batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya akhirnya memutuskan memakai sarung di acara pengukuhan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027.

Jokowi awalnya mengaku bingung soal pakaian yang bakal dikenakan di acara PBNU, bahkan dia sempat bertanya ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Tadi malam saya bingung. Saya bertanya ke Menteri Sekretaris Negara, besok pagi pakaian apa,” ujar Jokowi dalam sambutannya di acara pengukuhan kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027 di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/1).

Menurut Jokowi, Mensesneg Pratikno memberikan penjelasan mengenai pakaian yang dikenakan pengurus syuriyah dan tanfidziyah. Jokowi akhirnya memilih untuk mengikuti pengurus syuriyah.

“Pak kalau yang syuriyah pakai sarung, kalau yang tanfidziyah pakai celana panjang. Saya sampaikan ke pak menteri saya ikut syuruiyah saja, pakai sarung,” katanya.

Dalam pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan terima kasih atas kiprah Nahdlatul Ulama (NU) selama ini dalam menjaga NKRI dan dalam menjaga Pancasila. Pandangan ‘hubbul wathon minal iman’ juga NKRI harga mati, telah merangkai persatuan dan kesatuan bangsa.

“NU telah terus-menerus mendorong moderasi beragama, bertoleransi dan kebangsaan,” katanya.

Jokowi menuturkan, NU juga telah menunjukan wajah Islam di Indonesia yang ramah dan teduh di mata dunia. Sehingga Jokowi mengapresiasi peran NU di Indonesia ini.

“NU dapat menunjukkan wajah Islam, menunjukkan wajah Indonesia yang teduh dan ramah di mata dunia dan menunjukkan agama dan budaya yang bersanding saling memperkaya satu sama lain,” ungkapnya.

“Semua ini telah membuat Indonesia menjadi bangsa bersatu dalam keberagaman dan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain. Sekali lagi atas nama masyarakat bangsa dan negara saya menyampaikan terima kasih kepada para kiai, para ibu nyai dan seluruh keluarga besar NU atas kontribusinya selama ini, kini dan nanti,” tambahnya.

Jokowi berujar, kekuatan NU yang luar biasa besar ini bukan hanya bisa berkontribusi untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia, dengan jumlah warga NU yang sangat besar, sekitar separuh lebih dari warga muslim Indonesia serta dengan jaringan organisasi yang sangat lengkap yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri, NU merupakan potensi bangsa yang sangat besar.

“Talenta-talenta muda hebat di NU juga semakin banyak jumlahnya yang tersebar dalam beragam profesi,” ungkapnya.

Jokowi mengatakan, kontribusi NU yang paling utama adalah melalui peran besar para ulama yang menjadi sumber tuntunan umat. Tapi semakin banyaknya warga Nahdliyin yang cendikiawan, kaum profesional, wirausaha akan membuat NU semakin memberikan warna dalam dunia baru yang semakin berubah.

“NU memiliki jaringan organisasi yang sangat luas, NU memiliki pengurus dan badan otonom, di seluruh provinsi di seluruh kabupaten dan kota bahkan di kecamatan dan kelurahan serta desa. di luar negeri pun diaspora NU berkembang sangat pesat. ini yang saya lihat dengan cabang istimewa telah tersebar di lebih dari 100 negara di dunia,” tuturnya.

Karena itu, jika jaringan ini digerakkan dikonsolidasikan untuk mengulirkan agenda-agenda strategis nasional, ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial.

“Ini juga untuk mempercepat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kemanusiaan. semua potensi itu perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar NU sehingga NU bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa,” pungkasnya. (*)

batampos – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan aturan baru terkait remisi setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme dan narkoba.

Aturan baru remisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022.

“Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021,” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjepas Kemenkumham, Rika Aprianti dalam keterangannya, Senin (31/1).

Aturan remisi terbaru ini tidak menghilangkan syarat-syarat khusus dalam pemberian hak narapidana sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012. Remisi untuk narapidana terorisme, misalnya, tetap mensyaratkan pernyataan ikrar kesetiaan kepada Republik Indonesia serta telah mengikuti program deradikalisasi. Demikian juga dengan narapidana korupsi, hak remisi akan diberikan setelah membayar lunas denda dan uang pengganti.

“Dalam permenkumham ini mempersyaratkan untuk membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan hak remisi maupun integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas),” ucap Rika.

Dalam pembahasan penyusunan dan penyelarasan perubahan permenkumham ini kementerian/lembaga terkait menyetujui dan mendukung rancangan perubahan dengan beberapa pengetatan untuk tindak pidana tertentu yang merupakan jenis tindak pidana luar biasa. Namun perubahan itu dengan tetap memperhatikan bahwa pengetatan tersebut tidak boleh membatasi hak-hak narapidana.

“Penghilangan syarat justice collabolator dalam putusan MA menjadikan hal tersebut sebagai syarat pemberian hak, namun sebagai reward sesuai dengan UU nomor 31 Tahun 2014,” ungkap Rika.

Menurut Rika, reformulasi remisi dengan alasan kemanusiaan diberikan berdasarkan atas satu kategori dan pengaturan kembali tentang remisi tambahan. Karena itu, dalam Permenkumham terbaru ini, dilakukan reformulasi terhadap usulan remisi yang terlambat karena syarat dan dokumen belum terpenuhi pada periode penyerahan remisi baik umum ataupun khusus keagamaan dengan menyisipkan pasal 27A dengan besaran remisi pertama sejak diusulkan sesuai dengan Pasal 4 Keppres Nomor 174 Tahun 1999.

Remisi sebesar satu bulan bagi narapidana yang menjalani pidananya enam sampai dengan 12 bulan dan remisi sebesar dua bulan bagi narapidana yang menjalani pidananya 12 bulan atau lebih.

“Diharapkan permenkumham yang diterbitkan ini dapat dijadikan sebagai regulasi yang mengatur pemenuhan hak warga binaan pascadikabulkanya sebagian gugatan atas beberapa pasal yang termuat dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021,” pungkas Rika. (*)