Sejumlah pekerja melakukan pengerjaan infrastruktrur jaringan SUTT di depan SMAN 3 Batam Batubesar Nongsa, Senin (17/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Masyarakat di Perumahan Kluster Puri Melati meminta Bright PLN Batam, memindahkan patok pembangunan SUTT. Perwakilan warga RT 05 RW 37, Binsar Siahaan mengatakan mendukung pembangunan SUTT, karena untuk ekomomi dan masyarakat.
“Kami mendukung. Apalagi pemerintah yang buat. Hanya saja, di depan perumahan tiangnya. Kami melihat ada beberapa poin kerugian masyarakat di kawasan ini,” kata Ketua RT 05, Binsar Siahaan, Senin (17/1).
Ia mengatakan dua poin menjadi kerugian warga adalah merusak estetika perumahan tersebut. Selain itu, menurunkan nilai ekonomis properti milik masyarakat di kawasan itu.
“Sejauh ini memang belum. Tapi, jika sudah berdiri, orang akan melihat perumahan kami ada tiang SUTT dan kabelnya yang membentang. Hal ini akan menjadi nilai minus properti kami,” ujarnya.
Ia berharap kebijaksanaan Bright PLN dan pemerintah, untuk dapat memindahkan tiang tersebut. Sehingga tidak merusak estetika dan nilai ekonomis perumahan masyarakat.
“Geser saja, sebab setahu kami dulunya di area kawasan bandara. Lalu, digeser ke perumahan warga,” ujarnya.
Ia mengatakan terkait hal ini masyarakat sudah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Batam, dengan nomor : 166/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 27 Agustus 2020. Lalu, keluarlah keputusan Pengadilan Negeri Batam No. 233/PDT.G/2020/PN.BTM, tanggal 22 April 2021 yang menyatakan gugatan penggugat dan tergugat sama-sama ditolak.
Selanjutnya, warga kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, nomor No. 233/PDT.G/2020/PN.BTM, tanggal 28 Mei 2021, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 135/PDT/2021/PT PBR, tanggal 22 September 2021 dengan hasil menguatkan hasil Keputusan Pengadilan Negeri Batam.
“Artinya dalam gugatan ini tidak ada pihak yang dimenangkan. Saat ini, kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini masih dalam proses dan belum ada keputusan,” ucapnya.
Ia mengatakan masyarakat patuh akan hukum yang berlaku. Namun, baik di Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak ada menyatakan kemenangan terhadap masyarakat maupun PLN.
“Kami ini patuh, jika memang sudah ada putusan secara hukum. Jika kami dinyatakan kalah di MA nanti, silahkan lanjutkan pembangunan,” ucapnya. (*)
Pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr. memacu mobilnya saat sesi latihan bebas di Grand Prix Qatar, di Sirkuit Losail (20/11/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thaier Al-Sudani/)
batampos – Tim Scuderia Ferrari pada Senin (17/1) mengumumkan jadwal peluncuran mobil terbaru yang bakal dipakai untuk mengarungi musim Formula 1 2022.
Pabrikan Italia tersebut menyatakan melalui Twitter bahwa 17 Februari sebagai hari dibukanya selubung mobil terbaru yang bakal ditunggangi Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr.
Melalui sosial media, tim kuda jingkrak itu mengunggah video teaser tanggal peluncuran mobil baru mereka.
Ferrari menjadi tim kedua yang mengumumkan jadwal peluncuran mobil mereka setelah Aston Martin pada pekan lalu. Mereka menyebut akan meluncurkan AMR22 pada 10 Februari.
Nama mobil baru Ferrari belum terungkap, namun tim merah itu akan memasuki musim baru bermodal hasil positif tahun lalu di mana mereka finis di peringkat tiga klasemen konstruktor.
Bangkit dari hasil terburuk tim itu dalam 40 tahun terakhir, yaitu saat terperosok ke peringkat enam pada 2020.
Sainz dan Leclerc mempersembahkan lima podium dan dua pole position untuk membawa Ferrari mendekati dua tim teratas, Mercedes dan Red Bull.
Ferrari dikabarkan ingin memperbarui kontrak Sainz menyusul musim pertamanya yang impresif tahun lalu. Kontrak pembalap Spanyol itu akan habis pada pengujung 2022.
Kendati gagal memenangi balapan untuk musim kedua secara beruntun, namun Ferrari mengatakan data yang dikumpulkan kedua pembalap musim lalu bisa dijadikan modal bagus untuk mengarungi musim baru ini.
Apalagi tahun ini akan berlaku perombakan regulasi yang akan mengubah bentuk mobil secara signifikan.
Mobil baru Ferrari tak akan menunggu lama untuk mengaspal. Setelah peluncuran 17 Februari, mobil tersebut akan menjalani uji coba pramusim di Catalunya, Spanyol, 23 Februari.
Setelah itu, tes akan dilanjutkan di Bahrain pada 10-12 Maret, sebelum balapan pembuka di sirkuit yang sama pada 20 Maret. (*)
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt S
batampos – Pergantian warna pelat kendaraan direncanakan akan dimulai Maret mendatang. Khusus untuk kendaraan seri V (Completely Build Up) dan Z (eks Singapura) di kawasan FTZ Batam, platnya berwarna hijau dengan tulisan warna hitam.
“Iya, pelat berwarna hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas, yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, Senin (17/1).
Pergantian ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021, tentang Warna Dasar Pelat Kendaraan. Di pasal 45 selain disebutkan TNKB untuk kendaraan yang mendapat fasilitas FTZ, juga mengatur TNKB lainnya. Seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat satu, bahwa warna dasar putih, tulisan hitam, khusus untuk kendaraan bermotor perseorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional.
Pelat dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum. Pelat merah dengan tulisan putih, dan untuk kendaraan bermotor milik instansi pemerintah.
Saat ditanya, apakah Maret akan diberlakukan serentak seluruh Kepri? Harry mengaku masih belum memastikannya. Karena, petunjuk penerapan aturan ini, masih belum disampaikan oleh Kakorlantas.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Korlantas Polri,” ujar Harry.
Hal senada diucapkan Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Medyanta. Ia mengaku belum menerima telegram resmi kakorlantas soal pergantian warna pelat kendaraan tersebut. Namun, secara umum, pihaknya sudah mengetahui dan rencananya akan dimulai pada Maret mendatang.
“Saya masih di Mabes Polri hingga kini, semoga dalam waktu dekat sudah ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.
Pergantian warna pelat kendaraan ini, akan dilaksanakan secara bertahap. (*)
Ilustrasi WNA jalani proses screening untuk karantina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/JawaPos)
batampos – Di tengah kenaikan kasus positif Covid-19 Varian Omicron, pemerintah kian membuka lebar pintu masuk Indonesia. Kini, tak ada lagi daftar larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) dengan transmisi komunitas Covid-19 Varian Omicron. Aturan tersebut resmi dicabut.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya putusan ini, artinya WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Perancis, Angola, Zambia dan Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatin, Lesotho, Inggris, dan Denmark kini bebas masuk Indonesia.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menjelaskan, saat ini Varian Omicron sudah menyebar di sekitar 150 negara. Sehingga, apabila Indonesia masih menutup akses dari 14 negara sebelumnya maka dikhawatirkan muncul protes karena ketidakadilan. ”Sehingga tidak ada lagi pembatasan negara yang masuk,” ungkapnya ditemui usai rapat evaluasi penanganan Nataru 2021-2022 di Kantor Kemenko PMK, kemarin (17/1).
Selain itu, lanjut dia, keputusan ini diambil guna melindungi stabilitas negara. Termasuk, di sektor kesehatan dan perekonomian nasional. ”Serta hubungan dengan negara lain juga bagus,” sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.
Selain daftar larangan yang dicabut, lama masa karantina bagi pendatang dari luar negeri (LN) juga dikurangi. Setelah sebelumnya ditetapkan 10 hari, saat ini mereka hanya diwajibkan karantina selama 7 hari. Suharyanto berdalih, bahwa hal ini mengacu pada lama inkubasi dari mutasi virus Covid-19 tersebut. ”Karena para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi dari Omicron 3-6 hari,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menampik bila disebut terlalu kendor dalam menghadapi Omicron. Dia menekankan, bahwa pengetatan tetap dilakukan. Meski, tidak seperti awal-awal Juli 2020 yang sampai menghentikan mobilitas. Tingkat kewaspadaan pun terus ditingkatkan.
Suharyanto optimis, meski terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 selama momen nataru namun akan tetap terkendali. Indonesia tidak akan mengalami kondisi seperti Amerika Serikat (AS). Sejauh ini pun, peningkatan kasus positif di daerah didominasi oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Seperti Jakarta dan Riau yang jadi jujukan kedatangan PPLN.
Kebijakan mengenai penanganan Omicron pun sangat dinamis menurutnya. Sehingga, selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tidak saklek. Dengan begitu, diharapkan Omicron dapat ditangani dan pertumbuhan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, terjadi kenaikan kasus harian pada masa nataru 2021-2022 dibandingkan masa sebelumnya. Di tahun 2020-2021, kenaikan kasus mencapai 52 persen terhitung mulai 22 Desember 2022 sampai 15 Januari 2021. Dalam masa yang sama di tahun 2021-2022, kenaikannya melonjak tajam hingga 258 persen. ”Jadi ini salah satu faktornya, masuk Omicron,” tutur Mantan Mendikbud tersebut.
Meski begitu, kata dia, bila dilihat dari angka absolut kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sebab, pada tahun 2020-2021 angka absolut kasus mencapai 6.347 kasus. Sementara, saat ini, hanya 179 kasus.
Strategi keberhasilan pengendalian saat masa nataru ini bakal dilanjutkan dalam penanganan Omicron yang diperkirakan naik tajam bulan depan. Pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) akan diperketat, termasuk penggunaan aplikasi peduliLindungi di semua lokasi public. Pemerintah juga akan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, termasuk booster.
Disinggung soal munculnya kasus positif Covid-19 Varian Omicron di sekolah yang menerapkan PTM 100 persen, MUhadjir meminta agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan mengikuti juknis yang ada di SKB empat menteri. Tak terkecuali dalam penanganan kasus yang ditemukan di satuan pendidikan. ”Kan sudah diatur di SKB empat menteri. Diikuti itu saja,” ungkapnya.
Sejauh ini, imbuh dia, pemerintah belum berencana mengubah aturan soal kuota PTM 100 persen tersebut. Menurutnya, hal tersebut pun disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kabinet terbatas beberapa hari lalu.
Pada bagian lain, usai meresmikan enam jenis booster pada vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan dua kombinasi atau regimen vaksin booster. Dua jenis regimen yang dikeluarkan merupakan jenis heterolog. BPOM melakukan proses evaluasi penggunaan booster vaksin sesuai dengan pengajuan dan ketersediaan data uji klinik yang mendukung pengajuan booster tersebut.
“Badan POM kembali mengeluarkan persetujuan penggunaan untuk dua regimen booster heterolog pada vaksin COVID-19 yaitu vaksin Pfizer dosis setengah untuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca serta vaksin AstraZeneca dosis setengah untuk vaksin primer Sinovac atau dosis penuh untuk vaksin primer Pfizer,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito.
Pada vaksin Pfizer sebagai booster heterologuntuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca menunjukan hasil imunogenisitas berupa peningkatan antibodi yang tinggi pada enam sampai sembilan bulan setelah pemberian dosis primer lengkap. “Secara umum pemberian dosis booster vaksin Pfizer dengan vaksin primer Sinovac dapat ditoleransi baik reaksi lokal maupun sistemik,” katanya.
Untuk vaksin Pfizer sebagai booster dengan vaksin primer AstraZeneca, hasil imunogenisitas menunjukkan pada pemberian booster vaksin Pfizer dosis setengah/half dose setelah enam bulan vaksinasi primer lengkap dengan vaksin Astra Zeneca menghasilkan peningkatan antibodi yang tinggi atau 21,8 kali dibandingkan sebelum diberikan dosis booster. Lalu vaksin AstraZeneca sebagai booster heterolog dosis setengah dengan vaksin primer Sinovac menunjukan hasil imunogenisitas berupa peningkatan antibodi 35 sampai 38 kali.
Dalam pelaksanaan vaksinasi booster ini, Pemerintah memberikan dua jenis. Untuk penerima dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca atau Pfizer. Masing-masing separuh dosis. Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna atau Pfizer yang juga separuh dosis. Menaggapi hal ini Penny menyatakan penggunaan jenis vaksin di lapangan, dapat menyesuaikan berdasarkan pertimbangan ketersediaan, sepanjang masuk dalam persetujuan penggunaan yang telah diterbitkan oleh BPOM.
Dia mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19. Penny tak ingin masyarakat mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Tjandra Yoga aditama menyebut bahwa beberapa negara menjatuhkan pilihan pada vaksin berteknologi mRNA sebagai jenis vaksin yang paling cocok untuk booster.
Central for Disease Control (CDC) Amerika Serikat merekomendasikan vaksin booster Pfizer-BioNTech atau Moderna Covid-19 setidaknya 5 bulan setelah pemberian vaksin primer mRNA (Pfizer-BioNTech atau Moderna).
Untuk mereka yang sudah divaksin Janssen/Jhonson, booster bisa diberikan setelah 2 bulan. ”Kalau booster Pfizer-BioNTech atau Moderna tidak dapat diberikan maka pilihan lain adalah booster dengan vaksin Jansen/Johnson & Johnson,” jelas Yoga.
Inggris merekomendasikan 3 jenis vaksin yang dapat digunakan sebagai booster, yaitu Pfizer, Moderna dan Oxford/AstraZeneca. Tetapi Yoga mengatakan, memang lebih dianjurkan penggunaan vaksin mRNA yaitu Pfizer atau Moderna sebagai booster, apapun jenis vaksin primer yang pernah diterima sebelumnya.
”Kalau karena alasan medik atau alergi maka seseorang tidak dapat disuntik vaksin Pfizer atau Moderna, maka bisa memakai vaksin AstraZeneca,” jelasnya.
Australian Technical Advisory Group on Immunization atau ATAGI memberi rekomendasi penggunaan vaksin Moderna dan Pfizer sebagai booster. Yoga menyebut, secara umum pada dasarnya pemberian booster dengan vaksin mRNA memang untuk meningkatkan antibodi ,yang disebut imunitas humoral, dan juga mengaktifkan sel T yang dikenal dengan imunitas seluler.
Mantan Direktur WHO Asia Tenggara tersebut menyebut saat ini dunia memang baru beberapa bulan ini mempraktekkan pemberian vaksin booster. Ada pertanyaan apakah akan diperlukan dosis vaksin keempat dan seterusnya seiring perkembangan virus.
”Sejauh ini dunia belum punya bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyatakan apakah nantinya diperlukan booster ulangan lagi, dan kalau diperlukan berapa lama jaraknya. Tapi sudah ada negara yang mulai memberikan vaksin dosis keempat,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat membuka Musrenbang tingkat Kelurahan Kampung Seraya, Lubuk Baja. Foto: Humas Pemko Batam
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kampung Seraya, Senin (17/1).
Musrenbang ini dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2023 mendatang. Dalam Musrenbang kali ini, Kampung Seraya menyampaikan 23 program prioritas untuk dibahas di Musrenbang tingkat kecamatan.
Usulan Musrenbang di Kelurahan Seraya sendiri masih didominasi dengan usulan fisik. Seperti semenisasi jalan, pembuatan dan pembenahan drainase, hingga rencana pembangunan gedung serbaguna.
Selain usulan pembangunan fisik, juga terdapat usulan pembangunan non fisik. Seperti pelatihan-pelatihan dan kursus. Juga, pengadaan sarana persampahan maupun hidran.
“Mumpung di momen Musrenbang, silakan sampaikan apa rencana pembangunan baik saya sebagai wali kota maupun kepala BP Batam,” ujar Rudi.
Rudi menyampaikan, tidak semua aspirasi yang dimasukkan dalam Musrenbang akan terlaksana. Pasalnya, anggaran sangat terbatas.
“Makanya setelah tingkat kelurahan, dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk menyaring program yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, untuk 2023, kurang lebih anggaran Pemko Batam Rp3,2 triliun hingga Rp3,5 triliun. Sedangkan BP Batam kurang lebih Rp2 triliun.
“Silakan sampaikan, apa yang mau kita bangun dan mana yang harus kita dulukan. Kami berharap juga perekonomian Batam pulih sehingga semua program usulan dapat terlaksana,” katanya.
Hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Yunus Muda, OPD Pemerintah Kota Batan, Camat Batuampar Tukijan, Lurah Se-Kecamatan Batu Ampar, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. (*)
batampos- Polres Tanjungpinang mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming mengikuti investasi atau arisan daring (online). Masyarakat Tanjungpinang diminta bijak dalam mengelola dan menginvestasikan uangnya. “Masyarakat harus berhati-hati dalam menanamkan uangnya, baik dalam bentuk investasi maupun penanaman saham lainnya,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Awal Sya’ban Harahap.
Jika ingin menginvestasikan uang dalam bentuk saham, masyarakat harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Mencari dan menelusuri informasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Itu jika ingin menanam modalnya. Terpenting itu jangan mudah terbuai dengan iming-iming keuntungan,” ujar Awal.
Sepanjang 2021, lanjut Awal, pihaknya banyak menerima laporan kasus penipuan modus investasi atau arisan online. Pada kasus yang ditangani, modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan janji keuntungan besar dari uang yang disetorkan. Setiap peserta akan mendapatkan uang lebih dari jumlah uang disetorkan untuk satu putaran. “Hingga saat ini setidaknya ada lima laporan dugaan penipuan dengan modus arisan online,” jelasnya.
Dari lima laporan tersebut, dua kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dan dalam proses persidangan. Sedangkan tiga laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan. “Dari kasus-kasus itu, jumlah korban tidak sedikit. Kerugian mencapai miliaran rupiah,” kata Kasat. (*)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Kejagung mulai mendalami kasus dugaan korupsi Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. (dok JawaPos.com)
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mendalami kasus dugaan korupsi Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. Pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa tiga pejabat PT. Dini Nusa Kusuma.
Mereka yang diperiksa di antaranya PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma; RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma dan AK selaku General Manager PT. Dini Nusa Kusuma. Para bos perusahaan tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam proses penyidikan ini.
“Diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (17/1).
Pemeriksaan ini guna menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat praktik korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur di Kemenhan. Hal ini penting, untuk melengkapi proses penyidikan.
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021 mencapai Rp 500 miliar. Hal ini setelah tim penyelidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung berkoordonasi dengan auditor BPKB.
Pernyataan ini disampaikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah dalam konferensi pers yang menyatakan, penyelidikan dugaan korupsi satelit di Kemenhan naik ke tahap penyidikan. (*)
Sekretaris Disdik Kota Tanjungpinang, Saparillis. F. Peri Irawan
batampos– Hingga saat ini Kota Tanjungpinang masih kekurangan dua unit sekolah untuk menampung murid tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari. Terkendala persoalan anggaran pembangunan dua sekolah itupun hingga kini belum bisa terlaksana.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Saparillis menjelaskan dari segi jumlah penduduk, saat ini yang mendesak untuk dibangun adalah SMPN 17 di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Kondisi saat ini para siswa hampir tidak tertampung lagi di SMPN 7 sementara SMPN 16 juga sudah padat karena jumlah kelas yang tidak begitu banyak.
“Tahun ini tidak bisa dibangun karena masalah anggaran yang belum tercukupi, sehingga kita harus tunda dulu,” kata Saparillis, Senin (17/1).
Dijelaskan Saparillis saat ini untuk SMPN 17 sudah memiliki DED, namun pembangunan gedung tetap belum bisa dilaksanakan. Pembangunan itu sudah direncanakan sejak 2020 lalu, namun harus dibatalkan akibat refokusing anggaran untuk penaggulangan pandemi covid-19.
Tidak hanya di Tanjungpinang Timur, lanjut Saparillis menyebutkan di Kecamatan Bukit Bestari saat ini juga kekurangan gedung sekolah untuk menampung siswa SMPN 013 yang saat ini masih bergabung satu lokasi dengan SDN 013 Bukit Bestari.
“Dulu statusnya satu atap namun tidak bisa mendapat dana BOS akhirnya diubah tapi tetap di satu tempat,” sebutnya.
Saparillis memperkirakan kondisi itu sudah berlangsung cukup lama sekitar lima tahun, namun hingga saat ini progres pembangunan gedung sekolah baru sebatas pengusulan DED pematangan lahan.
“Tahun 2023 kita akan prioritaskan anggaran untuk pembangunan gedung,” ujarnya.
Setidaknya saat ini, lanjut Saparillis terdapat 199 pelajar yang masih bergabung dalam satu lokasi yang sama dengan murid SDN 013 Bukit Bestari. Siswa yang belajar memang menggunakan ruang kelas tersendiri, namun pihaknya berharap tidak berlanjut terlalu lama. “Total siswanya 199 orang dari kelas 7 sampai kelas 9,” tambahnya. (*)
batampos – Pakar hukum yang juga dikenal sebagai Guru besar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan menyoroti maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong (hoaks) di linimasa media sosial. Karena hal itu berpotensi meningkatkan radikalisme di Indonesia.
Karena itu, Asep meminta Menkopolhukam Mahfud MD selaku koordinator pemerintah di bidang keamanan nasional untuk mengubah gaya pendekatakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Situasi ini sangat disayangkan, karena Pak Mahfud harus kerja lebih keras dalam mengomandoi maraknya persoalan radikalisme. Karena pendekatannya tidak berubah,” kata Asep Warlan, Senin (17/1).
Apalagi, terang Asep, tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.
“Harusnya Sudan ada tindakan yang edukatif dengan penjelasan dialog. Tapi ini kan sepertinya tidak ada,” ujarnya.
Lebih jauh, dirinya mengkhawatirkan, tindakan radikalisme ini akan mencoba masuk ke tataran politik formal parlementer dengan menunggangi hajatan Pemilu 2024.
“Karena bahaya bila radikalisme ini masuk dalam tataran politik formal, dipastikan akan menimbulkan kekacauan. Seperti terjadinya pembelahan masyarakat pada tahun politik di 2024. Bila tidak dikendalikan akan meruncing,” ungkapnya. (*)
batampos- Pemerintah Kota Batam menjamin harga telur ayam buras dan cabai murah pada Februari mendatang. Dimana saat ini, untuk harga telur dan cabai di Kota Batam masih tinggi dan dikeluhkan masyarakat.
Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan saat ini cabai dan telur menjadi prioritas utama untuk didapatkan dengan harga murah. Pemko Batam saat ini juga tengah menjajaki rencana kerjasama dengan Simalunggun soal pasokan cabai dan telur ke Batam.
“Terkait pasokan cabai dan telur ke Batam tadi sudah penjajakan dengan Bupati Simalungun. Dalam dua minggu ini akan PKS (perjanjian kerjasama), karena memang Februari, sudah dimulai,” ujar Gustian.
Dikatakan Gustian, saat ini memang untuk harga cabai dan telur susah dikendalikan. Terutama untuk harga cabai yang dimonopoli oleh 3 distributor.
“Distributor sebelumnya itu susah dikendalikan, mereka menetapkan harga suka-suka saja. Dengan kerjasama ini, harga cabai bisa dikontrol,” jelas Gustian.
Tak hanya cabai, daerah Simalungun juga berlimpah dengan rempah, seperti lengkuas dan jahe. Hal ini tentunya juga memberi angin segar untuk kebutuha rempah di Batam.
“Buah-buahan dan rempah juga ada disana,” ujar Gustian. Pasokan cabai dan telur akan mulai disalurkan pada bulan Februari. Setelah kerjasama disepakati.
“Dijamin, Februari harga telur dan cabai sudah bisa dikontrol,” imbuhnya.
Menurut dia, stok cabai dan telur nantinya akan langsung dibawa ke pasar TPID. Nah dari pasar itulah nanti akan disalurkan ke pasar-pasar lain.
“Selama ini kan dari pasar induk, nah ini kami ubah dari. Pasar TPID. Jadi dalam. waktu dekat akan memanggil pengelola pasar, ” pungkasnya. (*)
