batampos– Pengadilan Negeri (PN) Batam menggelar sidang lanjutan permohonan pembubaran PT Telaga Biru Semesta, Rabu (19/11). Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Douglas R.P. Napitupulu ini menjadi proses penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Pada persidangan tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Jefri Hardi hadir mewakili Kejaksaan sebagai pemohon. Sementara pihak termohon, PT Telaga Biru Semesta, diwakili tim kuasa hukum yang terdiri atas Muhammad Eko Prasetya, Ghestano Kandow, dan Firdaus. Tiga perwakilan perusahaan—Termohon I, II, dan III—yakni Muhammad Raga Syahputra bin Amiruddin, Nurisah Suryani, dan Amiruddin juga turut hadir.

Dalam pembacaan permohonannya, Jefri menegaskan bahwa langkah Kejaksaan mengajukan pembubaran perseroan didasarkan pada Putusan PN Batam Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut menyatakan PT Telaga Biru Semesta terbukti melakukan dumping limbah tanpa izin.

BACA JUGA: Empat Remaja Tersesat di Hutan Telaga Biru Batam, Berhasil Ditemukan Selamat

“Putusan ini secara tegas menyebutkan bahwa PT Telaga Biru Semesta melakukan dumping limbah tanpa izin. Korporasi telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan yang sah,” ujar Jefri di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dumping limbah tanpa izin bukan sekadar pelanggaran teknis. Itu tindakan yang membawa risiko langsung terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat,” katadia .

Lebih lanjut, Jefri memaparkan dasar kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak atas nama negara.

“Pasal 30 ayat (2) memberi kami kewenangan untuk bertindak demi negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” jelas Jefri.

Ia juga mengutip Pasal 30C huruf f dan Pasal 32 yang mengatur fungsi publik Kejaksaan, termasuk menjalankan kewenangan lain yang ditetapkan undang-undang.

“Negara wajib hadir ketika suatu perseroan terbukti melanggar kepentingan umum. Pembubaran adalah mekanisme hukum yang disediakan undang-undang ketika pelanggaran itu terbukti,” katanya.

Permohonan tersebut turut mengacu pada Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan pembubaran perseroan yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan tidak mencari musuh. Kami menjalankan mandat untuk memastikan kepatuhan korporasi dan melindungi kepentingan publik,” tambahnya.

Usai mendengar pemaparan permohonan dari pemohon, Hakim Douglas menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya pada 26 November 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon.

“Sidang selanjutnya kita jadwalkan pekan depan, agenda mendengar jawaban dari pihak termohon,” ujar Douglas.

Permohonan pembubaran PT Telaga Biru Semesta ini menjadi babak lanjutan dari upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Batam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap. (*)

Reporter: Azis

Artikel PN Batam Gelar Sidang Pembubaran PT Telaga Biru Semesta, Jaksa Tekankan Penegakan Hukum Korporasi Lingkungan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja rentan di kota ini. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemko Batam menambah 1.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk kalangan nelayan.

“Hari ini sudah 5.000 orang yang kita cover BPJS. Tahun depan, bersama Ibu Wakil, kita tambah lagi 1.000 orang menjadi total 6.000 nelayan,” ujar Amsakar usai penyerahan bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan kecil di Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, Kamis (20/11).

Ia menyebut perlindungan ini penting agar keluarga nelayan tetap mendapat kepastian bantuan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja atau musibah lain.

Baca Juga: Pemko Gelontorkan Rp6,78 Miliar Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Amsakar: Nelayan Harus Bisa Tumbuh

Amsakar menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kelompok nelayan. “Pemerintah Kota Batam memandang nelayan itu penting. Setiap kebijakan selalu memberikan atensi dan perhatian untuk memastikan mereka mendapat ruang, bantuan, dan jaminan,” tambahnya.

Selain perlindungan sosial untuk nelayan, Amsakar menjelaskan bahwa arah kebijakan Pemko Batam kini mulai bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur semata menjadi pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi itu sedang berjalan. Infrastruktur tetap kita jalankan, tapi kini fokus kita tambah yakni pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Amsakar, sejumlah program pemberdayaan tersebut meliputi seragam gratis untuk anak sekolah. Beasiswa bagi pelajar hinterland yang lolos ke universitas negeri. Bantuan Rp300 ribu per bulan bagi warga lanjut usia di atas 60 tahun serta pinjaman modal hingga Rp20 juta untuk UMKM tanpa bunga.

“Untuk urusan bunganya, biar Amsakar dan Buk Li Claudia Candra yang selesaikan,” ujarnya sambil menegaskan komitmen membantu pelaku usaha kecil.

Baca Juga: 2 Kontainer Barang Bekas Masih Diamankan Polisi, Penyidik Telusuri Pemilik Barang hingga Pemesan

Pemko Batam juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti ojek online, penambang pancung, dan pekerja sektor informal lainnya. Totalnya diperkirakan mencapai 10.000 orang.

“Inilah bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat Batam,” tegas Amsakar.

Amsakar menutup dengan ajakan menjaga kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai kolaborasi yang baik antara warga, camat, lurah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat penting untuk memperkuat pembangunan Batam.

“Ayo kita jaga kekompakan. Kita saling memberikan doa yang terbaik, saling memperkuat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Wali Kota Batam Tambah 1.000 Nelayan Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Tahun Depan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua kontainer barang bekas yang diamankan Polresta Barelang dalam kasus dugaan pelanggaran masih terparkir di depan Mapolresta Barelang. Dua kontainer tersebut, beserta tiga truk pengangkut, ditempatkan di luar pagar kantor polisi dan telah dipasangi garis polisi sebagai barang bukti.

Salah satu kontainer masih utuh dan belum dibuka, sementara kontainer lainnya telah melalui pemeriksaan awal.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin menyatakan bahwa penyidikan terhadap pergerakan dua kontainer tersebut masih berlangsung intensif. Penyidik memeriksa berbagai pihak yang terkait, mulai dari pengangkut, pemilik perusahaan, hingga pihak yang diduga memiliki hubungan langsung dengan perjalanan kontainer.

“Penyelidikan masih terus berlanjut. Kita periksa semua pihak terkait,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa pemeriksaan juga meluas ke pihak yang diduga sebagai pemilik barang, baik barang yang telah keluar dari kontainer maupun yang masih tersisa di dalam. Penyidik ingin memastikan legalitas, asal usul, serta tujuan akhir dari seluruh muatan tersebut.

Baca Juga: Eksekusi Rumah di Rosedale Berlangsung Tegang, Putusan hingga Kasasi Jadi Dasar Hukum Kuat

Berdasarkan identitas yang tertera pada truk, kontainer tersebut tercatat atas nama PT PLS. Namun, kendaraan itu disebutkan disewa oleh seorang agen untuk menyalurkan barang bekas pesanan sejumlah pelanggan.

Pemeriksaan pun ikut menyentuh para pemesan guna memastikan apakah mereka mengetahui status barang yang dipesan atau justru menjadi bagian dari mata rantai distribusi ilegal.

Kasus ini masih menyimpan banyak teka-teki, terutama terkait siapa yang bertanggung jawab atas masuknya dua kontainer barang tersebut ke Batam dan apakah terdapat pelanggaran serius dalam proses kepabeanan maupun distribusinya. Polisi juga menelusuri semua kemungkinan pelanggaran termasuk penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan.

Dari sisi Bea dan Cukai, Kepala Bea dan Cukai Batam Zaky Firmansyah menegaskan bahwa dua kontainer tersebut adalah barang tegahan yang seharusnya dipindahkan dari Pelabuhan Batuampar menuju gudang Bea dan Cukai di Tanjunguncang. Bea Cukai juga menyampaikan bahwa kontainer telah disetel atau disegel, sehingga secara prosedural perpindahan sudah berada dalam pengawasan resmi.

Jika ditemukan kerusakan segel atau perubahan rute, hal tersebut menjadi indikasi adanya tindakan di luar prosedur yang harus ditelusuri bersama penyidik.

Menurut penjelasan Bea Cukai, segel merupakan bentuk pengamanan utama. Artinya, meski tidak ada petugas yang mengawal perjalanan secara fisik, kontainer tetap berada dalam pengawasan. Dugaan perubahan jalur yang menyebabkan kontainer berakhir di gudang yang digerebek Polresta kini menjadi fokus pemeriksaan bersama.

Kapolresta Zaenal menegaskan bahwa penyidik bekerja bertahap untuk mengurai seluruh alur pergerakan kontainer, termasuk mencari tahu siapa yang berperan dalam perpindahan ke lokasi yang tidak sesuai tujuan awal. “Semua kemungkinan kita selidiki. Tidak ada yang dikecualikan,” katanya.

Baca Juga: Siswa SMA di Batam Diduga Terafiliasi Jaringan Terorisme, Polda Kepri Lakukan Penelusuran

Hingga kini, satu kontainer yang masih tersegel menjadi perhatian khusus karena dapat mengungkap isi muatan sebenarnya dan sejauh mana penyimpangan terjadi. Proses pembukaan akan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak barang bukti.

Dengan semakin luasnya pemeriksaan, kasus dua kontainer ini diperkirakan membuka jalur penyelidikan baru terkait pola distribusi barang bekas ilegal. Polresta Barelang menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan tanpa mengesampingkan pihak mana pun. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel 2 Kontainer Barang Bekas Masih Diamankan Polisi, Penyidik Telusuri Pemilik Barang hingga Pemesan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Eksekusi sebuah rumah di Perumahan Rosedale Blok E2 Nomor 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kamis (20/11), berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994.

Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Ahli waris Johnson Napitupulu, melalui Gebhard P. Napitupulu, menyatakan bahwa tindakan eksekusi ini prematur dan cacat administrasi. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), dokumen UWTO yang masih aktif hingga 2040, serta izin peralihan hak (IPH) dari BP Batam.

“Semua dokumen kami lengkap dan sah. UWTO masih berlaku sampai 2040. Justru pihak yang mengeksekusi tidak punya dokumen PL maupun UWTO,” tegas Gebhard.

Ia menyebut kejanggalan lain adalah dasar eksekusi yang menggunakan SHGB milik pihak pemohon, yang menurutnya telah kedaluwarsa sejak 2020. Berdasarkan aturan ATR/BPN, perpanjangan minimal harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlaku berakhir.

“Mereka tidak bisa memperpanjang karena tidak memiliki rekomendasi dari BP Batam. Bagaimana mungkin SHGB seperti itu dijadikan dasar eksekusi?” ujarnya.

Baca Juga: Eksekusi Rumah di Rosedale Berlangsung Tegang, Putusan hingga Kasasi Jadi Dasar Hukum Kuat

Ahli waris juga menilai klaim bahwa rumah tersebut merupakan bagian dari bundel pailit PT Igata tidak berdasar. Mereka mengaku memiliki bukti bahwa Blok E2 Nomor 3 tidak pernah masuk dalam daftar aset pailit perusahaan tersebut.

“Kami sudah verifikasi langsung. Bundel pailit PT Igata tidak mencantumkan rumah kami. Ini sangat aneh,” kata Gebhard. Keluarga juga menyebut tidak pernah mengenal pihak yang mengajukan eksekusi maupun pihak-pihak yang disebut membeli rumah itu dari kurator.

Ketidakjelasan historis kepemilikan yang diklaim pemohon eksekusi menambah kecurigaan ahli waris akan adanya dugaan permainan oknum. Gebhard menilai keluarga menjadi korban praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi lama.

“Rumah ini tidak pernah kami jual kepada siapapun. Tiba-tiba ada pihak yang mengaku membeli dari kurator. Kami juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu tentang perkara awalnya,” ujarnya.

Meski demikian, tim Pengadilan Negeri Batam tetap hadir dan melakukan pembacaan surat eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 38/PDT.EKS/2025/PN Batam atas permohonan Mulyadi Grandi. Penetapan tersebut merujuk pada putusan PN Batam, Pengadilan Tinggi Kepri, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan ahli waris mengosongkan rumah tersebut. Petugas datang dengan pengawalan aparat dan membawa peralatan pendukung.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Agus Cik, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bentuk kepastian hukum bagi pemenang lelang. Ia menegaskan bahwa aset tersebut masuk bundel pailit PT Igata dan telah melalui proses lelang resmi.

“Setiap pemenang lelang wajib dilindungi undang-undang. Apapun yang terjadi, eksekusi harus dilaksanakan. Inilah jaminan hukum,” kata Agus.

Namun ahli waris membantah keras pernyataan tersebut dan menilai dasar-dasar hukum yang digunakan pemohon perlu diuji ulang. Mereka juga sudah mengajukan gugatan baru terkait keabsahan dokumen pemohon, dan prosesnya kini memasuki sidang ketiga.

“Kami mengejar kepastian hukum. Ada banyak hal yang tidak sinkron dalam berkas-berkas mereka, dan itu sedang kami buktikan di pengadilan,” kata Gebhard.

Baca Juga: Logo HJB ke-196 Diluncurkan, Usung Filosofi Transformasi Batam Menuju Kota Modern

Ketegangan sempat meningkat ketika sejumlah petugas mulai mengarahkan derek ke kendaraan milik keluarga. Ahli waris berdiri menghadang sambil menyerukan keberatan atas proses yang mereka anggap tidak transparan.

Polisi kemudian menenangkan situasi dan memastikan tidak ada kekerasan selama eksekusi berlangsung. Setelah pembacaan penetapan selesai, pihak ahli waris tetap bertahan dan menolak meninggalkan rumah.

Sengketa rumah Rosedale ini kembali menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan sertifikat ganda yang masih marak di Batam. Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir antara dokumen UWTO dan sertifikat hak atas tanah dapat memicu konflik berkepanjangan.

Ahli waris berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat membuka fakta sebenarnya. “Kami hanya ingin hak kami diakui dan diputuskan secara adil,” ujar Gebhard.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Sebut Punya Dokumen Sah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam melaksanakan eksekusi rumah di Perumahan Rosedale Blok E Nomor 3, Kamis (20/11). Eksekusi itu dilakukan setelah perkara sengketa aset tersebut berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Eksekusi berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994. Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Jurusita PN Batam, Agus Viantina, membacakan penetapan eksekusi sebelum proses pengosongan dilakukan.

“Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi tertanggal 31 Juli 2025 yang diajukan oleh Mulyadi Grendy selaku pemohon,” ujarnya.

Permohonan itu meminta agar tanah dan bangunan objek sengketa dikosongkan dan diserahkan dalam keadaan tidak berpenghuni. Adapun pihak termohon adalah ahli waris Johnson Napitupulu.

Baca Juga: Siswa SMA di Batam Diduga Terafiliasi Jaringan Terorisme, Polda Kepri Lakukan Penelusuran

PN Batam menegaskan bahwa seluruh putusan pengadilan—mulai dari tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, hingga kasasi Mahkamah Agung—memenangkan Mulyadi.

“Atas putusan tersebut, pengadilan menetapkan agar objek eksekusi segera dikosongkan,” jelasnya .

Penetapan eksekusi diterbitkan pada 1 Oktober 2025, yang dalam amar putusannya menyatakan panitera diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan, bila diperlukan, eksekusi dapat dibantu aparat keamanan.

Kuasa hukum Mulyadi, Agus Cik, yang hadir di lokasi, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pemenang hak atas aset pailit.

“Putusan ini sudah dimenangkan oleh klien saya di semua tingkat peradilan, mulai PN, Pengadilan Tinggi, hingga kasasi,” ujarnya.

Agus menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan aset PT Igata Jaya Perdania yang termasuk dalam bundle pailit dan telah dilelang oleh kurator. Pemenang lelang bernama Yudi kemudian menjual rumah tersebut kepada Mulyadi.

Namun proses penyerahan sempat terhambat karena rumah masih ditempati ahli waris Johnson Napitupulu.

“Upaya hukum sudah dilakukan terhadap ahli waris atas dugaan perbuatan melawan hukum. Mereka telah diperiksa di semua tingkat pengadilan,” jelasnya.

Baca Juga: 7 Bulan Merugi, Pelaku UMKM Desak Akses Genta I Dibuka

Terkait klaim perpanjangan UWTO yang disampaikan ahli waris, Agus menegaskan persoalan tersebut bukan bagian dari objek eksekusi dan akan diselesaikan melalui mekanisme terpisah.

“Soal UWTO akan ditangani sendiri. Jika ahli waris merasa keberatan, silakan ajukan upaya hukum,” kata dia.

Agus juga menilai adanya dua sertifikat yang diklaim ahli waris tidak memengaruhi eksekusi, karena yang menjadi rujukan adalah bundle pailit yang ditangani kurator.

“Undang-Undang Kepailitan dapat mengesampingkan aturan lain demi kepastian hukum. Jika eksekusi tidak berjalan, kepercayaan publik terhadap objek lelang akan hilang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kurator memiliki kewenangan penuh atas seluruh aset pailit tersebut, dan ahli waris seharusnya mendaftarkan klaim mereka kepada kurator jika merasa memiliki hak.

“Selama tidak dikeluarkan dari bundle pailit, maka aset tetap menjadi bagian dari aset pailit,” ujarnya.

Agus menilai keberhasilan eksekusi ini penting sebagai bentuk kepastian dan marwah penegakan hukum.

“Eksekusi ini adalah bagian dari tegaknya hukum di Indonesia,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Eksekusi Rumah di Rosedale Berlangsung Tegang, Putusan hingga Kasasi Jadi Dasar Hukum Kuat pertama kali tampil pada Metropolis.