbang.
Camat Sagulung Hafiz sebelumnya mengakui sudah menegur dan merekomendasikan ke Satpol PP Kota Batam untuk menutup bar dan cafe tersebut. Bahkan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga menginstruksikan hal yang sama.
Keberadaan bar dan cafe yang menyuguhkan tarian erotis dan vulgar itu tidak seharusnya terjadi apalagi berdekatan dengan pemukim dan masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. “Tak boleh itu. Harus tutup. Izinnya dicabut,” ujar Amsakar. (*)
batampos – Kabar baik. Indonesia akan mulai memproduksi Molnupiravir, obat yang diyakini mampu mengobati pasien Covid-19 dengan gejala ringan-sedang.
PT Amarox juga akan memproduksi sendiri molnupiravir yang rencananya akan dimulai April atau Mei 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta PT Amarox juga bisa memproduksi Paxlovid untuk menghadapi pandemi berikutnya.
Saat ini Kemenkes sudah mengamankan 400 ribu tablet Molnupiravir yang sudah disiapkan oleh PT Amarox.
Obat asal Amerika Serikat ini dapat diminum di rumah untuk mengurangi pasien rawat inap dan beban di rumah sakit.
Menkes mengatakan Indonesia saat ini sedang dalam tahap masuk ke gelombang berikutnya varian Omicron. Diperlukan ketersediaan obat Covid-19 untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Beberapa varian obat yang pasti kita butuhkan adalah obat-obat anti virus seperti Favipiravir dan juga Molnupiravir. Kalau kita bisa dengan segera mendapat akses ke obat-obat tersebut akan sangat membantu untuk penanganan Covid-19 ini,” katanya dalam keterangan resmi Kemenkes, Minggu (16/1).
Indonesia, lanjutnya, merasa sangat penting bukan hanya ketersediaan obat Covid-19 tapi juga pembuatan obat dilakukan di dalam negeri. Berdasarkan pengalaman sebelumnya saat terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, Indonesia mengalami kesulitan dari logistik pengiriman obat-obatan ke Indonesia.
“Ini jadi penting sekali kalau kita bisa memproduksi obat dalam negeri dan manufacturing-nya juga dibangun di sini,” kata Budi.
“Diharapkan bahwa semua produk-produk yang kritikal bagi bangsa kita itu diproduksi di dalam negeri dan kita akan memastikan bahwa banyak perusahaan obat dan alat kesehatan di Indonesia sehingga kalau ada pandemi selanjutnya kita tidak bergantung kepada negara lain,” tuturnya.
Obat baru Merck, Molnupiravir, dipelajari pada tahun 2019 oleh sebuah perusahaan nirlaba yang terkait dengan Emory University. Pada bulan Oktober, Merck mengumumkan hasil awal uji coba Molnupiravir. Obat tersebut mengurangi risiko rawat inap dan kematian sekitar 50 persen.
Kandidat obat Covid-19 Molnupiravir, menjadi harapan untuk mengurangi rawat inap dan kematian pasien Covid-19. Pil antivirus eksperimental yang dikembangkan oleh Merck & Co (MRK.N) diklaim dapat mengurangi separuh kemungkinan kematian atau dirawat di rumah sakit bagi mereka yang paling berisiko tertular Covid-19 yang parah. Para ahli memuji obat ini sebagai terobosan potensial.
Jika mendapat izin, obat Molnupiravir yang dirancang untuk menipu kode genetik virus, akan menjadi obat antivirus oral pertama untuk Covid-19. Merck dan mitra Ridgeback Biotherapeutics mengatakan mereka berencana untuk mencari otorisasi penggunaan darurat AS agar sesegera mungkin bisa diluncurkan ke seluruh dunia.
Reuters melaporkan, penelitian sementara yaitu pada 775 pasien dengan mengamati rawat inap atau kematian di antara orang-orang yang berisiko terkena penyakit parah. Ditemukan bahwa 7,3 persen dari mereka yang diberi molnupiravir dua kali sehari selama lima hari dirawat di rumah sakit dan tidak ada yang meninggal dalam 29 hari setelah pengobatan. Itu dibandingkan dengan tingkat rawat inap 14,1 persen untuk pasien plasebo. Ada juga delapan kematian pada kelompok plasebo.
Merck mengatakan pengurutan virus yang dilakukan sejauh ini menunjukkan molnupiravir efektif terhadap semua varian virus Korona termasuk Delta yang sangat mudah menular, yang telah mendorong lonjakan rawat inap dan kematian di seluruh dunia baru-baru ini. (*)
Luka Modric usai mencetak gol pertama Real Madrid di laga final Supercopa Spanyol lawan Athletic Bilbao di Stadion King Fahd International, Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (17/1) dini hari. (Ahmed Yosri/Reuters/Antara)
batampos – Real Madrid menjadi juara Piala Super Spanyol untuk ke-12 kalinya. Real Madrid menang meyakinkan 2-0 lawan Athletic Bilbao, dalam final di Stadion King Fahd International, Riyadh, Arab Saudi, Senin (17/1) dini hari WIB.
Mengutip laman resmi RFEF seperti dilansir dari Antara, kedua gol Real Madrid dicetak Luka Modric dan tendangan penalti Karim Benzema. Real Madrid melaju ke final usai menyingkirkan Barcelona 3-2, sedangkan Athletic Bilbao menang 2-1 atas Atletico Madrid.
Kedua tim saling menekan dalam sepuluh menit pertama. Athletic Bilbao mengandalkan serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan pemain depannya. Sedangkan Real Madrid lebih banyak menguasai bola.
Pada menit ke-18, Real Madrid menciptakan peluang berbahaya pertama dalam pertandingan itu. Rodrygo memberikan umpan kepada Karim Benzema sebelum melepaskan tendangan dari depan kotak penalti.
Namun, jari kiper Unai Simon masih mengenai bola dan menghasilkan sepak pojok untuk Real Madrid. Gelandang Toni Kroos memberikan sepak pojok akurat ke kotak penalti yang disundul Eder Militao. Tapi bola terlalu tinggi dari gawang Athletic Bilbao.
Bilbao mulai menguasai bola di area Real Madrid. Namun mereka gagal menembus pertahanan displin skuad asuhan Carlo Ancelotti.
Los Blancos akhirnya mencetak gol pada menit ke-37. Berawal dari tusukan Rodrygo dari sisi kanan, pemain Brazil itu memberikan bola kepada Luka Modrid yang langsung melepaskan tendangan tanpa kontrol di luar kotak penalti untuk menaklukkan Simon.
Athletic Bilbao memulai babak kedua dengan bencana setelah tendangan Benzema di kotak penalti mengenai tangan Marcelino. Wasit memutuskan untuk memberikan tendangan penalti kepada Real Madrid setelah memeriksa tayangan VAR.
Benzema maju sebagai eksekutor dan tendangan penyerang asal Prancis tersebut tertebak Simon. Namun, laju bola terlalu kencang dan Madrid pun unggul 2-0 pada menit ke-52.
Athletic berusaha mengejar ketertinggalan pada menit ke-74 ketika Dani dan Raul Garcia bermain kombinasi satu dua di mana nama terakhir melepaskan tendangan voli yang ditepis Courtois. Pada menit ke-82, pemain pengganti Serrano melepaskan tendangan dari jarak jauh yang memaksa Courtois melakukan penyelamatan.
Lima menit kemudian, Athletic memiliki peluang emas untuk mencetak gol saat mendapatkan penalti setelah Eder Militao handball saat berusaha memblok sundulan Raul Garcia. Wasit memberikan kartu merah kepada Militao dan menunjuk titik putih. Raul Garcia maju sebagai algojo, tetapi tendangannya tertebak Courtois.
Meski unggul jumlah pemain, Athletic gagal mencetak gol sampai pertandingan selesai dan Real pun menjuarai Piala Super Spanyol. (*)
Warga Kota Batam mengantre membayar PBB beberapa waktu lalu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam berhasil mengumpulkan Rp 40 miliar tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari pemanfaatan program keringanan yang dikeluarkan tahun 2021 lalu. Foto: Pemko Batam untuk Batam Pos
batampos – Perekonomian masyarakat Kota Batam belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Sehingga, kebijakan yang meringankan masyarakat sangat dibutuhkan hingga saat ini.
Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Program Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan keringanan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau diskon PBB-P2.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ir Rubina Situmorang berharap keringanan penghapusan denda PBB-P2 itu dilanjutkan. Sebab, sejumlah masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Karena dengan situasi sekarang, untuk makan saja bisa cukup udah sangat bersyukur. Jadi maksudnya diberikan keringanan kepada masyarakat ini,” ujarnya.
Ia mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak memaksakan masyarakat membayar pajak ditambah dengan denda. Ia yakin, masyarakat yang tidak bisa membayar PBB-P2 karena kesulitan biaya, kedepannya jika sudah mempunyai biaya pasti akan membayarkan kewajibannya.
“Yang jelas kalau sekarang dia belum bisa bayar, sewaktu-waktu nanti dia bisa bayar pasti dibayarkan. Cuma ya itu, diberikan kemudahan,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini Komisi II DPRD Kota Batam juga tengah berusaha agar perekonomian masyarakat kembali normal. Namun, diakuinya bahwa usaha tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dengan mengambil suatu keputusan, maka semuanya langsung berubah. Akan tetapi, semuanya tentu butuh proses.
“Itu yang kita harapkan ke pemerintah supaya diberikan keringanan. Karena memang semua terdampak. Tidak hanya masyarakat golongan menengah kebawah, namun menengah ke atas juga berdampak semuanya,” imbuhnya.
Hal senada juga diharapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Batam lainnya, Udin P Sihaloho. Ia meminta kebijakan ini dapat kembali dijalankan pada tahun 2022 ini. Mengingat kondisi ekonomi yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.
“Untuk penghapusan denda pajak itu baik untuk diteruskan. Karena kita (di Batam) perlu uang cepat untuk capaian PAD kita,” ujarnya.
Ia melanjutkan, penghapusan denda PBB-P2 itu dapat mendorong masyarakat untuk membayarkan Pajak PBB-P2. Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang memberlakukan penghapusan pajak kendaraan bermotor.
“Dendanya dihapus, jadi ada kesadaran masyarakat itu membayarkan pajaknya. Demikian juga untuk PBB ini. Kita harapkan masyarakat bisa membayar PBB nya,” katanya.
Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 karena adanya pembebasan denda itu, bisa berdampak positif bagi Kota Batam. Khususnya pada peningkatan PAD Kota Batam sehingga pembangunan infrastruktur bisa terus dijalankan.
Sebab kata Udin, pemerintah pusat memotong DAK dan DAU tahun 2022 untuk Kota Batam sekitar Rp 300 miliar. Sehingga DAK dan DAU Kota Batam menjadi sekitar Rp 800 miliar dari target awal, dari yang sebelumnya sebesar Rp 1,2 triliun.
“Dengan adanya pembayaran PBB-P2 itu, bisa menjadi sumber PAD kita itu untuk pembangunan infrastruktur. Masyarakat setiap tahun itu tetap meminta untuk pembangunan. Karena kami lihat dari reses kami. Masyarakat masih banyak mengharapkan jalannya disemenisasi, saluran drainase dan lainnya,” imbuhnya. (*)
Belajar di sekolah dengan kapasitas penuh kini dilakoni siswa SD dan SMP di Kalimantan Timur. Namun, durasi jam belajar masih dipangkas. Evaluasi pekan depan akan menentukan apakah PTM 100 persen bisa berlanjut atau sebaliknya. (ANGGI PRADITHA/KP)
batampos – Merebaknya Covid-19 varian Omicron di tanah air bakal diikuti dengan berbagai kebijakan penting. Mulai dari peninjauan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) sampai pelaksanaan ibadah umrah. Seperti diketahui merebaknya varian Omicron, sempat membuat kasus harian Covid-19 melebihi seribu kasus pada Sabtu (15/1) lalu.
Pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 sempat disinggung dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (16/1). Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam rapat tersebut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dipersilahkan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PTM.
’’Tetapi tidak banyak waktunya,’’ kata Masduki. Tidak semua menteri yang ikut rapat pada waktu itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan data. Kesempatan paling banyak diberikan kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
’’Sekolah, meskipun ada SKB empat menteri, Nadiem bilang akan mengikuti perkembangan varian Omicron,’’ kata Masduki. Jika dalam perkembangannya kasus varian Omicron ini semakin berbahaya, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dibatasi.
Tetapi sebaliknya jika kondisi masih memungkinkan, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan terus dilanjutkan dengan persentase tertentu. Masduki menekankan pelaksanaan PTM di tengah pandemi akan dilakukan dengan fleksibilitas yang tinggi.
’’Garis besarnya sekolah tatap muka akan tetap dilakukan. Tetapi melihat situasi dan kondisi Omicron,’’ tutur Masduki. Dia menegaskan diantara catatan penting dalam rapat tersebut adalah transmisi atau penularan varian Omicron di Indonesia sudah didominasi oleh transmisi lokal. Bukan lagi dari kasus impor yang dibawa oleh pelaku perjalan luar negeri.
Munculnya kasus positif Covid-19 di satuan pendidikan membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kian khawatir pada keselamatan siswa. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengingatkan, bahwa pola penularan Covid-19 turut dipengaruhi oleh adanya kerumunan dan sulit jaga jarak. Di mana, PTM dengan kapasitas 100 persen siswa sangat berpotensi terhadap penularan tersebut. Anak-anak berada dalam satu ruangan selama waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 jam.
Kemudian, dari pengawasan KPAI ke sekolah-sekolah, jaga jarak sulit sekali di kelas. Antara satu meja dengan meja yang lain berjarak hanya sekitar 50 cm, tak sampai 100 cm atau 1 meter. Sehingga, sangat rentan tertular dan menularkan.
”Meskipun bukan Omicron sekalipun, namun yang namanya Covid-19 tentu tidak bisa disepelekan,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali PTM dengan kuota 50 persen. Terutama untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sejak 3 Januari 2022 telah menutup lebih dari 10 sekolah di wilayahnya karena adanya kasus positif Covid-19.
KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh, mempelajari pola kerentanan, dan asal penularan. Dengan begitu, dapat diantisipasi penyebarannya. Pengawasan pun harus diperketat. ”Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk PTM 50 persen dahulu sambil menunggu kondisi lebih aman bagi pelaksanaan PTM,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata dia, sebetulnya sudah diprediksi bakal terjadi. Mengingat anak-anak SD belum mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis. Lalu, adanya potensi penularan usai liburan natal dan tahun baru. Kedua hal tersebut seharusnya jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan memperbolehkan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen.
Menurutnya, anak memang memiliki hak pendidikan yang harus dipenuhi. Namun, ada hak hidup dan hak sehat yang utama untuk diperhatikan terlebih dahulu.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Agustina Erni mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya PTM 100 persen namun pelaksanaan tidak boleh mengabaikan 5 SIAP. Yaitu, pemda harus melihat jumlah kasus Covid-19, kesiapan anak dalam menerapkan protokol kesehatan, kesiapan keluarga dalam mendukung dan mempersiapkan anak PTM,
kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM, lalu siap sarana, dan siap prasarana untuk mendukung PTM.
Dia menekankan, perlunya peran semua pihak terutama orang tua agar PTM dapat berjalan dengan baik. ”Satuan pendidikan perlu melibatkan peran aktif orang tua dan memastikan seluruh warga sekolah melaksanakan protokol keselamatan dan kesehatan dalam proses belajar,” ungkapnya.
Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) Suharti mengungkapkan, bahwa penyelenggaraan PTM 100 persen ini mengikuti kondisi PPKM di wilayah tersebut sesuai amanat SKB empat menteri. sehingga, bila level PPKM berubah maka ketentuan PTM juga menyesuaikan.
Selain itu, dalam SKB 4 Menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678, Nomor 443-5847 Tahun 2021 memang sudah dicantumkan mengenai aturan tersebut. PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan 14×24 jam apabila terjadi penularan Covid-19. Penutupan PTM hanya berlaku untuk sekolah yang diketahui terjadi penularan Covid-19. Kemudian, wajib dilakukan penelusuran hingga penanganan kasus yang terjadi. Aturan ini pun terbilang lebih ketat dibanding SKB sebelumnya yang hanya mengatur penutupan dilakukan selama 3×24 jam saja. (*)
Pelabuhan di Tanjunguban, salah satu yang diincar Pemprov untuk dikelola.
batampos-Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri mengincar untuk mengelola 14 pelabuhan milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibangun di wilayah Provinsi Kepri. Pengelolaan pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah dari sektor maritim.
“Kita sudah melakukan pemetaan terkait pelabuhan-pelabuhan yang dibangun Pemerintah Provinsi Kepri melalui Kemenhub di Provinsi Kepri. Secara keseluruhan ada 14 pelabuhan yang kita harapkan pengelolaanya diserahkan ke daerah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Junaidi, Minggu (16/1) di Tanjungpinang.
Mantan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut baru-baru ini, Kemenhub akan segera menyerahkan pengelolaan kedua pelabuhan untuk sementara ini.
“Kedua pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjunguban, Bintan dan Pelabuhan Tarempa, Anambas. Pelabuhan-pelabuhan yang sudah kita petakan ini, tentunya sangat potensial,” jelasnya.
Pria yang pernah duduk sebagai Kabag Protokol Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, selain kedua pelabuhan tersebut, ke depannya akan ada 12 pelabuhan lagi milik Kemenhub di Provinsi Kepri yang pengelolaannya akan diserahkan ke Pemprov Kepri. “Tapi yang paling prioritas dan akan diserahkan dalam waktu dekat ini, di Tanjunguban dan Tarempa,” jelasnya lagi.
Ditegaskannya, Dishub Kepri sudah sangat siap untuk mengelola kedua pelabuhan itu, jika nantinya pengelolaan pelabuhan itu sudah diserahkan ke pihaknya. Menurutnya, sejauh ini SDM hingga biaya operasional untuk pengelolaan pelabuhan itu sudah dipersiapkan dengan matang. “Bahkan, menurut Pak Dirjen mereka akan mem-BKO-kan anggotanya apabila SDM kita kurang,” paparnya
Ditambahkannya, pengelolaan pelabuhan itu nanti tentunya melalui Peseroda Badan Usaha Pelabuhan yakni, PT. Pelabuhan Kepri. Ia berharap, dengan semakin banyaknya pelabuhan yang dikelola oleh daerah, akan banyak memberikan dampak bagi meningkatkanya perekonomian dan pendapatan daerah.
“Adapun jenis pengelolaan yang nantinya akan dilakukan yakni berupa retribusi pelayanan dan jasa kepelabuhanan. Kita sudah memasukkan proyeksi pendapatan dari sektor itu di tahun 2022 nanti sebesar Rp 50 miliar,” tutupnya.
Sementara itu, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, Komisi III DPRD Kepri sebagai mitra dari Dinas Perhubungan tentu siap menyuarakan terkait keinginan Pemprov Kepri ini. Menurutnya, bukan hanya soal pengelolaan pelabuhan saja, pihaknya juga terus mendesak segera diserahkan pengelolaan labuh jangkar ke Kepri.
“Kondisi pendapatan sektor maritim kita sangat memprihatinkan. Nyatanya, 96 persen Provinsi Kepri adalah laut yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran strategis internasional,” ujarnya, kemarin.
Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 404 juga sudah ditegaskan tentang pelaksanaan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana. Sehingga ini menjadi dasar, bagi Pemerintah Pusat untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke Pemprov Kepri.
“Pengelolaan aset dan labuh jangkar tentunya diharapkan bisa menjadi spirit baru bagi Pemprov Kepri untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena sampai saat ini, sumbangan PAD dari sektor maritim hanya sekian persen dari total PAD Kepri senilai Rp1,3 triliun,” tutupnya.(*)
Warga mengantre membeli minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter di pasar TPI D 2, Dreamland Marina, Tanjungriau, Sekupang. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam kembali berencana menyalurkan minyak goreng kemasan murah pada Kamis (20/1). Lokasi penyaluran minyak goreng murah seharga Rp 14 ribu per liter ini rencananya dilakukan di wilayah Batamkota.
Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan hari Kamis itu merupakan penyaluran terakhir minyak goreng murah. Dimana sebelumnya telah digelar selama dua hari di pasar TPID 2 di Marina dan TPID 3 di Seibeduk.
“Penyaluran terakhir rencana hari Kamis kami gelar di lapangan Pesona Asri Batamcenter dekat Botania,” ujar Gustian, Minggu (16/1).
Menurut dia, lokasi itu dipilih karena berdekatan dengan daerah Nongsa, sehingga diharapkan bisa dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Batamkota dan Nongsa. Sebab dua lokasi sehelumnya, bisa dijangkau oleh warga di 4 Kecamatan, seperti yang digelar di TPID 2 dapat dijangkau oleh warga Sekupang dan Batuaji, lalu di TPID 3 dijangkau masyarakat Seibeduk dan Sagulung.
“Jadi kami memang pilih lokasi yang bisa dapat dijangkau oleh masyarakat dua Kecamatan. Daerah Batamkota ini, nanti bisa dijangkau masyarakat Nongsa dan Batamkota,” imbuhnya.
Diakuinya, penyaluran minyak goreng ini dilakukan secara mendadak, sehingga lokasi digelar tak bisa merata. Apalagi jumlah minyal yang disalurkan cuma 30 ton, yang sebenarnya tak mencukupi untul kebutuhan masyarakat Kota Batam.
“Namun Alhamdulillah, paling tidak bisa membantu sebagian masyarakat. Penyaluran mendadak, jadi lokasinya kami pilih yang sudah siap. Karena tak mungkin diberikan begitu saja kesetiap Kecamatan kalau tak ada pengawasaan,” jelasnya.
Untuk jumlah kuota terakhir yang disalurkan, menurut Gustian tak banyak lagi. Kira-kira bersisa 10 ton dari 30 ton yang dialolsikan untuk Batam.
“Jumlah tak banyak lagi sekitar 10 ton lagi, karena kemarin sudah kami salurkan selama dua hari,” imbuhnya.
Sementara, Lidia warga Bengkong menyayangkan lokasi penyaluran minyak goreng murah itu tak merata. Ia kecwa tak bisa mendapati minyak goreng murah itu berada di kawasan Bengkong.
“Lokasi oenyalurannya jauh-jauh, kami yang warga Bengkong ini tak mungkin bergerak sejauh itu demi beberapa ribu saja. Apalagi pembeliaannya dibatasi,” ujarnya.
Menurut nya, ditengahnlonjakan harga minyak harusnya pemrrinyah bisa adil menyalurkan minyak goreng murah. Sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.
“Harga minyak lagi tinggi, Rp 19 ribu per liter. Jadi memang berharap minyak ini ada di setiap Kecamatan, tapi ternyata tak ada,”kecewanya. (*)
batampos – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag secara resmi menerima pemasukan atas sertifikasi halal mulai 1 Desember 2021. Belum genap dua bulan, total penerimaan dari pendaftaran sertifikasi halal mencapai Rp 150 juta.
Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menuturkan, pada akhirnya mereka menerima pendapatan sebagai BLU untuk pertama kalinya. Penerimaan itu diperoleh dari tarif layanan sertifikasi halal.
Dia mengatakan ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal. Di antaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri.
Sementara itu, biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp 650 ribu. Perinciannya, Rp 300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp 350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.
’’Tarif baru ini jauh lebih murah,’’ kata Muhammad Aqil Irham.
Sebelum ada ketentuan tarif itu, biayanya cukup besar. Informasi yang diterima, instansi pusat maupun daerah biasanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta rupiah.
Menurut dia, penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMK. Tujuannya untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang.
Dia mengatakan, pemberlakuan peraturan tarif ini lebih meringankan pelaku usaha serta mendorong akselerasi sertifikasi halal. ’’Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai,’’ papar Muhammad Aqil Irham.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mastuki menambahkan, saat ini mereka berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenag. ”Jumlah (uang pendaftaran halal) yang masuk baru Rp 150 juta. Masih ada kendala sistem,’’ kata Mastuki pada Minggu (16/1).
Mastuki mengatakan, kendala itu di antaranya masih perlunya penyempurnaan sistem single payment. Sistem itu diterapkan karena pembayaran yang masuk ke BPJPH Kemenag harus didistribusikan untuk kepentingan sertifikasi halal.
”Yaitu didistribusikan untuk biaya audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LBH). Kemudian untuk biaya sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai penerbitan sertifikasi halal,” terang Mastuki.
”Saat ini masih proses konsolidasi data dengan sistem di LPH,” tambah dia. (*)
Proses pembangunan waduk hulu, bintan. f.sda.pu.go.id
batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah menyiapkan anggaran sekira Rp 5,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk ganti rugi lahan waduk air baku hulu bukit batu di Bintan. Kadis PUPR Bintan, Herry Wahyu mengatakan, Pemkab Bintan telah menganggarkan ganti rugi lahan waduk lewat APBD tahun 2022 sekira pukul Rp 5,8 miliar.
“Alokasi anggaran bukan saja untuk ganti rugi lahan karena akan ada juga untuk pengurusan administrasi dan tim aprisal,” jelas Herry Wahyu.
Selain itu, masih kata Herry Wahyu, pihaknya juga sudah koordinasi dan komunikasi ke Ombudsman Kepri. “Jadi tinggal pelaksanaanya sambil menunggu laporan tim appraisal,” ujarnya.
Diketahui proyek waduk air baku hulu Bintan yang berada di Bintan Bunyu tersebut telah dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sumatera, Provinsi Kepri. (*)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi kemungkinan penambahan kasus Covid-19, terutama setelah munculnya varian Omicron di Indonesia. Berdasakan data, saat di negara-negara Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat telah melewati puncak varian Omicron, sedangkan di negara Asia masih meningkat.
“Memang varian Omicron ini gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, seperti Delta. Tetapi kita harus melakukan mitigasi supaya kejadian pertengahan Juli 2021 tidak terulang kembali,” tutur Luhut dalam konferensi pers, Minggu (17/1).
Luhut memperkirakan, tingkat perawatan rumah sakit dan kematian pun dapat meningkat akibat kasus yang meningkat tajam. Di Indonesia sendiri, para peneliti telah melakukan studi dan memprediksi bahwa puncak gelombang Omicron diproyeksikan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.
“Namun apabila kita meningkatkan protokol kesehatan dan dapat mendorong jumlah orang tervaksinasi, kita pasti bisa membuat perkembangan menjadi landai dibanding dengan apa yang terjadi di negara lain,” jelasnya.
Sebagai informasi, per pertengahan Januari 2022 ini kasus konfirmasi harian di Indonesia kembali meningkat untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir. Kasus terkonfirmasi mencapai 1.054 kasus dan kasus transmisi lokal menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan transmisi dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
Luhut mengatakan bahwa langkah pengetatan pintu masuk masih harus dipertahankan untuk mencegah masuknya varian Omicron ke dalam negeri.
Jumlah kasus varian Omicron banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, terutama wilayah aglomerasi Jabodetabek. Di sisi lain, kasus di provinsi lain relatif terjaga.
“Kita semua bertanggung jawab. Saya harap kita semua bisa bersatu. Saya minta kompak kita semua,” tegas Luhut.
Pemerintah hari ini akan terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan oleh Omicron. Pemerintah akan tetap menggunakan PPKM Level sebagai basis pengetatan kegiatan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dwi mingguan semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat. Terkait dengan perubahan level yang ada secara rinci akan dituangkan dalam Inmendagri.
Luhut menyatakan bahwa selanjutnya pemerintah akan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menahan mobilitas keluar rumah maupun aktivitas berkumpul. “Perkantoran diimbau untuk sebisa mungkin melakukan aktivitas work from home dan syarat masuk ke tempat publik diperketat menjadi harus full vaksinasi,” jelasnya.
Dia pun meminta agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menahan laju penyebaran kasus Omicron ini.
Selain itu, Menko Luhut juga mengajak para stakeholders, termasuk pemerintah dan masyarakat agar kompak menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi kedua dan booster, dan menjaga jarak. Ketiga aspek ini menjadi penentu penting bagi kondisi pandemi Covid-19.
“Segala keputusan yang diambil untuk memitigasi keparahan kondisi Covid-19 telah melalui proses penelitian dan kajian dari berbagai akademisi dan pakar terkait. Kita harus bekerja sama dalam menghadapinya,” sebutnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan vaksin. “Vaksin juga sudah kami siapkan, baik yang produksi dalam negeri seperti vaksin merah-putih maupun dari luar negeri untuk mendukung supply vaksin di Indonesia, termasuk yang akan digunakan menjelang MotoGP di Mandalika, Lombok,” ungkapnya.
Ia berharap sebelum pelaksanaan MotoGP pada bulan Maret nanti, vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga sudah mencapai target untuk mengurangi kemungkinan paparan Covid-19 di antara para penonton yang hadir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Jakarta kini ibarat medan tempur varian Omicron yang pertama di Indonesia.
“Sebagian besar, lebih dari 90 persen transmisi lokal varian Omicron terjadi di Jakarta. Jadi, kita harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omicron dan kita harus bisa memastikan kita bisa menangani,” ujarnya. (*)
