
batampos-Kebijakan travel bubble di Provinsi Kepri masih belum memberikan dampak apapun bagi Batam dan Kabupaten Bintan. Karena masih belum mendapatkan dukungan dari Pemerintah Singapura, sehingga menyebabkan belum adanya wisatawan mancanagera yang datang.
“Saat ini, kita sedang menunggu izin pelayaran dari Singapura. Insyah Allah bulan ini ada wisman yang masuk lewat program travel bubble,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar, Rabu (2/2) di Tanjungpinang.
BACA JUGA: Travel Bubble hanya Kebijakan Indonesia, Rudy Chua: Warga Singapura masih Keberatan
Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri tersebut mengaku bersyukur dengan dibukanya kebijakan travel bubble ini. Menurutnya, apabila ada kelemahan dan kekurangan secara berangsur akan dibenahi dan sampaikan ke pemerintah pusat.
“Yang namanya travel bubble, ya di lingkungan tertentu dulu. Tahap awal demikian, kalau berhasil baru kita buka,” jelas Buralimar.
Masih kata Buralimar, ia yakin seblum atau dua bulan ke depan pintu-pintu internasional lainnya akan dibuka. Bahkan sangat memungkin untuk menggunakan skema VTL. Atas dasar itu, ia berharap ada kabar baiknya segera mungkin dari Pemerintah Singapura untuk Indonesia.
“Pada prinsipnya, travel bubble ini adalah aspirasi asosiasi pariwisata di Kepri. Semoga pada bulan ini, sudah memberikan dampaknya,” tutup Buralimar.
Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan, warga Singapura keberatan untuk mendukung kebijakan Travel Bubble di Batam dan Bintan. Karena kebijakan unilateral tersebut belum mendapatkan dukungan dari Pemerintah Singapura.
“Travel Bubble adalah kebijakan sepihak atau unilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk Batam dan Bintan. Kebijakan ini sama seperti Vaccinated Travel Line (VTL) yang dibuat sepihak oleh Singapura,” ujar Rudy Chua.
Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, apabila tidak ada kebijakan lanjutan, maka Travel Bubble Kepri tidak akan memberikan manfaat atau dampak apapun. Karena Travel Bubble adalah kebijakan khusus untuk orang Singapura datang bewisata di Batam dan Bintan pada area khusus.
“Namun warga Kepri tidak bisa ke Singapura melalui kebijakan ini. Bagi yang berkeingian tentu harus mengikuti kebijakan VTL yang dibuat Singapura,” jelasnya.
Disebutkannya, dari pembicaraan ia dengan sejumlah warga Kepri yang menetap di Singapura. Ada beberapa faktor warga disana keberatan untuk mendukung kebijakan Travel Bubble yang ada di Kepri. Pertama, untuk biaya Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dinilai sangat tinggi.
“Bagi warga Singapura yang ingin ke Bintan atau Batam harus merogoh sekitar 300 Dollar Singapura untuk biaya PCR. Karena mereka harus negative PCR sebelum berangkat. Kemudian ketika pulang dan tiba di Singapura harus kembali di PCR,” jelasnya.
Berikutnya adalah ongkos dan biaya penginapan yang diperhitungkan bisa mencapai 150-200 Dollar Singapura. Masalah lainnya adalah, bagi warga Siangpura yang keluar negeri mereka harus menjalani Stay Home Notice selama sepekan. Tentu kondisi ini akan mengganggu pekerjaan mereka.
“Atas dasar ini, saya berkesimpulan hanya orang-orang tertentu yang memang ada keperluan bisni. Sehingga rela untuk merogoh kocek lebih dalam untuk mengingkuti program Travel Bubble di Kepri,” tegas Rudy.
Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri tersebut berharap, ada kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Karena tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membangkit ekonomi daerah dan pariwisata daerah.
“Jika kebijakan yang dibuat tidak dua arah, maka akan sia-sia energi yang sudah dibuang untuk meluncurkan program Travel Bublle. Karena masalah ini tidak dibahas secara mendatail antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura,” tutup Rudy Chua. (*)
Reporter: Jailani

