KEPULAUAN RIAU (Kepri) kembali menjadi sorotan nasional dengan eksekusi 4,25 juta metrik ton stockpile bijih bauksit senilai Rp 1,4 triliun oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan pada pertengahan 2025.
Kasus ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan cerminan kompleksitas desentralisasi dan reformasi teritorial di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Pertanyaan fundamental muncul sejauh mana otonomi daerah dalam mengelola kekayaan alamnya, dan mengapa sinkronisasi vertikal antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan krusial dalam sistem desentralisasi Indonesia?
Konteks Kasus Stockpile bauksit di Kepri merupakan sisa dari kebijakan penghentian ekspor mineral mentah tahun 2014 dan hasil penindakan hukum terhadap pertambangan ilegal.
Penumpukan bijih bauksit selama bertahun-tahun ini akhirnya dieksekusi pemerintah pusat melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN), dengan Kepri dijadikan pilot project nasional untuk penanganan kasus serupa di daerah lain.
Namun, proses yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga penegak hukum ini justru mengekspos lemahnya koordinasi antarsusunan pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.
Analisis Desentralisasi Asimetris di Kepri Sebagai provinsi kepulauan dengan posisi strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau seharusnya memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola potensi ekonominya.
Konsep desentralisasi asimetris, yang memberikan kewenangan khusus pada daerah tertentu sesuai karakteristik geografis dan strategisnya, tampaknya belum sepenuhnya terimplementasi di Kepri.
Kasus bauksit menunjukkan bahwa daerah masih sangat tergantung pada intervensi pusat, bahkan dalam penanganan aset yang secara fisik berada di wilayah administratifnya.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang menempatkan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai urusan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya di lapangan menciptakan grey area kewenangan.
Pemerintah daerah Kepri, yang memiliki informasi dan pemahaman lebih baik tentang kondisi lokal, justru tidak memiliki kewenangan signifikan dalam menentukan kebijakan pengelolaan stockpile bauksit.
Kondisi ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang menekankan efisiensi dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan lokal.
Reformasi Teritorial dan Implikasi Fiskal
Dari perspektif reformasi teritorial, kasus ini mempertanyakan kembali pembagian hasil sumber daya alam antara pusat dan daerah. Kepri, sebagai daerah penghasil bauksit signifikan, seharusnya mendapatkan manfaat optimal dari eksploitasi sumber daya alamnya untuk pembangunan daerah.
Namun, mekanisme bagi hasil yang ada sering kali tidak mencerminkan kontribusi dan beban lingkungan yang ditanggung daerah penghasil.
Potensi PNBP senilai Rp 1,4 triliun dari stockpile bauksit ini menimbulkan pertanyaan: berapa porsi yang akan diterima Pemerintah Provinsi Kepri dan kabupaten/kota penghasil?
Apakah dana tersebut cukup untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan?
Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi hasil sumber daya alam menjadi kunci kepercayaan masyarakat lokal terhadap sistem desentralisasi.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, “Nilai ekonomis dari sisa bijih bauksit diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun dalam bentuk potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”
Angka fantastis ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang mekanisme fiscal federalism di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur tersendiri.
Dilema Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam kasus stockpile bauksit Kepri juga mengungkap persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam era desentralisasi.
Sejak penghentian ekspor mineral mentah 2014, banyak daerah penghasil menghadapi dilema di satu sisi harus mematuhi kebijakan hilirisasi dari pusat, di sisi lain infrastruktur pengolahan di daerah belum memadai.
Akibatnya, mineral terbengkalai dalam bentuk stockpile yang tidak produktif, bahkan berpotensi menjadi objek praktik ilegal.
Intervensi Kemenko Polkam dalam kasus ini memang menyelesaikan persoalan jangka pendek, namun tidak menyentuh akar masalah lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan minimnya transfer kapasitas dari pusat ke daerah.
Reformasi teritorial yang efektif memerlukan penguatan institusi lokal, bukan hanya pelimpahan kewenangan formal tanpa disertai dukungan kapasitas administratif, teknis, dan finansial.
Urgensi Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal penanganan stockpile bauksit melibatkan multipihak Kemenko Polkam, Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah.
Kompleksitas koordinasi ini mencerminkan fragmentasi kewenangan dalam sistem desentralisasi Indonesia. Diperlukan mekanisme sinkronisasi yang jelas, baik vertikal (pusat-provinsi-kabupaten/kota) maupun horizontal (antarsektor), untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan efektivitas kebijakan.
Pilot project di Kepri seharusnya menjadi pembelajaran berharga untuk menyusun protokol standar penanganan kasus serupa di daerah lain.
Namun, tanpa reformasi regulasi yang mendasar, khususnya terkait pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam, kasus serupa akan terus berulang.
Kasus stockpile bauksit Kepulauan Riau menjadi bukti nyata bahwa desentralisasi dan reformasi teritorial di Indonesia masih setengah hati, terutama dalam sektor strategis seperti sumber daya alam.
Otonomi daerah yang semula dirancang untuk memberdayakan daerah justru menciptakan ketergantungan baru pada intervensi pusat ketika persoalan kompleks muncul.
Reformasi mendesak yang diperlukan mencakup pertama, revisi mekanisme bagi hasil sumber daya alam yang lebih adil dan transparan bagi daerah penghasil; kedua, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia dalam mengelola sektor pertambangan.
Ketiga, penyusunan regulasi yang jelas tentang pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di era hilirisasi keempat, pembentukan forum koordinasi tetap antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk sinkronisasi kebijakan sektor strategis.
Kepulauan Riau, dengan segala potensi dan tantangannya, seharusnya menjadi laboratorium desentralisasi asimetris yang memberikan keleluasaan lebih besar pada daerah dengan karakteristik khusus.
Tanpa reformasi substantif, desentralisasi hanya akan menjadi jargon politik tanpa makna nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Masa depan desentralisasi Indonesia bergantung pada kesediaan kita untuk belajar dari kasus-kasus konkret seperti ini dan berani melakukan reformasi teritorial yang lebih progresif. (*)
Oleh: Siti Nurafina
Mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
NIM :2305010096
Artikel Dilema Kewenangan Daerah: Kasus Stockpile Bauksit Kepri dan Urgensi Reformasi Desentralisasi Sumber Daya Alam pertama kali tampil pada News.
