batampos – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 terkait aturan perpajakan di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB), Selasa (11/1/2022) hingga Rabu (12/1/2022).

Dengan PMK ini, maka proses endorsement di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak perlu dokumen dan aktivitas pemeriksaan fisik.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJP Kepri, Untung Basuki, memaparkan, latar belakang dalam penerapan aturan perpajakan baru untuk memperkuat memperkuat pengawasan fasilitas perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan administrasi PPN yang sederhana.

Terbitnya PP Nomor 41/2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB dan belum adanya mekanisme pengawasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak (JKP) juga menjadi alasan mengapa aturan PMK ini diterapkan.

“PMK ini diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam pemberlakuan perpajakan di kawasan bebas. Substansi dari PMK tersebut diarahkan untuk penguatan administrasi PPN di KPBPB agar lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, sederhana, efektif dalam pengawasannya serta mudah karena diterapkan secara elektronik sepenuhnya,” ujarnya.

Hal-hal yang ditekankan dalam pokok pengaturan PMK 173 adalah terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), BKP tidak berwujud, dan JKP di kawasan bebas.

Selain itu, peraturan baru tersebut juga mengatur terkait pemeriksaan fisik tertentu dari proses endorsement dan transisi kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sebelumnya berstatus kawasan bebas.

Proses endorsement secara umum akan dilakukan secara otomatis melalui sistem. Sepanjang dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap, endorsement dapat diberikan tanpa memerlukan dokumen atau aktivitas fisik.

Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat atau pegawai DJP atas pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDPP) ke KPBPB,berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkaitdengan pemasukan BKP tersebut.

“Dengan penerapan PMK ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan baik dalam pengawasan maupun pelayanan administrasi perpajakan di kawasan bebas,” harapnya.

Reporter: Rifki Setiawan

batampos – Banjir yang disebabkan oleh hujan deras awal tahun lalu menyebabkan harga sayur mayur di Kota Batam mengalami kenaikan harga.

Pantauan Batam Pos di sejumlah pasar, harga sayur mengalami kenaikan bahkan hingga dua kali lipat. Di Pasar Fanindo misalnya, sayur kangkung dijual dengan harga Rp 18 ribu per kg.

Padahal normalnya hanya Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu per kg. Begitu juga dengan sayur bayam dijual Rp 20 ribu per kg.

“Sayur lagi naik mas. Kalau bayam sekilonya Rp 20 ribu,” ujar Ani pedagang sayur.

Menurutnya kenaikan sayur terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Gagal panen petani sayur jadi salah satu penyebab naiknya harga sayur tersebut.

“Banyak yang terendam banjir sehingga harganya ikut naik,” ucap Ani.

Sementara itu Teteh, salah seorang petani sayur di Marina mengatakan, untuk harga sayur sendiri dijual Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kg. Harga ini naik dibandingkan beberapa pekan yang lalu yakni sebesar Rp 8 ribu per kg.

“Ya, hujan deras awal tahun kemarin merendam sayur di kebun, ini yang bisa dijual yang gak kerendam banjir aja. Lebih dari setengah sayur siap panen rusak,” ujarnya.

Teteh menyebutkan, untuk saat ini ia bisa memproduksi 30 kg sampai dengan 40 kg sayur setiap hari. Biasanya para pembeli menjemput langsung sayur ke kebun.

“Sepakan terkahir permintaan naik cuma sayur naik, semisal kangkung dan bayam. Kalau untuk sawi kita benar-benar kosong karena habis semua karena banjir,” pungkasnya.

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi untuk wilayah Bintan, Anambas dan Natuna. Peringatan gelombang tinggi ini berlaku dari Sabtu (15/1/2022) hingga Senin (17/1/2022).

Penyebabnya, dorongan angin yang cukup kuat dari utara. Angin tertinggi berhembus sekitar 29 knot.

”Selain itu ada anomali suhu,” kata Forecaster Hang Nadim, Rizka Manurung.

Ia mengatakan, ada penambahan massa uap air dan kenaikan suhu permukaan laut. Anomali signifikan ini tercatat 26 hingga 29 derajat celcius. Sehingga, hal ini memberikan dampak gelombang di tiga wilayah tersebut.

”Bintan itu ketinggian gelombang 2 meter, Anambas 2,5 meter, dan Natuna setinggi 3 meter,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat berhati-hati. Ia mengatakan gelombang di atas 1,25 meter, dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan. Lalu, gelombang setinggi 1,5 meter, berdampak terhadap kapal tongkang.

Gelombang setinggi 2,5 meter berdampak ke kapal feri. Lalu, gelombang di atas 4 meter berdampak ke kapal kargo atau pesiar.

”Mohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, agar tetap selalu waspada,” pesannya.

Terkait cuaca hari ini, Rizka mengatakan, secara umum kondisi cuaca Kepulauan Riau diperkirakan cerah hingga berawan. Namun, masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir dan kilat serta angin kencang.

”Jadi, kelembapan udara lapisan atas relatif rendah, serta angin yang bertiup kencang. Sehingga menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan di Kepulauan Riau kurang signifikan,” tuturnya.

Reporter: Fiska Juanda

batampos – Tudingan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena mengabaikan Gamma Ray Container Scanner yang rusak di Pelabuhan Batuampar, dinilai tidak tepat.

Dimana, selain dioperasikan petugas dari pelabuhan pemegang PPR (Petugas Proteksi Radiasi), Gamma Ray Container Scanner, yang rusak sebelumnya, sudah tidak efisien jika diperbaiki. Terlebih, fungsinya sudah digantikan alat yang lebih canggih HCVM X-Ray Screening System.

Kondisi terbaru di Pelabuhan Batuampar itu diungkap Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Dimana, pertanyaan yang disampaikan ke BP Batam, dinilai muncul karena ketidaktahuan atas alat atau kondisi di Pelabuhan Batuampar, yang sebenarnya.

“Tentu kami apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada kami. Namun, di lain sisi BP Batam berharap kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas pada bidang tertentu untuk tidak mengeluarkan statement yang tidak sesuai tupoksinya. Sehingga, tidak menimbulkan kesalahan persepsi,” kata Ariastuty, Jumat (14/1/2022).

Ariastuty mengungkapkan, pengoperasian Gamma Ray Container Scanner dilakukan sepenuhnya oleh petugas dari pelabuhan pemegang PPR (Petugas Proteksi Radiasi), berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam pada saat itu. Saat ini, Gamma Ray Container Scanner sudah tidak berfungsi dikarenakan rusak.

“Untuk perbaikannya dipandang sudah tidak lagi efisein, mengingat belanja perbaikan alat tersebut cukup besar. Kemudian, peran fungsi Gamma Ray Container Scanner sudah diperbaharui dengan HCVM X-Ray Screening System milik Kantor Bea Dan Cukai tipe B Batam,” ujarnya.

Lebih jauh diungkap, informasi bahwa kerusakan awal terjadi di tahun 2017 pada advance communication box dalam VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System). Merambat ke Annuncitor pada RPM dalam sistem pemindaian container

“Pada tanggal 23 Agustus tahun 2018 izin operasional untuk pemanfaatan tenaga nuklir (fotofluorografi dengan radioaktif) sudah berakhir dan tidak diperpanjang,” imbuhnya.

Disisi lain, Badan Usaha Pelabuhan BP Batam telah mengusulkan proses penghapusan aset Gamma Ray Container Scanner ke Biro Umum BP Batam.

Hal itu sudah dikonfirmasi ke Direktorat Infrstruktur Kawasan BP Batam sesuai Nota Dinas Direktur BUP No. 105/A4.5/RT.01/03/2021 pada tanggal 22 Maret 2021.

Gamma Ray Container Scanner diadakan Otorita Batam pada tahun 2005, dan dilaksanakan pengadaannya oleh PT. Mitrabuana Widyasakti.

Semenjak diadakan alat scanning tersebut, petugas dari Bea dan Cukai memanfaatkannya dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi pelanggaran kepabeanan lalu lintas ekspor yang melalui pelabuhan Batu Ampar.

“Tapi sekarang sudah digantikan, karena beberapa alasan. Kita gunakan alat yang terbaru dan itu lebih efisien,” tegasnya mengakhiri.(*)