batampos – Per hari Ahad (16/1) di Riau tidak terdapat atau nihil penambahan pasien positif Covid-19. Plt Kepala dinas kesehatan Riau, Masrul Kasmy mengatakan, dengan tidak adanya penambahan pasien positif Covid-19 tersebut, maka total penderita Covid-19 di Riau sebanyak 128.575 orang.

“Sementara itu, untuk pasien yang sembuh juga nihil, sehingga total 124.444 orang yang sudah sembuh,” katanya.

Untuk kabar baiknya, juga tidak terdapat pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Riau masih sebanyak 4.125 orang. Dari total pasien positif Covid-19 Riau, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak dua orang. Sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak empat orang.

“Sehingga saat ini jumlah pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan baik dirumah sakit maupun isolasi mandiri sebanyak enam orang,” ujarnya.

Sementara itu, untuk suspek yang menjalani isolasi mandiri 78 orang dan yang isolasi dirumah sakit 10 orang. Total suspek yang selesai menjalani isolasi 154.334 meninggal dunia 512 orang.

Masrul juga mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Terutama saat beraktivitas diluar rumah.

“Mari kita sama-sama dapat menjaga diri dan orang sekitar kita dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker,” ajaknya.

Sementara itu, capaian vaksinasi Covid-19 bagi Lansia dengan sasaran 322.466 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 192.044 (59,95%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 107.550 (33,35%). Capaian vaksinasi Covid-19 bagi Pelayan Publik dengan sasaran 349.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 518.874 (148,50%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 475.706 (136,14%).

“Capaian vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Umum dengan sasaran 3.451.350 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 2.431.047 (70,44%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 1.314.678 (38,09%),” katanya.

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dengan sasaran 29.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 171 (0,58%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 145 (0,49%). Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi Disabilitas dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 171 (0,00%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 145 (0,00%).

“Capaian vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat berumur 12-17 Tahun dengan sasaran 611.773 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 614.759 (89,83%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 410.248 (59,96%),” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Masyarakat belakangan ini marak berswafoto alias foto selfie dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) dalam wadah bisnis digital non fungible token (NFT). Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut.

Foto yang diunggah dalam bisnis digital NFT khawatir disalahgunakan pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Dia tak ingin, data tersebut dimanfaatman untuk mengisi data dalam aplikasi pinjaman daring.

“Karena data kependudukan dapat dijual kembali di pasar underground atau digunakan dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman online,” ucap Zudan.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mengikuti tren foto selfie dengan identitas diri di NTF. Masyarakat diminta bijak menggunakan wadah bisnis digital itu.

“Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apapun sangat perlu dilakukan,” tegas Zudan.

Dia pun memandang, syarat melakukan bisnis daring dengan menggunggah selfie menggunakan data diri melanggar aturan yang berlaku. Foto selfie dengan data diri bisa dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

“Hal ini diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” tandas Zudan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi nama ‘Nusantara’ bagi ibu kota negara baru tersebut.

Adapun ibu kota negara baru berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” ujar Suharso dalam rapat Pansus IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, sebenarnya nama ibu kota negara baru tersebut akan dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu. Namun mendadak nama ibu kota baru itu batal untuk diserahkan ke DPR berbarengan dengan Surpres.

“Mengenai nama ibu kota semula memang ingin dimasukkan pada waktu penugasan surpres itu, tapi kemudian ditahan,” katanya.

Suharso menjelaskan alasan Presiden Jokowi memutuskan nama ibu kota negara baru tersebut Nusantara, lantaran nama tersebut sudah dikenal sejak lama.

“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional,” katanya.

Suharso berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini.

“Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta agar terdapat pengawasan yang lebih ketat lagi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara penuh. Apalagi, telah ditemukan juga adanya kasus positif di sekolah setelah dilaksanakannya sekolah tatap muka.

Salah satunya di kawasan DKI Jakarta, kondisi terkini terdapat 15 sekolah yang dilakukan penutupan atas ditemukannya kasus aktif. Sekretaris P2G DKI Jakarta, Abdul Rahman pun memberi kritik pada Satgas Covid-19 Sekolah yang tidak aktif.

“Kami mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian,” terang dia, Senin (17/1).

Pihaknya juga meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, yakni sekitar 10-15 menit saja. Ini supaya siswa tidak berkerumun.

Guru piket pun harus aktif mengawasi tidak duduk saja pasif di meja piket. “Guru piket jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak,” jelas guru Fisika ini.

Diminta juga kepada para pemegang kewenangan untuk menindaklanjuti adanya kasus tersebut pada PTM. Jangan hanya memberikan himbauan tanpa turun ke lapangan.

“SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan Pemda,” tutup Rahman. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Jakarta harus segera mempersiapkan diri jika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terealisasi. Menurutnya nasib Jakarta harus diputuskan secara terbuka dan matang, baik dari sisi aset maupun new positioning.

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI secara virtual dalam Seminar Nasional Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara, yang merupakan rangkaian kegiatan Pelantikan Majelis Rayon Korps Alumni HMI Periode 2021-2026, di Universitas Negeri Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

“Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas, bagaimana nasib aset-aset negara yang ada. Seperti Gedung Parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan. Jangan sampai berubah kepemilikan ke perorangan atau perusahaan swasta,” kata LaNyalla.

Begitu juga dengan new positioning Jakarta yang harus diputuskan dengan matang. Menurut LaNyalla, ada banyak contoh kota di dunia yang melakukan re-positioning atau melakukan penajaman positioning, sehingga menjadi kota kelas dunia.

“Jakarta harus memilih mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Karena secara teori, kita tidak bisa melayani semua. Karena melayani semua, sama dengan tidak melayani siapapun. Makanya tentukan mau menjadi kota kelas dunia seperti apa?” ucap dia.

LaNyalla menambahkan, jika Jakarta mau jadi kota pusat keuangan, Hong Kong, Singapura dan Tokyo bisa menjadi acuan. Atau kota budaya, seperti Berlin, Copenhagen, Stockholm. Pilihan lainnya adalah menjadi kota global baru, seperti Boston,
Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto. Dan masih banyak pilihan lainnya,” ucap dia.

Semua pilihan tersebut, lanjutnya, memiliki diferensiasi masing-masing. Sehingga sejak awal, Jakarta harus menentukan kota kelas dunia seperti apa dengan keunggulan kompetitif serta komparatif apa yang akan dimaksimalkan.

“Selain pilihan yang diikuti pembeda dari masing-masing kota, terdapat pula benchmark yang sama dan berlaku untuk semua kota kelas dunia. Yaitu prasyarat standar yang harus dimiliki dan terdapat di kota kelas dunia,” tegasnya.

Prasyarat standar itu di antaranya, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang terukur dan berkesinambungan. Selain itu, kota kelas dunia mutlak dikelola dengan pemerintahan yang bersih, transparan dan patuh hukum.

“Lalu harus ada peraturan yang menunjang pelayanan publik dengan sangat baik. Termasuk pelayanan transportasi publik yang nyaman dan aman. Dan selain dilengkapi infrastruktur modern, yang tak kalah penting, harus bebas banjir,” tukas LaNyalla.

“Terakhir adalah kualitas Sumber Daya Manusia di Jakarta juga harus meningkat sesuai standar SDM kota kelas dunia,” imbuhnya.

LaNyalla juga memberi beberapa catatan terkait rencana pemindahan IKN. Yakni soal isu penganggaran dalam membiayai proyek, akomodasi partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN dan pengendalian pembangunan dan dampak lingkungan yang
bisa ditimbulkan.

“Soal anggaran Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa pembiayaan pemindahan IKN bersumber dari utang. Tentu hal ini wajib dijelaskan lebih detail kepada masyarakat. Sebab, instrumen utang dalam bentuk apapun, harus berwujud menjadi aset negara, dan secara terukur dapat dibayar oleh negara ini. Atau oleh pemerintah berikutnya,” ujar dia. (*)

batampos – Masyarakat Jawa Tengah harus lebih disiplin berkendara. Polda Jawa Tengah memastikan mendapatkan nilai tertinggi dalam program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diantara 34 Polda se-Indonesia. Dengan begitu dapat diartikan pelanggaran lalu lintas yang direkam kamera ETLE di Jawa Tengah juga yang paling banyak di Indonesia, dengan 33.586 pelanggaran.

Dirlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombespol Agus Suryo Nugroho menuturkan, nilai tertinggi itu didapatkan Polda Jateng dari jumlah pelanggaran terkonfirmasi terbanyak dan denda dibayarkan tertinggi. “Pembayaran dilakukan melalui Briva,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Polda Jateng dipastikan telah memasang ribuan kamera ETLE untuk mengawasi lalu lintas di 6 kota dan 29 kabupaten di Jateng. Kamera tersebut tersebar dari Polda hingga Polres. “Untuk saat ini pelanggaran yang terekam ETLE dengan periode 3 Januari hingga 15 Januari,” ujarnya.

Hanya dengan 13 hari mengoperasionalkan ETLE, Polda Jateng mampu mendeteksi 33.586 pelanggaran. Pelanggaran itu terdiri dari 33.170 pelanggaran sepeda motor dan 416 pelanggaran pengendara mobil. “Ini merupakan jumlah pelanggaran terbesar dibanding polda lainnya,” ungkapnya.

Untuk pelanggaran pengendara sepeda motor yang tertinggi adalah tidak memakai helm dan berbonceng tiga. Untuk pengendara mobil pelanggaran tertingginya, yaitu nomor polisi tidak diperpanjang dan tidak memakai sabuk pengaman. “Itu pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Diantara 35 kota dan kabupaten di Jateng, Surakarta dipastikan merupakan wilayah yang pelanggarannya paling tinggi. Sesuai data Polresta Surakarta jumlahnya mencapai 1.890 pelanggaran. “Diambil dari periode yang sama,” paparnya.

Menurutnya, program ETLE tersebut menjadi prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penegakan hukum lalu lintas menggunakan ETLE telah membuat petugas tidak lagi bersentuhan secara langsung dengan pelanggar lalu lintas. “Ini bisa mencegah,” urainya.

Untuk melengkapi ETLE, Polda Jateng juga telah meluncurkan aplikasi GoSigap. Aplikasi tersebut mengendalikan pengiriman surat tilang dari petugas kepada pelaku pelanggaran. Saat menerima surat tilang tersebut, pelaku pelanggaran bisa mendapatkan bukti pelanggarannya dengan scan barcode dan memasukkan nomor plat. “Pelanggaran dan buktinya bisa diakses oleh pelanggar,” jelasnya.

Sementara Kabidhumas Polda Jateng Kombespol M. Iqbal Alqudusy menjelaskan, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi memberikan apresiasi terhadap Ditlantas Polda Jateng karena mendpaatkan nilai tertinggi dalam program ETLE Presisi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Ditlantas Polda Jateng serius membentuk kedisiplinan berlalu lintas setiap pengguna jalan. “Diharapkan ini akan bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group