batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak daerah agar memanfaatkan media massa dengan sebaik mungkin. Ia juga mendukung kerja sama media massa dengan lembaga pendidikan untuk membangun ilmu pengetahuan.

Menurut LaNyalla, media massa bisa dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi positif ke masyarakat.

“Saya mendorong daerah-daerah memanfaatkan media massa untuk menjadi sarana menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat terhadap berbagai hal yang positif, seperti terkait pendidikan, kesehatan, pembangunan dan informasi lainnya,” kata LaNyalla setelah mendarat di Juanda, dalam agenda kegiatan di Jawa Timur, Kamis (3/2/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, baik dan bermanfaat.

“Inilah peran penting media massa, yaitu memberikan informasi yang akurat, terpercaya serta terkini,” terangnya.

Ia pun berharap media massa jangan hanya dikondisikan untuk menyebarluaskan informasi pesanan. Melainkan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi membangun

“Dengan alasan itu, saya mendukung kerja sama yang dibentuk antara media massa dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan, keterampilan, penelitian atau sejenisnya,” tuturnya.

Menurutnya, informasi yang ada harus tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat, terutama yang dapat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan.(*)

batampos – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kembali menggelar kegiatan Temu Konsultasi Pusat-Daerah dengan merajuk tema Tantangan dan Peluang Mengawal Produk Legislasi yang Aspiratif, Kamis, (3/02/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota BULD DPD RI, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Bali, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Bali, Hakim Mahkamah Konstitusi RI Periode 2014-2019 Igd Palguna, Dosen Fisipol Universitas Warmadewa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan dalam konteks pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda dengan output berupa rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi.

Kunjungan Kerja dibuka langsung oleh Pimpinan BULD DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman di Gedung Inspektorat Pemprov Bali.

Melalui sambutannya Syarif Abdurrahman menyampaikan konstruksi pelaksanaan kewenangan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda sudah semestinya ditetapkan sesuai kedudukan DPD.

“Tugas kita dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda dilaksanakan sebagai upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah,” ujar Syarif Abdurrahman dalam sambutannya.

“Pengawasan dan evaluasi legislasi DPD bukan hanya melakukan analisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan ranperda atau perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” lanjut Syarif Abdurrahman.

Senada dengan hal tersebut, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah justru DPD ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan perda di daerah.

“kata kuncinya adalah kami (DPD) justru ingin mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintah di daerah,” ujar Hasan Basri.

Lebih lanjut Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Sudarsana menilai dengan adanya UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali dan 22 Peraturan Gubernur Bali.

“Sejak keberlakuan UU Cipta Kerja Permasalahan yang dihadapi saat ini di Bali terbagi menjadi 2 baik secara Internal maupun Eksternal,” ujar Sudarsana.

“di Internal saat ini perangkat daerah belum memahami muatan lokal dalam materi muatan Perda sebagai turunan dari UU CK, sedangkan di eksternal Pemerintah belum sepenuhnya memahami materi muatan perda yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang kewenanganya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan,” lanjut Sudarsana.

Menanggapi permasalahan tersebut Hasan Basri yang akrab disapa HB menghimbau agar pemerintah khususnya kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkrit.

“Kami (DPD RI) mengimbau kepada kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkrit dengan menerapkan one in one out policy. Jadi, bila ada pencabutan regulasi, di saat yang bersamaan harus segera menerbitkan regulasi pengganti sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan,” ujar Hasan Basri.

Hasan Basri juga menilai dengan adanya permasalan ranperda dan perda berdampak pada perhambatan pertumbuhan ekonomi daerah dan terhambatnya aliran investasi ke daerah. (*)

batampos – Beredar video tiga pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, hingga menjadi viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut tampak sejumlah petugas Satpol PP memindahkan pesawat maskapai milik mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang sedang terparkir di hanggar Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kuasa hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan, akibat tindakan ini tentu akan merugikan operasional Susi Air. Alhasil juga akan berdampak kepada pelayanan Susi Air kepada masyarakat Kalimantan Utara dan sekitarnya.

“Tentu saja akan mengganggu operasional susi air untuk melayani masyarakat,” kata Donal saat dihubungi oleh JawaPos.com (grup Batam Pos), Kamis (3/2).

Donal menyebut, pihak Susi Air kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Malinau yang memindahkan secara paksa Pesawat dan perlengkapan lainnya dari Hanggar Bandara. Padahal, hanggar tersebut sudah dipergunakan kurang lebih selama 10 tahun dan sebagai maskapai penerbangan perintis.

“Susi Air sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak di Kalimantan Utara dan sekitarnya,” tuturnya.

Donal menekankan, pihaknya akan mengambil langkah serius untuk kasus ini. Sebab, Susi Air selama ini tidak melanggar aturan apapun terkait aturan kontrak sewa. Bahkan Susi Air sudah berulang kali mengajukan perpanjangan kontrak.

Donal mengungkapkan, sejak awal sudah ada indikasi Bupati Malinau, Wempi W Mawa akan memberikan sewa hanggar kepada pihak lain dan tidak memperpanjangnya sewa tersebut dengan Susi Air. Padahal, bulan November 2021, Susi Air sudah meminta perpanjangan kepada Bupati Malinau, namun ditolak dengan alasan akan digunakan untuk kebutuhan lain.

Namun, saat dikonfirmasi kepada Bupati, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah menerima surat permintaan dari Susi Air. “Sebuah respon yang janggal padahal penolakan tersebut ditandatangani lansung oleh Bupati,” ungkapnya.

Donal pun mengetahui, ternyata sewa hanggar tersebut sudah diberikan sejak bulan Desember 2021 kepada pihak lain belakangan ini. Padahal, pihak tersebut justru tidak sedang melayani penerbangan perintis yang dibiayai oleh APBN dan APBD. “Sehingga menjadi tidak rasional ketika hanggar tersebut diberikan kepada pihak yang tidak membutuhkan,” ucapnya.

Donal melanjutkan, Susi Air sudah telah mengajukan permintaan waktu untuk pemindahan barang selama 3 bulan. Hal ini disebabkan adanya pesawat yang sedang dalam proses maintenance mesin di Luar Negeri dan perlangkapan kerja yang sangat banyak.

“Namun hal ini lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah daerah,” sebutnya.

Tim JawaPos.com pun mencoba menghubungi Bupati Malinau Wempi W Mawa sejak semalam, untuk mengetahui terkait alasan penolakan perpanjangan kontrak tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada respon apapun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett ONZM, di Jakarta, Rabu (2/2). Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi, kemudian peluang kerja sama dalam sektor perdagangan, pertanian, industri, energi, dan sektor lainnya, menjadi beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut juga membahas prioritas Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022. “Indonesia dan Selandia Baru memiliki target peningkatan nilai perdagangan dua arah sebesar NZD 4 miliar hingga 2024, sehingga penting bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama agar target tersebut dapat tercapai,” ujar Dubes Burnett.

Saat ini nilai perdagangan Indonesia dan Selandia Baru mencapai NZD 1,5 miliar. Selandia Baru mengekspor berbagai dairy products seperti susu, keju, yoghurt dan lainnya. Menko Airlangga sempat menyinggung kontribusi Fonterra dalam perdagangan berbagai produk tersebut dan dukungan terhadap masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kapasitas di bidang persusuan.

Selain tertarik untuk mengetahui prioritas Indonesia dalam Presiden G20 tahun ini, Dubes Burnett juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia atas pelaksanaan Keketuaan APEC Selandia Baru, dan menawarkan bantuan untuk Presidensi G20 Indonesia, serta peluang yang dapat dikerjasamakan pada berbagai sektor antara kedua negara.

“Tiga agenda prioritas G20 yang diusung Indonesia, yakni kesehatan global, isu transisi energi dan transformasi digital, dapat dikerjasamakan melalui berbagai proyek konkret antara Indonesia dan Selandia Baru dalam sektor kesehatan, pertanian, energi, lingkungan, dan perdagangan,” ujar Menko Airlangga.

Pertemuan tersebut juga mengupas fokus pemulihan tatanan ekonomi global pasca pandemi agar menjadi lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan digitalisasi. “Digitalisasi adalah game changer pada masa pandemi, dan tumbuh pesat saat pandemi dibanding saat pra-pandemi,” tegas Menko Airlangga.

Transformasi digital mendukung upaya Indonesia membangun kembali tata kelola dan arsitektur ekonomi pasca pandemi, dan pertumbuhannya sangat tinggi, terutama pada sektor online education dan telemedicine. Digitalisasi juga mendukung pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Menko Airlangga kemudian mengundang Selandia Baru untuk dapat menjadi mitra pada program transisi energi. Salah satu kerja sama yang dapat dikembangkan adalah tenaga panas bumi. Sektor energi, khususnya transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT), menjadi agenda prioritas G20 yang menarik perhatian dunia internasional, tak terkecuali Selandia Baru.

Sebagai informasi, Dubes Kevin Burnett baru menyerahkan kredensial kepada Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2021 lalu. (*)

Reporter: dep7/rep/fsr

batampos – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi perusanaan financial technologi atau fintech. Legislator Golkar itu menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran.

Menurut Misbakhun, pada saat ini terdapat 103 fintech yang terdaftar di OJK. Perinciannya ialah 95 konvensional dan 8 syariah.

“Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system. Ini bagaimana?” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan OJK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyatakan harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system. Sebab Sekjen SOKSI itu mengaku dirinya tidak melihat sebuah pengawasan yang terintegrasi.

Misbakhun juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi sektor keuangan. Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai emiten Tbk atau tidak, dan soal manajer investasi (MI).

“Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?” katan Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu sembari monegasken hal tersebut penting dibuka ke publik.

“Ini penting, Pak. Siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham dan siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya?” katanya.

Selain itu, Misbakhun juga mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, di mana Mahkamah Agung (MA) memutus perusahaan asuran jiwa itu pailit.

“Saya minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah Kresna ini,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu membeberkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Misbakhun menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa.

“Ini kasus lain seperti Jiwasraya. Bedanya Jiwasraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta,” bebernya. (*)

Reporter: JP Group