batampos – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang. KPU dan pemerintah memutuskan Pemilu dihelat pada 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari,” ujar Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Ilham menuturkan, 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaran Pemilu sebelumnya yang dilakukan pada hari Rabu.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan perlu ada jeda waktu yang panjang antara Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga pihaknya memutuskan tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal untuk pencoblosan.

“Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito.

Tito menjelaskan perlu adanya jeda waktu tersebut, untuk mengantisipasi adanya puntaran kedua di Pemilu 2024 mendatang.

“Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” ungkapnya.

Diketahui, KPU telah mengusulkan tiga alternatif tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 kepada pemerintah dan DPR. Itu diantaranya 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilu berlangsung pada 15 Mei 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu meminta pemerintah lebih ketat terkait aturan keselamatan lalu lintas khususnya pada kendaraan berat di jalan raya.

Sorotan ini merespons kecelakaan fatal yang melibatkan truk kontainer dan sejumlah pengendara yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1) lalu sekira pukul 06.19 WITA.

Kejadian nahas yang terekam dalam kamera CCTV yang kemudian beredar luas itu memberikan gambaran betapa jalan raya bisa jadi “ladang pembantaian” bagi siapapun yang menggunakannya sekali pun mereka sudah sangat berhati-hati.

Truk kontainer dengan kelir merah yang memuat peti kemas tersebut diketahui mengalami rem blong. Tak bisa berhenti, truk tersebut kemudian menabrak belasan kendaraan (sepeda motor dan mobil) yang tengah berhenti di lampu merah.

“Sudah saatnya Kementerian Perhubungan  lebih tegas dalam hal-hal terkait aturan keselamatan berkendara yang melibatkan kendaraan niaga berat. Mau sampai kapan jalan raya jadi ladang pembantaian massal?,” ujar Jusri kepada JawaPos.com.

Dirinya menyebut, jika dikalkulasikan, angka kerugian setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas punya nilai yang fantastis. Menurutnya, jika pemerintah serius dalam aturan terkait keselamatan lalu lintas terlebih yang berkenaan dengan regulasi kendaraan berat, angka kerugian tersebut bisa dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat alih-alih terbuang sia-sia karena kecelakaan jalan raya.

Sementara itu, mengutip data Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) ada sebanyak 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021. Kerugian materiil akibat kecelakaan tercatat sebanyak Rp 199 miliar lebih pada Januari-Oktober 2021. Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari kerugiaan materiil sepanjang 2020 yang sebesar Rp 198,4 miliar.

“Uang segini banyaknya coba kalau kita bayangkan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, berapa besar manfaatnya yang diterima masyarakat. Saya kira cukup lah, ayo pemerintah lebih galak lagi,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengimbau seluruh pelaku usaha khususnya angkutan barang atau pengusaha truk untuk lebih mengutamakan aspek keselamatan.

Hal tersebut diungkapkan menyusul kecelakaan truk kontainer yang menabrak belasan kendaraan di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (21/1).

“Saya turut berduka cita yang mendalam atas kecelakaan truk yang terjadi Jumat kemarin di Balikpapan. Ini menjadi pembelajaran yang serius bagi setiap pelaku usaha untuk mengedepankan aspek keselamatan saat berkendara,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, pihaknya juga sudah melakukan peninjauan lapangan langsung yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan tim KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang saat ini sedang menginvestigasi kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan,” lanjutnya.

Terkait kecelakaan yang melibatkan truk dengan muatan yang berat, Budi mengatakan bahwa uji KIR wajib dilakukan melalui pemerintah daerah setempat agar dapat memastikan bahwa kendaraan yang digunakan layak, aman dan selamat.

“Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membuat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam perizinan usaha di sektor transportasi dan uji KIR bagi kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkap Budi.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya menyerahkan penyidikan terkait kecelakaan ini kepada pihak kepolisian serta siap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut kejadian kecelakaan.

Kemudian, pihak Kemenhub menurutnya juga akan melakukan manajemen kecepatan pada ruas jalan terdampak dan mengevaluasi terkait perlunya jalur khusus angkutan barang terutama pada wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, menjadi PKPU Tetap selama 60 hari yang berakhir pada 21 Maret 2022. Keputusan itu atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur.

’’Waktu tambahan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menuntaskan verifikasi dan memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perpanjangan ini juga sekaligus memberi kami waktu untuk menyiapkan rencana perdamaian yang lebih matang melalui negosiasi yang semakin intens dan konstruktif,’’ papar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, Jumat (21/1).

Selama 60 hari ke depan, lanjut Irfan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan tim pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini. Termasuk di antaranya melengkapi dokumen verifikasi serta menyelesaikan perhitungan utang piutang agar tim pengurus dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara.

Secara paralel, BUMN itu juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur. Proses itu selama ini telah berlangsung dan berupaya melakukan finalisasi usulan rencana perdamaian tersebut dalam kerangka komersial yang selaras dengan kepentingan semua pihak.

Selama proses PKPU berlangsung, Irfan menyebutkan bahwa Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal. ’’Garuda juga berkomitmen untuk terus berakselerasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai langkah optimalisasi layanan yang terus dijalankan di tengah proses PKPU yang saat ini masih terus berlangsung,’’ tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bisa diselesaikan dalam 180 hari sejak dimulai atau sampai pertengahan tahun.

BACA JUGA: Beratnya Sayap Garuda, Terlilit Utang hingga Korupsi

’’Kalau PKPU kan maksimum 270 hari. Kami akan dorong, bahkan kalau bisa selesaikan dalam 180 hari. Sampai pertengahan 2022,’’ ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Menurut Kartika, perseroan kini telah mengajukan proposal soal PKPU yang sedang didiskusikan dengan para kreditur dan lessor. Dia berharap para kreditur dan lessor mendaftar di PKPU dalam waktu dekat.

’’Kalau mereka sudah mendaftar, ya harapannya nanti kami menegosiasikan proposal perdamaian karena kami mengarahkan untuk mencapai kesepakatan homologasi,’’ ujar Kartika. (agf/c12/dio/*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah lurah dan aparatur negeri sipil (ASN) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka diperiksa terkait aliran sejumlah dana untuk Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi yang diduga berasal dari potongan dana para ASN Pemkot Bekasi.

Mereka yang diperiksa di antaranya, Akbar Juliando (ASN / Lurah Kranji); Predi Tridiansah (ASN / Lurah Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi); Ngadino (Lurah Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi); Pra Fitria Angelia (Lurah Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi); Djunaidi Abdillah (Lurah Telukpucung Kecamatan Bekasi Utara); Isma Yusliyanti (Lurah Perwira Kecamatan Bekasi Utara); Ahmad Hidayat (Lurah Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara); Diah (Kabag Hukum Pemkot Bekasi) dan Ina (Staf bagian hukum).

“Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah dana untuk tersangka RE yang berasal dari potongan dana para ASN Pemkot Bekasi, baik atas permintaan langsung RE maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai perwakilan RE di Pemkot Bekasi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (24/1).

Dalam perkaranya, Rahmat Effendi menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya. Mereka di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Pria yang karib disapa Bang Pepen itu terjerat perkara rasuah dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Pepen diduga menerima suap sebesar Rp 7,1 miliar, penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Permasalahan pelayaran internasional memang terus mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Organisasi yang menaungi usaha pun terus mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Mereka mendorong sinergi agar bisa menanggulangi situasi secara komprehensif.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyebutkan, diperlukan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi persoalan logistik.

”Memang kita lagi mencari jalan bersama dengan Kementerian Perdagangan, (Kementerian) Perhubungan, dan teman-teman asosiasi. Bagaimana untuk memastikan ini. Karena ekspor tadi kuncinya juga adalah mengenai logistik,” terangnya.

Arsjad menuturkan bahwa Indonesia perlu menerapkan semangat incorporated. Contohnya, pengusaha saat ini tidak bisa lagi melakukan analisis berdasar setiap kontainer yang keluar masuk. Akan lebih baik jika ada kesepakatan bersama terkait ekspor.

”Supaya cost of logistic-nya bisa lebih rendah. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita berkompetisi. Ada hal di mana kita bisa bersama-sama supaya menurunkan biaya logistik ini. Supaya ekspornya bisa berlanjut,” jelasnya.

Pada kesempatan yang lain, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, permasalahan kontainer dan pelayaran memang masih belum berlalu. Namun, halangan tersebut diakui tak bakal mengubah optimisme ekonomi tahun ini.

Menurut dia, masih banyak faktor yang bisa membuat ekonomi di Jatim tumbuh. Misalnya perdagangan antarprovinsi.

BACA JUGA: Kemendag Lepas Ekspor Produk Unggulan NTB Senilai Rp 700 Juta

Khofifah pun meminta pengusaha bisa terus menggenjot kinerja mereka tahun ini. Terutama sektor-sektor yang menjadi potensi terbesar bagi Jatim. Dia menyebutkan, sektor peternakan serta pertanian seharusnya bisa menjadi kesempatan yang dilirik pengusaha.

”Selain bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, itu juga membuat Indonesia lebih dekat ke arah swasembada pangan,” ucap dia.

Sebelumnya beberapa pelaku usaha mengeluhkan kenaikan biaya pelayaran internasional yang makin tinggi pada tahun ini. Hal tersebut ditakutkan berdampak pada kinerja ekspor. Sebab, beberapa eksportir sudah tidak sanggup mengirimkan barang ke luar negeri karena biaya pengiriman lebih mahal daripada nilai produk. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menyampaikan bahwa pernyataan eks caleg partainya, Edy Mulyadi tentang ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan hinaan terhadap Menhan Prabowo Subianto tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Mabruri menegaskan bahwa Edy Mulyadi sudah tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.

“Sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujar Mabruri kepada wartawan, Senin (24/1).

“Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” katanya.

Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.

“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” ungkapnya.

Diketahui, Edy Mulyadi menjadi sorotan lantaran menyebut IKN baru di Kalimantan Timur sebagai lokasi jin buang anak dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo. Selain itu, ia juga menyebut Menhan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong terkait pemindahan IKN tersebut. (*)

Reporter: JP Group