batampos – Menteri BUMN, Erick Thohir menyebutkan, BUMN bukan lagi pesaing para  kreator atau inovator lokal.

”Namun menjadi bagian bersama, dalam penguatan Indonesia yang merdeka berdaulat,” kata Erick Thohir lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/2).

Erick ingin program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan BUMN bisa ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. TJSL untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Eks Presiden Inter Milan ini ingin BUMN mendukung Indonesia menghadapi tantangan global.

“Saya berharap, inovasi dan terobosan TJSL BUMN bisa ambil peran penting bagi Indonesia menghadapi tiga tantangan yakni pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan,” ungkapnya.

BACA JUGA: BUMN Dorong Pertumbuhan Iklim Usaha

Oleh sebab itu, Erick mengatakan memfokuskan TJSL kepada tiga program. Tiga sektor tersebut akan memberi dampak berkesinambungan di masyarakat.

“CSR BUMN kami fokuskan pada 3 hal, yakni pendidikan, lingkungan hidup, dan pendampingan UMKM. Tujuannya agar BUMN bisa berkontribusi secara berkesinambungan untuk masyarakat. Karena itu melakukan transformasi sumber daya, model bisnis, dan CSR,” ujarnya.

Gagasan untuk memfokuskan TJSL juga merupakan prinsip untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Sehingga Program sosial BUMN bisa memberi dampak nyata terhadap pembangunan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK, untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal ini setelah tiga anggota IM57+ Institute dimintai keterangan terkait laporan dugaan kebohongan publik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar.

“IM57+ Institute meminta Dewas untuk memberi sanksi seadil-adilnya. Di samping itu, kami berharap Dewas KPK tidak menjadikan putusan perkara sebelumnya, sebagai alasan untuk tidak menindaklanjuti laporan dugaan kebohongan publik,” kata Manager Humas IM57+ Institute, Ita Khoiriyah, Minggu (6/2).

Ita menjelaskan, pelaporan dugaan atas kebohongan publik bermula dari Lili yang melakukan konferensi pers membantah keterkaitan dirinya berkomunikasi dengan pihak berperkara mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Tetapi pada kemudian hari, berdasarkan putusan Dewas KPK, Lili justru terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkomunikasi dengan pihak berperkara tersebut.

“Hal ini menjadi dugaan pelanggaran etik menyebarkan informasi bohong kepada publik yang melandasi pelaporan tersebut. Mengingat kejujuran adalah nilai integritas yang dijunjung KPK selama ini, sudah seharusnya Dewas menindaklanjuti laporan dan memberi sanksi tegas,” tegas Ita.

Oleh karena itu, sebagai otoritas tertinggi dan gerbang utama dalam menjaga integritas KPK, Dewas KPK sudah seharusnya tegas dan zero tolerance dalam menangani pelanggaran-pelanggaran etik. Apalagi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.

“Hal tersebut dikarenakan adalah kewajiban dari Dewas untuk memeriksa setiap pelanggaran etik, pencarian bukti dan memuntaskannya. Dewas dibentuk dengan berbagai sumberdaya untuk menjalankan fungsi yang telah ditetapkan tanpa harus membebankan pembuktian kepada pihak lain,” tegas Ita.

Sebagaimana diketahui, Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Terperiksa selaku pimpinan kpk seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)

Reporter: JP Group