batampos – Pemerintah menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Bandung, Jawa Barat (Jabar); dan Sumatra Utara (Sumut) pada 2022. Rusun itu merupakan fasilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses permukiman layak huni dan terjangkau.

Rusun di Bandung dan Sumut dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek KPBU itu melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin atas pekerjaannya.

Direktur Eksekutif Bisnis, Andre Permana, mengatakan, pada 2022 PT PII bakal memberikan penjaminan untuk proyek rusun di Jabar dan Sumut. Untuk rusun di Jabar penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dari Kementerian PUPR dan badan usahanya adalah pihak swasta.

“Pekerjaannya sedang berlangsung,” ujar Andre Permana kepada JP Group di Jakarta, Rabu (29/12).

Rusun di Jabar berlokasi di Cisaranten, Kota Bandung dengan nilai proyek Rp 768 miliar dan konsesi 15 tahun. Rusun tersebut berjumlah empat tower. Nantinya disewakan kepada MBR. Selama konsesi 15 tahun, pembayaran atas pembangunan rusun itu dengan metode Availability Payment (AP) atau ketersediaan layanan dari PJPK.

Sementara untuk rusunawa di Sumut masih dalam kajian. Adapun PJPK untuk rusun di Sumut ada pemerintah provinsi setempat. “Nilai dan detail belum bisa kita infokan karena masih dalam tahap finaliasi. Yang jelas ini dikerjakan 2022,” imbuh Andre.

Dirut PT PII, Muhammad Wahid Sutopo, menambahkan, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan APBN atau APBD semata. Perlu dukungan swasta atau investor. Pekerjaan infrastruktur dengan melibatkan swasta atau investor itu hanya dapat dilakukan dengan skema KPBU.

“Investor yang dilibatkan dalam proyek infrastruktur itu harus diberikan jaminan, yakni melalui PT PII,” ujar Muhammad Wahid Sutopo di tempat yang sama.

Kehadiran PT PII, kata pria yang biasa dengan Sutopo itu, untuk menjamin investasi yang digelontorkan oleh investor berjalan dengan lancar. Mulai dari penggelontoran modal, pekerjaan, operasional, pemeliharaan, dan hasil yang didapatkan selama masa konsesi. Adapun PT PII telah memberikan penjaminan terhadap 37 proyek. Semua itu terdiri atas 29 proyek KPBU dan 8 proyek Non-KPBU.

BACA JUGA: Puluhan Warga Cibalagung Diminta Angkat Kaki, Rumahnya Dibangun Rusun Untuk Anggota Polri

Proyek KPBU itu meliputi enam sektor. Yakni, jalan di 13 jalan tol, 3 proyek jalan non-tol; 4 proyek sektor Telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi Pemerintah), 1 proyek sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang); dan 6 proyek sektor air minum.

Untuk sektor air minum yakni di SPAM tersebar di Umbulan, Bandar Lampung, Semarang Barat, Pekanbaru, Jatiluhur I, dan SPAM Kariyan-Serpong. Ada 2 proyek 2 sektor transportasi. Yakni di pekerjaan KA Makassar-Parepare dan Bandara Labuan Bajo. “Untuk penjaminan atas proyek KPBU ini merupakan penugasan dari pemerintah,” ujar Muhammad Wahid Sutopo.

Pria yang biasa disapa Sutopo itu mengatakan, PT PII melakukan penjaminan terhadap sebuah proyek berdasarkan pada penugasan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penjualan mobil dalam negeri semakin membaik jelang penghujung tahun ini seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19.

”Pada November 2021 saja, penjualan unit mobil Astra mencapai 52.229 unit. Capaian tersebut lebih tinggi atau naik 25,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/ mtom) yang mencapai 41.729 unit. Penjualan tersebut juga meningkat dibandingkan dari tahun 2020 lalu yaitu yang hanya 24.425 unit,” kata Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk (ASII), Boy Kelana Soebroto dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com.

ASII mencatatkan penjualan unit mobil sejak Januari hingga November 2021 mencapai 437.803 unit. Capaian tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan di tahun 2020 pada periode yang sama yaitu hanya sebanyak 243.052 unit.

Boy Kelana menjelaskan, capaian realiasasi mobil Astra didongkrak oleh stimulus kebijakan pemerintah melalui relaksasi PPnBM dan pameran GIIAS 2021 yang memicu minat antusiasme masyarakat.

“Dukungan kebijakan relaksasi PPnBM dari pemerintah, pelaksanaan GIIAS 2021 yang menghadirkan produk-produk baru otomotif Grup Astra,” tuturnya.

BACA JUGA: Astra Land Indonesia Miliki Sepenuhnya Proyek Asya

Boy memaparkan, berdasarkan realisasi penjualan mobil milik Astra pada November 2021, minat paling tinggi adalah merek Toyota yang mencapai 33.555 unit. Menyusul Daihatsu dengan penjualan mencapai 16.045 unit. Selanjutnya Isuzu mencapai 2.415 unit dan UD Truck sebanyak 160 unit. Sementara yang terendah adalah Peugeot sebanyak 54 unit.

Sementara untuk produk-produk mobil yang terjual berdasarkan data Gaikindo per November 2021 lalu, mobil Astra merebut pangsa pasar mencapai 60 persen. Sementara untuk produk mobil jenis LCGC market share-nya mencapai 80 persen.

Secara total market share penjualan produk Astra sejak Januari – November 2021 mencapai 55 persen dan untuk produk LCGC 78 persen dari total unit mobil baik Astra maupun non Astra. “Kami berharap penjualan mobil dapat terus membaik ke depannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia (Appgindo) bakal menggelar Grand Launching Pameran Pernikahan Indonesia (PPI) 2022. Acara tersebut digelar atas kolaborasi bersama PT Dewwi Sarana Indonesia Group atau yang biasa dikenal dengan nama Janji Pernikahan.

CEO Janji Pernikahan, Jenesbi GM mengatakan acara peluncuran tersebut akan digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Rabu 12 Januari 2022. Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan pameran yang dilaksanakan pada 11- 13 Februari 2022 mendatang.

Acara ini rencananya dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga sejumlah pelaku usaha di industri ini.

“Dalam grand launching ini kami mengundang perusahaan pernikahan untuk hadir. Kita akan memulai penjualan dan pemilihan booth secara langsung kepada perusahaan vendor. Booth yang tersedia sebanyak 95, saat ini hampir 30 persen sudah terisi,” ujar Janesbi dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com Kamis,(30/12).

Jenesbi juga menjelaskan Pameran Pernikahan Indonesia 2022 akan diisi sekitar 150 vendor-vendor pernikahan ternama maupun yang baru di Jabodetabek. “Dalam grand launching kita akan memfasilitasi terjadinya transaksi atau dealing langsung antara vendor dan calon pengantin, ” terangnya.

Diketahui, acara ini juga sekaligus menjadi momentum kembangkitkan kembali industri wedding yang hampir dua tahun ini lumpuh karena kondisi pandemi Covid-19. Pameran ini juga diharapkan memudahkan para calon pengantin untuk mencari apa yang dibutuhkan.

“Sejak pandemi banyak pasangan yang tertunda menggelar acara pernikahan, pameran ini sebagai solusi dan kesempatan bagi pasangan yang masih bingung dalam mempersiapkan pernikahan. Pengujung pameran bisa berkonsultasi dengan vendor-vendor pernikahan yang dapat membantu mensukseskan acaranya, ” paparnya.

BACA JUGA: Batam Marriot Hotel Gelar Wedding Expo Berikan Diskon & Grand Prize

Menurutnya, dengan mengunjungi pameran bisa menghemat waktu dan tenaga untuk memilih vendor-vendor yang diinginkan dalam satu waktu dan tempat tanpa harus repot pergi kesana kemari.

“Pengunjung juga bisa mendapatkan penawaran terbaik, para vendor yang hadir biasanya menawarkan promo-promo menarik. Jangan lupa Anda juga bisa membandingkan harga dan kualitas setiap vendor agar pernikahannya sesuai budget dan impian,” paparnya.

Sekadar informasi, Janji Pernikahan adalah anak perusahaan dari PT Dewwi Sarana Indonesia beralamat di Wisma Laena Lt 5 Nomor 507 tebet Jakarta Selatan. Janji Pernikahan yang membawahi Dewwi Entertainment berpengalaman dalam menyelenggarakan pameran pernikahan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyayangkan pernyataan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo melontarkan isu Polri di bawah Kementrian Keamanan Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Keamanan Nasional tanpa terlebih dulu melakukan kajian secara mendalam. Hal ini dikhawatirkan memunculkan kegaduhan.

“Saya pikir hal ini perlu dikaji mendalam dan ada baiknya dibikin kajiannya sebelum akhirnya dilemparkan ke publik. Ini akan menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu,” kata Sufmi Dasco dalam keterangannya, Minggu (3/12).

Dasco mengatakan, jika tidak ada kajian saat membentuk lembaga baru, maka dapat dipastikan membuat bingung sejumlah pihak. Oleh karena itu, Dasco menekankan, perlu penjelasan rinci lebih dulu disampaikan kepada DPR dan pembentuk undang-undang, untuk mengetahui urgensi pembentukan kementerian lembaga baru tersebut.

“Saya belum bisa komentar banyak karena saya belum melihat kajiannya. Seharusnya dibikin kajiannya dulu lalu kemudian disosialisasikan terutama kepada pembuat undang-undang. Kalau seperti ini kan kita bingung, kalau ditanya kajiannya kita belum tahu urgensinya juga kita belum tahu,” papar Dasco.

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementrian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya lanjut Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementrian tersebut.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” papar Agus. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengungkapkan, PT Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah investor pasar modal dapat menembus 10 juta pada 2022 mendatang.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor di pasar modal pada 2021 sangat meningkat secara signifikan meskipun masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Khusus untuk pertumbuhan investor saham saja pertumbuhannya lebih dari 100 persen.

“Insya Allah 2022 bisa mencapai 10 juta lebih, itu target mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Inarno dalam konferensi pers, Kamis (30/12).

Investor pasar modal hingga saat ini meningkat 92,6 persen atau tambah sebanyak 3,6 juta investor. Hingga secara total investor pasar modal sebanyak 7,5 juta investor. Terdapat peningkatan sekitar lebih dari 8 kali lipat sejak tahun tahun 2016 lalu.

Inarno mengungkapkan, diantara investor pasar modal tersebur, jumlah investor saham juga meningkat pesat sebanyak 1,7 juta investor menjadi 3,4 juta investor hingga akhir 2021. Hal ini juga merupakan pencapaian tertinggi atau meningkat lebih dari 100 persen dalam setahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan investor ritel saham sepanjang 2021 dikontribusi oleh kalangan milenial yaitu kelahiran antara tahun 1981-1996, dan generasi Z kelahiran 1997-2012 masing-masing 21 persen dan 39 persen. Artinya, investor rentang usia di bawah atau sampai dengan 40 tahun mencapai 2,7 juta investor atau sebesar 88 persen dari total investor ritel baru.

Peningkatan tersebut turut diikuti dengan peningkatan jumlah investor yang aktif bertransaksi yaitu mencapai 198 ribu investor aktif tiap harinya. Investor ritel juga berhasil merajai transaksi bursa pada 2021 dengan porsi transaksi mencapai lebih dari 56 persen.

BACA JUGA: Penanaman Modal Properti Komersial Asia-Pasifik, Diprediksi Capai 200 Miliar Dolar AS

“Harapannya kedepannya investor muda dan milenial ini dapat terus meningkat dan meluas guna meningkatkan literasi, edukasi dan partisipasi generasi muda Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (30/12).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 29 Desember 2021, jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat 92,7 persen menjadi 7,48 juta investor dari posisi akhir 2020 sebanyak 3,88 juta investor. Jumlah ini meningkat hampir 7 kali lipat dibandingkan 2017. Sedangkan jumlah investor saham saja mengalami kenaikan 103 persen menjadi 3,44 juta investor dari posisi pada akhir 2020 sebanyak 1,69 juta investor.

Adapun dilihat dari komposisinya di pasar saham, investor domestik mendominasi kepemilikan sebesar 58,61 persen sementara investor asing sebesar 41,39 persen. Sementara itu, investor individu memegang kepemilikan aset sebesar 14,42 persen dan institusi sebesar 85,58 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali memperpanjang program pemberian hak Integrasi dan Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak sebagai pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Hal tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 43 Tahun 2021.

Adapun Permenkumham ini merupakan Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 dan Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengungkapkan, hal ini merupakan upaya lanjutan Kemenkumham dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi.

Penerbitan Permenkumham tersebut menjadi respon terhadap pandemi yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Untuk itu, Rika kembali menegaskan bahwa Pemasyarakatan akan melaksanakan ketentuan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sesuai peraturan yang ada.

“Adapun perubahan yang dilakukan terkait narapidana penerima Asimilasi dan perluasan jangkauan penerima hak Integrasi dan Asimilasi bagi narapidana dan Anak. Bila semula berlaku bagi narapidana yang 2/3 masa pidana dan Anak yang 1/2 masa pidananya hingga 31 Desember 2021, kini diperpanjang hingga 30 Juni 2022,” papar Rika. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sebanyak 122 orang narapidana terorisme telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang 2021. Dalam ikrarnya, narapidana terorisme berjanji setia kembali berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945, turut serta melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Adapun Ikrar Setia NKRI bertujuan sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi, yang diucapkan sebagai bentuk kesungguhan serta pengikat tekad dan semangat, untuk menegaskan bahwa narapidana terpapar paham terorisme bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (2/1).

Rika menjelaskan, dari 122 orang narapidana terorisme yang telah berikrar setia NKRI terbanyak dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan Jumlah 68 orang narapidana. Kemudian disusul 13 orang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan dan 9 orang narapidana teroris Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.Rika mengungkapkan, ikrar setia NKRI yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam program deradikalisasi narapidana terorisme.

“Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Ideologi Nasional, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pemersatu Bangsa,” tutur Rika.

Pelaksanaan Program Deradikalisasi turut pula melibatkan aparat penegak hukum terkait seperti dengan BNPT, TNI, POLRI, Densus 88, BIN, Kementerian Sosial dan Stake Holder lainnya.

“Kami berharap hal ini mampu menjadi awal bagi saudara-saudara warga binaan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu, masyarakat, dan sebagai warga negara,” papar Rika.

“Bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan, yang mampu menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat, sehingga dapat bersikap adil, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,” tambahnya menandaskan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari menegaskan, akan selalu memantau dan mengkaji laporan terkait vaksinasi anak yang masuk.

Seperti diketahui, terdapat anak yang meninggal setelah mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, Komnas KIPI menyebut bahwa meninggalnya Muhammad Bayu Setiawan yang berusia 12 tahun tersebut bukan akibat vaksinasi.

”Komnas bersama Komda kipi selalu memantau dan mengkaji laporan yang masuk, bila ada yang serupa tentu akan dilakukan audit kembali,” kata Hindra saat dihubungi JawaPos.com (grup Batam Pos), Sabtu (1/1).

Hindra mengungkapkan, lebih dari 1.786 anak di Jombang, Jawa Timur. Dari 18 anak yang divaksinasi bersama almarhum, tidak ada yang menunjukkan gejala serupa.

Sebagai informasi, tersapat siswa kelas 6 SDN Gedangan, Mojowarno, Jombang, meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Mayangan, Kecamatan Jogoroto. Jenazah Bayu tidak sempat diperiksa petugas medis di puskesmas tersebut.

Bayu sebelumnya mengikuti vaksinasi Covid-19 di sekolahnya pada Kamis (23/12). Namun, siswa kelas 6 SDN Gedangan itu baru bisa mengikuti vaksinasi di Puskesmas Mojowarno pada Senin (27/12) sekitar pukul 09.00 WIB karena dikhitan pada Minggu (19/12).

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengatakan, Bayu sudah melalui pemeriksaan kesehatan (screening) sesuai aturan sebelum divaksin. Saat itu, Bayu dinyatakan normal dan memenuhi syarat untuk divaksin.

Korban diberi vaksin Pfizer dosis pertama karena usia bocah yang lahir 1 September 2009 itu sudah 12 tahun. Kemudian, Bayu mengalami demam dan muntah-muntah pada Senin (27/12) tengah malam.

Bayu dibawa orang tuanya ke Puskesmas Mayangan, Kecamatan Jogoroto pada Selasa (28/12) sekitar pukul 05.00 WIB. Sampai di puskesmas, petugas medis menyatakan bocah berusia 12 tahun itu sudah meninggal dunia. (*)